Ditemukan 5680 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-01-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2678 K/PID.SUS/2010 Tanggal 13 Januari 2011 — YUBENDI YUSUF KASIM ;
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2678 K/Pid.Sus/201016tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal 4Desember 2006, ayat (3) waktu penyelesaian tersebut dalamayat (1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecualiadanya keadaan Kahar (force majeur) seperti diatur dalamPasal 9 Surat Perintah Kerja (kontrak) atau adanya perintahpenambahan pekerjaan sesuai dengan Pasal 8 dari SuratPerintah Kerja (kontrak) ini dan harus disetujui oleh pihakpertama secara tertulis, bahwa waktu penyelesaian ditambah ;Karena pada kenyataannya
2006 tertanggal 5 September 2006 yangmenyatakan antara lain : ayat (1) jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam surat perjanjiankerja (kontrak) ini ditetapbkan selama 90 (sembilan puluh) harikalender dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja(disingkat SPMK) tanggal 5 September 2006 sampai dengan tanggal4 Desember 2006, ayat (8) waktu penyelesaian tersebut dalam ayat(1) pasal ini tidak dapat diubah oleh pihak kedua, kecuali adanyakeadaan Kahar (force
Putus : 30-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2430 K/Pdt/2015 Tanggal 30 Desember 2015 — PERSEROAN TERBATAS (PT) BALI RESORT DAN LEISURE (PT BALI RESORT DAN LEISURE CO., Ltd), Dkk vs ADE CHAERANI NUR SAFITRI, pendiri PERSEROAN TERBATAS (PT) BUAHAN
313 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
313 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Any dispute between the Parties arising out of this Agreementor any of the related agreements which cannot first be settled bythe President Directors of the LESSOR and the LESSEE withinninety (90) days of either Party requesting in writing a meetingto settle the relevant dispute, shall be submitted to bindingarbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Center (SIAC) or elsewhere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAC In force atsuch time and In accordance
dari TermohonKasasi yang diuraikan dalam tanggapannya, sehingga cukup bukti bahwaperkara a quo terikat dalam perjanjian arbitrase yang tidak dapatdiperiksa di Pengadilan Negeri; Dalam mempertimbangkan eksepsi perjanjian pokok tidak wajibdilampirkan sepanjang Turut Termohon Kasasi dapat membuktikanpelaksanaan dari perjanjian itu sendiri;Sebagai contoh: Seseorang yang berperkara terkait masalah hutang piutangnamun Perjanjian yang mendasari hutang piutang tersebut hilang ataumusnah akibat kejadian Force
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrb Tanggal 19 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DWI YULISTIA, SH
Terdakwa:
Samsul Hadi Als Samsul Bin Suhaili
55 — 9
DWI YULISTIA, SH
Terdakwa:
Samsul Hadi Als Samsul Bin Suhaili
55 — 9
Muara Bungo tersebut,setelah itu/ sales Supervisor membuat pesanan / order tersebut melaluisistim SFA (Sales Force Automation) yang ada didalam gadget / Hpandroid milik sales / sales supervisor dan selanjutnya bagian admingudang melakukan korfirmasi terhadap order barang melalui SFA yang dikirimkan oleh sales / sales Supervisor tersebut lalu bagian admin gudangyang merangkap sebagai OE (Order Entry) membuat Picking Notice(Daftar order barang) sebelum jadi faktur kemudian saksi print dansetelah itu
Muara Bungo tersebut, setelahsales / sales supervisor mengetahui barangbarang apa saja yang akandi pesan /order oleh toko kemudian sales / sales Supervisor membuatpesanan / order tersebut melalui sistim SFA (Sales Force Automation)yang ada didalam gadget / Hp android milik sales / sales supervisor danselanjutnya bagian admin gudang melakukan korfirmasi terhadap orderbarang melalui SFA yang di kirimkan oleh sales / sales supervisortersebut lalu bagian admin gudang yang merangkap sebagai OE (OrderEntry
Register : 17-05-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt Tanggal 18 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.DEASY MARIANA MARUF, SH.,MH
2.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
3.ACHMAD HUSIN MADYA, SH
4.M FITRA AZHAR, SH
5.NANDA KARMILA, SH
Terdakwa:
BAHAR LASIRI Als BAHAR Als PAPA RISKY Als PAPA IPANG
87 — 41
1.DEASY MARIANA MARUF, SH.,MH
2.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
3.ACHMAD HUSIN MADYA, SH
4.M FITRA AZHAR, SH
5.NANDA KARMILA, SH
Terdakwa:
BAHAR LASIRI Als BAHAR Als PAPA RISKY Als PAPA IPANG
87 — 41
penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat Konpensi adalah korbandari tipu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Konpensi,maka beban hukum atas diri Tergugat Konpensi karena kelalaiannya menjagatanah a quo milik Penggugat Konpensi tidak dapat kepada diri Tergugat Konpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force Majeur) dalam diri Tergugat Konpensi yaitu diluarsepengetahuan Tergugat Konpensi peristiwa hukum terjadi (dikelabui olehHalaman 16
maka harus pula dinyatakan perbuatan atautindakan hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Penggugat Rekonpensi adalah korbandari tipnu daya dan telah dikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Il Rekonpensi,maka beban hukum atas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannyamenjaga tanah a quo milik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapatkepada diri Penggugat Rekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawaboleh karena adanya overmacht (Force
Tergugat Rekonpensi danselanjutnya TERGUGAT Rekonpensi telah mengajukan permohonaneksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri ; Bahwa penggugat Rekonpensi adalah korban dari tipu daya dan telahdikelabui atau dibohongi oleh Tergugat Ill Rekonpensi, maka beban hukumatas diri Penggugat Rekonpensi karena kelalaiannya menjaga tanah a quomilik Turut Tergugat Ill Rekonpensi tidak dapat kepada diri PenggugatRekonpensi ikut pula dibebankan pertanggung jawab oleh karena adanyaovermacht (Force
