Ditemukan 6857 data
5206 — 8016
MS Aishah Mandiriberfikir karena ada Paspor asli dari Para Calon Jemaah Umrah makadapat menjadi garansi bahwa apabila Pembuatan Visa sudah selesaimaka pasti dibayarkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (FirstTravel) sehingga tidak diperlukan uang down payment (DP) untukmelakukan Pembuatan Visa;Bahwa Dari Pihak PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yangberkomunikasi dengan PT.
yang telah diaudit oleh Akuntan Publikdengan nilai minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);Bahwa ada Jaminan Uang yang harus disetorkan oleh BiroPenyelenggara Perjalanan lbadah Umrah sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000, (dua ratus jutaHalaman 868 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.Dpkrupiah) dan yang telah disetorkan oleh First Travel adalah sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) tahun;Bahwa ada dua macam bisa berbentuk Bank Garansi
lbadah Umrah dalam melakukanpersaingan usaha yang sehat;Bahwa apabila ada Biro Penyelenggara Perjalanan lbadah Umroh yangmelakukan pelanggaran maka Kementrian Agama RI menjatuhkanSanksi dan Sanksi yang paling berat adalah Pencabutanizinoperasional usahanya oleh Kementrian Agama RI;Bahwa First Travel udah dicabut izinnya sebagai Biro PenyelenggaraPerjalanan Ibadah Umroh pada tanggal 1 Agustus 2017 karena adanyalaporan kegagalan dalam memberangkatkan Umroh dari CalonJamaahnya;Bahwa uang Jaminan (Bank Garansi
Manusia (SDM) di Kementrian Agama RIuntuk melakukan pengurusan izin dari Biro Penyelenggara Perjalananlbadah Umrah sangat terbatas tetapi dalam proses pengajuan izintersebut sudah terlebih dahulu ada rekomendasi dari tingkat Provinsi(Kanwil) di tempat domisili perusahaan tersebut kemudianizindikeluarkan oleh Kantor Pusat Kementrian Agama RI;Bahwa tidak ada pertanggung jawaban dari Kementrian Agama RI untukmemberangkatkan Jamaah Umrah yang gagal diberangkatkan oleh FirstTravel;Bahwa uang Jaminan (Bank Garansi
) dari Biro PPIU disetorkan keKantor Pusat Kementrian Agama RI dan Uang Jaminan (Bank Garansi)tersebut disimpan di Bank, kemudian ketika ada wanprestasi barudicairkan untuk memberangkatkan Jemaah Umrah;Halaman 872 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.DpkBahwa ada 3 (tiga) macam sanksi yang diberikan oleh KementrianAgama RI kepada Biro PPIU yaitu Sanksi Administratif berupa tegurantertulis, Sanksi Pembekuan dan terberat adalah Sanksi Pencabutan IzinOperasional;Bahwa sanksi Pencabutan Izin Operasional
29 — 11
karamba tancap TA 2011; -----------------------------------------------------------------31. 1 (satu ) bundel asli Proporsional Hand Over (PHO) untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan pekerjaan pembuatan karamba tancap TA 2011 dengan kontraktor pelaksana CV Thantri Raya;---32. 1 (satu) bundel asli Berita Acara dan KSO Bidang Perikanan Budidaya karamba Tancap Dinas Kelautan dan Perikanan;------------------------------------33. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi
MUH. FADEL ISTIQLAL, S. H
Terdakwa:
DODY AGUS SUPRIANTO S.Sos, MM
304 — 57
PELAKSANAAN dari PT TUGU KRESNA PRATAMA General Insurance Nomor Jaminan : ATKP-SB.1750219.00175760 JIS-1 tanggal 04 Oktober 2019 atas nama PT GRAHA REKA SENTOSA
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan nomor : 801/S.Ksg-PT.GRS/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari PT GRAHA REKA SENTOSA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihan dan Pengendalian Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi
- 1 (satu) lembar asli surat Jaminan Kualitas / Garansi
105 — 41
Satum Manunggal Abadi.221) 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Lelang pekerjaan pengadaan sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT, Nomor :37/PAN-APBD/V/13K, hari Senin tanggal dua puluh tujuh tahun dua ribu tiga belas.222) 1 (satu) jepitan kartu garansi dari PT.
