Ditemukan 2749 data
1985 — 968
Penggugat menanggapi sebagaiberikut Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak mencermati secara seksama dalildalilgugatan yang diajukan Para Penggugat yang telah menguraikan secara jelas danterperinci hubungan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan ;Hal 183 Putusan No. 18/Pdt.Sus.Hak Cipta/2019/PN.JKT.PSTBahwa pada halaman 4 point 8 Gugatan tertera bahwa berdasarkan fakta yang tidakterbantahkan pemanfaatan Ciptaan berjudul TABUNGAN ANAK PINTARINDONESIA (PITA) milik Para Penggugat diwujudkan dalam suatau
76 — 20
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kaur Ukur, Gambar danPematokan PD.
84 — 23
Pemakasan baik mencarai solusi dalampermasalahan yang timbul di DesaDesa jika di suatau Desamembutuhkan dan yang menunjuk Saksi sebagai Ketua Plt lkasaadalah plt PERKASA yang mana sebelumnya menjabat sebagai ketuaIkasa sedangkan Saksi sebagai sekretarisnya ;Bahwa benar Yang menjabat Kepala Desa Pademawu Timur tahun2012 adalah Bapak MARGELAP;Bahwa benar yang menghubungi Saksi tentang adanya permasalahanpendistribusian rasain di Ds.
75 — 27
dalam menjalankanAPBD;Bahwa Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dan Legislatif diKabupaten/Kota tersebut dan disahkan oleh DPRD berdasarkan UU No.12Tahun 2012 dan Peraturan daerah merupakan Sumber hukum yang harusdijalankan;Bahwa yang mensahkan APBD adalah DPRD yang dinamakan dengandilegiislasi dan APBD tersebut merupakan suatu Peraturan Daerah;Bahwa Proses selanjutnya dimana Peraturan Daerah tersebut diminta supaya dievaluasi oleh Gubernur;Bahwa Proses pencairan dana yang ada di APBD untuk suatau
194 — 55
membenarkan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah pulamenghadirkan Saksi Ade Charge dan Ahli, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, pada pokoknya sebagai berikut :(1).CHAIRUL HUDA (Ahli A De Charge Hukum Pidana);Bahwa, Ahli sebelumnya tidak mengenal maupun mempunyai hubungan secarakekeluargaan dengan Terdakwa;Bahwa, didalam contoh kasus apabila seseorang yang ditunjuk sebagai KetuaYayasan kemudian menggunakan/mengalihkan sebagian dana yayasan untukmendirikan suatau
1.HADI WINATA, SH
2.EKA SETIAWATI, SH
Terdakwa:
PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN
98 — 14
MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Jabatan ahli di PPATK adalah ketua kelompok advokasidan tugas saya menerima informasi dan menganalis danmenyerahkan hasil analisa;Bahwa pencucian uang adalah suatau upaya perbuatan untukmeneyembunyikan atau mewnyamarkan asal usul uang/danaatau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagaitransaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebuttampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sah atau legal;Bahwa
158 — 231
membenarkan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah pulamenghadirkan Saksi Ade Charge dan Ahli, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, pada pokoknya sebagai berikut :(1).CHAIRUL HUDA (Ahli A De Charge Hukum Pidana);Bahwa, Ahli sebelumnya tidak mengenal maupun mempunyai hubungan secarakekeluargaan dengan Terdakwa;Bahwa, didalam contoh kasus apabila seseorang yang ditunjuk sebagai KetuaYayasan kemudian menggunakan/mengalihkan sebagian dana yayasan untukmendirikan suatau
218 — 137
VIKRI ABADI GROUP yang berdiriberdasarkan Akte Pendirian Perseroaan Terbatas dihadapan Idayanti, SHNotaris di Bengkulu Nomor : 89 tanggal 25 Juli 2007 yang bergerak antara laindalam bidang Pembangunan, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sampaidengan tanggal 13 Juni 2015 atau setidak tidaknya terjadi pada waktu laindalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2016, bertempat di kantor Dinas PUProvinsi Bengkulu Jalan Prof Dr Hazairin Kota Bengkulu atau setidaktidaknyapada suatau tempat lain dalam daerah hukum
164 — 162
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkandengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku pegawaiBUMN PT.
