Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 19-05-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — ASEP SAEFUL BACHRI, dkk.; Melawan; PT. TAI ELECTRONIC INDONESIA;
89 — 17
  • Resistor/CRT dari LG Electronics Indonesiakepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tindakan PHK yang dilakukan olehTergugat berdasar pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undangundang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yangHalaman 33 dari 41 Putusan No. 78/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 26-09-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr
Tanggal 26 September 2016 — Muhammad Saleh DKK (3. Orang) Lawan PT. Daya Kaltim Bahagia
131 — 22
  • melalui telepon agar Tergugatmengadakan perundingan secara bipartit dengan Para Penggugat,akan tetapi Tergugat dengan tegas menolaknya dan mengatakantidak perlu ada pertemuan atau penyelesaian secara bipartit lagikarena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ParaPenggugat tersebut sudah tetap.Bahwa oleh karena Para Penggugat di Putus Hubungan Kerja (PHk)oleh Tergugat tanpa alasan hukum dan lagi pula Tergugat bukanmengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan yang memaksa (force
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 547/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 24 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
44 — 31
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam PengumumanLelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limityang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang;Persyaratan yang diatur dalam Pasal 24 dan 27 tersebut tidakterpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan prosespelelangan.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-02-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 29/PDT.G/2015/PN Smn
Tanggal 22 Februari 2016 — PERDATA: - DRA. SRIANI X 1.PT BPR ARTA AGUNG YOGYAKARTA 2.NY. SRI UNDANI,SH 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SLEMAN 4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
82 — 17
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanaansesual peraturan perundangundangan;ii Keadaan memaksa (force majeur/Kahar);j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 782/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. SUN NGAI INDUSTRY
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. INTI JAYA SENTOSA
152 — 84
  • sebagaimana TERGUGATuraikan diatas, sejak itu pula TERGUGAT mengalami kesulitan untuk mengirimkan barang yakni Regulator Gas dengan merek CAISAR tepatwaktu, menggingat efek domino dari peristiwa tersebut dan atas keterlambatan tersebut TERGUGAT telah meminta maaf kepada PENGGUGAT untuk memakluminya, baik melalui email maupun telpon kepada PENGGUHalaman 19 dari 40 hal putusan Nomor 782/Pdt/2017/PT.DKI12.13.14.15.16.GAT dan PENGGUGAT tidak mempermasalahkannya, dimana peristiwatersebut adalah peristiwa Force
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 29-05-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 182/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. TOMI PERSADA Diwakili Oleh : HERLING M. WAROUW,SH.MH.
Pembanding/Tergugat II : IR. JOHNY J. DAVID, S.H.,M.H., Diwakili Oleh : HERLING M. WAROUW,SH.MH.
Terbanding/Penggugat : PT DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA di wakili Direktur Tn. SEIJI ORIMOTO
271 — 102
  • selaku Pembeli, yang sangat menguntungkanpihak Penjual dan sangat merugikan pihak Pembeli.Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati, dalam pertimbangannya MajelisHakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula salah melakukan penerapan hukummengenai wan pretatie, yanng mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanyalahmempertimbangkan ketidak adanya pembayaran oleh Tergugat (Pembanding 1)maupun Tergugat Il (Pembanding II) padahal ketidak mampuan pembayarantersebut di akibatkan oleh suatu kKeadaan yang memaksa (force
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 29-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 306/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 11 Januari 2021 — Agus Prayudi,Dkk Lawan PT. JAYA BETON INDONESIA
203 — 65
  • Tergugat, akan tetapi sesuaidengan bukti T9 sampai dengan T16 tidak adanya Audit internal atau auditoleh akuntan publik ataupun tidak adanya order yang diterima oleh Tergugatsebagaimana dalilnya ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan ;(3) pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/ouruh karena perusahaan tutup bukan bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 12-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/PDT.SUS/2012
ALI MAKSUM, DKK. ; PT. BINTANG SIDORAYA
138 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kerugian dankalaupun ada alasan Tergugat yang menyatakan divisi AQUA mengalami kerugiansesuai laporan rugi laba perusahaan Tergugat, maka laporan rugi laba tersebutadalah laporan intern bukan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit akuntan publik sebagaimana diatur dan dijamin oleh UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2), kemudiandivisi AQUA ditutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut20.atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3475 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Desember 2014 — PT. INDONESIA COAL DEVELOPMENT vs ANDREAS RINALDI
128 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak memiliki alasan atau justifikasi yang dapat diterima (misalnya,force majeur);Tergugat telah bertindak dengan cara yang berlawanan dengan hak hukumdari Penggugat dan/atau bertentangan dengan norma etika dalam masyarakatterkait dengan kepentingan para pihak lain, termasuk kepentingan Penggugatdengan:2.6.1. Mendalangi dan menyebabkan pengalihan dan selanjutnyapengalihan kembali atas:(A) 25% kepemilikan saham di RTM yang dimiliki oleh istrinya,Ny. Ani Setiawan, dan Ny.
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Dgl
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.Petrus J. Sumelang,S.H.
2.Zainur Arifinsyah,S.H.
3.MOHAMAD RONALD,SH
4.HAMKA MUCHTAR, SH.
