Jakarta No.2906/600.1831/XIV/2011 tanggal 22122011;Bahwa kemudian, Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaTimur memberitahukan kepada Musthafa Rachman, SH tentangpermohonan pengecekan Sertipikat Hak Milik No. 3407/Ceger yangdiajukan oleh yang bersangkutan belum dapat diproses, karenaterhadap sertipikat tersebut sedang dalam penelitian, sesuai suratNo. 1257/7.31.75/X1V/2011 tanggal 28122011;Bahwa Sdr.

atas nama Timbul Daud Mauritz Nainggolan, bukti2 Fotocopy Akta Jual Beli No.1257//1990 tanggal 01 Nopember 1990, yang dibuat dihadapanAbdul Rachim, SH, Notaris di Surabaya, bukti T.I2 ;BUKTI TERGUGAT II : === == 22222 nono nnn nn nnn nnne Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6281, Surat Ukur No.185/ManukanKulon/2009, tanggal 07 September 2009, luas 409 M?

untuk membuktikan apakah ketujuh piutang Bank Sindikasi yangtelah dialinkan melalui Lelang PPAK VI atau hanya piutang milik 3 (tiga)Bank Sindikasi.Bahwa, fakta lain yang menguatkan bahwa FIREWORKS VENTURESLIMITED bukanlah satusatunya kreditur atas hutang PENGGUGAT yangHalaman 84 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Jkt Pstberasal dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 tanggal 28 November1995, yang mana fakta tersebut terungkap dalam Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 1257

GWP yang timbulberdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember1995 tidaklah tepat, hal tersebut di dukung dengan putusan pengadilandalam Perkara No. 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Oktober 2013 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap memuat kewajiban yang harusdibayar oleh PT GWP kepada GASTON INVESMENT LIMITED, putusan inimenunjukkan bahwa terdapat Kreditur lain selain FIREWORKS VENTURESLIMITEDMaka, atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 1257/

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor502/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 13 Oktober 2014Bukti T.ll 19, fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Kasasi No. 1116 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bukti T.lIl 20, fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Peninjauan Kembali No. 145 PK/Pdt/2017 tanggal 4 April 2018;Halaman 95 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst21.2723.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Bukti T.ll 21, fotocopy Putusan Perkara Pidana No.1257

SHM No. 02681/Ciputat, PBB tahun 2014, 2015, 2016, 2017 AJB No. 1104/Ciputat/2016/(30-12-2016) AJB No. 1257/Ciputat/2009/(17-12-2009 1 budel surat pernyataan (tanggal 16 Nop 2009), dll dari kelurahan PBB tahun 2016, 2017 SSB 1Budel dari kelurahan (tanggal 21 Des 2016) PBB tahun 20014 Blue Print IPR, IMB, Pengesahan Rencana Tapak Dokumen Aset 24 Kontrakan, Sertifikat Cinangka SHM No. 01049/Kedung PBB tahun 2013, 2014, 2015, 2017 Akta Pembatalan

Dengan memperhatikan syarat yang ada di Lampiran Pasal 31 Putusan No. 137/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 104PKB sepanjang pada kalimat akan diatur kemudian oleh perusahaan ataupengusaha dan dibicarakan dengan Serikat Pekerja dengan demikiandidukung Pasal 5 ayat 2 PKB tersebut hanya TERGUGAT lah yangberwenang mengatur pelaksanaan syarat pembayaran Pengganti TunjanganTransportasi bagi pekerja dan MEMULAI pembayarannya.2.5.Sesuai asas dalam Pasal 1257 KUH Perdata bahwa semua syarat harusdipenuhi dengan

Dengan selesainyapenerapan sistem dan pendataan tersebut maka pembayaran secara otomatisakan DIMULAI sesuai Pasal 1257 KUH Perdata ditandai dengan diterimanyapembayaran oleh pekerja.2.7.Bahwa pendataan ulang yang dilakukan PUK SPAMK FSPMI PT YIMM yangberada di West Java Factory pada lembar 51 (butir 12) tidak sesuai denganLampiran Pasal 31 PKB karena dalam PKB yang diamanatkan mengaturadalah TERGUGAT bukan PUK SPAMK FSPMI PT YIMM yang berada diWest Java Factory dengan demikian pendataan ulang yang

Dengan memperhatikan syarat yang ada di lampiran Pasal 31 PKBsepanjang pada kalimat akan diatur kKemudian oleh perusahaan atau pengusahadan dibicarakan dengan serikat pekerja dengan demikian didukung pasal 5 ayat2 PKB tersebut hanya Tergugat lah yang berwenang mengatur pelaksanaansyarat pembayaran pengganti tunjangan transportasi bagi pekerja dan memulaipembayarannya.10.Bahwa sesuai asas dalam pasal 1257 KUH Perdata bahwa semua syarat harusdipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh

T3 : Suratsurat yang terdiri dari ;e Surat Tugas Nomor : 1257/KT.PL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli); e Surat Tugas Nomor : 1258/KT.PL/VIH/2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli); e Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah Nomor : 789/00219.05/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan asli); e Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 834/BA72.71/VII/2013tanggal 21 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan asli); Hal 19 dari 51 Hal. Put.

Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Surabaya Sidoarjo tanggal 20 22 April 2005 sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1183 tanggal 14 November 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur) tanggal 14 18 September2005 sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).7 Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1257

Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Surabaya Sidoarjo tanggal 20 22 April 2005 sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1183 tanggal 14 November 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur) tanggal 14 18 September 2005sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).7 Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1257

Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Surabaya Sidoarjo tanggal 20 22 April 2005 sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1183 tanggal 14 November 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur) tanggal 14 18 September 2005sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1257

telah mengakui pinjaman yang diberikan olehorganisasi keuangan internasional (vide Surat Terbading Nomor S316/PJ.31/2004 tanggal 28 April 2004) tidak mengenakan PajakPenghasilan dan pajakpajak lain sehubungan dengan pinjaman, sehinggaBunga Luar Negeri atas Biaya Bunga Surat Berharga Subordinasi sertaBiaya Bunga berkaitan tidak terutang pajak (Vide Putusan MahkamahAgung dalam in casu Nomor Lippo Bank Nomor 110 s/d 114B/PK/PJK/2014, dan 117 B/PK/PJK/2014 s/d 120 B/PK/PJK/2014 sertaDanamond Bank Nomor 1257

Selanjutnya perkembangan penyidikan perkara tersebutdiberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Tergugat Ill NomorB/1257/IV/2014/Reskrim tanggal 30 April 2014 yang telah dijadikan Penggugatsebagai bukti dalam perkara Praperadilan Nomor : 21/Pra.Pid/2014/PNMdntanggal 11 September 2014, sehingga dalil Penggugat bahwa para Tergugattidak pernah memberitahukan perkembangan penyidikan laporan Penggugatberalasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;Bahwa selanjutnya Penghentian Penyidikan laporan

.: 540 / 1257 /DISTAMBEN / 2013, tanggal 25 Juli 2013.bahwa saksi tidak mengetahui jumlah emas yang dihasilkanoleh PT. M3 selama pertambangan sejak tanggal 25 Juni2013 s/d 30 Januari 2016 karena seluruh hasil produksidiserahkan pekerja / penambang kepada Sdr.

Madina tersebut yaitu sejak Kadistamben Kab.Madina geluarkan Surat No.: 540/1257/DISTAMBEN/ 2013,tanggal 25 Juli 2013 perihal Instruksi, yang mana dalam Surattersebut menginstruksikan kepada PT.

cara27menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu,maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadinyaperistiwa itu;Bahwa salah satu dari syarat dalam perjanjian tersebut Pasal 9 adalah*pengalihan hak atas tanah dilakukan jika sertifikat hak atas tanah telah terbitatas nama pihak pertama;Bahwa syarat yang tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan kesusilaanyang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undangundang sebagaimanadiatur dalam Pasal 1254 dan 1257

Ref. 6881/0458.002/KSFJL tanggal 10 Oktober 2008 ;Terhadap tindakan tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan beberapasurat yaitu Surat No. 1257/OCK.IX/2008 tertanggal 24 September 2008(Bukti P13), No. 1364/0CK.XI/2008 tertanggal 4 Nopember 2008 (Bukti P14), No. 1420/OCK.XI/2008 tertanggal 17 Nopember 2008 (Bukti P15) danNo. 1598/0CK.XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008 (Bukti P16) kepadaTergugat yang isinya mengingatkan dan mensomeer Tergugat untuk segeramelaksanakan halhal yang dimaksud dalam Surat

RW. 6. 129 1257. RW. 7. 157 143 148.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

ANJ ................. 1257 m;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Muharranm ............. 2210 m;e Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah TK. Raja Gunung ..... 1281 m;Yang selanjutnya disebut tanah objek terperkara;Bahwa areal tanah tersebut diperoleh Para Penggugat dari 6 (enam) orangpemilik sebelumnya sebagai pemegang Hak Milik Adat, masingmasingbernama Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd.Sutan Guru Hasibuan, Tk.

