Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Register : 29-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Juni 2016 — MARIDUK TAMPUBOLON ( Penggugat ) PT.Saipem Indonesia ( Tergugat )
118 — 14
  • kembali harmonisHal. 36 dari 39 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2016/PN.Tpgbila dilanjuthan maka penyelesaian yang realistis dan proporsional adalahPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164ayat (3) Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan bahwa :(3).Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Tanah
Register : 28-10-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.Smn
Tanggal 29 Juli 2015 — -DWI MULATO Sebagai PENGGUGAT I ; -IIN IRAWATI AMBAR ASTUTI Sebagai PENGGUGAT II ; Melawan : -PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SLEMAN Sebagai TERGUGAT I ; -KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA Sebagai TERGUGAT II ; -KEPALA KANTOR PERTANAHAN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL Sebagai TERGUGAT III ;
197 — 54
  • Keadaan memaksa (force majeur)/Kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atau; 2 20222 non nnn nnn nnn nen nen nnn nnnk.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 28-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 906/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : UMI ALFIAH
Pembanding/Penggugat II : DIDIK CRESNA ATMOJO
Terbanding/Tergugat I : ASEP SYAIFUL HADI
Terbanding/Tergugat II : MIA LIGA SINTA
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Central Asia Tbk. cq PT.Bank Central Asia Cabang Blitar
Terbanding/Tergugat IV : ERWAN JURIS ANG
Terbanding/Tergugat V : CAMAT KECAMATAN SRENGAT selaku PPAT
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL Malang
Terbanding/Tergugat VII : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
125 — 96
  • sita pidana,khusus Lelang Non Eksekusi;tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen asilikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang, kecuali lelangyang dilakukan melalui internet;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan;keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 10-10-2013 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 681/Pdt.Plw/2012/PN.SBY
Tanggal 10 Oktober 2013 — DIDIK NOERTJAHYO SUHARTO melawan PT. BANK RAKYAT INDANESIA (Persero) Tbk, cq Kantor Cabang Pahlawan Surabaya Dkk
49 — 7
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturanperundangundangan ; it keadaan memaksa (force majeur)/kahar ; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan Suratpenetapan. Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau ; k.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 27-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/PDT.SUS/2010
HASAN, DKK.; PT. LOCOMOTIF EKA SAKTI
91 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karyawan baru yang berjumlah kurang lebih 40orang yang umumnya adalah mantan dan/atau karyawan yang mengajukanpensiun dini dengan status sebagai karyawan kontrak (outsourcing) ;Bahwa menurut ketentuan di dalam Pasal 164 Ayat (8) UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 29-12-2014 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1051/PDT.G/2014/PN SBY
Tanggal 21 Maret 2016 — Penggugat:
Rostiana
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesi (Persero) cq Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak
2.Ko Tjunaidy Wibowo
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
4.PT. Central Asia Balai Lelang
139 — 13
  • Keadaan memaksa ( force majeur )/kahar ;j). Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang, atau ;k).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 07-04-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230/B/PK/PJK/2012
Tanggal 7 April 2014 — PT. BREDERO SHAW INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
243 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peredaran Usaha PemohonBanding merupakan pemberian jasa sedangkan selisihnya sebesar 0,67% merupakandeviden terselubung;Bahwa Surat Penjelasan dari Kanwil Sumatera Bagian Tengah NomorS267/WPJ.02/BD.0601/2006 tanggal 21 September 2006 atas Keputusan TerbandingNomor : KEP129/WPJ.02/BD.0601/2006 tanggal 22 Agustus 2006, dimana dalamHalaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2012penjelasannya menyatakan bahwa pada dasarnya keputusan tersebut sesuai denganLaporan Tim Kerja Pemohon Banding (Task Force
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 225/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
52 — 24
  • diakui oleh PENGGUGAT pada posita ANGKA 8bahwasejak tanggal 20 November 2015 TERGUGAT diketahui mulaibeberapa kali melakukan penyicilan sampai bulan Agustus 2018 Inimembuktikan TERGUGAT punya iktikad baiK untuk membayar WalaupunTERGUGAT mengalami kerugian besar akibat petani tidak bisa membayarkepada TERGUGAT karena gagal panen,RENGGUGAT sebagai Petanipada saat itu mengalami kerugian besar akibat factor alam;Bahwa adanya factor alam yang mengakibatkan petani gagal panen danatau apabila terfadi force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-02-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — DIREKTUR UTAMA PT FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDUSTRI VS 1. ULFIAN, DKK
65 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan alasan kurangnya bahan baku, namunkenyataannya bahwa perusahaan Tergugat telah melakukan penutupanperusahaan, maka atas tindakan Para Tergugat tersebut sangatmerugikan Para Penggugat;Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:...Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2313 K/Pdt/2011
Tanggal 15 Agustus 2012 — FANNY LAUDA VS PT BANK NIAGA, TBK, DKK
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masih dikategorikan lancar, tetapi menjelang meninggalnya PresdirNicholas Popo Wijaya pada tahun 2004 kondisi usaha Penggugat mengalami penurunan,apalagi tahun 2004 seluruh pengusaha textile mengalami krisis, bahkan banyak yanggulung tikar, disebabkan naiknya harga bahan dasar textile dan harga minyak premium/solar, apalagi bunga pinjaman dari Tergugat I naik, semula bunga pinjaman 15,5 %/tahun, naik menjadi 16,25 %/tahun, akibat krisis ekonomi tersebut yang datangnya tibatiba dari Pemerintah (Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — 1. ROSYIDAH WIJAYANTI, DK VS PT INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya
168 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;11.8.Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka Parapekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman padaketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 24-04-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SITUBONDO Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Sit
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata - TEJO SUPENO, Dkk sebagai Penggugat - PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DELTA ARTHA PANGGUNG SITUBONDO sebagai Tergugat
67 — 9
  • Bahwa andaikata benar terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt /1984, tanggal 30 Januari 1986 yang pada intinya menyatakanpelaksanaan lelang yang tidak dilakukan atas perintah ketua PangadilanNegeri adalah perbuatan melawan hukum, maka Mielis Hakim pemeriksaperkara a quo tidak perlu mengikuti putusan tersebut, oleh karena negarakita Indonesia tidak menganut asas the binding force of the precedentssehingga putusan tersebut tidak mengikat Majelis Hakim pemeriksa perkaraa quo.Bahwa Putusan Mahkamah
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Agm
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
ASIAN KARNEDI, SH.
Terdakwa:
HERIK SAPRIZAL Als ERIK Bin IBNU HADI
107 — 31
  • Kata violence, berasal dari bahasa Latinyaitu violentia yang berarti force (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan(violent) didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisamelukai lawan konflik untuk memenangkan konflik. Adapun menurut Ahli HukumSoerjono Soekanto, kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisiksecara paksa terhadap orang atau benda.
Pengadilan PN TAPAK TUAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ttn
Tanggal 13 Maret 2019 — * Perdata - Zulfata Lawan : - Kepada BPBD Kabupaten Aceh Selatan
177 — 43
  • Akan tetapi Penggugat selaku pemenangdalam pekerjaan rekontruksi tersebut sudah berusaha untuk menyelesaikanprestasi tersebut akan tetapi dalam perjalanan penyelesaian pekerjaan tersebutbeberapa kali terjadi bencana alam (force mejure)/keadaan kahar berupa banjirdilokasi pekerjaan tersebut.
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 15-09-2008 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 181 / PID.B / 2008 / PN SMP
Tanggal 15 September 2008 — IRWAN JAYA WANGSA GUNAWAN
111 — 26
  • berikut40,446 m3 x Rp 82.747,50 = Rp 3.346.805,39 ;bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II yang dikerjakan olehkontraktor yang sama yaitu PT Aneka Buana Perkasa Surabaya menurut saksisebenarnya juga tidak perlu dianggarkan karena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
    bahwa biaya mobilisasi dan demobilisasi proyek tahap II sebesar Rp 13.500.000(tiga belas juta rupiah) yang dikerjakan oleh kontraktor yang sama yaitu PT AnekaBuana Perkasa Surabaya menurut saksi sebenarnya juga tidak perlu dianggarkankarena :e kontrak untuk proyek tahap II dibuat sebelum anggaran turun yang manaproyek tahap II ditandatangani tanggal 16 Nopember 2005 sedangkanberdasarkan Revisi DIPA Tahun 2005 SP DIPA no.213.0/2204.0/XV.2005 anggaran baru turun tanggal 20 Desember 2005 ;e keadaan force
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
186 — 120
  • sehingga apabila terjadi permasalahan maka yang menjadi dasaradalah kontrak kerja atau hubungan keperdataan antar pihak, namun apabila dalamkontrak tersebut terdapat unsur pidana maka hubungan keperdataan tidak dapatditerapkan kembali.Bahwa selain asas Pacta Sunservanda, ada juga asas kebebasan berkontrak yangdijunjung tinggi dalam kontrak, diatur di dalam Pasal 1338 BW, batasannya adalahtidak bertentangan dengan ketertiban dan Undangundang yang berlaku.e Bahwa di dalam hukum perdata dikenal istilah force
    majeur atau keadaan kahar/memaksa, dan force majeur sering digunakan oleh para pihak untuk mengakhirihubungan keperdataan.e Bahwa apabila terjadi force majeur, maka kedua belah pihak harus sepakat terlebihdahulu.e Bahwa keadaan kahar harus mendapat persetujuan kedua belah pihak bagimanatata cara untuk keadaan kahar tersebut;e Bahwa sesuai dengan kontrak yang dilakukan kontraktor adalah masuk dalam ranahkeperdataan, maka tindakan kontraktor yang tidak tepat sesuai dengan perjanjianmenurut hukum perjanjian
    Berdasarkan halhal diluar kekuasaan kedua belah pihak (Force Majeure),yaitu: hujan terus menerus dan berakhir tahun anggaran;b. Berdasarka Keppres No. 80 tahun 2003 Lampiran BAB II D.K; Penghentiandan Pemutusan kontrak;219c. Berdasarkan kontrak induk No.800/1991.4/Diknaspora/2008 tanggal 11Desember 2008, pasal 14; keadaan kahar/memaksa/force meajeure;d. Berdasarkan pendapat Ahli ;Ahli Pengadaan dari Terdakwa, IR, Riad Horem, DIPL HEAhli Hukum Perdata dari UGM; Prof.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt
Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
WIM ISKANDAR ZULKARNAIN Yang mewakili korporasi atau Badan Hukum PT.Kaswari Unggul
1940 — 1486
