nikah pada saat pernikahan keduanya tidak berhakuntuk menjadi wali nikah karena tidak termasuk orang yang berhakmenjadi wali nasab/ wali hakim;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasiseseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalampernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehinggacacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagaiketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikanpernikahan tersebut tidak sah (no legal force

memudahkanpencurian itu atau jika tertangkap tangan Ssupaya ada kesempatan bagidirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan ituakan melarikan diri atau Supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersamasama ataulebih.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 1999 sekira jam 09.00WIB, terdakwa bersamasama Sriyanto (bellum tertangkap)mengendarai sepeda motor Yamaha Force

Pol KT 6355 BZ warna biru silver beserta STNK an PEMPROP KALTIM KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan No Rangka MH31870016K160827dan Nomor Mesin: 1S7-160949.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One KT 5633 BH warna hitam beserta kunci kontak .1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain An.

sebagai wali yang berhak, tidak memenuhi syaratdan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah yang berhak, baik itu wali nasab maupun wali hakim, makaakan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Situmorang, Siti Fatimah, Bambang Hariady dan JonsonWijaya) maka hakhak Penggugat atas PHK tersebut dapat dipersamakandengan PHK terhadap pekerja karena perusahaan dalam keadaanmemaksa (force majeur) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164ayat (1) yaitu Uang Pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan

Implikasinya, jika kKetentuan yang telah diatur oleh PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap dilanggar, maka bagi saksi nikahyang belum berusia 19 tahun itu tetap menyaksikan pernikahan (menjadisaksi dalam suatu pernikahan), tentunya pernikahannya menjadi tidak sah(no legal force);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atastelah ternyata pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah fasid (batal)karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah (saksi nikah anakanak

Pemohon bukanlah orang yangmemiliki hubungan perwalian dengan Pemohon II dan bukan juga Wali Hakimyang ditunjuk berdasarkan prosedur yang benar.Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadiwali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu akadpernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad pernikahan akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (NoLegal Force

melanggar hukum karena tidakmemeriksa dan memberikan pertimbangan mengenaiadanya kerugian yang nyata akibat wanprestasi;Kedua : Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum, karenamempersamakan Pemberian Kuasa dengan PengalihanHak dalam mempertimbangkan fakta mengenai PemberianKuasa dari Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi III;Ketiga : Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salahmenerapkan hukum karena tidak mempertimbangkanadanya keadaan memaksa (force

Nomor 3203 K/Padt/201515.Termohon Ill;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukumbagiYang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri perkara a quo,dengan menyatakan Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il tidakmelakukan wanprestasi;Alasan Keberatan Ketiga;16.17.18.Keadaan memaksa (force majeur atau overmacht) diatur di dalam Pasal1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata sebagaimana dikutip dibawah ini:Pasal

Nomor 3203 K/Padt/2015lumpur) rusak;Kerusakan eskavator ini jelas berada di luar kKekuasaan Para PemohonKasasi, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaanmemaksa (force majeur atau overmacht);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmemeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 25 September 2015 dandihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiBandung tidak

satu pintu;d.4. dua unit mesin cuci;d.5. empat buah lemari pakaian dua pintu;d.6. empat buah lemari hias perkakas;d.7. delapan set piring dan satu set gelas;d.8. satu unit televisi merk Sharp ukuran 21 inc;d.9. tiga buah karpet permadani;e. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putin dengan nomor polisi EA1566 E dengan BPKB atas nama Tergugat;f. satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomorpolisi EA 3215 AF dengan BPKB atas nama Tergugat;g. satu unit sepeda motor merk Yamaha Force

mobil tersebut telah dibawa lari olehPenggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;1.6. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.f.) yang1.7.1.8.berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi EA3215 AF, memang benar adanya dan sepeda motor tersebut saat inimasih berada pada Tergugat dan digunakan oleh anak Tergugat untukkeperluan sehari hari dan sekolah;obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.g.) yangberupa satu unit sepeda motor Yamaha Force

almarhum Naim; sebelah Barat berbatasan dengan gang desa; sebelah Timur berbatasan dengan rumah orang lain;c. sebuah bangunan rumah semi permanen ukuran sekitar 5 m x 6 m yangberdiri diatas tanah pekarangan seluas 1 are yang belum diplester yangterletak di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa,Kabupaten Sumbawa;d. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih yang dibawa olehPenggugat;e. satu unit sepeda motor merk Supra Fit warna putih tahun 2007;f. satu unit sepeda motor merk Yamaha Force

Satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putin dengan nomor polisi EA1566 E dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi (positagugatan/obyek sengketa nomor 3.e);satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomorpolisi EA 3215 AF dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi (positagugatan/obyek sengketa nomor 3.f);. satu unit sepeda motor merk Yamaha Force warna merah dengannomor polisi EA 6501 AG dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi(posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.g);. perhiasan emas

tinggal dua lemari pakaian dua pintu; obyek sengketa nomor (3.d.6) terbukti tidak ada; obyek sengketa nomor (3.d.7) terbukti tinggal dua set piring; obyek sengketa nomor (3.d.8) terbukti tidak ada; obyek sengketa nomor (3.d.9) terbukti tinggal satu buah karpet permadani;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakanbahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersamasebagaimana yang tersebut dalam obyek sengketa nomor (3.g) berupa satuunit sepeda motor Yamaha Force

If the negotiation sessions fail to lead a settlement between theParties arising out of or in connection with this Agreement shall bereferred to and determined by arbitration by one (1) arbitrator inaccordance with the rules of the Singapore International ArbitrationCentre currently in force. Either party may by written notice to theother Party refer the dispute or claim or difference for arbitration. TheParties hereby agrees that the seat of arbitration shall be inSingapore.

Any Dispute between the Parties arising out of orin connection with this Amendment 1 shall be referred to and determinedby arbitration by one (1) arbitrator in accordance with the rules ofSingapore International Arbitration Centre currently in force. Either Partymay by written notice to the other Party refer the dispute or claim ordifference for arbitration. The Parties hereby agree that the seat ofarbitration shall be in Singapore.

Any Dispute between the Parties arising out of orin connection with this Amendment 2 shall be referred to and determinedby arbitration by one (1) arbitrator in accordance with the rules of theSingapore International Arbitration Centre currently in force. Either Partymay by written notice to the other Party refer the dispute or claim ordifference for arbitration. The Parties hereby agree that the seat ofarbitration shall be in Singapore.

negotiations, and report tothe Steering Committee accordingly; (b) If the negotiation sessions fail to lead a settlement between theParties, then both Parties shall refer such Dispute to arbitration.Any Dispute between the Parties arising out of or in connection withthis agreement shall be referred to and determined by arbitration byone (1) arbitrator in accordance with the rules of SingaporeHal 30 dari 64 hal Putusan Nomor 153/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga Jkt.PstInternational Arbitration Centre currently in force

AnyDispute between the Parties arising out of or in connection with thisAgreement shall be referred to and determined by arbitration by one (1)arbitrator in accordance with the rules of the Singapore InternationalArbitration Centre currently in force. Either Party may by written notice tothe other Party refer the dispute or claim or difference for arbitration.

.- Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Merk force One dengan Nomor Polisi: KH 2426 J warna hitam Biru Putih. - 1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) dengan Nomor Polisi : KH 2426 J An. LALIT. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr.LALIT.- 1 (satu) buah sepatu kulit sebelah kiri Merk FINOTTI warna coklat kehitaman.

RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP .e Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I GERNISON, terdakwa IIT HENDRAdan terdakwa II ALI, dengan pidana penjara masingmasing selama 8 (delapan)tahun dan denda masingmasing Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) Subsider4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanandengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.e Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Merk force

Hakim berpendapat bahwapencabutan keterangan yang dilakukan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, tidak beralasandan tidak logis, sehingga Majelis Hakim menolak pencabutan keterangan tersebut;Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas Majelis Hakim telah mendapatkanpetunjuk dan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian adalahketerangan yang diberikan dalam BAP penyidik;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang buktiberupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Merk force

22 ayat 4 KUHAP).Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan Para Terdakwaberada dalam tahanan, dan dikhawatirkan Para Terdakwa akan berupaya untuk menghindardari hukuman yang harus dijalaninya apabila ia berada diluar tahanan, maka perlumenetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (vide pasal 193 ayat 2 b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 kKUHAP);Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) Unit Sepeda MotorYamaha Merk force

penjara masingmasingselama 5 (lima) tahun.e Menjatuhkan pula pidana denda kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan.e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.e Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.e Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Merk force

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Contoh: perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah,perjanjian pinjam pakai, perjanjian penitipan barang tanpa biaya, perjanjian pinjammeminjam tanpabunga.126 Dokumen Penjelas buku5.indd 26 42/13/2010 11:00:04 PM keadaan di luar kekuasaan (force majeure atau overmacht), tetapi terjadi karenakelalaian pihak tergugat.Akibat wanprestasi tersebut penggugat dapat menuntut pembatalan perjanjiandi depan hakim, dengan demikian perjanjian tersebut tidak batal demi hukum.Pasal

Perjanjian Batal Karena Wanprestasi Akibat dari KeadaanMemaksaApabila wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balikterjadi akibat dari keadaan memaksa (force majeure atau overmacht), perjanjianmenjadi batal. Namun demikian, menjadi kewenangan hakimlah untuk menilaiapakah benar telah terjadi keadaan memaksa atau bukan. Untuk itu, hakimakan membuat putusan yang bersifat deklaratoir.

Kondisi perang(force majeure)1957Yurisprudensi MARI Reg. No. 15 K/Sip./1957 Tanggal 16Desember 1957Kondisi perang mengakibatkan pelaksanaanprestasisecara normal tidak mungkin dilakukan. Debitur tidakdapat dihukum membayarcicilan apabila dapat membuktikan bahwa terhalangnyapelaksanaan prestasi timbuldari keadaan yang selayaknyaia tidak bertanggung gugat.Hanya saja, dalam putusantersebut disebutkan bahwarisiko yang termasuk dalamovermacht harus dimasukkandalam klausula perjanjian.

serta Nomor untuk DPRD Kabupaten Malinau masih dikosongkan,berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2003sampai dengan tanggal 31 Maret 2004 untuk 73 peserta dengan pelayananAskes Silver kelas VIP dengan ketentuan syaratsyarat dan ketentuan meliputiketentuan umum dan definisi, ruang lingkup perjanjian, kartu tanda peserta,perubahan jumlah peserta, ruang kelas perawatan, cara pembayaran, hak dankewajiban peserta, prosedur pelayanan, sanksi, penyelesaian perselisihan,force

PRIOHADI SUSATYO dengan besaran premi yang berbeda dan tempat dan tanggalpenandatanganan telah ditentukan yakni di Tarakan tanggal 01 April 2003dengan Nomor 366/1603/0403 serta Nomor untuk DPRD Kabupaten Malinaumasih dikosongkan, dengan ketentuan syaratsyarat dan ketentuan meliputiketentuan umum dan definisi, ruang lingkup perjanjian, kartu tanda peserta,perubahan jumlah peserta, ruang kelas perawatan, cara pembayaran, hak dankewajiban peserta, prosedur pelayanan, sanksi, penyelesaian perselisihan,force

tanggal 01 April 2003 denganNomor : 366/1603/0403 serta Nomor untuk DPRD Kabupaten Malinau masihdikosongkan, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal1 April 2003 sampai dengan tanggal 31 Maret 2004 , dengan ketentuan syaratsyarat dan ketentuan meliputi ketentuan umum dan definisi, ruang lingkupperjanjian, kartu tanda peserta, perubahan jumlah peserta, ruang kelasperawatan, cara pembayaran, hak dan kewajiban peserta, prosedur pelayanan,sanksi, penyelesaian perselisihan, force