Satum Manunggal Abadi.221) 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Lelang pekerjaan pengadaansarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT, Nomor :37/PANHalaman 439 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN AmbAPBD/V/13K, hari Senin tanggal dua puluh tujuh tahun dua ribu tigabelas.222) 1 (satu) jepitan kartu garansi dari PT.
Satum Manunggal Abadi.221) 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Lelang pekerjaan pengadaansarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT, Nomor :37/PANAPBD/V/13K, hari Senin tanggal dua puluh tujuh tahun dua ribu tigabelas.222) 1 (satu) jepitan kartu garansi dari PT.
388 — 0
Bendahara Pengeluaran Kemhan dan TNI.64) 1 (satu) Lembar Bukti transfer BNI tgl 7 April 2014, transfer dari 151394751 ke 205767704,. uang sejumlah Rp. 1.394.945.699,00 /usd 123,228.4265) 1 (satu) Lembar Bukti setoran tunai BRI tgl 4 Maret 2014 USD 88,245 66) 1 (satu) Lembar BUkti setoran tunai BRI tgl tgl 3 April 2014 USD 19,01767) 6 (enam) Lembar Fotocopy Bank Garansi PT.
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
114 — 46
Ketentuan sertifikasi garansi yang diterbutkanoleh produsen atau pihak yang ditunjuksecara sah oleh produsen (khususpengadaan baran, apabila dikeluarkan)6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjan;Halaman 49dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smr7. Ketentuan keadaan kahar; dan8. Sanksi, termaksuk denda keterlambartanh.
392 — 278
tidak hanyamengatakan rugi itu tidak boleh walaupun tidak ada diperjanjikan ;Bahwa kalau ada 2 (dua) pihak terjadi perjanjian antara A dan B dan B1ternyata B1 sudah lunas sedangkan B dan B1 dan B2 bagian yang tidakterpisahkan berarti ada 3 (tiga) pihak yang mereka membuat perjanjianmasingmasing berdiri sendiri atau bersamasama kalau berdiri sendiri ;Bahwa perjanjian kalau di katakan ada 3 (tiga) pihak tetapi kalau perjanjiandibuat satu persatu yang mengikat satu persatu bahwa ada perjanjianpersonal garansi
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
362 — 1002
Nomor 9/Pid.Sus TPK/2021/PN MtrBCD, kemudian setelah kontrak ternyata barang AB C D tidak ada, jikaterjadinya tidak ada barang AB C D tersebut karena diskontinyu, makamasih bisa addendum, tapi kalau karena kenaikan harga maka tidak bisa;Bahwa draft kontrak harus sudah bisa menjawab kemungkinan kemungkinan perubahan, missal saja dalam jasa konstruksi mengenalmasa pemeliharaan, maka dalam Pengadaan Barang/Jasa ada juga,dengan menerapkan managemen resiko, maka dalam PengadaanBarang/Jasa dikenal dengan garansi
dan itu sudah diatur di awal dalamkontrak;Bahwa jika diluar tanggal masa kontrak diketahui barang rusak makadimungkinkan penggantian jika sudah ditentukan masa garansi, intinyaselama kontrak diatur maka bisa dilakukan, jika tidak diatur menjadiresiko yang berkontrak;Bahwa proses serah terima bermula dari penyedia berkirim surat PA/PPK untuk dilakukan serah terima/pemeriksaan barang, kemudian PA /PPK memerintahkan PPHP untuk memeriksa barang, jika barang sudahOK (sesuai volume dan spesifikasi yang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
200 — 138
Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;Halaman 162 dari 291 Perkara Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PT MDN2. Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atau surat wesel,surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya.3. Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariahatau UUS; dan/ataub.
