Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2430 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT DAN LEISURE (PT BALI RESORT DAN LEISURE CO., Ltd), Dkk vs ADE CHAERANI NUR SAFITRI, pendiri PERSEROAN TERBATAS (PT) BUAHAN
311246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Any dispute between the Parties arising out of this Agreementor any of the related agreements which cannot first be settled bythe President Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meetingto settle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Center (SIAC) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAC In force atsuch time and In accordance
    dari TermohonKasasi yang diuraikan dalam tanggapannya, sehingga cukup bukti bahwaperkara a quo terikat dalam perjanjian arbitrase yang tidak dapatdiperiksa di Pengadilan Negeri; Dalam mempertimbangkan eksepsi perjanjian pokok tidak wajibdilampirkan sepanjang Turut Termohon Kasasi dapat membuktikanpelaksanaan dari perjanjian itu sendiri;Sebagai contoh: Seseorang yang berperkara terkait masalah hutang piutangnamun Perjanjian yang mendasari hutang piutang tersebut hilang ataumusnah akibat kejadian Force
Putus : 13-01-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2678 K/PID.SUS/2010
Tanggal 13 Januari 2011 — YUBENDI YUSUF KASIM ;
6626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2678 K/Pid.Sus/201016tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal 4Desember 2006, ayat (3) waktu penyelesaian tersebut dalamayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecualiadanya keadaan Kahar (force majeur) seperti diatur dalamPasal 9 Surat Perintah Kerja (kontrak) atau adanya perintahpenambahan pekerjaan sesuai dengan Pasal 8 dari SuratPerintah Kerja (kontrak) ini dan harus disetujui oleh pihakpertama secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian ditambah ;Karena pada kenyataannya
    2006 tertanggal 5 September 2006 yangmenyatakan antara lain : ayat (1) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam surat perjanjiankerja (kontrak) ini ditetapbkan selama 90 (sembilan puluh) harikalender dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja(disingkat SPMK) tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal4 Desember 2006, ayat (8) waktu penyelesaian tersebut dalam ayat(1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecuali adanyakeadaan Kahar (force
Register : 14-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 4 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
442344
  • Agreement is governed by the laws of SingaporeYang teriemahan resminva adalah sebagai berikut:Perjanjian ini diatur oleh hukum SingapuraArticle 10.2 Put and Call Option Agreement:Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, includingany question regarding its existence, validity or termination, shall bereferred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordancewith the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre(SIAC) for the time being in force
    Adapun Pasal 10.2 Putand Call Option Agreement, menyatakan sebagai berikut:Any dispute arising out of or in connection with this agreement,including any question regading its existence, validity or termination,shall be reffered to and finally resolve by arbitration in Singapore inaccordance with the Arbitration Rules of the Singapore InternationalArbitration Centre (SIAC) for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this clause.
Register : 06-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. H. TAUFIQURAHMAN, Laki-laki, Lahir di Jombang tanggal 27 Mei 1963, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk, Alamat Jl. RA. Kartini, No. 73 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mgs. MUHAMMAD FARIZI, SH.MH., HANDIKA HANGGOWONGSO, SH., HENDRA RUHENDRA, SH.MH., R. RANGGA MAULANA, SH dan MUHAMMAD IQBAL, SH Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Law Office FARIZI & ASSOCIATES berkantor di gedung Ariobimo Sentral Lantai 5 Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-2 Nomor 5 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2017. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- PEMOHON ;
954805
  • Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.6. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili, danmemutusnya.
Register : 17-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN BARRU Nomor 84/Pid.B/2022/PN Bar
Tanggal 12 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.
2.HUSNUN ARIF, SH
Terdakwa:
SAMSIR Alias ANCI Bin SAKKA
8322
  • merk Multi Pro;

    - 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang panjang dan terdapat lapisan karet kombinasi merah, hitam dan garis serta bintang putih;

    - 1 (satu) palu jenis pencabut paku bergagang pendek berlapis karet warna hitam kombinasi hijau;

    - 1 (satu) kunci Ring Pas 32 merek Wipro bertuliskan Chrome Vanadium, warna silver;

    - 1 (satu) kunci Ring Pas 22 merk ATA bertuliskan Drop Force

Register : 28-05-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 130/Pid.B/2020/PN Stg
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
1.AMAT Bin MAHMUD Alm
2.ALIN Anak Dari ALANG
3.ALANG Anak Dari ALUNG Alm
538
  • ;

    • 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force warna hitam list merah nomor rangka MHU31240JJ037733, nomor mesin: E3R86-00880,

    dikembalikan kepada Terdakwa II Alin anak dari Alang;

