dakwaan penuntut umum;

No. 560 K/Pid.Sus/2013Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/2377/PBJ/Tan.Pgn/IX/ 2009 tanggal 4 September 2009 dalam Pasal 6 ;e Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala dilapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/2377/PBJ/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 4 September 2009 yangmenggolongkan

danmenempatkannya pada suatu tempat di lokasi proyekJIDES sebelum diserahkan pada Kepala BidangTanaman Pangan Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang,sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan BarangNomor : 027.1/2377/ Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 04September 2009 ;e Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakanbahan material sampai di lokasi karena kendaladilapangan yaitu jauhnya lokasi dan keadaan jalan yangtidak memungkinkan tidak dapat digolongkan sebagaikeadaan kahar (force

majeure) sesuai Surat PerjanjianPengadaan Barang Nomor : 027.1/2377/Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 04 September 2009 yang menggolongkankeadaan kahar adalah :Peperangan ;Kerusuhan ;Revolusi ;Bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunungmeletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angintopan ;Pemogokan ;Kebakaran ;Gangguan industri ;Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan/memperhatikan alatalat bukti dan kekuatan pembuktianyang telah diperoleh dalam persidangan khususnya alatbukti Ahli MUSA ROJAI

T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dirampas untuk dimusnahkan;- 1 unit Sepeda Motor Yamaha Force One BK 4926 GB dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukanbersamaan dengan penerbitan Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor.Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kasdaerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.Pasal 8Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak12 (dua belas) bulan berturutturut terhitung mulai saatpendaftaran Kendaraan Bermotor.Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaankahar (force

majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (duabelas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yangsudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanrestitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkankepada kabupaten /kota, dialokasikan untukpembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sertapeningkatan moda dan sarana transportasi umum.Bagian KetigaBea

kurang dari 4 (empat) dankendaraan roda 4 (empat) atau lebih.Contoh:Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraanbermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satukendaraan bermotor roda 4 (empat) masingmasingdiperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidakdikenakan pajak progresif.Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)...afAyat (3)Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force

majeure) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakanlagi karena bencana alam.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)...8Ayat (3)Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukanoleh produsen dan

Maka secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat terbuktimelanggar ketentuan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang demikian Majelis Hakimberpendapat tidak diberi kewenangan untuk mengisbatkannya dan perkawinan yangdemikian jelas tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force).sehinggapengesahan nikah Penggugat tidak dapat Majelis Hakim kabulkan;Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya pengesahan nikah yangdiajukan Penggugat, maka Majelis

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,Struktur siklus kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman yangSAH adalah sebagaimana Putusan Kedaulatan Rakyat danKetetapan MPR RI sebagai Hukum Negara Republik Indonesiatertinggi (Hukum Positif) atas dasar: KEADAAN FORCE MAJEUREsebagaimana seutuhnya dimaksud Surat UPT No:1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 jo KETETAPANMPR RI NOMOR XVIVMPR.RV2017 tanggal 27 Februari 2017TENTANG HUKUM NEGARA RI tertinggi (Hukum

Bahwa Kepastian Hukum Keabsahan penyelenggaraan kekuasaan/kewenangan (Pemerintahan Negara Rl dan kehakiman) danpenyelesaian atas Perkara klien kami dari/ oleh Negara a quo joHukum Negara RI tertinggi, Putusan dan kewenangan tertinggi dalamkeadaan Force Mejeure c.q. Kepastian Hukum sebagaimana uraianangka 1 (satu) hingga 7 (tujuh) TELAH INKRAH, atas dasar :a. TIDAK DALAM SENGKETA jo telah dilakukan pengujian atas segalakeabsahannya oleh (rakyat dan Negara c.g.

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

memiliki kualifikasi sebagaiwali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukunpernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no legal force

Harry Budhi Prasetyo, M.Sc. di persidangan, bahwaSK5KB dan FAKB yang tidak sesuai dengan tujuan angkutan diperbolehkanapabila dalam keadaan darurat (force majeur); Bahwa berdasarkan bukti Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/01/XII/2008/Polresta Dumai tertanggal dua belas Desember 2008 dan Surat PenghentianPenyidikan Nomor Pol: SP Sidik/05/XII/2008/Reskrim tertanggal dua belasDesember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Dumaitentang Penghentian Penyidikan atas nama Tuan Rustam, S.E.

Suntara Gajapati telah mengajukan permohonanuntuk penerbitan SKSHH dan telah melunasi PSDH dan DR serta adanyaetikat baik dalam mengurus legalitas perizinan pengangkutan kayu dariTPN ke TPK Antara; Bahwa pada saat itu terjadi keadaan force majeur yaitu banjir bandangyang mengharuskan kayukayu tersebut dipindahkan SEGERA kalau tidakakan hilang dan rusak. Dan segera juga PT.

