Ditemukan 2052 data
44 — 11
;Bahwa penandatanganan draft jual beli tersebut diatas antara pihak pertamasebagai pihak petama (penjual) yakni Sri Puji Astuti dan anakanaknya yaitu Stephanie Divi Naryshwari, Swastika Vidiatma, Artya Brahmandan pihak kedua (pembeli) yakni saksi sendiri dilakukan di kantor saksisedangkan Robertus Belarminus Yogi Kristaniscaya dilakukan di LPAmbarawa karena yang bersangkutan terkena tindak pidana ;Bahwa saksi mengakui mendapatkan salinan akta pengikatan jual beli No. 5tanggal 11 Nopember 2010, yang
111 — 52
Petama dijual 3 tahun kepada Tergugat 2 (Laq Mahlialias Inaq Tandi binti Loq Bolang alias Amaq Nasar) selama 3 tahunseharga Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah), kKemudian dijual lagiselama 10 tahun seharga Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah)selanjutnya ditambah lagi selama 2 tahun seharga Rp. 12.000.000. (duabelas juta rupiah) sehingga diperkirakan akan habis dan berakhir masanyapada tahun 2027.
170 — 103
, berdasarkan Suarat Kuasa tertangal 30Oktober 2004 no. 361 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Raharjo,Halaman 284 dari 525 halaman Putusan Nomor : 45/G/2016/PTUNPBR.SH di Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Belihalaman petama ;Bahwa Jual beli tersebut di pertegas dengan surat keterangan dariNotaris dan PPAT Eka Meta Rahayu,SH yang beralamat di Jl.
, berdasarkan Suarat Kuasa tertangal 30 Oktober 2004 no.361 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Raharjo, SH di Pekanbarusebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli halaman petama ;8.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
221 — 114
Perpanjangan Petama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejaktanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021;g. Perpanjnagan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal5 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021;h. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal24 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021;i.
MELANI SH
Terdakwa:
MARWAN, S.Sos Bin ZAINUDIN Alm
69 — 50
selaku Kepala Desa Karang Tinggi; Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Kader Poyandu tersebut adalahmengkoordinir seluruh kader Posyandu di desa Karang Tinggi dansaksi selaku Ketua Posyandu melaporkan kegiatan Posyandu DesaKarang Tinggi Ke Puskesmas Karang Tinggi; Bahwa tugas saksi selaku Ketua Majelis Taqlim Desa Karang Tinggiadalah: Mengkoordinir seluruh anggota kasidah/rabana di DesaKarang Tinggi; Bahwa sebagai Ketua kader Posyandu Desa Karang Tinggi padatahun 2016 saksi ada menerima dana ADD, yakni: Petama
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
RISWANDI SUSANTO Bin SUPARDIN RAHMI.
247 — 77
sekolahanggaran dana DAK tahun 2018 kepada masingmasing Kepala sekolahuang menerima dana DAK Fisik bidang pendidikan; Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa melakukan pengutipan uang tersebutkepada masingmasing kepala sekolah yang menerima dana DAK untukmembayar honor pokja (kelompok kerja) dan penggandaan dokumensejumlah Rp2.000.000,(dua juta rupiah); Bahwa dokumendokumen yang saksi buat untuk kegiatanpembangunan/rehabilitasi sarana/prasarana dari dana Dak khusus untuksekolah dasar dan sekolah menengah petama
61 — 30
Berita acara serah terima petama pekerjaan jasa konstruksi (PROVISIONHAND OVER/PHO) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layakhuni lokasi di tarakanyang terdiri dari :a.Berita acara serah terima pekerjaan (PHO) kegiatan fasilitas dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurang mampu tahun anggaran 2010nomor :602/230.10/KEGFSPPMKM/RLH/XII/2010 tanggal 3 Desember2010 ;b.Berita acara pemeriksaan dan penilaian pekerjaan kegiatan fasilitasi danstimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
148 — 138
108 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN SdkBahwa duluan uang diberikan kepada Turut Tergugat lalu dikuasai, tidaksesuai dengan bukti P.3;Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai fisik;Bahwa pada saat penyerahan /transaksi penandatanganan saya sebagaisaksi penyerahan uang/tanah;Bahwa sebelum survei saya tidak tahu objek tanah;Bahwa Surat penyerahan Turut Tergugat dengan Penggugat;Bahwa surat penyerahan antara Tergugat kepada Turut Tergugat ditunjukkan oleh Piktor Sihotang;Bahwa yang menunjukkan petama
RICKY MAKADO, SH
Terdakwa:
MUKHSIN AHMAD AL KATIRI Bin AHMAD
134 — 57
Dermasandi Kec.Pangkah Kab Tegal selaku bendahara SOKAWIYANA namun ada jugayang diserahkan sendiri oleh terdakwa MUKSIN AL KATIRI.0 Bahwa besarnya dana bantuan yang saksi terima adalah sebesarRp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa MUKSIN ALKATIRI itupun diberikan dua kali yang petama saksi menerima Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) trus yang kedua kalinya saksi menerimauang sebesar Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah).0 Bahwa pada saat penerimaan uang bantuan
76 — 13
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penutut umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dart Dakwaan PenuntutUmum yang dipandang ada relevansinya denga fakta hukum yang terungkap dipersidangan,yakni Dakwaan Petama
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYARIFUDDIN SUPU alias PODDING Diwakili Oleh : Ridwan, SH
130 — 49
Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan TingkatPertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, dalam putusanNomor 58/ Pid.Sus.Tpk/ 2019/ PN.Mks, tanggal 13 Februari 2020, telahmenguraikan dengan tepat dan benar baik mengenai pertimbangan maupunpenilain hukumnya serta semua keadaan dan alasan alasan yang menjadiHalaman 102 dari 104 halamanPutusan Nomor 9PIDTPK2020PT.MKSdasar dalam putusannya tersebut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatunkan Hakim Tingkat Petama
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI c/q Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Poniman
57 — 27
Merta (Uitvoerbarr bijvoorrad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akanmelaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbarr bij voorrad) harus disertaldengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran MahkamahAgung No.3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian Jaminanyang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkankerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusanyang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Petama
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208 — 133
Seingat sayamusyawarah yang petama dilakukan pada bulan Juli tahun 2015;Bahwa Saat musyawarah matarumah parentah diundang untuk hadir;Bahwa tidak ada kata sepakat yang dihasilkan dalam pertemuan itu.
