Ditemukan 5097 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : onrechtmatige onrechtmatig orechtmatige
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
199 — 62
  • Oleh karena itu GUGATAN a quo tidak memilikidasar hukum (exceptio onrechmatige of ongegrond) dan oleh karenanya Sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakanmenolak GUGATAN atau menyatakan GUGATAN yang diajukan olehPENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat diterima Niet OntvankelijkeVerklaard) atau setidaktidaknya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari pemeriksaan perkara a quo.B.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 20-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 149/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : hashabi Diwakili Oleh : hashabi
Terbanding/Penggugat : Effalah mitra
Turut Terbanding/Tergugat II : kantor pertanahan nasional oku
Turut Terbanding/Tergugat III : H.i qbal amputra
96 — 51
  • melawanhukum yang dilakukan Tergugat atas Membalik Nama Sertifikat HakMilik No 10154 tanah Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, haltersebut adalah jelasjelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilainilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuanPasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telahmenimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 25-06-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 40/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat:
VICTOR DEWANTARA GUNAWAN
Tergugat:
1.HANDOYO PRAYOGO
2.OENTOENG BOENTANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Kediri
2.KAKANWIL DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DJKN JATIM
3.KOMANDO DISTRIK MILITER KEDIRI
104 — 31
  • Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukanPerbuatan Melawan hukum (Onrechmatige daad) vide pasal 1365 BW.Halaman 29 dari 123 Putusan Perdata Nomor40/Pdt.G/2018/PN Kdr.3. Menghukum TERGUGATREKONPENSI untuk membayar kerugiankepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagai berikut :sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan secaraImmateril sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) selamaproses perkara yang haruslah dibayar oleh TERGUGATREKONPENSI4.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
1.MARKUAT
2.SUWARDI
3.ILMAN SAIAN
4.LASIMAN
5.SARIJO
6.SUPENDI
7.BIRAN
8.BAGAS IRWANTO
9.Aris Hariyanto
10.Tono
11.SUHARTO
12.Aryawan
13.SAIMAN
14.PUJI JATMIKO
15.RINTO WAHYUDI
16.MUSON
17.SUKAMTO
18.SUGIARTO
19.ROBANGI
20.Sumardi
21.Sunyoto
22.KUSNANTO
23.ADI SUPRIADI
24.DWI SUSILO
25.JARMAJI
26.MUKHSIN
27.DASAM
28.HERU PURWANTO
29.ADI HIDAYAT
30.RIONO
31.SUWARNO
32.HARIYANTO
33.SOIMIN
34.Sudiyo
35.JUWARIYAH
36.SUYANTO
37.SYAHRUL RAMADHAN
38.SUMARNO
39.SUPRIYADI
40.SUHADI
41.TURIMAN
42.NASIP
43.MISRIN
44.RASIYO
45.SUDARNO
Tergugat:
1.HADI SUMADI
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
80 — 10
  • Memutuskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (ONRECHMATIGE DAAD);4. Menyatakan SHM No. 289, SHM No. 124, SHM No. 125, SHM No. 129,SHM No. 147, SHM No. 211, SHM No. 131, SHM No. 153, SHM No. 145,SHM No. 126, SHM No. 144, SHM No. 130, SHM No. 146 dan SHM No.182 atas tanah yang dipegang oleh Tergugat dan yang diterbitkan TergugatIl tidak Memiliki Kekuatan Hukum terhadap:5.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
199 — 49
  • Oleh karena itu GUGATAN a quo tidak memilikidasar hukum (exceptio onrechmatige of ongegrond) dan oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakanmenolak GUGATAN atau menyatakan GUGATAN yang diajukan olehPENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat diterima Niet OntvankelijkeVerklaard) atau setidaktidaknya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari pemeriksaan perkara a quo.B.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 534/Pdt/2020/PT SMG
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI MACHMUDI Diwakili Oleh : Sunardi Sudirman, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
119 — 72
  • Oleh karena itu, Ssudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yangTerhormat menolak permohonan sita jaminan PENGGUGAT.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (2) HIR, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia No.05 Tahun 1975, SEMA No. 2tahun 1962 dan doktrin hukum dari Yahya Harahap tersebut, jelaspermohonan sita jaminan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukumsama sekali (onrechmatige of ongegrond).
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 106/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 69
  • Hoge Raad telahmemberikan pertimbangan yaitu: bahwa dengan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang ataubertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidupterhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagaiakibat dari perbuatannya itu telan mendatangkan kerugian pada orang lain,berkewajiban membayar ganti kerugian;Menimbang, bahwa
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2290 — 657
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Apakah perolehan barangbukti melalui penyadapan itu rechtmatig atau onrechmatig, lawful atau unlawful.188Di dalam sistem Anglo Saxon, penyadapan dipermasalahkan apakah merupakansuatu unlawful gathering evidence atau onrechmatige verkrijgen bewijs. Sistempembuktian yang digunakan di Indonesia adalah menggunakan crime controlmodel dengan landasan que process of law.
