Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2021 — Agus Prayudi,Dkk Lawan PT. JAYA BETON INDONESIA
20165
  • Tergugat, akan tetapi sesuaidengan bukti T9 sampai dengan T16 tidak adanya Audit internal atau auditoleh akuntan publik ataupun tidak adanya order yang diterima oleh Tergugatsebagaimana dalilnya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan ;(3) pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/ouruh karena perusahaan tutup bukan bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Register : 29-05-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 182/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. TOMI PERSADA Diwakili Oleh : HERLING M. WAROUW,SH.MH.
Pembanding/Tergugat II : IR. JOHNY J. DAVID, S.H.,M.H., Diwakili Oleh : HERLING M. WAROUW,SH.MH.
Terbanding/Penggugat : PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA di wakili Direktur Tn. SEIJI ORIMOTO
269101
  • selaku Pembeli, yang sangat menguntungkanpihak Penjual dan sangat merugikan pihak Pembeli.Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati, dalam pertimbangannya MajelisHakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula salah melakukan penerapan hukummengenai wan pretatie, yanng mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanyalahmempertimbangkan ketidak adanya pembayaran oleh Tergugat (Pembanding 1)maupun Tergugat Il (Pembanding II) padahal ketidak mampuan pembayarantersebut di akibatkan oleh suatu kKeadaan yang memaksa (force
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003
389321
  • Tentang : Ketenagakerjaan
  • bersediamenerima pekerja/ouruh di perusahaannya, maka pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal156 ayat (4).Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
    (2) uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporankeuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Register : 08-01-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. SENTOSA BIRUNUSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
146103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam proses pemulihan krisis moneter,pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan secara Nasionalyang mengakibatkan tidak adanya pengakuan atas pengenaantingkat bunga yang tidak normal, sehingga kejadian tersebuttermasuk dalam kategori force majure, di mana pihak bank yangsemula mengenakan tingkat bunga tinggi, dikoreksi/dibatalkansecara sepihak menjadi bunga normal sesuai dengan kebijakanpemerintah dalam menangani pemulinan ekonomi secara Nasional.Hal ini mengakibatkankesalahan pencatatan atas bunga
Register : 25-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 198/Pid.B/2021/PN SDA
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Andik Susanto
Terdakwa:
AGUS SETIYABUDI alias RIKO
12838
  • Kertas Padalarang sebagaiSaksi AHLI untuk melakukan penelitian/pengujian keaslian pita cukai.Berdasarkan Surat Keputusan Bersama nomor: SKEP698/XII/2020,nomor: 55/KPTS/PTKP/XII/2020, dan nomor: 001/PDIR/PNP/XII/2020tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukal(Task Force) tim identifikasi mempunyai kKewenangan untuk memberikanketerangan sebagai AHLI dalam proses pemeriksaan Pita Cukai palsu.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2475 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — BRAM IBRAHIM vs PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. di JAKARTA cq DIVISI SELF EMPLOYED MASS MARKET (SMEC) REGIONAL COLLECTION KANWIL SEMARANG cq PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. CABANG TEGAL, Dkk
7045 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2475 kK/Pdt/201510.yang bukan disebabkan karena faktor manajemen Penggugat yang buruk,namun force majeur, yaitu akibat dari kebijakan pemerintah mengenai naikturunnya harga BBM, sehingga mengakibatkan usaha yang Penggugatlakukan mengalami kerugian;Bahwa Penggugat pernah mengajukan restrukturisasi kepada Tergugat atau menjual aset untuk melunasi kreditnya dengan meminta waktu,namun oleh Tergugat tidak pernah disetujui;Bahwa kredit macet tersebut akan segera dibayar dengan penjualan asetyang
Putus : 22-05-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 K/Pid/2017
Tanggal 22 Mei 2017 — AGUNG DARMAWAN alias AGUNG
4619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di bandara telah menunggu polisi dan klien kamilangsung ditahan;Selain dengan Yuliana, klien kami bekerjasama dengan David dalammengelola emas ini, dengan sistem bagi hasil dan modal sebagian dariDavid kemudian klien kami membeli langsung pada masyarakat, selain itupula klien kami juga membeli material emas kalau ada uang, dan apabilakekurangan modal, maka klien kami minta pada David, dan klien kami telahbekerjasama dengan David sejak tahun 2011 dan tidak pernah ada masalahselama itu, tetapi ada force
Register : 16-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 368/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : Rahayu Effendi
Terbanding/Tergugat I : PT Indosurya Inti Finance
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Tergugat III : Arianto
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Atau Badan dan Pertanahan Nasional BPN
7928
  • Bahwa hal tersebut sejalan dengan peraturanperundangundangan terkait lelang yang dengan Jelas menerangkan Pasal 31Peraturan Menteri Keuangannomor: 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang sebagaimana dikutip:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh PejabatLelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.15.
Putus : 01-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 21 / PDT / 2013 / PT.PLG.
Tanggal 1 Juli 2013 — KOSIM KOTAN, vs 1. Drs. H. M SULAIMAN, MM, dkk
5542
  • Putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap bersifat (bindende kracht, binding force). Dalambahasa hukum dikatakan res judicata pro veritate habitur, artinya putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya mengikat.
