Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2013 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 6 Oktober 2014 — IVONNE FILANNY MATITAPUTTY
64 — 38
  • Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu beratuntuk saya karena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwalaksanakan saja karena diperintahkan maka Saksi terima saja ;Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ;bahwa Saksi tahu tidak tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsuratlain.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
279 — 160
  • Bahwa penerbitan Sertpikat Hak Milik (SHM)12329 telahmendapatkan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan IzinPerubahan Penggunaan Perubahan Tanah atas tanah Hak Milik HusniDahlan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbarusebagaimana Risalah Nomor 98/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 (videbukti T II Intv3=T2.43);10. Bahwa Muhammad Husni Dahlan mulai tahun 2014 sampaidengan tahun 2019 telah membayar pajak Bumi dan Bangunan untukSertpikat Hak Milik (SHM)12329 (vide bukti T II Intv5);i.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
  • tetapidiatur dengan RV, dimana perlawanan yang diajukan olehpihak ketiga atas putusan dengan dasar pembuktian yangmana Pelawan akan membuktikan apakah haknya dilanggar,dengan tetap mengacu pada sita eksekusi (Pasal 228 Rbg)dan perlawanan atas sita jaminan (Pasal 230 Rbg), danMenimbang, bahwa dalam buku II edisi 2007 terbitanMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Pengadilan hal.101103, yangmerupakan panduan tekhnis
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 74/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Ma’ruf Subur Rahayu
254 — 187
  • Demak Nomor 1 tahun 2018Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa besertapenjelasannya tidak pula mengaturnya secara tekhnis PERDA tersebuthanya mengatur batasan terkait dengan materi yang diujikan.Bahwa selanjutnya terkait dengan tidak diberikanya rekondasi olehCamat Mijen Kab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-07-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 2 Juli 2013 — BAHRUDIN A SUAIB
59 — 16
  • Cerdas di Kecamatan Boliyohuto ; Bahwa dana yang dipergunakan untuk kegiatan PNPM GSC berasal dana APBNdan Dana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dananya berasal dari APBD danAPBN; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Ketua UnitHal 38 s/d Hal.73Putusan NO.04/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOPengelola Kegiatan (UPK) ; Bahwa Saksi adalah selaku Camat Boliyohuto tahun 2010 sampai sekarang ; Bahwa peranan saksi selaku Camat dalam Program Nasional PemberdayaanMasyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 8 Februari 2017 — YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR; melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
233 — 209
  • boleh dipinjam pakai dengan swasta harus sesama denganpemerintah jika pemerintah Kaltim membiarkan itu salah dan apakah ada langkahPutusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 54 dari Hal. 87penyelesaian setelah SK itu dicabut baik terhadap pasien maupun karyawan, dari itulah untukmenguji ada tidaknya kesewenang wenangan; Bahwa Ahli berpendapat harus ada landasan legalitas dan sosiologisnya dalam pembuatansuatu beschikking yang diatur dalam Permendagri Nomor 54; Bahwa Ahli berpendapat dalam Buku II Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
Lege Warman, S.IP.
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
2.ISRO' KM., SH.
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
4.Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah
5.Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Nusa Tenggara Barat
6.Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai bulan Bintang
130 — 59
  • PartaiBulan Bintang dalam rangka penyelesaian PHPU yang diajukan oleh Tergugat 2namun ajakan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat dan keterangansaksi Baiq Nia Nasrahini bahwa saksi pernah dipanggil/diperiksa oleh DPP PBBdan ditanya masalah suara Lege Warman, S.IP;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 berupa Surat PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Timur Nomor 16 Panwascampratim/2014 tanggal 16 April 2014 dan dikaitkan dengan bukti T 15 SuratKeterangan Busari jabatan Divisi Tekhnis
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-03-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 2/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
1.MOH HASAN SUATRAT, SP
2.Abdulah Halil Suatrat,SH
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan
Intervensi:
Ramly Hi. Adam
336 — 147
  • bagi pendaftaran tanah,bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakanletaknya, batasbatasnya dan menurut keperluaannya ditempatkantandatanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan;Penetapan tandatanda batas termasuk pemeliharaannya, wajibdilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;Bentuk, ukuran, dan tekhnis
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 32/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
141 — 61
  • Kepala KantorPertanahan Kota Bandar Lampung in casu Tergugat sebagai pihak yang memilikiotoritas dan legitimasi dalam menerbitkan Sertipikat a quo wajib menghadirkankeadilan hukum terhadap setiap tahapan administrasi penerbitan Sertipikat, tidaksekedar sebagai aparatur pencatat deretan catatan tekhnis dan tulisanHal. 97 dari 103 Putusan No.32/G/2017/PTUNBLadministratif hitam di atas putih namun tanpa menggali secara substantif aspekKepastian Hukum (/egal certainty), dan Keadilan Hukum (Justice) yang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
148 — 90
  • SIR, Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 14/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABBahwa saksi sebagai bendahara pengeluaranpada Dinas PendidikanKabupaten Seram Bagian Timur.Tugas pokok saya yaitu :membuatpermintaan pencairan dana, pembayaran dan pembukuan ; Bahwa mekanisme pencairan dana DAK Tahun Anggaran 2008 yaitu dariKas Umum Negara masuk ke Kas Umum Daerah selanjutnya untuk prosespencairan PPTK (Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan) mengajukan SPP(Surat Perintah Pencairan) untuk penerbitan SPM (Surat PerintahMembayar
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.