    Apabila hakim menilai bahwa barang bukti yang diperoleh itu dilakukansecara unlawful gathering evidence atau onrechmatige verkrijgen bewijs, makahakim dapat menyatakan tidak dapat diterima barang bukti itu. Penyadapan tidakada kaitannya dengan UndangUndang Dasar 1945, tetapi dalam rangkapembuktian, penyadapan merupakan tataran implementasi bukan pada tataranundangundang, sehingga menurut ahli, Mahkamah Konstitusi tidak berwenanguntuk menilai apakah penyadapan tersebut dibolehkan atau tidak.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 11-04-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.Lalu Ramli
2.Muttawib
3.Saprin alias Bapak Zakaria
4.Iron Hidayatullah
5.Adnan
6.Inaq Yunus
7.Bpk Supar
8.Muazzim alias H. Munawir
9.Saumin
10.Amrillah
11.Misbah
12.H. Musleh
13.H. Nasir
14.Fauzan alias M. Fauzan Muslim
15.H. Muslim
16.H. Zainudin
17.Saleh alias Amaq Hayat
18.H Jamaludin alias Ra uf
19.Janah
20.Rahman
21.Murniadi
22.H. Mahsun Yusuf
Tergugat:
1.PT ANGKASA PURA I
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.KEMENTRIAN BUMN RI
4.GUBERNUR NTB
5.BUPATI LOMBOK TENGAH
6.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI RI
7.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Turut Tergugat:
1.KOMNAS HAM RI
2.KETUA DPRD PROVINSI NTB
3.KETUA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
165 — 105
  • ParaPenggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah jelasjelasHalaman 16 dari 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2018/PN Pya.22.23.merupakan sebuah penistaan terhadap nilainilai keadilan sertabertentangan dengan hukum dan keadilan.Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan pasal1365 KUHperdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain pengertian perobuatan melawan hukum(Onrechmatige
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-02-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 3/pdt.g/2018/pn tgt
Tanggal 24 Oktober 2018 — -H. SAINI KINAR PT. KIDECO JAYA AGUNG -PT. TRASINsDO MURNI PERKASA -SA ID AKHMED, S.H.,M.Kn., -DARSONO S -M. ZAINI P -MARIYO -DHARMA ILVAN M -MINI MARWATI -RAMSIAH -EF. MATONDANG alias EDWIN FAJAR MATONDANG -FATIMAH HANUM -YUSWANTO -MOCH. RASID RIDHA -YUSNI -HAIRUN -SUMARYANTO -FITRIANI H -OKTIVANI EKA MAYASANTI Y -MARTONO BADAT IMAM GHAZALI -Kepala Kantor Pertanahan Kab.Paser BPN
95 — 23
  • Tergugat XVII,Tergugat XVIII adalah tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadapSKPTN tersebut, karena senyatanya tanah negara yang disebutkan dalamSKPTN tersebut bebas dikuasai oleh siapapun termasuk dimohonkan menjadialas hak milik melalui Kantor Tergugat XXI, dan demikian pula oleh karenaHalaman 165 dari 172 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tat.tanah objek sengketa bukan merupakan milik Penggugat, maka Tergugat XXItidak dapat dikwalifikasi melakukan perbuatan melawan hukum olehpemerintah / onrechmatige
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 180/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat III : PT. SULING CONSOLIDATED AGENCY Diwakili Oleh : MARTINUS HASIBUAN, SH., MH.
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
267 — 236
  • Sengketa Tindakan Pemerintah dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan Atau PejabatPemerintahan, mendefinisikan TERGUGAT adalah Pejabat Pemerintah ataupenyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkann kepadanyayang digugat oleh Warga Masyarakat;Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa Perkara yangberkaitan dengan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (onrechmatige
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-08-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 570/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juli 2017 — 1. Dr. MUSLIM A. NATHIN, beralamat di Tebet Dalam III No. 16 RT. 002/01, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan ; 2. Dr. HASAN A. NATHIN, beralamat di Manyar Tirtoyoso Selatan III/5, Kel. Manyar Sabrangan, Surabaya, Jawa Timur ; 3. Dra. NURLYS A. NATHIN, beralamat di Tegal Sari I No. 12 RT. 005/07, Kel. Lumbun Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekan Baru, Riau ; 4. DASMIEL ARIFIN, beralamat di Jl. Mangga No. 17 RT. 10/19, Kota Baru, Bekasi Barat ; 5. IRFAN ARIFIN, beralamat di Jl. Kenanga No. 91, Kel. Napar, Kec. Payakumbuh Utara, Sumatera Barat ; 6. NIFIRA ARIFIN, beralamat di Jl. Cijengkol Kramat No. 2 RT. 002/008, Desa Cijengkol, Kec. Setu, Kab. Bekasi ; 7. YUNIARTI, beralamat di Jl. Pakis Gunung Raya No. 8, Taman Yasmin Sektor 2 RT. 005/09, Kel. Ciledek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor ; 8. NOVI ARNIDA, beralamat di Perumahan Narogong Indah, Jl. Narogong Megah 8 Blok E.34 No. 10, RT. 002/02, Kel. Pengasinan, Kec. Rawa Lumbu, Bekasi ; 9. SHINTA, beralamat di Perum Witayu Jalan Gotong Royong 2 Blok C1, Kel. Srimeranti, Kec. Lumbai, Pekan Baru ; Seluruhnya selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah Ny. H. Pudi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Made Rahman Marasabessy, SH., Abi Sambasi, SH., dan Siti Choirun Nikmah, SH., kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Made Rahman M, SH. