Ditemukan 3979 data
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
152 — 90
Finansia Multi Finance di Jakarta mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 13 Februari 2018 dengan No. 337/FMFIR/EDM/II/2018 terhadap karyawan yang benama Juli terhitung tanggal 14Februari 2018 dengan tidak dibayarkan pesangon;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pengggatmenganggap Tergugat telah melangar Pasal 80 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib memberikanHalaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Ttekesempatan
107 — 48
Tanggal 12April 2005, dan selanjutnya Tergugat Il dan Tergugat Ill membeli obyektanah 1 dan obyek tanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatanmengembalikan uang Penggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untuk pembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat Il, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
88 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak berharga Surat Anjuran Dinas TenagaKerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja Akibat Dari Mogok Kerja Yang TidakHal. 37 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUSPHI/201510.11.12.Sah terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan mengundurkan diri tanpa pesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
89 — 5
terjadi keributan;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pejabat yangberwenang;e Bahwa terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksisaksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu Terdakwa didakwa melangar
1.ALEXANDER L. M. SELE,SH
2.NIKODEMUS DAMANIK, SH
Terdakwa:
JONI RISWIN NDOLU alias EIN
69 — 32
Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PrimairHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN RnoPenuntut Umum dan apabila dakwaant ersebut terbukti maka dakwaanSubsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primairtidak terbukti maka Majelis Hakim akan memeprtimbangkan dakwaan Subsidair,untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanPrimair Penuntut Umum yaitu dakwaan melangar
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN
71 — 29
Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebasdi Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obattersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No 35 Thn 2009 TentangNarkotika.
1.LA IDI TAHAMASI
2.NURMITA, S.Pd.i
3.LA ODE ASMAN
4.AGUS
5.SAFIRUDDIN
6.ANAWIAH
Tergugat:
KEPALA DESA PATUA
187 — 112
Surat keputusan Tergugat a quo Bertentangan Melanggar Pasal 53 Ayat 2UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Yang berbunyi:Perangkat desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1huruf c karena:Usia telah genap 60 tahunBerhalangan tetapTidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desaa 9 5 Melangar larangan sebagai perangkat DesaHalaman 10 dari 45 halaman/Putusan NomorYang di pertegas dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubahdengan Permendagri 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.AGUNG SUSANTO,SH
3.SUWANDI, SH
4.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
5.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. BELITUNG MANDIRI MULIA INDAH
462 — 113
Untuk itu kegiatan reklamasi PTBelitung Mandiri Mulia Indah telah melangar Pasal 22 atau Pasal 34,UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL danuntuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun2009;Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan;2. DR. Dadan Mulyana, S.
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak melaksanakan evaluasi atas kerjasama (melangar Pasal 6 ayat(2) Agreement);Tergugat II: Tidak membuat laporan keuangan kepada Penggugat mengenai keluarmasuknya keuangan dari Rekening Tergugat Il, termasuk sehubungandengan bisnis pelatihan berdasarkan Agreement (Melanggar Pasal 2ayat (3) Agreement);Halaman 11 dari 46 hal. Put.
PT. Sinar Morokarta Perkasa
Termohon:
Bupati Morowali
208 — 120
yang adapadanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggaraturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PLAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidakDiskriminatif, dimana Termohon tidak membedakan antara pemegangIUP satu dengan pemegang IUP lainnya, ketika melangar
SUSANTI MULYANINGRUM
Tergugat:
1.SUPARNI
2.SAMIARJO
3.CANDRA WAHYU ANDIANTO
4.NUNG WAHYU WIBOWO
5.SRI SUMARTINI
6.RHAMUNDYA ENGGAR KUSUMA
7.REYNALDI SUKMA JATI
8.NOVA KRISTA WIJAYA
86 — 23
Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diatas dapatlah ditarikbenang merah, bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai sertamenempati tanah obyek sengketa dengan tanpa adanya jin darn Penggugattersebut, jelasjelas telah melangar hukum dan hal demikian jelas pulaHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pat.G/2018/PN Smnmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sejak ditanda tanganinya Akta JualBeli Nomor 43 / 2016 pada tanggal 06 Februari 2016 hingga gugatan ini diajukan,Penggugat
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
98 — 59
kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saatini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur danumumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.Asas Keterbukaan ; Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengancara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungandengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnyaTidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelengarakanPemerintahan, dalam Putusan Aquo Tergugat telah melangar
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taufik Sumawinata (Tergugat II Intervensi) telah membuat surat (buktiP11) yang ditempelkan pada papan pengumuman tempat Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja, dimana surat tersebut meresahkan masyarakat sekitarpertambangan;4 Objek Sengketa Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;1 Bahwatindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan berupa:e Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/205/HKKS/ II/2012,tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota SamarindaNomor 545/405/HKKS/VII/2010 tentang
111 — 90
Bahwa Saksi menerangkan keterangan lain sudah tidak ada lagi,namun memohon dengan dengan sangat agar kendaraan ToyotaAvanza warna putih Nopol BM 1762 NZ milik Saksi, dapatdikembalikan kepada Saksi karana Saksi hanya masyarakat kecil dantidak mengetahui kalau kendaraan Saksi akan di gunakan untuk halyang melangar hukum.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor : 120K/PM 104/AD/VII/
MUSLIM, SH
Terdakwa:
ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM
298 — 50
dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak,Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk WilayahPertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganHalaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN MnkArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
91 — 22
PAS Surabaya (Eks Yong Xing 668) adalahmiliknya dengan hanya meminjam nama Terlawan pengakuan tersebuthanyalah subyektif dan jika benar adanya, maka patut disangka jika Pelawan(Chen Xiang Ping) dapat diduga melangar hukum dengan melakukan usaha bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa ijin;Bahwa dengan adanya istilah "meminjam nama "Terlawan!
167 — 27
. ;12Bahwa las but not least, Tergugat dengan tegasmenolak kebenaran dan keabsahan tuntutan ParaPenggugat yang menyatakan : secara hukumTergugat telah melangar hakhak normatif (videpetitum ke2), ~menyatakan putusan hubungankerja... dst... terhitung sejak putusandibacakan (vide petitum ke3) dan :*menyatakanputus hubungan kerja antara....dst...selaku ParaPenggugat dengan PT. Delta Nusantara selakuTergugat, karena afesienst.
64 — 7
Menurut AlQurtubi, nusyuz adalah: Jac Uo yo epgile all ool los "Mengetahul dan meyakini bahwa isitri itu melangar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suaminya.Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2020/MS.Lsm Sedangkan menurut istilan dalam kitab AlBajuri dikatakan bahwa Nusyuzadalah: "nusyuz adalah keluar dari ketaatan (Secara umum) dari siteri ataus suamiatau keduanya.Dari beberapa definisi di atas bisa bisa ditarik kesimpulan bahwa yangdimaskud dengan nusyuz
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
81 — 44
Asas Keterbukaan ;Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan aquo,' Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatifdalam menyelengarakan Pemerintahan, dalam Putusan aquoTergugat telah melangar Asas ini karena Tergugat Dalammelaksanakan pemerintahanya tidak mengakomodasi Keinginan para pengugat, dan mempelajari semua aturanaturanhukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar hukumpenerbitan
77 — 59
., Notaris di Denpasar adalah sah dan mengikatpihakpihak yang membuatnya; Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi bersalahmelakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepadaPenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi dan PenggugatII DalamRekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi berupa : melangar kewajibannya untuk mengosongkan tanah yang dilepaskan haknya untukkepentingan PenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi danmeneruskan penguasaannya