Terdakwa:
Husni alias Ambo Udin
88 — 20
  • Saksi FORCE HANKER, didepan persidangan pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediadiperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya didepan Persidangan;Bahwa saksi adalah Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) padakantorBea dan Cukai Tipe B Pantoloan;Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi 1.MUH.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 20/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : LAURENTIUS SIHOTANG
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk
69 — 47
  • lelang ;d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sitaeksekusi atau sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi ;e) tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang ;f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan aslidokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;g) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan ;Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 20/PDT/2020/PTJIMB25.26.27.28.h) keadaan memaksa (force
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 448/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pembanding/Turut Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. Cabang Bandung
Terbanding/Penggugat : HENDY MUCHTAR SS
Terbanding/Tergugat : HASTOM MAHARAJO
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
162 — 101
  • Apalagi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia itu bukan norma hukum yang bersifatumum tetapi hanya mengikat kepada para pihak yang bersangkutan;Bahwa dengan melihat sistem hukum yang kita anut bahwa hakim tidakterikat dan mengikuti Yurisprudensi tersebut karena kita tidak menganutazas The Binding Force of Precedent sebagaimana sistem hukumAnglo Saxon dan dengan melihat asas Hak Tanggungan dari UndangUndang Hak Tanggungan dimana asas tersebut yaitu mudah dan pastipelaksanaan eksekusinya sehingga
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 160/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
Tergugat:
PT HUSSOFHA MITRA KARYA
75 — 19
  • HMK ada pasal yang mengaturtentang pembagian keuntungan 60%40% setelah dipotong semuapengeluaran dan diaudit oleh akuntan public; Bahwa saksi mengakui tidak tahu menahu bahwa setoran yang disetor PTHMK ke PT MMP juga termasuk perhitungan bagi hasil; Bahwa Saksi mengakui Pasal 8 Perihal Force Majure di surat PerjanjianNo.001/HMKMMP/IIII/2014, yang salah satunya memasukkan keadaan:Kegagalan Investasi Batu Palu adalah termasuk di dalamnya;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 160/Pdt.G /2019/PN Smr Bahwa
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 18-11-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
FASARI,
Tergugat:
moi lang
224 — 142
  • Karena itu, manakala salah satupihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) maka salah satu pihak dapat dianggap melakukaningkar janji atau waprestasi;Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandungdalam Pasal 1320 jo.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 459/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Rony Hakim Nurmawan Diwakili Oleh : Pandapotan Siregar, SH.
Terbanding/Tergugat : Rany Puspitasari
581 — 514
  • Asas ini menjadidasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 KonvensiWina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force is bindingupon the parties to it and must be pe rformed by them in good faith(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan denganitikad baik);30.Bahwa dari aspek hukumnya, perjanjian yang sudah dibuat dandisepakati oleh para pihak berlaku sebagai undangundang dan mengikatpara pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab UndangUndang HukumPerdata/KUHper
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-07-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.PTK
Tanggal 10 Juli 2013 — PT. PUTRA KHATULISTIWA MELAWAN WALIKOTA PONTIANAK
171 — 54
  • Dian Punakawan tanggal Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait TimSK No. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal8 Juni2005 ).). nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nesMenindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenaidata dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 20-03-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50394/PP/M.VIIA/19/2014
Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
157 — 49
  • apakah dilarang atau tidak;Penjelasan Oxen dalam AHTNbahwa Taufik Ismail, NIP 19791018 200112 1 002, Anggota AHTN Task ForceIndonesia, Kasi Klasifikasi Ill Direktorat Teknis Kepabeanan, dalam kapasitasnyamewakili Teroanding, memberikan penjelasan tertulis mengenai Oxen dalam AHTN,sebagai berikut :Latar belakangPos ASEAN Harmonised Tarif Nomenclature (AHTN) 0102.29.10 untuk jenis barangMale cattle (including oxen) adalah usulan dari negara Malaysia yang telah dibahasdalam rangkaian sidang AHTN Task Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-02-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Februari 2016 — Ir. AHMAD SUPRIADI, M.M
98 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 558 K/PID.SUS/201510.11.PPK dan disebabkan kejadian alam (force majeur), tidak dapat dibenarkansebab pekerjaan tersebut jelas tertera merupakan bagian dari pekerjaandalam kontrak Pembangkit Listrik Tenaga Minihido Sawigado 2 KabupatenPoso Tahun 2007 2008 ;Bahwa Terdakwa Ir. AHMAD SUPRIADI, M.M. Direktur Utama PT.STABILA STRATA ESKAVA melakukan perbuatan melawan hukum secarabersamasama dengan Saksi AFANDY TANJAYA Direktur PT.
    STABILA STRATAESKAVA, sedangkan dana telah diterima 100% ;Bahwa alasan Terdakwa bahwa pekerjaan tersebut bukan tanggungjawab Terdakwa karena adanya persetujuan tambah kurang disetujuioleh PPK dan disebabkan kejadian alam (force majeur), tidak dapatdibenarkan sebab pekerjaan tersebut jelas tertera merupakan bagian daripekerjaan dalam kontrak Pembangkit Listrik Tenaga Minihido Sawigado 2Kabupaten Poso Tahun 2007 2008 ;Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/ PID.SUS/TPK/2013/PN. PBR
Tanggal 11 Juli 2013 — H. Z A K R I
173 — 31
  • Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBRmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Dan sesuai dengan pedoman Penugasan Bidang Investigasi disusun olehDeputi Bidang Investigasi BPKP (Jakarta, 2009), dijelaskan bahwa:kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara, yangdisebabkan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
    majeure) 5Bahwa untuk pembangunan Islamic Centre tersebut anggarannya APBDKab.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 121/Pdt.Plw/2016/PN Sda
Tanggal 9 Maret 2017 — SRI SUHERMIN Lawan IBNU THOHAR, dkk
38 — 8
  • khusus Lelang Non eksekusi;e) tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratn lelang;f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen aslikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18;g) Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang,kecuali lelang yangdilakukan melalui internet;h) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesual peraturan perundangundangan;i) keadaan memaksa(force