Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-05-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/G/20111/PHI.Smda Tanggal 20 September 2011 — 1. ANDREAS NANDUS
2. DANIEL HADI PURWANTO
3. HERMIN
lawan
PT. SURYA LANGGENG PERKASA
146 — 34
146 — 34
Sdr.Andreas Nandus Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) danSdr.Daniel Hadi Purwanto Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah), sedangkan Sdri.Hermin THR tahun 2010 sudah diberikan olehTergugat ;21.Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 164 :Ayat 3 : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Register : 15-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Sgm Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk.
Register : 14-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 493/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 30 Oktober 2017 — PT. S NET INDONESIA (DIRUT JANG YONG WON) >< PT.GLOBAL MEDIA KOMUNIKASI SARANA CS
133 — 52
133 — 52
DKI4)Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang telahjatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2015.Bahwa berdasarkan Surat Tergugat No. 0225/JU/SN/IV2015, PerihalJustification of Indonesian Air Force (TNIAU) ProjectEngine Test Standbased on Firm Contract, tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknyamenegaskan :4.1.4.2.4.3.Tergugat menegaskan, bahwa transaksi Penggugat dengan Tergugatsebagai perusahaan yang diberikan untuk menjalankan ProyekAngkatan Udara Indonesia berdasarkan Kontrak No.KJB
Register : 07-02-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
PT.PETROSEA Tbk
Tergugat:
Ronny Rudin
71 — 6
PT.PETROSEA Tbk
Tergugat:
Ronny Rudin
71 — 6
empat puluh enam rupiah)Rp 56.198.016,Rp 12.488.448,Rp 10.302.969,Rp 1.123.960,Rp 374.653,+Rp 80.488.046,Menimbang, bahwa masa kerja Tergugat terhitung 10 tahun 4 bulanmaka Tergugat berhak atas uang pesangon berdasarkan pasal 164 ayat(4)undang undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/Pdt/2016 Tanggal 19 Juli 2016 —
92 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan;Pasal 3 mengenai Kewajiban Pihak Pertama;Pasal 4 mengenai Kewajiban Pihak Kedua;Pasal 5 mengenai Bagi Hasil Dan Cara Pembagian;Pasal 6 mengenai Peraturan Mengenai Penjualan;Pasal 7 mengenai Cara Pembayaran Kembali;Pasal 8 mengenai Jangka Waktu Pembangunan;Pasal 9 mengenai Jangka Waktu DimulainyaPembangunan;Pasal 10 mengenai Kuasa;Pasal 11 mengenai Pajak dan Biaya Atas PenyerahanRumah;Pasal 12 mengenai Jaminan;Pasal 13 mengenai Wanprestas;Pasal 14 mengenai PerubahanPerubahan;Pasal 15 mengenai Force
Register : 08-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 04-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 107/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 18 April 2018 — LEO SUTANTO CS >< PT.RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
209 — 286
209 — 286
Put.No. 107/PDT/2018/PT.DKI14.15.16.17.yang sah untuk tidak melaksanakan suatu kewajibannya, atau adanyafaktor keadaan kahar (force majeure);MOHON PERHATIAN Yang Mulia Majelis Hakim, Terlawan dalamgugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya surat somasi kepadaPelawan.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG Tanggal 26 Juli 2017 — NARMAN SULAIMAN
M E L A W A N
PT DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA
48 — 12
48 — 12
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuksemeniara waktu;47.Bahwa Pasal 164 ayat (3) undang undang nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksudkan dalamPutusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 19/PUUIX/2011menyatakan bahwa (3)Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Register : 30-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 169/Pid.B/2021/PN Cbi Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIF RIYANTO
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
DIDIT PRAMUDITA Bin ZAENAL PIPIN ARIPIN.Alm
34 — 23
1.ARIF RIYANTO
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
DIDIT PRAMUDITA Bin ZAENAL PIPIN ARIPIN.Alm
34 — 23
Pertamina TrainingAnd Consulting dan jajaran sales force untuk meningkatkan penjualanproduk pelumnas PT. Pertamina Training And Consulting di Area BogorRaya dan Sukabumi. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Pertamina Training AndConsulting dan Terdakwa Didit Pramudita dengan Nomor perjanjian : 5540Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.CbiAdd/PTCKK/X1/201953.1 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh PT.Pertamina Training And Consulting.