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
303 — 50
dalam DPT namun tidakdapat melakukan pemungutan ulang maka menyebabkan berkurang hakpilinnya bagi Pasangan Calon mengakibatkan hilangnya hak pilih yangharusnya didapatkannya;Bahwa terkait hilangnya Hak Pilih atas DPT tersebut harus ada yangbertanggung jawab;Bahwa surat penyataan yang ditandatangani KPPSadalah tidak mewakilihak pilin masyarakat;Bahw terkait tidak dilaksanakanny tahapan itu adalah pelanggaran,karena setiap tahapan harus tetap diaksanakan;Bahwa untuk penolakan dilakukannya PSL dalam suatau
210 — 123
Sekali lagi perlu kamitegaskan kepada Para Tergugat dan Penasehat Hukumnya untukdipahami bersama bahwa perkara ini adalah perkawa Waris yang manaPara Penggugat, maupun Para Tergugat dan Obyek Gugatanmempunyai hubungan Koneksitas atas kedudukan mereka samasamasebagai ahli waris yang sah atas obyek gugatan tersebut, dimanakemudian terjadi Suatau hal yang memerlukan pembuktian atas suatukebenaran agar tercapainya rasa keadilan bersama, demikian yangditujukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tujuan
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hazairin, MM mendapatkan hargasebesar Rp 1.345.000,00 suatau harga yang sangat murah sementaraharga yang di order oleh PT. Mandala Dharma Krida adalah sebesar25.000.000,00 seperti lampiran halaman 7;g) Tidak diperhitungkan potongan pajak pph 22, serta biayabiaya bunga Bankasuransi dan biaya lainnya sesuai laporan Kantor Akuntan Publik terlampir;Dari uraian a sampai g memberikan gambaran yang nyata bahwa, tidak tepatperhitungan saksi Ir. MT. Hazairin, MM untuk dijadikan RUJUKANKERUGIAN NEGARA.
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
97 — 26
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka dapatdisimpulkan perbuatan Terdakwa menggunakan uang pengadaan bahanajar PSKGJ yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp174.978.439,(seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribuempat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak masuk dalam kualifikasisebagai perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan dalambentuk uang tunai terhadap diri sendiri atau orang lain atau suatau
1432 — 996
KPU Kabupaten Probolinggo tidak bisa mengurangi,menghilangkan atau menambah keanggotaan suatau Partai Politikdalam SIPOL sebagaimana dalil Penggugat. (Bukti T.018);KABUPATEN BONDOWOSO;62.63.64.Tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2022 angka 23 25Gugatan Penggugat.
150 — 31
Karena DIPA adalah produk yang ditetapkan oleh pemerintahbersama DPR, maka penggunaan dana yang mata anggarannya sudah jelas, ada pagunya dandisertai dengan bukti kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh STAIN Bukit tinggi tidak dapatdisebut menguntungkan STAIN Bukittinggi sebagai suatau korporasi dalam arti sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 31 tahun 1999;Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis tidak sependapat denganPenuntut Umum yang menyatakan unsur ini telah
59 — 35
Pasaman Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi SumateraBarat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskanmenjalankan suatau jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu , dengansengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, ataumembiarkan uang atau surat
168 — 58
dipisahkan dan dikelola diluar dari kekayaan fiskal dengan sistemtata kelola APBN walaupun termasuk dalam kekayaan negara yangdipisahkan tetapi kekayaan dan aset BUMN merupakan termasuk dalamKeuangan Negara;Bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan padasuatu BUMN bukan berarti kekayaan negara tersebut lepas dari negara,tetapi kekayaan negara yang dipisahkan pada suatu BUMN dikelola diluar dari APBN, tetapi secara pertanggungjawaban dalam pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan pada suatau
82 — 19
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganTerdakwa dalam jabatannya selaku selaku Staf Pembukuan Bagian PencatatPengeluaran PD. Pembangunan Kota Cirebon yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Direkturi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon (Alm) J.SUSANTO Tahun 1985, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1.
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
854 — 943
secara harfiah memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya,sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (KamusUmum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwamemperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yangsudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undangundang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2ayat(1) itu ialah: memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatau
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
212 — 63
: 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 20192023bersamasama dengan Saksi USUP SOPIAN selaku Sekretaris ForumKewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bandung Nomor : 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 20192023(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu bulan April 2018 sampaildengan bulan Januari 2020 atau setidaktidaknya pada suatau