15 Desember 2009;Bahwa berdasarkan fakta persidangan hingga masa kontrak berakhir pekerjaanpembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong tidak selesai seratus persenmelainkan sembilan puluh lima persen, sedangkan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun2003 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan yang tidak selesai hinggaseratus persen sesuai kontrak;Bahwa namun demikian di dalam kontrak induk diatur menyangkut pekerjaan yangtidak selesai seratus persen yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar/force

ANDI REMAN SUGTYAR bin KASTOER juga dalam lampiran 7dimana pada halaman 6 (enam) Kesepakatan Bersama tersebut disebutkan denganjelas tentang adanya kondisi atau keadaan kahar/force majeur akibat tingginyacurah hujan yang mengakibatkan terganggunya penyelesaian GOR TerpusatKabupaten Lebong, yaitu yang menyatakan: ...... kalau dilihat atas kejadian darilapangan telah memenuhi unsur aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentangadanya Perubahan Design dan masalah yang timbul di luar kendali penyediabarang

Diknaspora KabupatenLebong tentang permohonan perpanjangan waktu dikarenakan adanya curah hujanyang tinggi sehingga pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan hingga masaakhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 dan atas surat permohonan PTPembangunan Perumahan tersebut telah ditindak lanjuti dengan pertemuan danpembahasan dan disimpulkan perlu adanya perpanjangan waktu namun tidak adatindak lanjutnya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka (5) kontrak induk apabila terjadikeadaankeadaan kahar/force

majeur, tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaankahar/force majeur tersebut, diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak;Bahwa atas tidak selesainya pekerjaan pembangunan GOR Terpusat KabupatenLebong , faktanya telah disepakati antara Kepala Diknaspora Kabupaten Lebongsebagai Pengguna Anggaran sekaligus pengguna barang/jasa dan PT PembangunanPerumahan (persero) selaku Penyedia Barang/Jasa untuk dilakukan pengakhirankontrak yaitu dengan dilakukannya serah terima pekerjaan pada tanggal 15

Silitonga;Barang Bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;1) 1 (satu) buah modul surya tanpa label;2) 1 (satu) buah penyangga modul surya tiang pipa 1 inc panjang 1,5meter, 2 (dua) buah klem tiang dan 2 (dua) buah klem tiang;3) 1 (satu) buah BCR (sistem kendali) 12 V merk Gold ParakeetPiramida;4) 1 (satu) buah battery merk Massive Thunder Batteries 65D26R/NS7012V65Ah49 CA warna hijau;5) 1 (buah) battery merk Titanium 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnahitam;6) 1 (buah) battery merk G. force

Force 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnaputih;1 (satu) buah kotak battery plastik warna hitam tanpa merk;1 (satu) buah lampu TL DC 10 W merk phlips berserta kabel lampuNYM 2x1,5 mm, panjang 24 meter;1 (satu) buah kabel modul surya NYY 2x2,5 mm panjang 7 meter;Barang bukti angka 24) sampai dengan angka 32) tersebut dikembalikankepada saksi Darsoyo;Buktibukti yang diajukanoleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwasebagai berikut:1)Fotocopy aplikasi Bank DKI Cabang Matraman Jakarta Timur, tanggal08 Agustus

Multi AlphabetDinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Multi Alphabet Dinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

adalah sebesar Rp 1.366.796.147,10,(satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluhenam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah dan sepuluh sen);Bahwa khususnya untuk menghindari tanggung jawabnya membangunkembali tanggul (revetment) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipiyang roboh tersebut untuk diserahkan secara sempurna sesuai kontrak,Para Terdakwa bersandar pada alasan bahwa robohnya tanggul(revetment) itu adalah karena faktor bencana alam sehingga berada padakeadaan force

majeur;Bahwa force majeur tersebut didasarkan oleh Para Terdakwa sesuai suratrekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kabupaten Majene Nomor 360/BPBD/88/V/2013 tanggal30 Mei 2013 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Majene pada bulanDesember 2012 hingga bulan Pebruari 2013 telah terjadi bencana alamcuaca ekstrim yang mengakibatkan fasilitas Pemerintah dan rumahrumahpenduduk mengalami kerusakan termasuk Pelabuhan Perikanan NusantaraHalaman 78 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.TPK

Sisa pekerjaan yang belumselesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun 2008 berdasarkanDaftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang disahkanoleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force Major;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2008 direktur PT. DELTA SARANASENTOSA menandatangani Berita Acara kemajuan pekerjaan100% (seratus persen) yang diajukan oleh PT.

