Ditemukan 3979 data
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN
71 — 29
Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebasdi Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obattersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No 35 Thn 2009 TentangNarkotika.
1.ALEXANDER L. M. SELE,SH
2.NIKODEMUS DAMANIK, SH
Terdakwa:
JONI RISWIN NDOLU alias EIN
69 — 32
Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PrimairHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN RnoPenuntut Umum dan apabila dakwaant ersebut terbukti maka dakwaanSubsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primairtidak terbukti maka Majelis Hakim akan memeprtimbangkan dakwaan Subsidair,untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanPrimair Penuntut Umum yaitu dakwaan melangar
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.AGUNG SUSANTO,SH
3.SUWANDI, SH
4.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
5.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. BELITUNG MANDIRI MULIA INDAH
463 — 113
Untuk itu kegiatan reklamasi PTBelitung Mandiri Mulia Indah telah melangar Pasal 22 atau Pasal 34,UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL danuntuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun2009;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;2. DR. Dadan Mulyana, S.
1.LA IDI TAHAMASI
2.NURMITA, S.Pd.i
3.LA ODE ASMAN
4.AGUS
5.SAFIRUDDIN
6.ANAWIAH
Tergugat:
KEPALA DESA PATUA
188 — 112
Surat keputusan Tergugat a quo Bertentangan Melanggar Pasal 53 Ayat 2UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Yang berbunyi:Perangkat desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1huruf c karena:Usia telah genap 60 tahunBerhalangan tetapTidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desaa 9 5 Melangar larangan sebagai perangkat DesaHalaman 10 dari 45 halaman/Putusan NomorYang di pertegas dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubahdengan Permendagri 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan
PAHMI, SH.
Terdakwa:
RUSMANA AFANDI Alias PANDI Alias GAPUAK Bin RUSLI
38 — 3
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua >: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
107 — 48
Tanggal 12April 2005, dan selanjutnya Tergugat Il dan Tergugat Ill membeli obyektanah 1 dan obyek tanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatanmengembalikan uang Penggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untuk pembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat Il, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
153 — 90
Finansia Multi Finance di Jakarta mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 13 Februari 2018 dengan No. 337/FMFIR/EDM/II/2018 terhadap karyawan yang benama Juli terhitung tanggal 14Februari 2018 dengan tidak dibayarkan pesangon;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pengggatmenganggap Tergugat telah melangar Pasal 80 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib memberikanHalaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Ttekesempatan
99 — 75
Berdasarkanhaltersebut maka tidak sepantasnya Penggugat menyatakan Tergugat danTergugat Il melakukan perobuatan melangar hukm dan menuntut ganti rugi.Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka tidak benar sama sekalikarenanya harus ditolak dalil Penggugat :e bukti 6 dan 7 yang menyatakan Tergugat II tanpa persetujuan dan izintelah mengambil jalan alternative diluar jalan tol Jagorawi;e butir 9 yang menyatakan Tergugat II berputar putar tanpa arah;e butir 10 yang menyatakan Tergugat II melewati jalur
Anton Wijaya
Tergugat:
1.Muhamad Sanim
2.M. Sabarudin
3.Muhamad Sanusi
Turut Tergugat:
Putu Udayana
109 — 62
ER RUSYDI dan PUTU UDAYANA (Turut Tergugat);Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 Perjanjian Nomor 145 tanggal 25 September2013 tersebut:"Selama perjanjian ini berjalan dan berlaku pihak pertama (SyafiiAgram Er Rusydi) tidak boleh melakukan tindakan yang dapatmemberatkan, berpindahnya hak atas tanah yang akan diperjualbelikan tersebut atau membuat suatu perjanjian lain dengan pihakketiga yang dapat merugikan kepentingan pihak kedua (PutuUdayana), sehubungan dengan perjanjian ini; Apabila pihakpertama melangar
34 — 8
April 2015 ;Pengadilan Negeri tersebut;e Setelah membaca berkas perkara ini;e Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum;e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dalam persidangan;e Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;e Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwasebagai berikut :1234Menyatakan terdakwa AHMAD JONI BIN DAMKRAH terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melangar
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
DION GUNAWAN BIN DARWANTO
80 — 9
menyerahkan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 UU no. 35tahun 2009 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian pasal114 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 UU RIno. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka majelisakan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melangar
MARZUKI
Tergugat:
BUPATI PIDIE JAYA
151 — 153
diberhentikan sebagaimana maksud dariayat (1) huruf c karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatanmaka perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatanKeuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru;Bahwa sebelum Surat Pemberhentian Nomor 179 Tahun 2018 tersebutPenggugat tidak melakukan kesalahan apapun yang berhubungandengan jabatan Pengggugat dan tidak ada juga tahapan prosedur yangsah hingga Camat Bandar baru bisa mengeluarkan Rekom yangsedemikian, dengan alasan Penggugat telah melangar
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
98 — 59
kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saatini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur danumumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.Asas Keterbukaan ; Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengancara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungandengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnyaTidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelengarakanPemerintahan, dalam Putusan Aquo Tergugat telah melangar
SUSANTI MULYANINGRUM
Tergugat:
1.SUPARNI
2.SAMIARJO
3.CANDRA WAHYU ANDIANTO
4.NUNG WAHYU WIBOWO
5.SRI SUMARTINI
6.RHAMUNDYA ENGGAR KUSUMA
7.REYNALDI SUKMA JATI
8.NOVA KRISTA WIJAYA
87 — 23
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diatas dapatlah ditarikbenang merah, bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai sertamenempati tanah obyek sengketa dengan tanpa adanya jin darn Penggugattersebut, jelasjelas telah melangar hukum dan hal demikian jelas pulaHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pat.G/2018/PN Smnmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sejak ditanda tanganinya Akta JualBeli Nomor 43 / 2016 pada tanggal 06 Februari 2016 hingga gugatan ini diajukan,Penggugat
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
69 — 39
Kalau melangar tindak pidana, disiplin, dan profesi yangbisa di PTDH, harus melalui prosedur hukum yang tetap, tegasKapolda.
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak melaksanakan evaluasi atas kerjasama (melangar Pasal 6 ayat(2) Agreement);Tergugat II: Tidak membuat laporan keuangan kepada Penggugat mengenai keluarmasuknya keuangan dari Rekening Tergugat Il, termasuk sehubungandengan bisnis pelatihan berdasarkan Agreement (Melanggar Pasal 2ayat (3) Agreement);Halaman 11 dari 46 hal. Put.
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
208 — 120
yang adapadanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggaraturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PLAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
108 — 24
, dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
83 — 44
hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
43 — 7
Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.