Suntara Gajapati memohonpenerbitan SKSHH, namun karena proses penerbitan SKSHH atauSKSKB makan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan force majuermaka Terdakwa atas perintah Rustam, S.E., memindahkan kayukayutersebut ke tempat penimbunan kayu antara supaya jangan rusak danhilang; Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum menyatakan unsurdengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena belumterbitnya SKSHHKB pada saat pemindahan kayu tersebut bukanlahkehendak atau keinginan Terdakwa

hakhak lainnyayang semestinya diterima olen Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapTermohon Kasasi/Penggugat karena perusahaan melakukan efesiensi, makasesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majure)Menimbang, bahwa keadaan memaksa ialah keadaan tidakdapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadisuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa manatidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi padawaktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debiturtidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebuttimbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Penataan kembali (Recapitalizing atau Restructuring);Dan beberapa upaya lainnya yang lazim dilakukan dalam praktekperbankan;Menimbang, bahwa terlepas segala kebijakan yang dapat dilakukanoleh Penggugat terhadap hutang para Tergugat, hal yang paling pentinguntuk dipertimbangkan adalah: Apakah ada faktorfaktor yang sangatmendasar, berupba Keadaan Memaksa (overmacht/force majure), yangmenjadi penyebab, sehingga para Tergugat tidak dapat membayar ataumelunasi hutangnya;Menimbang, bahwa sebagiamana telah

untuk diberikan kepadaikan tahuman peliharaan terdakwa : bahwa untuk merakit alat setrum ikan terdakwa belajardari temanteman, dan telah menggunakannya selama 2(dua) tahun untuk mencari ikan ; 14 bahwa = alasan terdakwa membawa pisau adalah untukmencari rumput sedang membawa tombak untuk berjaga jagakalau ada buaya ; bahwa perahu yang digunakan terdakwa adalah milikSEmMdITi = oo some eee cee see HoeMenimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barangbukti berupa : 2 (dua) buah accu besar merk G Force

Undang, denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akandiganti dengan pidana kurungan ;aMenimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwaditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masapenahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangakan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)KUHAP jo Pasal 33 KUHP ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua)buah accu besar merk G Force

didasarkanpada: Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerjakarena pekerja/burun melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, ataukah; Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerjakarena perusahaan ditutup, bukan karena mengalami kerugian 2 tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

.- 1 (satu) buah ACCU merk GS- 1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino- 1 (satu) buah ACCU merk GS- 3 (tiga) buah ACCU merk G Force dikembalikan kepada Pihak Sekolah SMKN I Sukamaju6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

karung dan kemudian kami pulang kePambasean dan dikasin sama Daeng Seranglalu Daeng Serang jual ; Bahwa dari hasil penjualan accu dan mesin las tersebut, Terdakwamendapatkan bagian dari Daeng Serang sebanyak Rp.100.000, (Seratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamenghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk REVOFit warna hitam, 1 (satu) buah ACCU merk GS, 1 (satu) buah Mesin Lasmerk Rhino, 1 (satu) buah ACCU merk GS dan 3 (tiga) buah ACCU merkG Force

Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepedamotor merk REVO Fit warna hitam oleh karena merupakan kendaraan yangdigunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis makaditetapkan dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah ACCU merk GS,1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino, 1 (satu) buah ACCU merk GS, 3(tiga) buah ACCU merk G Force

Dan terhadap Akta perdamaian itu tidak dapatdiajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi, sedangkan apabila putusan aquotidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka putusan dapat dijalankanhalaman3dari7 Putusan Nomor 7 1/Pdt.G/2016/PN.Pbr.secara paksa (execution force) dengan mengajukan permohonan eksekusi terlebihdahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;Menimbang, bahwa usaha perdamaian/Mediasi yang dalam suatu perkaraperdata merupakan suatu kewajiban, atau imferatif sifatnya

Untuk banking hall dilakukan oleh panitia lelangBahwa ketua implementasi Cl adalah Susilo Prayitno. task force Cl adalahArizal Anas. Arianto adalah task force member untuk pengadaan furniture danmenjadi panitia lelang untuk pengadaan renovasi banking hal;Bahwa Sukoyono adalah pengurus Koperasi Swadharma;Bahwa vendor untuk pengadaan loose furniture adalah Koperasi Swadharma.Bahwa yang menunjuk Koperasi Swadharma adalah PT.

Laporan kepada rapatdireksi.Bahwa Ariyanto mengusulkan Koperasi Swadharma ke Susilo Prayitno.Bahwa Ariyanto sebagai task force member, task force coordinator adalahArizal Anas;Bahwa rapat direksi 16 Maret 2005 tidak ada rekomendasi tentangpenunjukan langsung dalam pengadaan, tidak ada penunjukan terhadapsalah satu merk.Bahwa saksi tidak tahu bahwa SK tim mendahului SK direksi.