Ukuran 0,9 meter x 24 cm x 3 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 1 meter x 25 cm x 2 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 3,7 meter x 9 cm x 9 cm sebanyak 1 batang;
- Ukuran 2,1 meter x 8 cm x 5 cm sebanyak 8 batang;
- Ukuran 2,4 meter x 8 cm x 5 cm sebanyak 2 batang;
- Ukuran 2 meter x 12 cm x 4 cm sebanyak 3 batang;
- Ukuran 1,6 meter x 10 cm x 3 cm sebanyak 1 batang
- ( satu ) unit SPM Yamaha force
Agreement is governed by the laws of SingaporeYang teriemahan resminva adalah sebagai berikut:Perjanjian ini diatur oleh hukum SingapuraArticle 10.2 Put and Call Option Agreement:Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, includingany question regarding its existence, validity or termination, shall bereferred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordancewith the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre(SIAC) for the time being in force
Adapun Pasal 10.2 Putand Call Option Agreement, menyatakan sebagai berikut:Any dispute arising out of or in connection with this agreement,including any question regading its existence, validity or termination,shall be reffered to and finally resolve by arbitration in Singapore inaccordance with the Arbitration Rules of the Singapore InternationalArbitration Centre (SIAC) for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this clause.
Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.6. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili, danmemutusnya.
. & Rekan, yang dapatkami kutip poin 46 sebagai berikut:By reason of all the matters aforesaid, we are instructed to anddo hereby DEMAND that your client forthwith:a) Deliver up the Vessel (free of liens, encumbrances andother third party liabilities), together with her tradingcertificates, class certificates (in force), insurance and P&lpolicies (in force), and all other ship records, to anyshipyard in Singapore nominated by our client.
Jostomi Mawindo Als Windo bin Bujang masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor FORCE 1 merk YAMAHA dengan Nomor Polisi : BP 2495menyatakan dan menetapkan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BD 1609, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2765, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4291, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 6824 MH, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 5821 MH, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force
Avanza dengan Nomor Polisi BD 1609, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2765, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi BD 4291, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Fino dengan Nomor Polisi BD 6571, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 6824 MH, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BD 5821 MH, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force
pekerjaan dalam HPS (OE) sebesarRp9.008.414.000,00 sedangkan Terdakwa mengajukan surat permintaanpencairan dana (SPPD) bertanggal 22 Desember 2010 dan BA persetujuanpembayaran tanggal 16 Desember 2010 dan diterima oleh Terdakwa sebesarRp10.100.456.727,00 sehingga terjadi selisih yang merupakan kerugianNegara;Bahwa seharusnya tidak terjadi addendum pekerjaan tambah kurangvolume pekerjaan diperbolehkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa dalampekerjaan kontruksi dengan alasan adanya kejadian alam atau force
majorberdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku;Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat alas an kepentinganmemaksa atau force major untuk mengabil kebijakan/diskresi melakukanaddendum terhadap kontrak pekerjaan pembangunan jaringan irigasi JongkongKompleks yang berpengaruh terhadap volume dan harga utama yangmengakibatkan terjadinya kewajiban kerja melebihi HPS;Bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo bahwa berapapresentasi kerugian keuangan Negara sebagaimana dipertimbangkan JudexFacti
dilakukan Tergugat bukandikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner tetapimerupalcan PHK yang dipaksakan dan diadaadakan atau perusahaan inginmengefisiensi karyawan, dimana dalam hal ini Penggugat berhak mendapatkanpesangon sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (3) yangberbunyi :" Pengusaha dapat melakulcan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
sitapidana, khusus lelang non eksekusi ;Tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ;Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkanashdokumen. kepemilikan kepeda Pejabat lelang sebagaimana dimal sk Poa Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet ;Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan ;Keadaan memaksa (force
perundangundangan yangberlaku, dimana dasar dan tujuan pemutusan hubungan kerja paraPenggugat adalah karena melakukan pengurangan atau efisiensipekerja/ouruh dalam PT Putra Berlian Plastik Tama, sehingga karenanyaketentuan yang diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003tentang ketenaga kerjaan menegaskan :*pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaianseseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kenampuanmanusia (force majeure);Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
Bahwa Beiersdorf AG memiliki penyertaan modal langsung padaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebesar 80% sehingga antara Beiersdorf AG dan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) memilikihubungan istimewa;Bahwa transaksi antara pihakpihak yang sifatnya independenatau bebas adalah transaksi antara pihakpihak yang tidakmemiliki hubungan istimewa dan dilakukan berdasarkankekuatan pasar (market force) yaitu berdasarkan permintaandan penawaran (supply and demand).