Register : 24-04-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat:
CUCU SURYANA, DKK
Tergugat:
PT. ESITAS PACIFIC
7214
  • membuktikannyasecara konkrit tentang penurunan order yang seperti bagaimana yangmengakibatkan Tergugat harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadapekerjanya yang didalamnya termasuk Para Penggugat;Menimbang, bahwa efesiensi dalam ketentuan pasal 164 ayat (3) UUNo. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 28-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN MANADO Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mnd
Tanggal 10 Januari 2018 — - ROSITA MAWIRAMPAKAL LAWAN PT. SINAR FOODS INTERNASIONAL
14930
  • Bahwa selanjutnya dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan keadaan memaksa (force Majuer), tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pasangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Putus : 11-10-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/G/2016/PHI.Sby.
Tanggal 11 Oktober 2016 — Rini Hasnarwati Fatah DKK MELAWAN PT. Ramamuza Bhakti Husada
8314
  • Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, menyatakan Dalammengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yangada, kebiasaan, dan keadilan; = === oo= Bahwa, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
Register : 09-10-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 448/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pembanding/Turut Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. Cabang Bandung
Terbanding/Penggugat : HENDY MUCHTAR SS
Terbanding/Tergugat : HASTOM MAHARAJO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
162101
  • Apalagi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia itu bukan norma hukum yang bersifatumum tetapi hanya mengikat kepada para pihak yang bersangkutan;Bahwa dengan melihat sistem hukum yang kita anut bahwa hakim tidakterikat dan mengikuti Yurisprudensi tersebut karena kita tidak menganutazas The Binding Force of Precedent sebagaimana sistem hukumAnglo Saxon dan dengan melihat asas Hak Tanggungan dari UndangUndang Hak Tanggungan dimana asas tersebut yaitu mudah dan pastipelaksanaan eksekusinya sehingga
Register : 18-11-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
FASARI,
Tergugat:
moi lang
220138
  • Karena itu, manakala salah satupihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka salah satu pihak dapat dianggap melakukaningkar janji atau waprestasi;Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandungdalam Pasal 1320 jo.
Putus : 10-07-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.PTK
Tanggal 10 Juli 2013 — PT. PUTRA KHATULISTIWA MELAWAN WALIKOTA PONTIANAK
17054
  • Dian Punakawan tanggal Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait TimSK No. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal8 Juni2005 ).). nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nesMenindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenaidata dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan.
Register : 11-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 459/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Rony Hakim Nurmawan Diwakili Oleh : Pandapotan Siregar, SH.
Terbanding/Tergugat : Rany Puspitasari
573508
  • Asas ini menjadidasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 KonvensiWina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is bindingupon the parties to it and must be pe rformed by them in good faith(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan denganitikad baik);30.Bahwa dari aspek hukumnya, perjanjian yang sudah dibuat dandisepakati oleh para pihak berlaku sebagai undangundang dan mengikatpara pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab UndangUndang HukumPerdata/KUHper
Register : 29-10-2019 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 160/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
Tergugat:
PT HUSSOFHA MITRA KARYA
7519
  • HMK ada pasal yang mengaturtentang pembagian keuntungan 60%40% setelah dipotong semuapengeluaran dan diaudit oleh akuntan public; Bahwa saksi mengakui tidak tahu menahu bahwa setoran yang disetor PTHMK ke PT MMP juga termasuk perhitungan bagi hasil; Bahwa Saksi mengakui Pasal 8 Perihal Force Majure di surat PerjanjianNo.001/HMKMMP/IIII/2014, yang salah satunya memasukkan keadaan:Kegagalan Investasi Batu Palu adalah termasuk di dalamnya;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 160/Pdt.G /2019/PN Smr Bahwa
Register : 20-03-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50394/PP/M.VIIA/19/2014
Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
15538
  • apakah dilarang atau tidak;Penjelasan Oxen dalam AHTNbahwa Taufik Ismail, NIP 19791018 200112 1 002, Anggota AHTN Task ForceIndonesia, Kasi Klasifikasi Ill Direktorat Teknis Kepabeanan, dalam kapasitasnyamewakili Teroanding, memberikan penjelasan tertulis mengenai Oxen dalam AHTN,sebagai berikut :Latar belakangPos ASEAN Harmonised Tarif Nomenclature (AHTN) 0102.29.10 untuk jenis barangMale cattle (including oxen) adalah usulan dari negara Malaysia yang telah dibahasdalam rangkaian sidang AHTN Task Force
Register : 06-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 60/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Drs. SABAT Diwakili Oleh : DR. ALBERT MANOPPO,S.H.,M.H
Terbanding/Penggugat I : MUS MUAYYAD
Terbanding/Penggugat II : MUNAFIRAH RAMADHAN
Terbanding/Penggugat III : SULTAN MUQADDAS
Turut Terbanding/Tergugat II : Dra. WARDAH FATHMAH
Turut Terbanding/Tergugat III : PR. MUSTAMIRAH
3219
  • Wardah Fathmah...... dan seterusnya, dalamperkara a quo tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena ParaPelawan.....dan seterusnya, bukan pihak dalam perkara tersebut.Karena sebagaimana Putusan Mahkamah Agung no.2438K/Sip/1980tanggal 22 Maret 1982,.....dan seterusnya; bahwa pertimbangan YudexFacti a quo adalah pertimbangan yang keliru dan upaya Yudex Factimembandingan putusan No. 3164K/Pdt/2017 dengan putusanno.2438K/Sip/1980 dan putusan kasasi lainnya (the binding force ofprecedent) adalah upaya
Register : 23-04-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks
Tanggal 13 Agustus 2019 —
8963
  • Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan berbunyi : Putusan No.11 /Pdt.SusPHI/2019/PN.Mks Hal 5 (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156ayat