200batang) pada kemasan tertulis merek PLUS yang semuanya tidak dilekatipita cukai atau dilekati dengan pita cukai palsu, sehingga telah merugikannegara dari potensi penerimaan cukai Hasil Tembakau sebanyak RpHalaman 4 dari 48 Putusan No.83/Pid.B/2021/PN Bit1.470.560.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus EnamPuluh Ribu Rupiah). atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, Sesuaidengan hasil perhitungan ahli HADI SURAHMAT selaku Anggota Tim AhlliIdentifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force

Dan telah menawarkan dan menjual Hasil Tembakau (HT)Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek NOUS dan PLUS yang dilekatidengan pita cukai palsu kepada warungwarung dan tokotoko di wilayahKabupaten Minahasa Selatan dengan harga yang relative lebih terjangkau(murah/harga miring) dan mendapatkan untung atas hasil penjualantersebut.e Berdasarkan keterangan AHLI Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) dari Konsorsium Perum PERURI menyatakan bahwapita cukai yang melekat pada rokok jenis Sigaret

Dan telah menawarkan dan menjual Hasil Tembakau (HT)Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek NOUS dan PLUS yang dilekatidengan pita cukai palsu kepada warungwarung dan tokotoko di wilayahKabupaten Minahasa Selatan dengan harga yang relative lebih terjangkau(murah/harga miring) dan mendapatkan untung atas hasil penjualantersebut.Berdasarkan keterangan AHLI Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) dari Konsorsium Perum PERURI menyatakan bahwapita cukai yang melekat pada rokok jenis Sigaret

Ahli HADI SURAHMAT (keterangannya dibacakan dipersidangan) padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli merupakan Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) antara Perusahaan Umum Percetakan UmumUang Republik Indonesia (Perum Peruri), PT. Pura Nusapersadadan PT.

Kertas Padalarang tentang Tim Idenrifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force);Bahwa hanya Prum Peruri yang boleh membuat atau mencetakpita cukai hasil tembakau atau rokok, berdasarkan surat perjanjianantara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURINomor PRJ01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP1235/XI/2020 PTPura Nusapersada Tentang Percetakan Pita Cukai Desain Tahun2021 dan 2022 dan perjanjian sebelumnya juga demikian dengandurasi 2 (dua) tahun sekali;Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu

dari upahsetiap bulannya.Bahwa selagi dalam proses penyelesaian kasus ini oleh mediator HubunganIndustrial dari DINAS NAKERTRANS Provinsi NTT, PARA TERGUGATmengeluarkan surat PHK terhadap PENGGUGAT tertanggal 2 Februari 2015.Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT ini adalah dengan alasanperusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namun PARATERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporan keuangan 2 tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan juga bukan karena keadaanmemaksa (force

iuranJAMSOSTEK selama 19 bulan, namun yang disetorkan ke PT.JAMSOSTEK hanya 6 bulan saja sehingga terdapat kekuranganpembayaran iuran JAMSOSTEK selama 13 bulan.Bahwa PHK yang dijatunhkan kepada PENGGUGAT ini adalah denganalasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian, namunPARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporanHalaman 21 dari 30 Putusan PHI Nomor 24/Padt.SusPHI/2015/PNKpgkeuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik danjuga bukan karena keadaan memaksa (force

yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh KupangBeach Hotel ;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

sebagaimana Pasal 1243KUH.Perdata yang berbunyi :Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinyasuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktuyang telah dilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur pembebasanapabila terjadi force

majeur atau overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force Majeur, maka sudahsepatutnya Tergugat mengganti seluruh kerugian yang di derita Penggugat;Bahwa adapun KERUGIANKERUGIAN PENGGUGAT akibat perbuatanwanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, sebagai berikut :a.

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapmelalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan ataudibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktuyang telah dilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force

setelahdinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, ataujika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapatdiberikan atau dibuat dalam tenggang waktu~ = yang telahdilampaukannya.Sehingga cukuplah alasan bagi gugatan ini untuk diajukan.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force

