Ditemukan 5097 data
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
239 — 158
Rosa Agustina dalam bukunya berjudulPerbuatan Melawan Hukum Bahwa semenjak berlakunya Peradilan TataUsaha Negara, maka perbuatan pemerintah yang berupa menerbitkan suatukeputusan Tata Usaha Negera, sudah tidak lagi menjadi wewenangperadilan perdata (Pengadilan Negeri Bale Bandung) karena tidak tercakuplagi dalam pengertian perbuatan melawan hukum oleh penguasa(onrechmatige overheidsdaad), oleh karena itu gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas atau
CARLO
Tergugat:
1.LUSIA AHUSTA HENGKENANG
2.YUSUF, dalam kedudukan sebagai Ahli Waris TJEN TEDDY MASSADA CHANDRA
3.TJIOE FONG JIN
96 — 76
TEDDY MASSADA CHANDRA padahal yang berhakmelakukan segala tindakan urusan mengenai hartakekayaannya adalah TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATKONVENSIe Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanPENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT KONVENSImenempati Rumah sebagai anakTERGUGAT REKONVENSI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWANHUKUM :21.22.Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPER) secara tegas menyatakan,Tiap perbuatan
1.Hj. BADIAH
2.LUKMAN
3.Hj. SOLIHIS NAINI, SE
4.ANSORI
5.AMINA
6.SITI UMI KALSUM
7.RIFAâÂÂI
8.MUHTAFIâÂÂAH
9.JUMAâÂÂIDAH
10.KIKI RIFKI
11.DAWUD H
12.YUNUS MUZAKKI H
13.SULIHA
14.AHMADI
15.SUKARSIH
16.HERAWATI NINGSIH
17.RIRIK ARTIKA
18.MASRIFAH
19.TUTIK HASANAH
20.IFA NURAINI
21.WASIAH
22.HANIFA
Tergugat:
22.NURUL AINI
23.CHOIRUL NISA
24.RONI ROCHMAD
25.FARIDA
26.HASANI
27.LAILATUN NURANIYAH
28.KHASAN BISRI
29.Hj. KHAMIDAH
30.CHODIDJAH
31.AHMAD BALIYA
32.DURROTUL IZZAH
33.FARIDAH
34.MOCH. SOFUAN
Turut Tergugat:
34.Kepala Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo
35.Kepala Bank BNI KCU Probolinggo Sentra Kredit Kecil Probolinggo
36.Kepala Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Graha Pangeran Surabaya, Gedung Graha Pangeran
37.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
38.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo
39.Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo
111 — 13
Abdullah;
sekaligus tanpa hak juga menggadaikan dan/atau menjaminkan melalui hak Tanggungan kepada Turut Tergugat IV danTurut Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechmatige daad), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
- Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 7 1990, Nomor : 591/1990, luas
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
468 — 397
dibuktikan kebenarannyasecara kumulatif oleh Penggugat sesuai asas hukum pembuktianyang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang menegaskan halhal sebagai berikut:Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatuhak, atau) guna meneguhkan haknya sendiri maupunmembantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatuperistiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebutBahwa seiring dengan pergeseran atau perubahan nilai dan normakehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawan hukum(onrechmatige
51 — 10
Oleh karena itusifat melawan hukum materiil identik dengan onrechmatige daad.Putusan No.15/Pid.Sus/TIPIKOR/PN. Bjm.