Putusan Nomor 410/K/TUN/2015c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :yang dimaksud dengan tindakan kahar (force majeur) dalam ayat ini,antara lain perang, kerusuhan sipil, kebakaran dan
Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagaisuatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kKewajiban untukbertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegaraan;Lebih lanjut di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda,asas itikad baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsisebagaimana dijelaskan berikut:a.
| 1 | 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam |
| 2 | 1 (satu) Pucuk senapan angin PCP merk Air Force Putus : 20-08-2015 — Upload : 31-03-2017 Putusan PN KEDIRI Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Kdr Tanggal 20 Agustus 2015 — - NURHAYATI SHIGENO, S.H. M.H lawan
- SITI MARIAMAH, dkk 84 — 24 Register : 02-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 08-05-2024 Putusan PN PURWODADI Nomor 72/Pid.B/LH/2018/PN Pwd Tanggal 22 Mei 2018 — Penuntut Umum: BRIGITTA SETYORINI,SH Terdakwa: KUSNO bin SUPENO 33 — 18 Dikembalikan kepada Perhutani KPH Gundih Register : 14-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 26-09-2019 Putusan PT JAKARTA Nomor 117/PDT/2018/PT DKI Tanggal 4 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) 445 — 350 Register : 06-02-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 13-03-2017 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. H. TAUFIQURAHMAN, Laki-laki, Lahir di Jombang tanggal 27 Mei 1963, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjuk, Alamat Jl. RA. Kartini, No. 73 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mgs. MUHAMMAD FARIZI, SH.MH., HANDIKA HANGGOWONGSO, SH., HENDRA RUHENDRA, SH.MH., R. RANGGA MAULANA, SH dan MUHAMMAD IQBAL, SH Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Law Office FARIZI & ASSOCIATES berkantor di gedung Ariobimo Sentral Lantai 5 Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-2 Nomor 5 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2017.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- PEMOHON ;
961 — 813 Register : 21-10-2014 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 21-01-2016 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 526/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 22 September 2015 — 106 — 39 Register : 29-09-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 20-02-2018 Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 328/Pid.B/2017/PN Tpg Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum: Romula Hasonangan, SH Terdakwa: 1.APRIKASIO Als SIO Bin Alm SALEH 2.JOSTAMI MAWINDO Als WINDO Bin BUJANG 3.JUSFARIZA Als REZA Bin ABDUL KADIR 52 — 5 Register : 17-09-2024 — Putus : 15-10-2024 — Upload : 15-10-2024 Putusan PTA BENGKULU Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Bn Tanggal 15 Oktober 2024 — Pembanding VS Terbanding 36 — 29 Register : 29-04-2024 — Putus : 19-08-2024 — Upload : 19-08-2024 Putusan PA MANNA Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mna Tanggal 19 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat 45 — 68 Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-12-2021 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN, DK 186 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap Putus : 07-02-2012 — Upload : 28-10-2014 Putusan PN SEMARANG Nomor 38/G/2011/PHI.SMG Tanggal 7 Februari 2012 — DJOKO PRAMONO (PENGGUGAT)
VS
PT. SUWASTAMA (TERGUGAT) 85 — 11 Register : 10-06-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 05-09-2014 Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 48/PDT/2013/PTY Tanggal 1 Oktober 2013 — EKO SETIYONO, DKK
MELAWAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) PROPINSI D. I YOGYAKARTA CABANG WATES, DKK 46 — 16 Putus : 14-01-2016 — Upload : 26-10-2016 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 14 Januari 2016 — PT PUTRA BERLIAN PLASTIK TAMA VS 1. ERNAWATI ARITONANG, DKK 125 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap Register : 03-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-03-2016 Putusan PN KUPANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 3 Februari 2016 — MIKAEL NERA Alias MIKAEL 77 — 63 Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1096 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEIERSDORF INDONESIA 89 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap Putus : 03-09-2015 — Upload : 08-03-2016 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2015 Tanggal 3 September 2015 — PARTAP SINGH vsBUPATI PURWAKARTA 68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap Register : 07-06-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 30-11-2021 Putusan PT JAKARTA Nomor 265/PDT/2021/PT DKI Tanggal 24 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : ENDANG SENDJAJA Terbanding/Tergugat : Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses 108 — 73 |