Ditemukan 3979 data
23 — 12
AcaraPersidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dari faktafakta tersebut dapat memenuhiunsurunsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwadan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang telah disusun secara tunggal, sebagaimana diaturdan diancam dalam melangar
66 — 25
Bahwa selain berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, pelelangan yangdilakukan atas assetasset Penggugat senlial Rp. 3.500.000.000, (tiga miliar limaratus juta rupiah) ditambah dengan pelelangan kayu milik Penggugat senilai Rp.4.000.000.000, adalah berlebihan dan melangar hukum acara, dan karenanyalelang tersebut adalah tidak sah, karena jelas bertentangan dengan amar putusanpengadilan No. 1826/Pdt.G/2006/PN.JakSel, poln 3 (tiga) yang menyatakan"menghukum tergugat mengembalikan uang modal milik
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Termohon:
MUHAMMAD HABIBI
247 — 146
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalahinformasi yang dikecualikan 5Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Kepala Kantor WilayahHal.26 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/K1/2018/PTUN.PLKBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor776/6.62200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal PermohonanInformasi Publik ;7.
82 — 55
. ; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, maka adanya suatuperbuatan melangar hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berkut :a. Adanya suatu perbuatan ;b. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum ;c. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;d. Adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut;e.
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
194 — 122
dalam hal ini Termohon tidak pernahsekalipun menyalahgunakan keweanangan yang ada padanya untukkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
53 — 180
Tergugat berpisah rumahhanya baru 60 hari, berarti masih belum melanggar Sigat Talig, karenahanya baru terhitung 60 hari berpisah tempat tinggal tersebut, namun walauTergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah hubungan suami isteri tetapberlangsung / kebutuhan lahir dan batin selalu terpenuhi, hal ini Tergugatlakukan setiap 1 (Satu) minggu Tergugat selalu datang menemul Penggugat dirumah orang tuanya di Janapria, maka dengan demikian Tergugat tidakmelanggar Sigat Taliq Tergugat;Menimbang bahwa suami melangar
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa persoalan yang muncul adalah perbuatan melawan hukumdalam arti melanggar undangundang sebagai produk legislasi ataukah melangar aturan sebagai produk regulasi?. Bahwa menurut Von Feuerbach (Van Bamellen 1987:49) sbb: (1)Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukumpidana (nulla poena sine lege); (2). Penggunaan pidana hanyamungkin dilakukan jika terjadi perbuatan yang diancam pidana olehundangundang (nulla poena sine crimine); (3).
89 — 41
melanggar hak para Penggugat, yang kemudian berakibatpada kerugian para Penggugat, baik secara materil maupun imateril;Halaman 4 dari 40Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm16.17.Bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugatmenghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukanhingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakansekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);Bahwa perbuatan para Tergugat tanoa alas hak dan melangar
SENATOR BORIS PANJAITAN, SH
Terdakwa:
ERIFKI AGUSTIAN Alias ERIF Bin NASAN SAPUTRA
54 — 43
masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
26 — 2
Penuntut Umum telah didakwasebagai berikut :PERTAMA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;KEDUA ~ :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;Halaman dari 50 halamanPutusan No.926/Pid.B/2012/PNMDNKETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal60 ayat (3) jo Pasal 71 UU No.5 tahun 1997 ;ATAUKEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melangar
71 — 32
Pasal64 Ayat (1) KUHP dan Subsidiair melangar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo.
1.MUH.ANSHAR, SH
2.MUHAMMAD SAID LUBIS, SH
Terdakwa:
YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU
34 — 23
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwamengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang manapada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melangar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan subsider
1.MANSYUR
2.SUKARDIN
3.ZULFIKAR
Tergugat:
KEPALA DESA BAKA JAYA KABUPATEN DOMPU
113 — 44
Melangar larangan sebagai Perangkat Desa.(3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati/Walikota.(4).
85 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSVXV2013 tanggal 26 November 2013;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensiterbukti melangar UndangUndang Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 jo. tentang Ketenagakerjaan jo.
169 — 61
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB):a. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanahdengan Sertipikat Hak Milik No: 22 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013, luas450 M? terletak di Kelurahan Korpri Raya, KecamatanSukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.atas nama Drs. MUSADI MUHARAM adalah sah mutlakmilik MUSADI MUHARAM 222222b.
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwakaryawan yang melangar Perjanjian Kerja Bersama wajib harus dikenakanSanksi/Hukuman sesuai perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan danperaturan perundangundangan.
142 — 109
Sehingga selaku Pejabat TataUsaha Negara Tergugat telah melakukan kesalahan proseduredalam pengambilan keputusannya.17.Bahwa dengan demikian tindakan pemberhentian yangdilakukan oleh Tergugat telah melangar Peraturan KPU danPeraturan Perundang Undangan mengenai penyelenggaraPemilu). dan Pemilukada serta Peraturan Perundang Undanganlainnya yang terkait.18.Bahwa dari rangkaian permasalahan diatas sudah merupakanmodus dan strategi pihak Tergugat untuk melakukanPemberhentian terhadap para Penggugat karena
ERNOVI CHAIRIANSYAH, SH.
Terdakwa:
YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN
44 — 6
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua :melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
88 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak berharga Surat Anjuran Dinas TenagaKerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja Akibat Dari Mogok Kerja Yang TidakHal. 37 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUSPHI/201510.11.12.Sah terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan mengundurkan diri tanpa pesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
89 — 5
terjadi keributan;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yangberwenang;e Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksisaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu Terdakwa didakwa melangar