    6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Register : 14-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN GARUT Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Grt
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. AYI KOSWARA
Tergugat:
1.YUSUF ABDUL LATIF. S.Ip
2.AL BAYYINAH TOURS dan TRAVEL PENYELENGGARARA HAJI DAN UMROH
3.YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL BAYYINAH
Turut Tergugat:
PT. QADR JAYA MANDIRI PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI DAN UMROH AL QADRI
14126
  • hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat .Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
    hasilkeuntungannya (profit sharing), akan tetapi adanya kendala terkaittiket pesawat, fasilitas hotel dan akomodasi lainnya yang hangusdalam usaha penyelenggara perjalanan Haji dan Umroh AlBayyinah Tours & Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I.Terkait kejadian hangusnya tiket pesawat, fasilitas hotel danakomodasi lainnya terhadap para Jemaah dalam usahapenyelenggara perjalanan Haji dan Umroh Alayyinah Tours &Travel yang sedang dikelola oleh Tergugat I, harus dikualifikasikansebagai keadaan kahar (force
Register : 14-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 3/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 21 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Cabang Bank BRI Sorong
Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
Pembanding/Tergugat III : William Thunggawan Diwakili Oleh : LISTON H. SIMORANGKIR, SH
Terbanding/Penggugat : SRIYANI Diwakili Oleh : BENEDIKTUS JOMBANG, SH.
4018
  • dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuanHalaman 20 Putusan Nomor :3/PDT/2019/PT.JAPdan sah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkanberdasarkan Pasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut:lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidakdapat dibatalkan; dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakanbahwa Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal:1) keadaan memaksa (force
Register : 11-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT PALU Nomor 3/PDT/2022/PT PAL
Tanggal 16 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : RAHMAN RAMIMU
Terbanding/Tergugat : PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN LUWUK
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI Cq. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BANGGAI
Terbanding/Turut Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT Cq. KC BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG LUWUK
12564
  • Karena Overmacht, Force Majuere;Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PALAtau dengan kata lain Wanprestasi terjadi karena :1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitur Terlambat memenuhi Perikatan;3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;Apabila tindakan Debitur merugikan Kreditur, ia wajib menggantikerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditur dapatmembatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut terdapat dua akibat yakni :1.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT PANAMTEX VS 1. AMAT SUGIONO, DKK
7249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipenuhi dan dibayar oleh Tergugat,sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (vide: Pasal156 ayat (1) UU 13/2003);Bahwa Para Penggugat telah diPHK oleh Tergugat dengan alasanefisiensi maka hakhak normatif yang harusnya diperoleh Para Penggugat(vide: Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003) yang berbunyi pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 18-10-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 18 Oktober 2011 — RAINER MARION, dkk. vs PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (
7047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 659 K/Pdt.Sus/201 1mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Ayat (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit
Putus : 26-08-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 625/Pdt.BTH/2015/PN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2015 — HANKY SHINDO als HANKY SHINDO GUNAWAN dkk melawan HERRY SANTOSO ALAMSYAH Dkk
428
  • sita pidana,khusus Lelang Noneksekusi;Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Penjual tidak dapat memperilhatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikankepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukanmelalui internet;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan;Keadaan memaksa (force
Register : 05-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 277/PID.SUS/2019/PT DKI
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RATNA SARUMPAET
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : DONNY M. SANY, SH, MH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARYA WICAKSANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : LAS MARIA SIREGAR., SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SARWOTO, SH,MH,Li
536469
  • RATNASARUMPAET;1 (satu) buah amplop AMORA TOUR berisi 1 lembar tiketpesawat;1 (Satu) bundel Surat Tugas Nomor: 4897/1.858.52 dari DinasPariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI;1 (satu) bundel bahan paparan dengan judul 11"WOMANPLAYWRIGHT INTERNATIONAL CONFERENCE,Chile 2018;10 (sepuluh) tablet Obat IMBOOST FORCE;1 (satu) lembar Kwitansi Rumah Sakit Khusus Bedah BINAESTETIKA, tanggal 1 Oktober 2018;tetap terlampir dalam berkas;. 1 (Satu) buah kartu Platinum BCA Silver;Hal 33 Putusan No.277/Pid.Sus/2019
Register : 21-03-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/PDT.G/2012/PN.BDG
Tanggal 4 September 2012 — H. TOTO HERYANTO LAWAN NYI RD. DJUHRIYAH binti RD. H. MOH. SAYUTI,DKK