127 — 73
Adapun uraian menyangkut poin 6b itu dimaksudkanbahwa karena Bapa Ayah Penggugat semasa hidupnyamemiliki dua orang istri, sehingga Penggugat maumenjelaskan secara detail perolehan tanah warisan itu darihasil usaha dengan istri kKedua bukan dari hasil usahadengan istri Petama, sehingga adalah hal yang wajyar jikaPenggugat menguraikan semuanya dengan lebih jelas.
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
RATNA JUWITA NASUTION
273 — 277
BahwaTergugat tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalampendaftaran tanah untuk petama kali baik dalam pengumpulan danpenetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objekHalaman 11 dari Putusan Perkara Nomor 57/G/2018/PTUNPLGpendaftaran tanah, karena Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :a.pengumpulan dan pengolahan data fisik :b.pembuktian hak dan pembukuannya ; c.penerbitan sertipikat ;d.penyajian data fisik dan data yuridis ;e.penyimpanan daftar umum dan dokumen
70 — 17
dan P.6 berakhir tahun 2013 daan 2014 sehingga dengan berakhirnya HGBtersebut, maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1) perjanjian menegaskan setelahbeakhirnya masa berlakunya HGB tersebut, maka tanah Dan bangunan yang dikelolapihak keduatersebut langsung beralih menjadi milik pihak pertama dalam hal iniPenggugatMenimbang bahwa berdasarkan bukti serta pertimbangan tersebut diatas seiringberakhirmya HGB dimaksud pada tahun 2013 dan 2014, maka tanah dan bangunan tersebutberalih menjadi milik pihak petama
EKA HERMAWAN, SH, MH
Terdakwa:
NURUL IFTIRAHMI Alias NURUL Binti SABIRIN
281 — 268
NURULIFTl RAHMI dan Saksi salah satu member pada arisan tersebuttersebut sejak tanggal 17 bulan Agustus 2018, petama kali Saksi ikutpada Kloter 281 pada get Rp 1 500 000 dan mengambil slot ke 6yang berjalan 4 hari sekali.e Pada suatu hari Saksi membuka instagram Pontianak Mediakemudian setelah melihat ada Instagram yang bernama ARISANKELUARGE dimana ARISAN KELUARGE tersebut mempromosikanuntuk solusi menabung dengan syarat dan ketentuan yang tidakrumit.e Arisan KELUARGE beda dari arisan yang lain
163 — 89
yangmelakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan telah terbuktimenurut hukum.Menimbang bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan telah terpenuhidan terbukti.Menimbang bahwa dakwaan pertama alternatif kesatu oleh karenasemua unsur dari pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan petama
115 — 115
SILVESTER, ST yang mengatakanbahwa bila seluruh dana diserahkan kepada UPK maka mereka tidak bekerjasehingga dibayarkan setengah terlebih dahulu (Rp.2.700.000,) dan setelah adaLaporan Pertanggungjawaban 100% dari UPK kepada PPK maka baru dibayarkansisanya sebesar Rp.2.700.000,;Bahwa saksi tidak mengetahui hal apakah ada penyampaian sebelumnya dariSatker bahwa pembayaran honor UPK dilakukan secara bertahap, namun sebelumpembayaran honor UPK tahap Petama tersebut saksi sempat menyarankan untukpembayaran
90 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 119 PK/Pid.Sus/2015bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menambah hukuman saya dariapa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan tingkat petama;Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi ini dapat dikatakanhanya bersifat subjektif tanpa didukung argumentasi tambahan untukdijadikan alasan;Vil. Putusan Mahkamah Agung yang Error in Persona (salah menentukanorang yang bertanggung jawab) Kita ketahui bahwa :Prinsip Tindak Pidana Korupsi ada 3 bagian :1. Adanya Penyalahgunaan wewenang;2.