158 — 85
  • Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak; Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa SulkarnainSinapoy pada berita acara pemeriksaan penyidik pada point 15, yangmengatakan bahwa Terdakwa Sulkarnain Sinapoy pada tanggal 3 Februari 2015pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck
Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
208 — 556
  • daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-04-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 16 April 2012 — SURYO SUTIYOSO A.Ks
60 — 13
  • empat puluh lima juta empat ratus riburupiah) yang disita Penyidik dan dititipnkan dalam Rekening Titipan pada BRITemanggung sebagaimana Rekening Koran tertanggal 13 Desember 2011.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Ahli,keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnyasaling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:Bahwa Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) KartiniTemanggung adalah Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 01-03-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.RAP
Tanggal 15 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
130 — 111
  • berbagai aspekyang melibatkan konsultan atau pihak lain sehingga masih belummengetahui hasil due diligence tersebut; Kemudian dibelakang hari barulah diketahui ternyata kapasitas mesinpabrik adalah 27 Ton TBS/Jam padahal sebelumnya ditawarkandengan janji kapasitas mesin adalah 45 Ton TBS/Jam, hal ini sangatjauh berbeda dan tidak dapat ditoleransi menurut ukuran bisnis yangnormal; Aspek legal lahan sawit pendukung juga masih dalam pemeriksaan legalconsultant TR; Sedangkan aspek bisnisnya dan aspek tekhnis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-07-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 17 Juli 2012 — ANNY KAPIORU
66 — 50
  • Nuataus tersebut; bahwa saksi tidak ingat kapan tanda tangan berita acara PHO tersebut karena saat tandatangan banyak berkas yang disodorkan kepada saksi; bahwa berita acara tersebut sudah ditandatnagni oleh terdakwa dan ketua tim pemeriksadan konsultan pengawas, sebelum saksi tanda tangan; bahwa saksi tanda tangan berita acara tanpa melakukan pemeriksaan; bahwa tanggal 29 November 2006 saksi yang membuat laporan tanggal 30 November 2006perihal pekerjaan yang baru mencapai 70% sesuai perhitungan tim tekhnis
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 17
  • *"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyamengajukan gugatan untuk mewakili
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 25-11-2011 — Upload : 06-10-2012
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 54/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 25 Nopember 2011 — WILHELMINA SALEMBUN
98 — 42
  • 2003 dan dilantik di Ambonsesuai surat keputusan KPU Pusat tanggal 13 Juni 2003 Nomor 350 TahunDOOD ; esecesssceseresssaesietsssas 132 tesese 1 eee ri reenee nesee Bahwa saksi selaku Ketua Pokja dengan tugas dan tanggung jawab untukmemverifikasi setiap administrasi bagi setiap calon legislatif dengan tenggangwaktu selama 1 MINQQU 722 nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nene Bahwa terjadi pemisahan tugas antara KPUD dan Bagian KesekretariatanKPUD dimana tugas KPU adalah melaksanakan tugas tugas secara tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 11 Juli 2013 — Ir. H. SYAHRIL, M.Si
142 — 31
  • Pelalawan.Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2009 ada dilakukan penyelamatanoleh karena gedung islamic bermasalah.Bahwa secara tekhnis saksi tidak mengetahui masalah dalam pembangunanIslamic Center.Bahwa sepengetahuan saksi saat ini bangunan islamic center tidak terawat,dinding yang retak sudah diperbaiki sehingga tidak nampak lagi adanyakeretakan, pondasi sudah tidak turun lagi dan di sekitar bangunan islamiccenter kondisinya berawa.Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara bangunan islamic dengan
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-04-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Tar
Tanggal 8 September 2016 — - HAERUDDIN - RUSTAM EFENDI MELAWAN - NUR ASIAH - ROSALIE ANAG COES - ABU BAKAR - MUCHLIS TABRANI, SH - HADI RUBAYYAH - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
109 — 16
  • Ill telah masuk dalam ranah pembuktian dikarenakan untukmenentukan para penggugat memiliki hak atau tidak atas tanah terperkaramemerlukan pembuktian oleh para penggugat itu sendiri ; Mengenai Eksepsi kurang pihak Majelis hakim berpendapat bahwa sesuaidengan hukum acara perdata siapapun dapat mengajukan gugatan yangmerugikan haknya ;54 Eksepsi mengenai Penetapan Khairil Anwar selaku kuasa Insindentil dariTergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan hukum acaraperdata maupun dalam pedoman tekhnis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. NUSANTARA diwakili Oleh HO HANDOKO PURWITO
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
155 — 57
  • Bahwa disamping itu Keputusan Tergugat tersebut jugamelanggar asasasas umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asaskepastian hukum karena membuat keputusan yang salah dan tidakadil terhadap Penggugat, dimana persyaratanpersyaratan yangPenggugat ajukan dalam lelang pekerjaan peningkatan JalanLingkungan Korpri (DAK 2019) telah terpenuhi baik penawaran,maupun tekhnis, dengan penawaran yang rendah dibanding CV.Wahana Konstruksi, namun kenyatannya dikalahkan dan dinyatakantidak dapat diusulkan sebagai pemenang