172 — 56
Cahaya Maju Medikayang didalamnya terdapat daftar harga alatalat kesehatan dalam bentuk kursdolar dan Yen, dimana daftar harga tersebut termasuk layanan after salesservice, garansi 1 tahun, pengiriman, matainance dan training end user.
AWILDA, SH,dkk
Terdakwa:
WIKRAN
67 — 31
- 1 (satu) lembar Asli Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) dari Bank Nagari No. 085/JB-CU/2223 tanggal 14 Juni 2021.
- 1 (satu) buah buku Copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
Setelah selesai juga ada masa percobaan dan garansi darikontraktor.
Garansi 1 tahun Tidak adaBahwa benar Setelah dilakukan perbandingan nilai (harga)antara realisasi pembayaran dengan nilai (harga) komputeryang diterima diperoleh selisih, yaitu Realisasi pembayaran sebesar Rp.290.909.091, (diluarPPn)= Nilai (harga) komputer yang diterima Rp.215.950.000,(diluar PPn)Sehingga jumlah selisih sebesar Rp.74.959.091, merupakankerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer
Nilai kontrak yang tertera pada surat perjanjian kontrak adalahsebesar Rp 510.881.250,(lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapanpuluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).Bahwa Kontrak tersebut dilaksanakan dalam 30 (tiga puluh) hari kalenderyang dimulai dari tanggal 12 Nopember 2009 dan berakhir pada tanggal 11Desember 2009.Bahwa Mekanisme pembayaran atas pekerjaan pengadaan tersebut adalahsebelum dimulai pekerjaan tersebut pihak ke dua CV.PUSAKA KARYAmenyerahkan jaminan pelaksanaan berupa garansi
- Fotokopi Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan No. 001/JB-ML/1360 tanggal 10 Januari 2019.
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran MC.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 03340117190000027, tanggal 09 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kesepakatan Addendum II (dua) Nomor: 003/F20000/2018-S5, tanggal 15 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pertamina Nomor: 087/Q20100/2019-S3, tanggal 17 Juli 2019.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
1. Asli 1 (satu) buah buku service dan garansi tipe city sport mega pro an. Khoirul Rijal A. R. dengan alamat : RT/RW. 001/003 Bintan GL 15A1RR/BP WB tertanggal 27 April 2011.
Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
2. Asli 1 (satu) Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri No 0917460645.
3. Copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 510.225.000.- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kosong Garansi selama 12 bulan tertanggal 3 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kosong Jaminan Tersedianya Suku Cadang nomor : 264 / BTF-SPJ / XI / 2011 tanggal 3 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kosong Bersedia Memberikan Pelatihan Teknis tertanggal 3 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kosong Kesanggupan Menyerahkan Certificate Of Origin tertanggal 3 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kosong Jaminan Tersedianya Suku Cadang bulan November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kosong Garansi selama 12 Bulan bulan November 2011.
Inspektorat Jenderal Kemenhub;
- Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.94.770.500,- Tanggal 17 Juni 2014;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan di Lapangan Tanggal 30 Desember 2013 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar 80,65%;
- Fotocopy Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Tanggal 31 Desember 2013 sebesar 83,04%;
- Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.1.730.520.214,- Tanggal 03/02/2014;
- Fotocopy Bank Garansi
Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT.
156 — 87
143 — 59
85 — 22
Terbanding/Terdakwa : RAFLIUS MEGA
212 — 48
1.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
2.ANDHY SULAKSO WIBOWO, SH
Terdakwa:
RIAN HARIANTO a.d INDARTO
17 — 11
MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
Terdakwa:
DRS. H.T. MUKHTARUDDIN Bin T. ACHMAD
44 — 3
DODHY ARYO YUDHO, SH.
Terdakwa:
H. M. AMIN ANDIKA
249 — 169
MULYONO, SH. MH
Terdakwa:
H. SUPADI Bin H. DASIMIN
74 — 56
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JERMIAS PENNA, S.H
2 — 0
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;