Register : 14-10-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 28
128 — 28
Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa terlebin lagi Penggugat tidak melakukan pembayaran angsurantersebut kepada Tergugat terjadi bukan karena keadaan memaksa(overmacht atau force
Register : 30-06-2011 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN JEMBER Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.Jr Tanggal 1 Mei 2012 — LASMINAH,
Melawan
BAMBANG SUSILO, dkk
107 — 8
107 — 8
UU Nomor50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UUNomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dandikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor: 1398 K/Pdt/2009, tanggal 07 Juli 2010 (demiterciptanya kepastian hukum, walaupun systemperadilan di Indonesia tidak menganut asas thebinding force of precedent/ stare decisise), oleh karenapara pihak dalam perkara a quo beragama Islam dangugatan Penggugat dalam surat gugatannyadinyatakan secara tegas perihal : Gugatan tentangWaris, maka Pengadilan
Register : 16-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2177/Pdt.G/2019/PA.Bjn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
13 — 4
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak istri, Karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya
Putus : 18-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbitrase/2013 Tanggal 18 Juli 2013 — I. PT.NINDYA KARYA (Persero), II. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) cq. MAJELIS ARBITER PEMERIKSA PERKARA dan PT. TRANFOCUS, diwakili MARIA CICILLIA PURWANTI bertindak dalam kapasitas selaku Direktur PT.TRANFOCUS
419 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
419 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari keterangan ahli yang telahdikutip oleh Termohon didalam pertimbangan hukum putusannyatersebut jelas disebutkan: Dalam perjanjian asuransi transportrasi,apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pengangkut,kecuali kerugian itu diluar batas atau diluar kemampuan pengangkut,yang disebabkan karena keadaan force majeur atau tanggungjawabpengangkut sudah diserahkan kepada penanggung karena sudah adaperjanjian asuransi.
Putus : 24-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 883 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG ; ALI MUH. ASDAR Bin AKBAR, SUYUTI Bin MAKKASAU
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buleleng di Provinsi Bali, di sebabkan selain tidakmengalami Force Majore juga karena kuatnya pengaruh adat, sedangkan diluarkhususnya Kab. Bantaeng relatif tidak berkembang karena dipengaruhi antaralain kurang produktifuya KMP dan hantaman bencana banjir sebagai forcemajore yang melanda wilayah daerah Kab.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Pwt Tanggal 7 Januari 2015 — Ongky Setyo Wibowo Bin Sumbodo Bowo Asono(Terdakwa)
45 — 42
45 — 42
Sebelumnya Bank akan membeli terlebin dahulu dandibayar cash, pada saat bersamaan diijual kepada nasabah denganharga yang baru dengan margin keuntungan yang disepakatibersama dan harga baru tersebut akan dikembalikan dengan caraangsuran dalam waktu tertentu;Bahwa selama masa pembiayaan jika tidak membayar maka banksyariah tidak boleh menambah margin keuntungan yang disepakati,hanya dikenakan pinalti dan hal tersebut sudah disepakatisebelumnya, namun jika karena force major maka bank syariahakan memberikan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — PT. SRONDOL ASRI JAYA (HOTEL PLAZA) VS SUTRISNO
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berbunyi sbb :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
Register : 24-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tertanggal 29 Juni 2020 adalah sah menurut hukum
- Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (1) karena keadaan Force
DALAM POKOK PERKARA
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
277 — 129
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
277 — 129
Tentang Pasal 25 ayat (3), Ijin Kepentingan Pribadi Mendapatkan UpahBahwa keadaan force majeur, seperti sakit hingga memerlukanperawatan medis yang menimpa pada istri/suami atau anakPekerja, mengakibatkan pengaruh pada konsentrasi Pekerja dalammelakukan pekerjaan, hingga berpotensi lalainya Pekerja saatbekerja.
adanyakesesuaian pendapat mengenai perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkandalam perjanjian kerja bersama pasal 25 ayat (3) huruf (h) mengenaikepentingan pribadi dengan pembuktian resmi, untuk hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak danketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaperlunya merubah pasal 25 ayat (3) huruf (h) Perjanjian Kerja Bersama tahun2013 2015, karena keadaan force
Putus : 07-07-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN Ktp Tanggal 7 Juli 2015 — SUGENG RIYADI Alias SUGENG Bin MULYOREJO (Alm)
88 — 13
88 — 13
Hal mana berlainan dengansistem hukum yang berlaku di negaranegara Anglo Saxon, yang menganut sistem thebinding force of precedentatau sering juga disebut asas stare decisis atau stare decisiset quieta non movereyang mana asas ini mengikat hakim pada putusan hakim lainsebelumnya untuk perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr.