Ditemukan 5678 data
311 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
Any dispute between the Parties arising out of this Agreementor any of the related agreements which cannot first be settled bythe President Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meetingto settle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Center (SIAC) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAC In force atsuch time and In accordance
dari TermohonKasasi yang diuraikan dalam tanggapannya, sehingga cukup bukti bahwaperkara a quo terikat dalam perjanjian arbitrase yang tidak dapatdiperiksa di Pengadilan Negeri; Dalam mempertimbangkan eksepsi perjanjian pokok tidak wajibdilampirkan sepanjang Turut Termohon Kasasi dapat membuktikanpelaksanaan dari perjanjian itu sendiri;Sebagai contoh: Seseorang yang berperkara terkait masalah hutang piutangnamun Perjanjian yang mendasari hutang piutang tersebut hilang ataumusnah akibat kejadian Force
66 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2678 K/Pid.Sus/201016tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal 4Desember 2006, ayat (3) waktu penyelesaian tersebut dalamayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecualiadanya keadaan Kahar (force majeur) seperti diatur dalamPasal 9 Surat Perintah Kerja (kontrak) atau adanya perintahpenambahan pekerjaan sesuai dengan Pasal 8 dari SuratPerintah Kerja (kontrak) ini dan harus disetujui oleh pihakpertama secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian ditambah ;Karena pada kenyataannya
2006 tertanggal 5 September 2006 yangmenyatakan antara lain : ayat (1) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam surat perjanjiankerja (kontrak) ini ditetapbkan selama 90 (sembilan puluh) harikalender dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja(disingkat SPMK) tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal4 Desember 2006, ayat (8) waktu penyelesaian tersebut dalam ayat(1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecuali adanyakeadaan Kahar (force
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
442 — 344
Agreement is governed by the laws of SingaporeYang teriemahan resminva adalah sebagai berikut:Perjanjian ini diatur oleh hukum SingapuraArticle 10.2 Put and Call Option Agreement:Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, includingany question regarding its existence, validity or termination, shall bereferred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordancewith the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre(SIAC) for the time being in force
Adapun Pasal 10.2 Putand Call Option Agreement, menyatakan sebagai berikut:Any dispute arising out of or in connection with this agreement,including any question regading its existence, validity or termination,shall be reffered to and finally resolve by arbitration in Singapore inaccordance with the Arbitration Rules of the Singapore InternationalArbitration Centre (SIAC) for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this clause.
954 — 805
Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.6. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili, danmemutusnya.
1.MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.
2.HUSNUN ARIF, SH
Terdakwa:
SAMSIR Alias ANCI Bin SAKKA
83 — 22
merk Multi Pro;
- 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang panjang dan terdapat lapisan karet kombinasi merah, hitam dan garis serta bintang putih;
- 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang pendek berlapis karet warna hitam kombinasi hijau;
- 1 (satu) kunci Ring Pas 32 merek Wipro bertuliskan Chrome Vanadium, warna silver;
- 1 (satu) kunci Ring Pas 22 merk ATA bertuliskan Drop Force
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
1.AMAT Bin MAHMUD Alm
2.ALIN Anak Dari ALANG
3.ALANG Anak Dari ALUNG Alm
53 — 8
;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam list merah nomor rangka MHU31240JJ037733, nomor mesin: E3R86-00880,
dikembalikan kepada Terdakwa II Alin anak dari Alang;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Ir. AYI KOSWARA
Tergugat:
1.YUSUF ABDUL LATIF. S.Ip
2.AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH
3.YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH
Turut Tergugat:
PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
141 — 26
hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat .Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I.Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
Pembanding/Tergugat III : William Thunggawan Diwakili Oleh : LISTON H. SIMORANGKIR, SH
Terbanding/Penggugat : SRIYANI Diwakili Oleh : BENEDIKTUS JOMBANG, SH.
40 — 18
dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuanHalaman 20 Putusan Nomor :3/PDT/2019/PT.JAPdan sah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkanberdasarkan Pasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidakdapat dibatalkan; dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakanbahwa Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal:1) keadaan memaksa (force
Terbanding/Tergugat : PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN LUWUK
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI Cq. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT Cq. KC BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG LUWUK
125 — 64
Karena Overmacht, Force Majuere;Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PALAtau dengan kata lain Wanprestasi terjadi karena :1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitur Terlambat memenuhi Perikatan;3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;Apabila tindakan Debitur merugikan Kreditur, ia wajib menggantikerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditur dapatmembatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut terdapat dua akibat yakni :1.