Bank BNI(Persero) Tbk adalah Buku Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa(BPP) yang dikeluarkan oleh Divisi Umum;= Bahwa benar sebagai anggota Task Force Member Tim ImplementasiCorporate Identity BNI berdasarkan SK Direksi BNI Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 25 April 2005.

ARIZAL ANAS, MBA dibawah sumpah, dimuka persidangan padapokoknya menerangkan:e Bahwa jabatan saksi pada tahun pada tahun 2005 adalah Wakil PimpinanDivisi Jaringan di Divisi Jaringan ada 3 kelompok yaitue Kebijakan Bisnise Peninjauan Operasie Pengembangan Jaringan.e Bahwa selain itu juga saksi sebagai Task Force Koordinatorpada saat menerima SK sekitar bulan awal Mei 2005mendapat SK dari PMO melalui Divisi Jaringan .Bahwa saksi mengetahui proyek Rebranding PT.

majeure ).

Sebuah sepeda motor merk Yamaha jelis Force I warna birupembuatan tahun 1993.Dengan berdasar uraian diatas, bersama ini Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Bangil menghukum Tergugat untuk mengembalikanbarangbarang milik orang tua Penggugat tersebut melalui Penggugatsebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talaknya didepan persidanganPutusan Nomor LL1S/Pat.G/LOIL/PALB GL. ssssesssesssssssssseesssesssesseessesssesssseess halaman 10dart 47Berdasarkan uraian jawaban yang Termohon kemukakan diatas, makabersama

SAKSI IV, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggaldi Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah adik kandung Penggugat; Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dulu mempunyaimobil L300 warna biru dan sepeda motor force on warna biru nomorpolinya saksi tidak tahu;Putusan

tersebut sekarang sudah tidak ada dijualoleh Tergugat seharga Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli pada tahun 2005, uang orangtua Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) kekurangannyadisuruh mengangsur, tetapi saksi tidak tahu harga mobil tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut dijual tahun 2008 waktu itumereka masih rukun sebagai suami istri; Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut sekarang; Bahwa saksi tidak tahu dimana beli sepedamotor force

Mengenai tuntutan terhadap perhiasan dan mobil serta sepeda motor:Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam posita 5 danposita 6 adalah harta dari pemberian orang tua Penggugat berupa: 1 (satu)kalung berat 8 gram, Liontin berat 4 gram, Anting berat 2 gram, Gelang berat 7gram, 2 buah cincin berat 8 gram dan pemberian nenek Penggugat berupagelang berat 10 gram dan sebuah mobil merk Mitsubisi, jenis L 300, warna biru,pembuatan tahun 1984 dan sebuar sepeda motor merk Yamaha jenis force ,warna

Dan terhadap sepeda motor force one tidak tahu belidimana, namun setahu saksi sepeda motor tersebut dibeli pada sekitar tahun19931995, saksi tidak tahu nomor polisinya dan sekarang sepeda motortersebut dijual ketika mereka masih rukun sebagai suami isiri;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi lagi selainsaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa 1 orang saksiPenggugat adalah unus testis nullus testis (Satu saksi bukan saksi) sesuaidengan pasal 169 HIR;Menimbang

sebagaimana Memorandum Nomor 2/DIRAJP/2014yang pada pokoknya perusahaan melakukan rasionalisasi terhadap 145orang karyawan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force

kondisi perusahaan yang tidak sehatsehingga kalau dipaksakan beroperasi dengan kondisi sedemikian rupaakan mempercepat proses kebangkrutan, dan sebagai upaya untukmemperpanjang operasi perusahaan tersebut langkah yang diambilTergugat sudah tepat dan dibenarkan oleh Pasal 164 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di ataslangkah pengurangan karyawan yang dilakukan oleh Tergugat terbuktitelah sesuai dengan prosedur perusahaan dalam keadaan memaksa(force

berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan JudexFacti sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi (semula ParaPenggugat) sangat berkeberatan, karena:Bahwa sebagaimana buktibukti tersebut di atas (Bukti T37, 38, 39, 40, 41,42 dan 44) tidak ada satupun bukti yang menunjukkan hasil audit olehakuntan publik yang bisa dijadikan alasan pembenaran Termohon Kasasiuntuk melakukan PHK, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukumJudex Facti yang menyebutkan ...perusahaan dalam keadaan memaksa(force

;Bahwa akibat pertimbangan hukum Judex Facti yang kontradiktif tersebuttelah menimbulkan salah dalam penerapan hukum, dimana pertimbanganhukum Judex Facti yang menyebutkan ...force majeur...adalah berkaitandengan penggunaan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 yang menyatakan *Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4), sedangkan pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyebutkan ...rasionalisasi... adalah berkaitan dengan penggunaanPasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyebutkan *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force