Sehingga perjanjian yang dituangkan dalam AktaPerjanjian Pengikatan Jual beli nomor 18 pada tanggal 02 Oktober 2015sah dan berlaku bagi kedua pihak.Bahwa dalam Pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabila terjadiforce majeur atau) overmacht, atau) karena keadaan yang tidakdisengaja/keadaan memaksa. sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenyatakan bahwa tergugat mengalami kondisi Force Majeur, maka sudahsepatutnya Tergugat mengganti seluruh kerugian yang di derita Penggugat;Bahwa adapun

hak pengelolaan tersebut kemball kepada PT.PUTRAMAS SIMPATI selaku pengembang, yang dalam hal ini diwakilioleh TERGUGAT selaku Direktur;Bahwa menanggapi dalildali PARA PENGGUGAT pada butir7 ,19","27 Sampai dengan 36", dan "47" dalam Positanya mengenaipersewaan, perbuatan tersebut masih sah secara hukum dilakukanoleh pihak pengembang sepanjang belum adanya pengalihan hak dariPT PUTRAMAS SIMPATI selaku pengembang kepada PARA PENGGUGAT,Bahwa persewaan tersebut dilakukan atas dasar kondisi mendesak(force

majeure) karena pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yangmembuat PT.

Jo.Pasal 39 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang RumahSusun karena ketiadaan Ijin Layak Huni tersebut disebabkan olehperistiwa krisis moneter sehingga dapat dikategorikan sebagai peristiwa darurat (force majeure).

menarik iuran dari selurun penghuni secara melawanhukum, sehingga kas perseroan tidak pernah cukup untuk mendanaisyaratsyarat pengurusan pertelaan dan akta pemisahan beserta Sertipikat Laik Fungsi sebagai syarat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atasSatuan Rumah Susun sampai ditanda tanganinya Akta Jual Beli (AJB);Bahwa tidak benar dalildalil PARA PENGGUGAT pada butir 20" dan21" dalam Positanya karena permasalahan tersebut disebabkan olehkrisis moneter yang termasuk ke dalam keadaan luar biasa (force

khususnya tanah, bakal mempunyai akibat hukumyang nyata bilamana sita tersebut diumumkan dengan caramendaftarkannya termasuk menyerahkan Salinan Berita AcaraPenyitaan kepada Kantor Pertanahan untuk dibukukan, dengandemikian pihak pihak yang berkepentingan atas bendatersebut termasuk pihak ketiga dapat mengetahui' statusbenda tersebut adalah berada dalam keadaan sita; Terhitungsejak saat benda sitaan tersebut didaftarkan pada kantorpertanahan, penyitaan tersebut barulah mempunyai akibathukum (/egal force

ataumengasingkan benda tersebut dengan cara apapun, ' danbilamana terjadi transaksi atas benda sitaan yang terjadisetelah penyitaan tersebut didatarkan, transaksi demikianbatal demi hukum, serta secara pidana pihak pihak yangmengadakan transaksi pada benda tersebut dapat dikenaisanksi pidana vide pasal 231 KUHPidana;Bahwa adalah jelas dengan mengacu kepada ketentuan pasal231 HIR dan Pasal 198 HIR, suatu penyitaan atas benda takbergerak (tanah dan bangunan) barulah mempunyai akibathukum (/ega/l force

kinidiperhitungkan sebesar Rp. 133.000, (serratus tiga puluh tiga riburupiah) ;Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telahdihasilkan harta bersama (gono gini) diantaranya :> 1 unit rumah terletak di Griya Kencana Blok Ill S 39 Driyorejo Gresik, a/n Harliani Buanadjaja,> 1 unit rumah terletak di Bumi Cabean Asri Blok J 4 / 29 Sidoarjo, a/nMarsito Muntono,> 1 unit mobil Suzuki Jimmy Tahun 1984 No.Pol.L304V,Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 238/Padt.G/2017/PN SBY> 1unit Yamaha bebek Force

Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belumdibagi secara adil adalah :> 1 unit rumah terletak di Griya Kencana Blok Ill S 39 Driyorejo Gresik,a/n Harliani Buanadjaja,> 1 unit rumah terletak di Bumi Cabean Asri Blok J 4 / 29 Sidoarjo, a/nMarsito Muntono,> 1 unit mobil Suzuki Jimmy Tahun 1984 No.Pol.L304V,> 1unit Yamaha bebek Force One Th. 1993 No.Pol. L8289SM,> 1 satu rumah JI.

L304V dengantafsiran harga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ; 1 unit Yamaha Bebek Force One Th. 1993 No. Pol. L8289SMdengan tafsiran harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Pihak ke Il (dalam hal ini Tergugat) memperoleh : 1 unit rumah Jl.