91 — 34
atas tanah adalah produk Pejabat TataUsaha Negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuanketentuanHukum Administrasi Negara, atas perbuatan hukum tersebutseseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatanyang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karenakesalahan (Schuld) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajibanhukumnya, apabila Turut Tergugat sebagai alat perlengkapannegara telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatantersebut dapat dikategorikan sebagai onrechmatige
348 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Karena TelahMemutus Perkara A quo Tanpa Memberikan Pertimbangan Hukum YangCukup (Onvoldoende Gemotiveerd) Terhadap Eksepsi Litis Pendentie Bahwa dalam putusanputusannya, Judex Facti (in casu Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) sama sekali tidakmemberikan pertimbangan atas Eksepsi Litis Pendentie, Eksepsi ObscuurLibellum, Eksepsi Error in Persoon dan Eksepsi Onrechmatige Ongegrond yangsemuanya diajukan oleh Para
Nomor 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus1972:Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikanalasan sendiri halhal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memoribandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusanPengadilan Negeri, adalah tidak cukup;Berdasarkan uraian di atas, teroukti Judex Facti yang lalai mempertimbangkanEksepsi Litis Pendentie, Ekseosi Obscuur Libellum, Eksepsi Error in Persoondan Eksepsi Onrechmatige Ongegrond yang semuanya diajukan oleh
46 — 10
Oleh karena itu sifat melawan hukummateriil identik dengan onrechmatige daad.Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artianmateriil yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahunHal 259 dari 332 halaman, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/201 1/PN.Bjm.1999 tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dipertimbangkan bertentangan dengan UUD1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, sehingga yang akan dipertimbangkan
43 — 8
Oleh karena itu sifatmelawan hukum materiil identik dengan onrechmatige daad.Menimbang bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artian materiil yangtercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tersebutberdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 dipertimbangkan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan197tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga yang akandipertimbangkan oleh majelis dalam putusan ini hanyalah sifat melawan
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
992 — 1050
padaperbuatan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV terjadi dwaling,bedrog dan sebagainya, maka itu semua dianggap perbuatan dariPembanding I/Tergugat I.Pandangan tersebut telah ditetapbkan dalam Putusan Hoge Raad yangdalam amarnya menetapkan, Perbuatan si wakil dengan segala sifatnyaadalah perbuatan dari si badan hukum (vide Badan Hukum, Chidir Ali,Alumni Bandung, halaman 185 s/d 186), sebagai berikut : Segala perbuatan wakil itu bisa dipertanggjawabkan kepadabadan hukum, maka juga termasuk onrechmatige
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
155 — 75
dan ParaTurut Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukanHalaman 11 dari 326 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT SMR19.20.21.22.dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkanberbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkansecara materiil maupun immaterial (moril);Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriSamarinda terhadap Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat melaluimekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige
335 — 224
Oleh karena itu sudah patut menurut Hukum apabilaPARA PENGGUGAT Memohon kepada Yang Mulia Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan, Melalui yang mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakanPARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum/Onrechmatige Daad dan Onrecht Matige Overheid Daad (vide: Pasal1365 jo. 1366 K.U.H.Perdata) ;Bahwa, oleh karena penguasaaan terhadap OBj/EK SENGKETA (berkasberkas terkait 1.584 (Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
282 — 160
Perbuatan Melawan hukum (onrechmatige daad) dalam konteks hukumperdata diatur di dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum PerdataHalaman 132 dari 433 Putusan Perdata Gugatan Nomor 533/Pdt.G/2016/PN JKT.SELatau Burgerlijk Wetboek) (BW), dalam Buku III BW, pada bagian Tentangperikatanperikatan yang dilahirkan demi undangundang, yang mengatur :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitusmengganti kerugian tersebut.Menurut
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1208 — 872
Bumi Kedaung Lestari oleh Tergugat V danTergugat VI tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karenaPenggugat tidak dapat menikmati dengan leluasa apa yang telah menjadi haknyayaitu hak atas tanah a quo dalam perkara ini.Bahwa Rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagiorang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalamhukum Perdata diartikan secara Luas mengandung makna bukan
274 — 94
dalam mengambil suatukeputusan namun harus berdarkan normanorma yang tertuangdalam hukum administrasi Negara antara lain asasasas umumpemerintahan yang baik.Seorang pejabat administrasi Negara dalam melaksanaknsuatu. wewenangnya tidak boleh melakukan perbuatanmenyalagunakan wewenang (detournement du pouvoir)ataupun melakukan perbuatan yang sewenangwenang(willekeur).Bahwa berbeda antara konsep hukum pidana tentangperbuatan melawan hukum (wederretelijk) dan dalam perspektifhukum administrasi Negara (onrechmatige
269 — 126
dalam mengambil suatukeputusan namun harus berdarkan normanorma yang tertuangdalam hukum administrasi Negara antara lain asasasas umumpemerintahan yang baik.Seorang pejabat administrasi Negara dalam melaksanaknsuatu. wewenangnya tidak boleh melakukan perbuatanmenyalagunakan wewenang (detournement du pouvoir)ataupun melakukan perbuatan yang sewenangwenang(willekeur).Bahwa berbeda antara konsep hukum pidana tentangperbuatan melawan hukum (wederretelijk) dan dalam perspektifhukum administrasi Negara (onrechmatige