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipenuhi dan dibayar oleh Tergugat,sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (vide: Pasal156 ayat (1) UU 13/2003);Bahwa Para Penggugat telah diPHK oleh Tergugat dengan alasanefisiensi maka hakhak normatif yang harusnya diperoleh Para Penggugat(vide: Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003) yang berbunyi pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 659 K/Pdt.Sus/201 1mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Ayat (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit
42 — 8
sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Penjual tidak dapat memperilhatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikankepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukanmelalui internet;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;Keadaan memaksa (force
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : DONNY M. SANY, SH, MH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARYA WICAKSANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : LAS MARIA SIREGAR., SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SARWOTO, SH,MH,Li
536 — 469
RATNASARUMPAET;1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiketpesawat;1 (Satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/1.858.52 dari DinasPariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI;1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11"WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE,Chile 2018;10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE;1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Khusus Bedah BINAESTETIKA, tanggal 1 Oktober 2018;tetap terlampir dalam berkas;. 1 (Satu) buah kartu Platinum BCA Silver;Hal 33 Putusan No.277/Pid.Sus/2019
141 — 32
Dengan demikian,mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force)dan juga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapatsaja dilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalahberalasan dan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutanPROVISI PEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERLAWAN III, IV, V, VI, VII dan VIII mohonkepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
141 — 93
Dharma Prisai Abadi telah menandatanganiSurat Perjanjian (Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (GoverningLaw) dari Surat Perjanjian tersebut berbunyi : "This agreement shallbe governed by and costrued in accordance with the laws in force inHalaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pdt/2020/PT MDNMALAYSIA from time to time and the parties agree to submit to theJurisdiction of the courts of MALAYSIA and all courts of appealthereform" yang artinya kurang lebih adalah "Perjanjian ini diatur olehdan ditafsirkan
84 — 24
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat Konpensi adalah korbandari tipu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Konpensi,maka beban hukum atas diri Tergugat Konpensi karena kelalaiannya menjagatanah a quo milik Penggugat Konpensi tidak dapat kepada diri Tergugat Konpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force Majeur) dalam diri Tergugat Konpensi yaitu diluarsepengetahuan Tergugat Konpensi peristiwa hukum terjadi (dikelabui olehHalaman 16
maka harus pula dinyatakan perbuatan atautindakan hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Penggugat Rekonpensi adalah korbandari tipnu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Rekonpensi,maka beban hukum atas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannyamenjaga tanah a quo milik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapatkepada diri Penggugat Rekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawaboleh karena adanya overmacht (Force
Tergugat Rekonpensi danselanjutnya TERGUGAT Rekonpensi telah mengajukan permohonaneksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri ; Bahwa penggugat Rekonpensi adalah korban dari tipu daya dan telahdikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Ill Rekonpensi, maka beban hukumatas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannya menjaga tanah a quomilik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapat kepada diri PenggugatRekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force
185 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaan dalam HPS (OE) sebesarRp9.008.414.000,00 sedangkan Terdakwa mengajukan surat permintaanpencairan dana (SPPD) bertanggal 22 Desember 2010 dan BA persetujuanpembayaran tanggal 16 Desember 2010 dan diterima oleh Terdakwa sebesarRp10.100.456.727,00 sehingga terjadi selisih yang merupakan kerugianNegara;Bahwa seharusnya tidak terjadi addendum pekerjaan tambah kurangvolume pekerjaan diperbolehkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa dalampekerjaan kontruksi dengan alasan adanya kejadian alam atau force
majorberdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku;Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat alas an kepentinganmemaksa atau force major untuk mengabil kebijakan/diskresi melakukanaddendum terhadap kontrak pekerjaan pembangunan jaringan irigasi JongkongKompleks yang berpengaruh terhadap volume dan harga utama yangmengakibatkan terjadinya kewajiban kerja melebihi HPS;Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo bahwa berapapresentasi kerugian keuangan Negara sebagaimana dipertimbangkan JudexFacti
78 — 8
Yang dimaksudkan dengankekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnyaterbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasanterobuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploi public et flagarant deviolence (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukanterhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
92 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat mengenai PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan uang kebijaksanaan yang tidak sesuaidengan peraturan per undangundangan Ketenagakerjaan ;24.Apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi suatu hal yang tidakdapat dihindari, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburun karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
43 — 15
Nusa Persada dan ahli tergabung dalam TimIdentifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) antara Perum PercetakanUang RI, PT Pura Nusapersada, dan PT Kertas Padalarang (Konsorsium),yang bertugas: Membantu Petugas Bea dan Cukai dalam rangka identifikasi keaslian pitacukai; Melakukan pemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal,dan menyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada PetugasBea dan Cukai; Mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagai AHLIdalam proses pemeriksaan