Ditemukan 5678 data
121 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan yangberlaku, dimana dasar dan tujuan pemutusan hubungan kerja paraPenggugat adalah karena melakukan pengurangan atau efisiensipekerja/ouruh dalam PT Putra Berlian Plastik Tama, sehingga karenanyaketentuan yang diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 2003tentang ketenaga kerjaan menegaskan :*pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
76 — 61
Kerugian negara adalah berkurangnyakekayaan Negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaianseseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kenampuanmanusia (force majeure);Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999 disebutkan adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
52 — 36
Singapura;Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober2015 sekitar pukul 04.30 wib di perairan perbatasan IndonesiaSingapura atau pada posisi 019 0650U103 2300 T;Bahwa Saksi bertugas di Puskodal Guskamla Armabar dibagian Ur.Ploter II di Batam;Bahwa awalnya pada tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 05.31wib, ILO (Indonesia Leason Officer) Singapura menerima laporandari MSTF (Maritime Security Task Force
89 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Beiersdorf AG memiliki penyertaan modal langsung padaTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sebesar 80% sehingga antara Beiersdorf AG dan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) memilikihubungan istimewa;Bahwa transaksi antara pihakpihak yang sifatnya independenatau bebas adalah transaksi antara pihakpihak yang tidakmemiliki hubungan istimewa dan dilakukan berdasarkankekuatan pasar (market force) yaitu berdasarkan permintaandan penawaran (supply and demand).
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 410/K/TUN/2015c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :yang dimaksud dengan tindakan kahar (force majeur) dalam ayat ini,antara lain perang, kerusuhan sipil, kebakaran dan
Terbanding/Tergugat : Koperasi Simpan Pinjam Harum Wisesa Sukses
108 — 73
Itikad baik ini akhirnyamencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat.Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagaisuatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosialmereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kKewajiban untukbertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegaraan;Lebih lanjut di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda,asas itikad baik dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsisebagaimana dijelaskan berikut:a.
86 — 48
keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentiansebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ;c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapatmenanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineraldan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya ;Hal ini akan bertambah jelas apabila kita mengacu pada Penjelasan atasPasal 113 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 4Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : yang dimaksud dengan tindakan kahar (force
67 — 4
Di dalam UndangUndang No.14 tahun 1970 eksekusi inidisebut sebagai melaksanakan putusan pengadilan, dipergunakanistilah, gerechtelijke ten uitvoerlegging atau execution force yang bertujuan tidak lainuntuk mengefektikan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengansecara paksa. Usaha berupa tindakantindakan paksa untuk merealisir putusan kepadayang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban merupakan eksekusi.
138 — 598
. : 88/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdnwolf Germany dan Electro Couter+ligasure (force triad) merek valeylabAmerika. 5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat Kesehatanantara PT Indofarma Global Medika dengan PT Graha Agung Lestari tentangpengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB untuk RSUD Dr PirngadiMedan nomor: 001/GMTRDPerj/XV2012 tanggal 26 Nopember 2012bermaterai Rp6000, yang ditanda tangani ARPEN ASNAWI dan KAMSIRARITONANG,SE,Ak. 1 (Satu) eksemplar fotokopi cap stempel ALIMUDA
Mitra Inti Medika.Disita dari : KAMSIR ARITONANG, SE, Ak1.1 (satu) lembar fotokopi leges asli Surat penunjukan dari PT SurgikaAlkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermateraiRp6000 yang ditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan Electro Couter+ligasure(force triad) merek valeylab Amerika1 (satu
Bahwa jika dalam pengadaan barang, ternyata barang tersebut ada dan barangtersebut berada diluar negeri akan tetapi tidak bisa masuk ke Indonesia karenaalasan dari negara tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan force majeur. Bahwa didalam Perpres tidak ada diatur mengenai jika barang tersebut adadiluar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan negara tersebut,dan untuk itu ahli tidak bisa memberikan pendapat.