L304V dengan tafsiranharga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ; 1 unit Yamaha Bebek Force One Th. 1993 No. Pol. L8289SM dengantafsiran harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 238/Padt.G/2017/PN SBYDan diluar surat kesepakatan, Penggugat Rekonpensi juga dimintamemberikan uang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)kepada Tergugat Rekonpensi sebagai konpensasi Penggugat Rekonpensiatas di rumah JI.

perusahaan sudah tidak bisalanjut/dinyatakan tutup pada 12 September 2020, sudah tidak ada lagi pekerjaandan tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sehingga tidak adakejelasan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan pada pokoknya pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/burun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force

juga Sudah tidak ada pekerjaan,sejak Juni 2020 Penggugat juga sudah tidak dibayar upahnya sedangkanPenggugat telah memasuki usia pensiun akan tetapi tidak ada pemutusan hubungankerja kepada karyawan oleh Tergugat sehingga tidak ada kejelasan, maka demikeadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 September 2020 karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 6 (enam) Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugatmembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak;Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2021/PN KdiMenimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusnyahubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat dengan alasan perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

No. 273 K/Pdt.Sus/201110.11.12.13.dari eks pelaksana (karyawan) YPPM, maka akan dilakukan perjanjiankhusus ;Bahwa sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar

uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal156 ayat (4) ;Bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan Mediator, maka Mediatormengajurkan agar TERGUGAT membayarkan hakhak Para Penggugatdengan total sebesar Rp.416.714.000, (Empat ratus enam belas juta tujuhratus empat belas ribu rupiah), Anjuran tersebut MERUGIKAN PARAPENGGUGAT ;Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Karyawan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak dikarenakan Yayasan PPM dibekukan bukankarena mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force

Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, maupunupaya hukumlainnyasampaidiperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokokperkara ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak dikarenakan Yayasan PPM dibekukan/likuidasi bukankarena mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force majeur) tapimelakukan efisiensi sebagaimana Pasal 164

kelengkapan untuk mengambil uangBPJS/Jamkesmas yang bernilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa mendasari subtansi kepada dalil posita Penggugat pada angka 4, 5, 6,7, 8 dan 9 di atas, terbitnya surat pengunduran diri tersebut di atas tidak ataskemauan sendiri melainkan upaya terpaksa dari pada keluarga kelaparankarena tidak ada kemampuan keuangan dan Penggugat mengambil uangBPS/Jamkesmas tersebut, sehingga patut dan wajar pengunduran diritersebut adalah cerminan keadaan memaksa (force

gaji Penggugat terakhir dan tidak ada Surat Teguran danSurat Teguran III terhadap Penggugat dan tanpa ada putusan perkara pidanayang inkracht, dikategorikan pada upaya Tergugat melakukan efisiensi dan inisesuai dengan Pasal 164 ayat (83) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : (8) Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup,karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force

batastoleransi yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pengikat JualBeli Satuan Rumah Susun tersebut, Termohon PKPU belummelaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU,; Bahwa dengan demikian, Utang Termohon PKPU kepadapara Pemohon PKPU telah lewat jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih;Termohon PKPU patut diduga tidak dapat menyelesaikanutangutangnya terhadap Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU IIdan Pemohon PKPU III;Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan Termohon PKPU yang tidak konsiten yang beralasan adanya Force

disebabkan Termohon PKPU mengalami kendala adanyaketerlambatan pembangunan dikarenakan perekonomian yang belum membaik;Bahwa dengan demikian Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1(satu) Kreditor, yaitu Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II, dan PemohonPKPU III dan utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah lewat jatuhwaktu/tempo dan dapat ditagih; Bahwa Termohon PKPU patut diduga tidak dapat menyelesaikan utangutangnya terhadap para Pemohon PKPU dengan alasan yang tidak konsiten /yang berbeda, yakni adanya Force

Majeure, dikarenakan perekonomian yangbelum membaik, sehingga sangat beralasan bahwa patut diduga TermohonPKPU tidak dapat menyelesaikan utangutangnya terhadap Pemohon PKPU I,Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III; Bahwa oleh karena para Pemohon memperkirakan bahwa TermohonPKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka berdasar hukum terbuktibahwa utangutang Termohon PKPU terhadap para Pemohon PKPU telahmemenuhi syaratsyarat

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar Kemampuan debitor. Jadidebitor tidak bersalah;Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalan melakukan wanprestasi,perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalaitidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;c.

warna hitam Nopol DA 6910e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayarhutand; 222 one nnn nnn nnn nnn nnne Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk Xpress Musik warnahitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

jenisYamaha Mio J warna hitam Nopol DA 6910 DR;21e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutange Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk XpressMusik warna hitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

jenisYamaha Mio J warna hitam Nopol DA 6910 DR;25e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutange Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk XpressMusik warna hitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

motor jenisYamaha Mio J warna hitam Nopol DA 6910 DR;e Uang sebesar rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan cincin emasputih;e Uang sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutange Uang sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk membeli HP Nokia merk XpressMusik warna hitam abuabu;e Uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motorjenis force

Keadaan banjir tersebutdikuatkan pemerintah setempat melalui Surat KeteranganPTSP Kelurahan Jatipulo, tanggal 9 September 2015.Kejadian banjir tersebut merupakan force majeure diluarkemampuan Penggugat yang seharusnya menjadipertimbangkan Tergugat dalam pemeriksaan PajakPenggugat.16.