14132
  • Dengan demikian,mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force)dan juga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapatsaja dilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalahberalasan dan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutanPROVISI PEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERLAWAN III, IV, V, VI, VII dan VIII mohonkepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Register : 28-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 57/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Tan Cheow Boon
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
14193
  • Dharma Prisai Abadi telah menandatanganiSurat Perjanjian (Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (GoverningLaw) dari Surat Perjanjian tersebut berbunyi : "This agreement shallbe governed by and costrued in accordance with the laws in force inHalaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pdt/2020/PT MDNMALAYSIA from time to time and the parties agree to submit to theJurisdiction of the courts of MALAYSIA and all courts of appealthereform" yang artinya kurang lebih adalah "Perjanjian ini diatur olehdan ditafsirkan
Putus : 20-08-2015 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 20 Agustus 2015 — - NURHAYATI SHIGENO, S.H. M.H lawan - SITI MARIAMAH, dkk
8424
  • Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat Konpensi adalah korbandari tipu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Konpensi,maka beban hukum atas diri Tergugat Konpensi karena kelalaiannya menjagatanah a quo milik Penggugat Konpensi tidak dapat kepada diri Tergugat Konpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force Majeur) dalam diri Tergugat Konpensi yaitu diluarsepengetahuan Tergugat Konpensi peristiwa hukum terjadi (dikelabui olehHalaman 16
    maka harus pula dinyatakan perbuatan atautindakan hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Penggugat Rekonpensi adalah korbandari tipnu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Rekonpensi,maka beban hukum atas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannyamenjaga tanah a quo milik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapatkepada diri Penggugat Rekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawaboleh karena adanya overmacht (Force
    Tergugat Rekonpensi danselanjutnya TERGUGAT Rekonpensi telah mengajukan permohonaneksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri ; Bahwa penggugat Rekonpensi adalah korban dari tipu daya dan telahdikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Ill Rekonpensi, maka beban hukumatas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannya menjaga tanah a quomilik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapat kepada diri PenggugatRekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN, DK
185129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerjaan dalam HPS (OE) sebesarRp9.008.414.000,00 sedangkan Terdakwa mengajukan surat permintaanpencairan dana (SPPD) bertanggal 22 Desember 2010 dan BA persetujuanpembayaran tanggal 16 Desember 2010 dan diterima oleh Terdakwa sebesarRp10.100.456.727,00 sehingga terjadi selisih yang merupakan kerugianNegara;Bahwa seharusnya tidak terjadi addendum pekerjaan tambah kurangvolume pekerjaan diperbolehkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa dalampekerjaan kontruksi dengan alasan adanya kejadian alam atau force
    majorberdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku;Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat alas an kepentinganmemaksa atau force major untuk mengabil kebijakan/diskresi melakukanaddendum terhadap kontrak pekerjaan pembangunan jaringan irigasi JongkongKompleks yang berpengaruh terhadap volume dan harga utama yangmengakibatkan terjadinya kewajiban kerja melebihi HPS;Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo bahwa berapapresentasi kerugian keuangan Negara sebagaimana dipertimbangkan JudexFacti
Putus : 26-10-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Lbb ;
Tanggal 26 Oktober 2016 — - DONI HIDAYAT Pgl. DON ;
788
  • Yang dimaksudkan dengankekerasan yang dilakukan secara terbuka atau kekerasan yang sifatnyaterbuka itu ialah vis publica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasanterobuka) menurut pasal 440 C.P. atau /emploi public et flagarant deviolence (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukanterhadap orangorang dan barangbarang.Menimbang, bahwa menurut R.
Upload : 12-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PDT.SUS/2010
PT. BAMBI; AGUS SYAHRIANY, DKK.
9284 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat mengenai PemutusanHubungan Kerja (PHK) dengan uang kebijaksanaan yang tidak sesuaidengan peraturan per undangundangan Ketenagakerjaan ;24.Apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi suatu hal yang tidakdapat dihindari, maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburun karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Register : 03-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 454/Pid.B/2019/PN Mpw
Tanggal 5 Desember 2019 — EGI SETIADI Bin GUSTIANDI
4315
  • Nusa Persada dan ahli tergabung dalam TimIdentifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force) antara Perum PercetakanUang RI, PT Pura Nusapersada, dan PT Kertas Padalarang (Konsorsium),yang bertugas: Membantu Petugas Bea dan Cukai dalam rangka identifikasi keaslian pitacukai; Melakukan pemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal,dan menyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada PetugasBea dan Cukai; Mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagai AHLIdalam proses pemeriksaan