Ditemukan 5678 data
HERY ANGRIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Bussiness Banking Center Sorong Cq. PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Fakfak
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku KPKNL Sorong
3.Tuan MUHAMAD KABES
77 — 39
Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April1976: Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi;Bahwa berdasarkan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwaPembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum Penggugat yangmeminta pelelangan
74 — 7
setidaknya di tempat yang masihtermasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah mengambilbarang sesuatu tanpa seijin pemiliknya berupa I (satu) buah helem merek VOG warnaabuabu yang selurunya atau sebagian kepunyaan orang lain saksi KIKI Irawandari,yang , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwatersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada waku dan tepat sebagaimana tersebut diatas dimanaawalnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force
525 — 913 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakan transaski biasa (common bankingpractice) yang umum dilakukan di perbankan nasional maupuninternasional;2 Poses persetujuan refinancing atas porsi sustainable loan PT ATM danPT ABM tidak melanggar prinsip kehatihatian bank (prudential bankingprinciple);Proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kreditselanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terpidana I danterpidana II;Macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT ATM dan PT ABMlebih disebabkan adanya force
majeure;Dengan demikian persetujuan yang dilakukan para Terdakwa/ParaPemohon PK dalam proses pemberian fasilitas kredit untuk refinancingporsi sustainable loan PT.
DENY KURNIAWAN, S.Kom.,SH
Terdakwa:
SUYANTO
101 — 45
Palpekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force majeur;dan 8) Sanksi, termasuk denda keterlambatan.;5) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata CaraPengadaan Barang/Jasa Desa dikabupaten Banggai pada Pasal 12ayat (4) Point (a) dan (b) a).
Rencana Anggaran Biaya;4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 tahun 2015 Tentang Tata CaraPengadaan Barang/ Jasa Desa Di Kabupaten Banggai, disebutkandalam Pasal 12 ayat (4) point g: Berita acara hasil negosiasidituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyediabarang/ jasa yang berisi paling sedikit: 1) tanggal dan tempat dibuatnyaSurat perjanjian; 2) Para pihak; 3) Rung lingkup pekerjaan; 4) NilaiPekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6) Jangka waktupelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force
MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H
Terdakwa:
RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM Alm
277 — 158
Kebun yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar danketiganya dibeli oleh Terdakwa;Bahwa pembelian kebun tersebut awalnya diberikan dengan sepedamotor Yamaha Force One pada Mamak Saksi Korbanseharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) denganketentuan tanah tidak boleh diperjualbelikan;Bahwa nama Mamak Saksi Korban MM tersebut adalahINANG almarhum;Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini adalah Rp2.600,00 (dua ribuenam ratus rupiah) atau Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;Bahwa
516 — 157
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 158 Ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan
221 — 149
)Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan PelanggaranPerjanjian Kerja, Perjanjian KerjaBersama, atau Peraturan Perusahaan1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karenapelanggaran pengusaha2 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diaturoleh perusahaan )1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugiatau force
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
184 — 76
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
392 — 377
Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat
Terbanding/Tergugat III : Letkol Dr. Agus Sutarman
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot Subroto
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Riyadi bekas Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu RSPAD Gatot Soebroto
Terbanding/Tergugat VII : Aryo Santigi
Terbanding/Tergugat V : P.T. Central Asia Balai Lelang, Perwakilan Jakarta
60 — 41
putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGdan Perpanjangan Kredit, sehingga total kredit Penggugat adalahsejumlah delapan ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 850.000.000,)yang didapat dari kredit pertama ditambah tiga ratus juta rupiah(Rp.300.000.000,) yang didapat dari kredit kedua, sehingga jumlahtotal utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah satu milyarseratus lima puluh juta rupiah ( Rp. 1.150.000.000,); ( vide: bukti P7 )Bahwa, selanjutnya terjadi kejadian luar biasa yang tidak dapatdihindarkan (force
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
148 — 119
The expressions contract ofemployment and terms of appointment include all pertinentregulations and rules in force at the time of allegednonobservance, including the provisions of the Staff RetirementPlan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.Terjemahan (dengan penegasan)a112Pasal Il1.
1.I Made Suardika
2.Ni Made Mawarni
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Agung SE
2.Anak Agung Oka Agung SS
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
86 — 72
tanahsengketa disebabkan oleh karena abrasi serta oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya menyebutkan bahwa peranjian yangdilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telahdituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 34 tertanggal 582013yang dibuat pada Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH terjadi padatahun 2013 atau jauh setelah terjadinya abrasi atau dengan katalain abrasi terjadi lebih dahulu dari pada penanjian, kecuali setelahperjanjian dilakukan terjadi abrasi maka dapat disebut bencanaalam (force
526 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
78 — 17
Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourunh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Terbanding/Penggugat : PT TOPJAYA SARANA UTAMA Diwakili Oleh : APRILDA FIONA, SH.MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TOSHIBA CORPORATION Diwakili Oleh : TOSHIBA CORPORATION
Terbanding/Turut Tergugat II : CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : TOSHIBA CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : TOSHIBA CARRIER THAILAND CO., LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
669 — 3470
meminta Para Tergugatuntuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telahdisepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kamihendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5Perjanjian Distribusi 1998sebagai berikut:"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) shall bear alltaxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws andregulations in force
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundingan Bipartit bahkan tidak pernah hadirdalam persidangan di PHI Surabaya ini), hal ini sudah sangat jelasmenunjukkan bahwa hubungan industrial antara para pemohon kasasidengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi, makasebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
109 — 60
Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lala, ataupun karena force majeur.
263 — 265
Paku Indonesia); APBALSI (Asosiasi Pemotong Baja Lembaran Seluruh Indonesia); APBALI (Asosiasi Pengusaha Plat Indonesia);Bahwa peran IISIA dalam pembangunan yaitu menyusun standar kompetensiserta memberikan masukan kepada pemerintah terkait besi dan baja;Bahwa setahu saksi baru dalam perkara ini IISIA melakukan upaya hukumyang dilakukan IISIA terkait adanya aspirasi dari anggotanya;Bahwa saksi mengetahui istilah UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota);Bahwa benar IISIA pernah membentuk sebuah Tim Task Force
yang ada diCilegon;Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen IISIA Kota Cilegon namun saksidapat informasi dalam rapat informal bahwa IISIA sudah didaftarkan di DinasTenaga Kerja Kota Cilegon;Bahwa objek sengketa perkara ini yaitu tentang penetapan UMSK yangdibuat oleh Pemprov Banten;Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan UMSK;Bahwa sikap IISIA setelah terbit SK UMSK setelah ditandatangani akanHalaman 76 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRGmelakukan uji di PTUN;Bahwa Tim Task Force