Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-08-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2554 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Agustus 2017 — Ir. HARTATI KARIM, MP.;
8749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Register : 15-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HAJAR ASWAD, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG Diwakili Oleh : RUBAENI PASIGAI SH
9848
  • Kemudian secara tekhnis dijabarkan dalam Surat Edaran MENDAGRINo. 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan KerjaPemerintah Daerah (RKPD) mencakup beberapa bagian diantaranya padabagian B menjelaskan tentang proses penyusunan RKPD yang meliputi :Penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RENJA SKPD,MUSREMBANG, penyiapan dan penetapan RENJA, pengintegrasian RKPDkedalam proses penganggaran daerah.
Register : 16-01-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 8 April 2014 — Pujono, S.Pd. Bin Sangkrah
6016
  • adalah usaha peningkatan produksi padimelalui percepatan tanam padi pada daerah yang sering mengalami banjir denganmemberikan bantuan supaya hasil tanam dapat dipanen dengan baik dan untukmeningkatkan kualitas produksi pertanian dan untuk meningkatkan pendapatanpetani;Bahwa benar, terhadap kegiatan percepatan tanam Dinas Pertanian telahmengadakan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:Pengguna Anggaran Ir.Delfi Praputra;Kuasa Pengguna Anggaran Ir.Muchlis;PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Putus : 06-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 6 Nopember 2015 — 1. ARDHY AL DIMORO. MO. sebagai :Pembanding I/Turut Terbanding IX ; 2. LIM WAN SENG sebagai : Pembanding II/ Turut Terbanding X 3. RUDY SANTOSO, sebagai :Pembanding III/ Turut Terbanding II 4. Drs. I PUTU PARWATA MAELIA KUSUMA, MM.sebagai :Pembanding IV/Turut Terbanding VII 5. LO STEFANUS, sebagai : Pembanding V/ Turut Terbanding IV 6. TAN ARLY CHANDRA, sebagai : Pembanding VI/ Turut Terbanding V ; 7. JOHNNY TANDIARY, sebagai : Pembanding VII/ Turut Terbanding VI MELAWAN 1. I NYOMAN DUG DUG, sebagai Terbanding Dan 1. I MADE SUDENA, sebagai : Turut Terbanding I 2. NI LUH DEWI ASTINI, SH., sebagai : Turut Terbanding III 3. KETUT NELI ASIH, SH.sebagai : Turut Terbanding VIII 4. I NYOMAN SURYAWAN, SH., sebagai : Turut Terbanding XI 5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, sebagai : Turut Terbanding XII
6160
  • Sejak terjadi peralinan hak atas tanah aquo telah terjadibanyak perubahan fakta hukum akibat Perobuatan Hukum ParaTergugat sebagai pemilik sah atas tanah aquo, antara lain perubahanatas nama kepemilikan hak atas tanah pada sertifikat tersebutsekaligus merubah hal hal yang berhubungan dengan kewajiban atastanah tersebut, keluarnya Surat Persetujuan Prinsip MembangunPerumahan dari Bupati Badung, pada tanggal 14 januari 2005 yangdikeluarkan oleh Bupati Badung, Informasi Tata Guna Tanah danPertimbangan Tekhnis
Register : 30-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
176408
  • 28 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tuldapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga penahananterhadap Pemohon berdasarkan penilaian Termohon guna kepentinganpenyidikan dan penegakan Hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri Pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1) KUHAPyakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yang cukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq MKUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan Hukum dan tekhnis
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — RIZKY RACHMAN HAPSORO.
8418
  • Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris POKJAPekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai AsamAsam (lanjutan) (200 m)adalah : menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa menetapkan dokumen pengadaan menetapkan besaran nominal jaminan penawaran mengumumkan pelaksanaan pengadaan' barang/jasa di websitewww.pu.go.id program full eprocurement dan papan pengumuman resmi menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melakukan evaluasi adaministrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk
    danmenetapkan dokumen pengadaan yang digunakan untuk pekerjaan ini .Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, panitia bersamasamamenetapkan besaran nominal jaminan penawaran yaitu Rp. 45.000.000,Panitia mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui websitewww.pu.go.id program full eProcurement Kementerian Pekerjaan Umumdi Jakarta.Panitia menilai Dokumen Kualifikasi penyedia Barang/Jasa yang masukmelalui website www.pu.go.id program full eProcurement KementerianPU.Panitia melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
    Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran.7. Mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Balai Wilayah SungaiKalimantan Il8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil kepada Kepala Balai. Bahwa pada saat penunjukan anggota Pokja yang menjabat sebagaiKepala Satuan Kerja adalah ARY SATRIO dan Jabatan Saksi sebagaiDireksi Lapangan dan bertanggungjawab kepada PPK Irigasi DIANKAMILA.