Terlebin lagi bahwa data yang diminta Tergugatberkaitan dengan wajib pajak sudah rusak terkena banjir besarJakarta 17 dan 18 Januari 2013 yang merupakan force majeurediluar kemampuan Penggugat seharusnya dipertimbangkanTergugat sebelum pengambilan keputusan.Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan Tim QA Kanwil menyatakanbahwa koreksi dari penurunan uang muka yang menjadi dasarpengenaan Pajak terhutang baru sebatas Indikasi maka belumterbukti dan untuk menetapkan Pajak terhutang atas namaPenggugat seharusnya

dan 6 (enam) bulan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Force One hitam No.Pol : AG 5851 RA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut An. Sugiono Perum Bumi Mas Blok C 17 Desa Tunggul Sari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung beserta kunci kontaknya kembali kepada EDI SUPRAYITNO ALIAS CEKO BIN SAMUH.

1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Kewajiban PIHAK PERTAMA:1) Melakukan renovasi tempat usaha sesuai standar tempatusaha yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA2) Mempersiapkan infrastruktur cabling, internet, CCTV, dansebagainya.3) Pembelian kelengkapan tempat usaha seperti furniture,dapur dan peralatannya, freezer, mesin POS dan sebagainya yangmana kepemilikan berada di PIHAK KEDUAHalaman 6 Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2018/PN.Bgr4) Penyediaan bahan baku untuk selama masa perjanjiankecuali dalam keadaan Force Majeure yakni bencana alam,

Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh peBanding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksuddipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;bahwa dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Pos atas Keputusan Terbanding KEP893/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012;bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwa Terbandin:mengirimkan Keputusan Nomor: KEP893/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebutanggal

Columbia Baturaja yaitu sebagai Tas Force yaitu menanganitagihan khusus konsumen yang telah menunggak diatas 3 (tiga) bulan.Bahwa saksi SUTAJI BUDI SELAMET Bin SABAR ISMAN adalah konsumen yangtelah membeli barangbarang berupa televisi, kulkas secara kredit di PT. ColumbiaBaturaja melalui terdakwa SYARBINI.

Columbia Baturaja yaitu sebagai Tas Force yaitu menanganiihan khusus konsumen yang telah menunggak diatas 3 (tiga) bulan.wa saksi SUTAJI BUDI SELAMET Bin SABAR ISMAN adalah konsumen yangah membeli barangbarang berupa televisi, kulkas secara kredit di PT. Columbiaraja melalui terdakwa SYARBINI.

Raya Purwodadi Blora turut Dusun Wonoboyo Desa Tawangharjo KecamatanTawangharjo Kabupaten Grobogan ;e Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 18.30 wibTerdakwa keluar rumah dan mengajak saudara Ngatmin untuk menonton dangdut diDusun Wonoboyo Desa Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogandengan mengendarai sepeda motor force one milik Terdakwa dan setelah sampai ditempat pertunjukan dangdut pukul 21.00 wib Terdakwa melihat sepeda motordiparkir dipinggir jalan raya

tersebut dalam keadaan bekas pakai denganharga kurang lebih Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);e Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor saksi Sugiyono tidak ada izin darisaksi Sugiyono;e Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyono adalah padamulanya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 pukul 18.30 wib Terdakwa keluarrumah dan mengajak saudara Ngatmin untuk menonton dangdut di Dusun WonoboyoDesa Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan denganmengendarai sepeda motor force

Bahwa uraian Pasal 14 butir 6 dan Pasal 16, dari Perjanjian Kredit padapokoknya mengatur perihal terjadinya kondisi yang berada di luarkekuasaan Pembantah sebagaimana terkualifikasi sebagai memaksa/keadaan kahar/force majeure yang faktanya berdasarkan PerjanjianKredit atasnya diberikan beban kepada Pembantah berupa pengembalianpinjaman Pembantah kepada Terbantah, yang senyatanya belum jatuhtempo;Terlebih lagi Pembantah dan Terbantah telah menyepakati suatu waktuHal. 4 dari 33 Hal. Put.