ARPEN ASNAWI)1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XV/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yangditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan ElectroCouter+ligasure (force triad) merek valeylab Amerika5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
Terbanding/Tergugat I : PT BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
47 — 32
Dalam sistem Hukum EropaKontinental tidak menganut Asas Preseden atau The Binding Force ofPreceden. Asas Preseden ini dianut oleh sistem peradilan AngloSaxon (Common Law System);Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", halaman 113, menyatakan :"Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalamsistem hukum AngloSaxon atau common law system.
120 — 55
;Bahwa dengan maksud efesiensi perusahaan yang dilakukan olehTergugat melalui Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tersebutmaka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebutharus didasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangundangKetenagakerjaan;Bahwa dalam Pasal 164 ayat ( 3 ) menjelaskan Pengusaha dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 ( dua ) tahunberturut turut atau bukan karena keadaan memaksa ( force
305 — 66
(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
Dharma Prisai Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian(Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (Governing Law) dari SuratPerjanjian tersebut berbunyi : This agreement shall be govemed by andcostrued in accordance with the laws in force in MALAYSIA from time to timeand the parties agree to submit to the jurisdiction of the courts of MALAYSIAand all courts of appeal thereform yang artinya kurang lebih adalahPerjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlakudi MALAYSIA dari waktu
86 — 26
atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang terjadi karena berkurangnya aktivanegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseoarang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
majeure).e Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara/daerah yang kami laksanakan mencakuppada kegiatan dan penggunaan dana UPPO tahun 2010 didesa Kesesirejo kab Pemalang yang diduga terjadipenyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah.e Bahwa bahwa jumlah keseluruhan dana bantuan sosial Program UPPO APBNP Tahun2010 di Desa Kesesirejo Kec.
61 — 5
BANGUN SUTRISNO bin SUTOYO( Alm) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN ; Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :0 22020222 22ee 9(sembilan) lembar kupon nomor judi togel dirampas untukdimusnahkan uang tunai sebesar Rp.201.000, ( dua ratus satu riburupiah) dirampas untukNEQAalra j $9 ooo nen enee 1 (satu) sepeda motor roda dua Yamaha Force
71 — 65
Untukburuh demo Mojosari dan Mojokerto kota melakukan presensi danberkantor di depo Mojokerto kota; B Pendapat Buruh; 1Bahwa apabila perusahaan melakukan pengurangan atau efesiensiperusahaan harus memberikan hak buruh sesuai pasal 164 ayat ( 3)yaitu Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karenakeaadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan
ROESLY HAJERSA, selaku Direktur PT. TRI REKA DINAMIS
Tergugat:
1.PT. Wongjava Global Mandiri
2.Agung Priyambodo, S.E., M.M
3.PT. Jaya Hutama Raya
4.Ernigustin Adnan Burhani
359 — 128
Keputusan BadanArbitrase Nasional Indonesia tersebut akan bersifat final danmengikat para pihak yang berkepentingan, termasukkeputusan untuk mengalo kasikan biaya arbitrase tersebut,dan dapat dimasukan ke dalam pengadilan maupun yangmemiliki yurisdiksi; (Penebalan huruf dan garis bawah olehTergugat I);h.Bahwa berdasarkan angka 7 perjanjian dimaksud, menerangkanbahwa Penjual (Penggugat) maupun Pembeli (Tergugat I) tidakdapat memutuskan sepihak atas Perjanjian Jual Beli ini kecualiatas alasan force
47 — 2
Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j Nilai Limit yang clicanturnkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapanNilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk.
113 — 37
lelang;d Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan / sitaeksekusi / sita pidana, khusus lelang noneksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;ff Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan slidokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud pada pasal I8 ;g Dihapus;h Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidakdilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan;i Keadaan memaksa (force
NURI ZULITA BR SURBAKTI
Tergugat:
1.PT. Maja Agung Latexindo
2.PT. Sumber Berkat Pelita
3.PT. Eka Mitra Utama
4.PT. Devi Fani
5.PT. Mitra Wira Resources
50 — 14
Pengusaha melakukan PHK dengan alasan karena keadaanmemaksa (force majeur), maka Pengusaha diwajibkanmembayardua (2) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003, (vide Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);b. Pekerja/Buruh meninggal dunia,maka Pengusaha diwajibkanmembayar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 (vide Pasal 166 UU Nomor 13 Tahun 2013);c.