dibuat bodi kapaltersebut, namun kayukayu tersebut baru dibeli jangka waktu 2 (dua) bulansudah dipasang di kapal penangkap ikan;Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Terdakwa telahmengajukan permintaan persetujuan perpanjangan waktu (addendum) atasSisa pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2007 dilanjutkan tahun2008 berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yangdisahkan oleh Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 49 tahun 2009tanggal 1 Januari 2008 bukan disebabkan Force

Put Nomor 617 K/Padt.SusBPSK/201544.45.Asas ini juga menjadi dasar hukum internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the parties to it and must beperformed by them in good faith(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan denganitikad baik);Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon telah mengirimkan suratpermintaan informasi dan bukti dokumen berdasarkan surat tanggal 18Desember 2012 (bukti PK4)

Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalahasas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukumyang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini terserap dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuainya.Asas ini juga menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalamPasal 26 Konvensi Wina 1969 yang mengatur sebagai berikut:every treaty in force is binding upon the

Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwakegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkandalam pernanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendalipenyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan:a. pekeraan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;Halaman ke 28 Putusan Perkara No. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYb. akibat pemberian

Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibatdi luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa(force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepadapihak ketiga terkait dengan:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan

GI201 51PN Dps.14.2within ninety (90) days of either Party requesting in writing ameeting to settle the relevant dispute, shall be submitted tobinding arbitration in Singapore at the Singapore InternationalArbitration Genter ("SIAG'; or elsewmere as agreed by theParties under the rules for Arbitration of the SIAG In force atsuch time and In accordance wih the provision of this Article14.

DutaPratama;Bahwa, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugatjelasjelas merupakan PHK sepihak (bukan atas kehendakPenggugat) dengan alasan pengurangan karyawan (efisiensi)sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;Bahwa, ketentuan pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaanmenyatakan bahwa, Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force

yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force

NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan bukti T116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalah suatukekeliruan dan kekhilapan yang nyata;Halaman 43 dari 53 hal. Putusan No.540/Pdt/2017/PT.DKI7.

1StirrerMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NZ1000S/CAT.NO. 122730 124560 158710Compact Clean BoothMerk/Type : BIOQUELL UK/MODEL ATC1200NMK2Bio FermentorMerk/Type : Major Science/MSF1S10LAutoclave Cap. 40 LiterMerk/Type : LTE UK/MODEL TCR/40/HCooling IncubatorMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL LTI700WIncubatorMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL SLI400Auto Burette volume 50 mlMerk/Type : HIRSCHMANNGERMANY/939 20 50 93450 00MicroscopeMerk/Type : CARTON JAPAN/MODEL CST 10M92601Binocular MicroscopeMerk/Type : Leica/DM500Oven Force

StirrerMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NZ1000S/CAT.NO. 122730 124560 158710Compact Clean BoothMerk/Type : BIOQUELL UK/MODEL ATC1200NMK2Bio FermentorMerk/Type : Major Science/MSF1S10LAutoclave Cap. 40 LiterMerk/Type : LTE UK/MODEL TCR/40/HCooling IncubatorMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL LTI700WIncubatorMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL SLI400Auto Burette volume 50 mlMerk/Type : HIRSCHMANNGERMANY/939 20 50 93450 00MicroscopeMerk/Type : CARTON JAPAN/MODEL CST 10M92601Binocular MicroscopeMerk/Type : Leica/DM500Oven Force

50 00129.Microscope unitMerk/Type : CARTON JAPAN/MODEL CST 10 M92601130.Binocular Microscope unitMerk/Type : Leica/DM500 16ISL. oven Force Air Condition unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 1132. Freeze Dryer unitMerk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 1GLD136CN133.Homogenizer unitMerk/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A 1134. protein Analyzer unitMerk/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/ 135 MODEL DT/7700 PW 254Bottle Crown Capper unitMerk/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D !136.