Register : 29-04-2008 — Putus : 23-04-2009 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2009 —
9328
  • maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak akan mengalamikerugian Materiil berupa pengeluaran biaya pembentukan tim due diligence yangterdiri dari USD 140.000 ( seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dansebesar Rp. 140.000.000, ( seratus empat puluh juta rupiah) yang antara lain timdue diligence tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan ; (i) Survei lokasidengan cara menyewa mesin drilling (bor) guna memastikan kandungan cadangantambangnya, (ii) mengeluarkan biaya pembelian alatalat tekhnis
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
471120
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
148164 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidikarenakan ketentuanketentuan yang masih membutuhkanperaturan pelaksananya tersebut adalah mengenaihalhalterkait dengan materimateri yang masin memerlukanpenjelasan tekhnis dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Apakah Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalahmerupakan Badan Tata Usaha Negara?
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
11728
  • tertuang dalam berita acaramengenai kesepakatan pembangunan, pengelolaan dan harga jual toko,kios, los dan lapak pasar menes kabupaten Pandeglang antara ketua FKPM(Forum Kerukunan Pedagang Pasar Menes) dengan Direktur UtamaPT.Taman Sari Raya.Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi dari DPRD KabupatenPandeglang, Surat Keputusan Bupati Pandeglang, Rekomendasi dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, tentang pembangunan danpengelolaan Pasar Menes sebelumnya.Telah melalui kajian secara yuridis tekhnis
Register : 25-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Endang Supriatna, SH
Terbanding/Terdakwa : Deddy Kusriadi, A.Pi Bin O. Syamsudin
14262
  • Keterangan Ahli Sumargo, BE, SE, M.Si. selaku Tim Tekhnis dariDinas Bina Marga Kotamadya Cirebon .Kedua Ahli tersebut telah melakukan Audit Investigatif (pengecekan fisik)sesual dengan keahlian masing .3.
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
280198
  • Ridlatama Trade Powerindo telah ada SP 3 dariKepolisian ; Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Daerah(Bawasda) ;Saksi Kedua bernama ARMIN, ST , yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf ; Bahwa Hasil telaahan staf disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Kutai Timur ; Bahwa indikasi saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf tersebut adalahpada tanggal 22 April 2010 diadakan rapat dengan dinas tekhnis
Register : 19-09-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.PT Aceh Lintas Sumatera
11516
  • Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan lulus pada saat dilakukandilakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan Harga, oleh Tergugat yaituvKelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018,perusahaan Penggugat menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilaipenawaran sebesar Rp 9.328.589.000,00, (sembilan milyar tiga ratus duapuluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)..
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbg.
Tanggal 21 Juni 2017 — - WASIMAN. HS, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Pasar Rembang, dkk
15712
  • sembilan puluh enamribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkandengan alasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis
Register : 28-02-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
HUKMA.
329228
  • Penyaluran BantuanSosial Secara Non Tunai ; Peraturan Mentri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/ 2015,tentang belanja Bantuan Sosial ; Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin ; Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan PanganNon Tunai ; Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ; Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018,tentang Petunjuk Tekhnis
Register : 16-03-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2012 — RESTONO, S.Pt
8013
  • BKP4 temasuk KegiatanPenyuluhan Dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur ;bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang samasama berkerja pada BadanKetahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BKP4) Pulang Pisau ;bahwa saksi tahu BKP4 pada Tahun 2010 mendapatkan kegiatan Penyuluhan DanBimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur yang sumber dananya dari APBD sebesarRp. 15.000.000,(iima belas juta rupiah);bahwa setahu saksi Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa dengan Surat KeputusanBupati selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 24-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : JHON LEONARDO HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
5587
  • ./10/BJ/2015 Tentang Penunjukan PemegangKekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis,Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa di Desa BeringinJaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran2015, bersamasama dengan EDI SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang) selakuKetua Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Jembatan di Dusun Marga SukaDesa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing!
Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 29 April 2014 — MOH. FAIZUN, S.Sos, MT
8024
  • Pembangunan 358,20Jalan Lingkungandan Saluran diDesa Bantrung Kecamatan Bateailit 342,8615,34 2. terdapat Selisin volume besi terpasang dibandingkan denganRencana Anggaran Biaya yang ada dalam kontrak karenadiameter besi yang terpasang lebih kecil dari spesifikasi tekhnis yaitu :No. RUAS JALAN RAB Terpasang Selisih(kg) (Kg) (Kg)1. Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa 33.044,40 17.497 ,98 15.546,42Sidialit2.
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
M.ALI RUBEN,STH.i
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Ir. H. SARIMUDA, MT
Turut Tergugat:
1.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
6811
  • hutang kepada perseoranganyang tidak berpotensi merugikan keuangan negara.Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaHalaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN PlgWalikota dan Wakil Walikota juncto Surat KPU RI Nomor: 17/PL.03SD/06/KPU/I/2018 tentang Penjelasan beberapa ketentuan Pencalonan PemilihanTahun 2018, mengatur secara tekhnis
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO
6145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.520 K/Pid.Sus/2014Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya Nomor : 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 05Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, PembuatLaporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) KelompokUsaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;DPPA SKPD