>Timur : Tanah Perwatasan Ibu Asni;

Sukmana 1255 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010 Balikpapan 06/05/2010 870.000103 Ari Agus Setiawan 0300/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Aceh 10/05/2010 5.872.100Migas/2010104 Khairul Maulana 298/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010 Mataram 10/05/2010 4.547.800105 Sobri 299/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010 Medan 10/05/2010 5.231.500106 Nova Setiawan W 301/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010 Pontianak 10/05/2010 4.050.000107 Imam Djunaedi 0302/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Pontianak 10/05/2010 4.050.000Migas/2010108 Harni Rianto Ponto 1257

No. 134 PK/PID.SUS/2017 Migas/2011 562 Asreza 1182/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Ternate 07/07/2011 8.331.000Migas/2011563 Wiwik Widaryatni 1184/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Ternate 07/07/2011 8.161.000Migas/2011564 Asreza 1241/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Labuhan Batu 11/07/2011 5.795.000Migas/2011565 Parlagutan Tambunan 1257/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Batam 13/07/2011 4.930.000Migas/2011566 Suwandi 1256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Kutai Timur 14/07/2011 5.380.000Migas/2011567 Sainih 1 249/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Banjarmasin 18/07/2011

2011559 Haryanto 1177/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Sangihe 04/07/2011 9.130.000Migas/2011560 Efrino 1180/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Binjai 07/07/2011 5.435.000Migas/2011561 Imam Djunaedi 1181/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Binjai 07/07/2011 5.435.000Migas/2011562 Asreza 1182/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Ternate 07/07/2011 8.331.000Migas/2011563 Wiwik Widaryatni 1184/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Ternate 07/07/2011 8.161.000Migas/2011564 Asreza 1241/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Labuhan Batu 11/07/2011 5.795.000Migas/2011565 Parlagutan Tambunan 1257

Nunung alias Enung bintiSupaeji dengan Napan bin Gayang selama masa Perkawinan berupaSebidang Tanah darat , luas + 1700 M2, yang terletak di Kampung TembongGunung , Rt. 08 / Rw. 04 , Desa Sukamahi , Kecamatan Cikarang Pusat ,Kabupaten Bekasi sesuai Akta Jual No. 438/2000 Persil Nomor 67 Blok 81Kohir Nomor : C. 1257, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Pecahan Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya; Sebelah Barat : Tanah Aspal Sebelah Timur : Tanah Ali Cahyadi;BahwatTergugat IdanTergugat

26 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2000lembar stiker Singaabararaja kecil,1 bh plesdish 26 B,3 bh pulpensnowmen M, Foto copy 205 lembar tentang SPJ 2010, fotocopy 608lembar foto copy tentang berita acara pinjam paket barang, denganharga luruhnya Rp2.258. 700,00;Pada Tanggal 27 April 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat125 lembar kwitansi pembayaran roda dua dan empat, sehargaRp12.500,00;Pada Tanggal 28 April 2010 Tergugat memfotocopy pada Penggugat 90lembar chek fisik, Foto copy 1257

Nomor 58 tahun 2013 tentangPenunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran danBendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2013;Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2011 TentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan danAnggota DPRD, PNS dan Pegawai tidak tetap dilingkungan PemkotJambi, tanggal 01 Juli 2013;Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257

KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Halaman 55dari 229 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.Bahwa terdakwa NURIKWAN, SE Bin KALIMINselakuBendaharaPengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Jambi Tahun 2012 sampai denganTahun 2014 yang diangkat berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 08 Tahun2011 tanggal 10 Januari 2011, SK Walikota Jambi Nomor 936 Tahun 2012tanggal 21 Desember 2012, SK Walikota Jambi Nomor 58 Tahun 2013 tanggal11 Februari 2013 dan SK Walikota Jambi Nomor 1257

pelaksanaan APBD padaSekretariat DPRD Kota Jambi termasuk untuk kegiatan PeningkatanKapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD berupa kursuskursussingkat/pelatihan (BIMTEK/ADEKSI) yaitu bendahara pengeluaran tahun2012, 2013 dan tahun 2014 dalam hal ini adalah terdakwa yang diangkatberdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 10 Januari2011, SK Walikota Jambi Nomor 936 Tahun 2012 tanggal 21 Desember2012, SK Walikota Jambi Nomor 58 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013dan SK Walikota Jambi Nomor 1257

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengolaan Keuangan Daerah ditegaskan dalam:Pasal 1 butir 4: Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yangditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uanguntuk keperluan belanja daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD.Bahwa berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 10Januari 2011, Nomor 936 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012, Nomor 58Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 dan Nomor 1257

danBendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2013;Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2011 TentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan danHalaman 136dari 229 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.20.21.22.23.24.25.26.21.28.Anggota DPRD, PNS dan Pegawai tidak tetap dilingkungan PemkotJambi, tanggal 01 Juli 2013;Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257