  • ).Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pewajibanmengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak berupa melengkapi sarana danprasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan paling lama 30 (TigaPuluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,yaitu :Kapak Dua Fungsi (Pulaski)Pompa Punggung ( Backpack Pump)Chainsaw / GergajiSumbut (Suntika Gambut)Pompa Air Induk 45,6 KW + Tool BoxSelang Pompa Induk 2,5 Inchi Panjang 100 FeetSelang 1,5 Inchi panjang 100 FeetNozzle 1,5 Inchi Task Force
    Tangan1 Kepyok Api (Fireswater/Flapper) 1640 Buah 412 Kapak Dua Fungsi (Pulaski) 820 Buah 23 Garu Tajam (Fine Rake 1224 Buah 454 Garu Cangkul (Mcleod Rake) 69 Buah 205 Sekop (Shovel) 1224 Buah 256 Pompa Punggung (Backpack Pump) 2030 Buah 107 Chainsaw/Gergaji 12 Buah 18 Sumbut (Suntikan Gambut) 6 Buah B Pompa Air Bertekanan Tinggi1 Pompa Air Induk 45,6 KW+ Tool Box A Set 22 Selang Pompa Induk 2,5 inchi panjang 24 Roll 11100 feet3 Selang 1,5 inchi panjang 100 feet 24 Roll 44 Nozzle 1,5 inchi Task Force
    Tangan1 Kepyok Api (Fireswater/Flapper) 1640 Buah Al2 Kapak Dua Fungsi (Pulaski) 820 Buah 23 Garu Tajam (Fine Rake 1224 Buah 454 Garu Cangkul (Mcleod Rake) 69 Buah 205 Sekop (Shovel) 1224 Buah 256 Pompa Punggung (Backpack Pump) 2030 Buah 107 Chainsaw/Gergaji 12 Buah 18 Sumbut (Suntikan Gambut) 6 Buah B Pompa Air Bertekanan Tinggi1 Pompa Air Induk 45,6 KW+ Tool Box 4 Set 22 Selang Pompa Induk 2,5 inchi 24 Roll 11panjang 100 feet3 Selang 1,5 inchi panjang 100 feet 24 Roll 44 Nozzle 1,5 inchi Task Force
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 14 Desember 2018 — - Marten Luther Rembet, dkk - Bernard E.T. Lim (Lim Eng Teck) Direktur Utama PT. Pangansari Utama
208 — 132
  • PHK) sepihak;Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 11/Pat.SusPHI/2018&/PN Jap22.23.24.21.Bahwa seharusnya Tergugat melakukan PHK sepihak apabila perusahaanTUTUP bukan karena efisiensi hal ini dimaktubkan dalam pasal 164 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kena terhadappekeyafuruh karena perusahaan tutup yang disebabkan karenaperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force
    kaliketentuan pasal 156 ayat (2) uang perhargaan masa keya sebesar 1(satu) kali, Pasal (3) dan uang penggantian hak sesuai dengangketentuan pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktkan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;(8) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan keyja temhadappekeyafuruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturuttutur atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1369/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
SYAFRUDDIN ALIAS APPE
144 — 35
  • hal PermohonanIdentifikasi Keaslian Pita Cukai; Surat Permintaan Penilitian dari KasubditPelunasan dan Pengembalian Cukai Nomor: S55/BC.043/2020 tanggal17 Juli 2020 perihal Permintaan Bantuan Tim Identifikasi Keaslian PitaCukai serta Surat Keputusan Bersama Nomor: SKEP1/I/2019, Nomor:002/PDIR/PNP/I/2019, Nomor: 002/KPTS/PTKP/I/2019 antara PerusahaanUmum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI), PT PuraNusapersada dan PT Kertas Padalarang tentang Tim Identifikasi KeaslianPita Cukai (Task Force
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 111/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : JEFRI HUTAGALUNG,SE
Terbanding/Tergugat : PT. Bank UOB Indonesia Cabang Jambi
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI
170 — 70
  • BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah(UUHT) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istridebitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang.Dalam hal ini Penggugat merupakan debitur serta bukan merupakanpihak lain dan sudah sepatutnya tidak diperkenankan untukmembatalkan lelang.Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 111/PDT/2020/PT JMB14.15.16.17.Pasal 31 menyatakan: Pembatalan lelang setelah lelang dimulaihanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force