Termohon I.Selain itu, Turut Termohon kembali merujuk pada butir (8) ketentuanPolis Performance Bond yang memberikan hak bagi Turut Termohon untuk mengajukan klaim dalam jangka waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal berakhirnya Polis Performance Bond Nomor09.92.S.0006.04.09 yaitu tanggal 2 Mei 2011;Adapun isi ketentuan butir (6) dan butir (8) dari Polis Performance Bondsebagaimana Pemohon kutip di bawah ini:Isi ketentuan butir (6) dari Polis Performance Bond:This Bond shall remain valid an in full force

PerformanceBond yang menyatakan;Poin 12 Performance Bond:Any dispute under this Performance Bond which cannot be settledamicably between Company an the Insurance shall be finally settled bybinding arbitration in the english language in Jakarta, Indonesia, and shallbe conducted by three arbitrations in accordance with the ArbitrationRules of the united Nations Commision on International Trade Lawcontained in Resolution 31/96 adopted by the United Nation GeneralAssembly on December 15, 1976, as in force

Nomor 220 B/Pdt.SusArbt/201610.11.binding arbitration in the English language in Jakarta, Indonesia and shallbe Conducted by three arbitrations in accordance with the ArbitrationRules of the united nations Commision on International Trade Lawcontained in Resolution 31/96 adopted by the United Nation GeneralAssembly on December 15, 1976, as in force at the time such arbitrationis commend, except as the rules may be modified herein;Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:Setiap perselisihnan berdasarkan

Berarti, putusan yang batal demihukum adalah putusan yang sejak semula never existed atautidak pernah ada dan dengan sendirinya putusan itu sejaksemula no legal force atau putusan itu sejak semula tidakmempunyai kekuatan hukum, karena sejak semula putusanyang batal demi hukum mesti dinyatakan tidak mempunyai artiapaapa. Jadi putusan yang batal demi hukum adalah suatuputusan yang bersifat void. Berdasar alasanalasan itu, apabilaHal. 56 dari 109 hal. Put.

No. 2228 K/PID.SUS/2012Ad.1.2.Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat bandingmenemukan putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (2), sikap yang mestidilakukannya: Membatalkan putusan tersebut dan menyatakan putusan ituno legal force atau declared void serta menyatakan putusanitu never existed, yakni menyatakan putusan itu sejak semulatidak mempunyai kekuatan hukum serta sejak semulaputusan itu dianggap tidak pernah ada; Terhadap putusan yang batal demi hukum

Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara adalahberkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan, kelalaian manusia (force majeure). Dalam penjabarannya., suatu kerugian Negaradapat terjadi dalam bentuk :.:. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan Negara atau daerah yang seharusnya tidakdikeluarkan atau yang seharusnya tidak terjadi..:.

ACHMADI ; Jabatan karier tertinggi di Pemerintahan Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kepalakepala SKPD seharusnya memang melalui Sekda apabila ada sesuatu yangdilaporkan atau disampaikan kepada Bupati, tetapi kadang juga langsung ke Bupatiapabila ada yang mendesak/ Force Majeure ; Saksi sebagai katalisator untuk menjembatani antara kepalakepala SKPD denganPak Bupati ; Sepengetahuan saksi, Terdakwa I pernah mengembalikan uang sebesar kurang lebih5,6 miliar ke kas daerah, tetapi buktibukti setorannya

(PENGGUGAT), telah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan SK NomorAHU0785577.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 tentang Pembatalan Pejanjian dalamSurat Perjanjian sebagaimana tersebut dalam bukti P12 secara imperatif telahdiatur :snc dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini olehsebab terjadinya keadaan memaksa (Force Mayor) sesuai dengan ketentuan pasal9 akta ini maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usahasebagaimana dimaksud

Putusan Nomor 552 K/TUN/2015Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Hakim Anggota II Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 128 alinea 3 Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang disebutkan mengenai hal tersebut bahwa PeraturanBersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam kontekssengketa ini lebih tepat dilihat sebagai suatu peraturan kebijakan (pseudowetgeving) berbentuk pedoman (guidance) dimana daya lakunya lebihbersifat persuasive (persuasive force of guidance) daripada mengikatsecara

jasadalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;g Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salahsatu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;h Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata carapenyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentangpemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban salah satu pihak;Keadaan memaksa (force

majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadianyang timbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkankerugian bagi salah satu pihak;k Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasadan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihakdalam Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhanketentuan tentang lingkungan.Kontrak

jasa dalammelakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satupihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;Penyelesaian Perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaianperselisihan akibat ketidaksepakatan;Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusankontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajibansalah satu pihak;Keadaan memaksa (force

majeure, yang memuat ketentuan tentang kejadian yangtimbul di luar kemanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugianbagi salah satu pihak;Kegagalan Bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasadan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalamPelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;42m Aspek Lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhanketentuan tentang lingkungan

kewajiban yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut.1)2)3)4)5)6)7)Bahwa benar berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan Negara adalah berkuranganyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force

kewajiban yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewayjiban tersebut.e Bahwa benar berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan Negara adalah berkuranganyakekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, 1)2)3)4)5)6)7)penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force