terpencil karena akses darat, sungai,udara sangat tidak memadai, kondisi dan keadaan kabupaten malinauyang baru dimekarkan sangatlah memprihatinkan, aparatur, sarana danprasarana sangat terbatas sehingga lebih mengedepankan kemamfaatan(doelmatigeid) in casu pelayanan asuransi kesehatan bagi para anggotaDPRD Kabupaten Malinau (hal 60) adalah pertimbangan yang kelirukarena Keppres Nomor 18 Tahun 2000 hanya dapat disimpangiberdasarkan Pasal 33 ayat 1 Keppres tersebut, jika terjadi keadaantertentu (force

majeur dalam perjanjian ini, adalah di manaterjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yangmengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, sepertiberupa bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran danlainnya yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang;(2) Dalam hal sesuatu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalamkatagori force majeur, maka pihak yang terkena tersebutberkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanyakepada pihak lainnya, dengan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Seperti Pekerjaan Pagar, Pekerjaan Cor JalanMasuk, Pekerjaan Selasar Penghubung dan PekerjaanElektrikal Gedung Abdoer Rauf.5) Atas keterlambatan waktu palaksanaan, Kontraktor Pelaksanamembuat reschedule terhadap sisa pekerjaan.6) Tidak dapat dilakukan penembahan waktu pelaksanaan(addendum waktu) kecuali pekerjaan yang mengalami kadaankahar (force majeure).7) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai denganjadwal pelaksanaan dalam Kontrak, maka rekanan bersediadiberlakukan denda keterlambatan

Seperti Pekerjaan Pagar, Pekerjaan Cor JalanMasuk, Pekerjaan Selasar Penghubung dan PekerjaanHalaman 41 Putusan Nomor 28/PID.SUSTPK/2021/PT.PBRElektrikal Gedung Abdoer Rauf.5) Atas keterlambatan waktu palaksanaan, Kontraktor Pelaksanamembuat reschedule terhadap sisa pekerjaan.6) Tidak dapat dilakukan penembahan waktu pelaksanaan(addendum waktu) kecuali pekerjaan yang mengalami kadaankahar (force majeure).7) Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai denganjadwal pelaksanaan dalam Kontrak,

No. 19/Pdt.P/2020/PA.Ppsmencatatkan pada Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggalnya dan ansich bukan hanya memperhatikan ketentuan dalam rukun perkawinan, padahaltidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum bagi Pemohon dan Pemohon IIuntuk tidak mencatatkan perkawinannnya baik karena keadaan terpaksa(dwang) atau keadaan diluar kemampuannya (force majeur) yang menghambatpencatatan perkawinan, di samping itu dalam pengajuan permohonan ini tidakada urgensi kepentingan atas hakhak individu yang harus

berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2019 dan kontramemori kasasi tanggal 29 Maret 2019 dinubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Kelas 1A Khusus tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa oleh karena perusahaan terbakar/tutup permanen, makadisamakan dengan PHK (pemutusan hubungan kerja) karena keadaanterpaksa/force

di rumah kediaman bersamaBahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan damai namun sejak akhir tahun 2005 Tergugatpergi tanpa pamit meninggaLlkan Penggugat dananaknya; Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab masalahekonomi keluarga, akibat hal tersebut antaraPenggugat dan Tergugat hubungannya kurang harmonisdan puncaknya Tergugat pergi sampalsekarang; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada 3 bulan yanglalu masih ada komunikasi via telpon posisi Tergugatkatanya berada diXXXXXXXXKX force

Bintang Tegal. dan permohonanmereka akan vrijwaring telah ditolak, sehingga tindakan mereka itu telahdipaksakan dan dibiarkan oleh Pengadilan, hal mana bertentangan denganhukum ;4. bahwa halhal yang telah dikemukakan oleh penggugat untuk kasasisebagai overmacht atau Force majeur adalah sejalan dengan jiwanyaPeraturan Mahkamah Agung R.I.