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................................PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. ALI ZIMAH, bertempat tinggal di Jalan Mini 1 RT. 003/03 No. 40, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai .......................................................................................... TERGUGAT I ; 2. THERESIA MONOMUTU, bertempat tinggal di Kp. Tugaran RT. 002/012, Kel. Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................... TERGUGAT II 3. FLOYD MONOMUTU, bertempat tinggal di Kp. Tugaran RT. 002/012, Kel. Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai .............................................................. TERGUGAT III 4. ANDREAS F.H. MONOMUTU, bertempat tinggal di Kp. Tugaran RT. 002/012, Kel. Sindanglaya, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai .......................................... TERGUGAT IV ; 5. WALIKOTA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jl. Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ......................................................................................... TERGUGAT V 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jl. H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................................................. TERGUGAT VI ; 7. KECAMATAN PASAR MINGGU, berkedudukan di Jl. Raya Ragunan No. 16, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ........................................ TERGUGAT VII ; 8. KELURAHAN PEJATEN TIMUR, berkedudukan di Jl. Swadaya I No. 1, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT VIII ;
236 — 94
  • Menyatakan Tergugat V, Tergugat VIl dan Tergugat VIlIl tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige overheids daad) berkaitandengan gugatan Para Penggugat.4.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 211/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 Maret 2017 — 1. COKORDA GEDE NARA JENANA; 2. COKORDA GEDE NARA KRISNANDA sebagai: PARA PEMBANDING L a w a n: 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai TERBANDING I 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING II ; 3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING III; 4. GUBERNUR BALI sebagai: TURUT TERBANDING I; 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai:TURUT TERBANDING II
72 — 41
  • Perbuatan Melawan Hukum ( onrechmatige daad)dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KitabUndanaundanaHukumPerdata atau BurgerlijkWetboek (BW), dalam Buku Ill BW, pada bagianTentang perikatanperikatan yang dilahirkan demiUndang Undang, yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian jtu, menggantikerugian tersebut.Bahwa dari uraian pasal 1365 KUH Perdata tersebutterdapat unsur unsur melawan hukum
Pengadilan PN KALIANDA Perdata Tanah
Register : 23-03-2016 — Putus : 10-03-2017 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN KALIANDA Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2017 — Penggugat: 1.Tn. OEY ALBERT 2.SANTOSO 3.Ny. YULIANA 4.Tn. ALFRED Tergugat: 1.Tn. MADE INDRA 2.DAYA KURNIA Turut Tergugat: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL .BPN.
111 — 9
  • (seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh meter persegl)atas nama PENGGUGAT REKONVENSI 11/ TERGUGAT KONVENSIIl;Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGATKONVENSI telah TERBUKTI melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Onrechmatige daad (Vide ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata);Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGATKONVENSI membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGATHalaman 53 dari 145 halaman Putusan No. 20/Pdt.G/2016/PN KlaREKONVENSI/ PARA TERGUGAT KONVENSI dengan perinciansebagai
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
203 — 141
  • Padahal, apabila memperhatikan dan mencermati isi Surat gugatan,seharusnya essensi dari pebuatan melawan hukum yang menjadi dasarSurat gugatan, mempersoalkan perbuatan pemerintah yang sah, yangdipandang oleh penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, sehinggaseharusnya kualifikasi pebuatan melawan hukum dalam gugatanpenggugat adalah onrechmatige overheidsdaad dan bukanonrechmatigedaad atau ontwetmatigedaad;c.
    Bahwa tampak dalam pertimbangan dan putusannya, khususnyaterkait kualifikasi perbuatan melawan hukum, Pengadilan Negeri Kupangsangat aktif menentukan kualifikasi perbuatan melawan hukum bahkanterkesan, Pengadilan Negeri Kupanglah yang berperkara untuk dan atasnama Para Penggugat, melawan Para Tergugat khususnya Tergugat Il /Rektor UNDANA / PEMBANDING dalam hal mana mengenai alas hak danganti kerugian, padahal seharusnya kualifikasi perbuatan melawan hukumdalam gugatan perkara a quo, adalah bertitel onrechmatige
    tampak dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakimkhususnya terkait kualifikasi perouatan melawan hukum, Pengadilan NegeriKupang sangat aktif menentukan kualifikasi perobuatan melawan hukum,bahkan Pengadilan Negeri Kupanglah yang berperkara untuk dan atas namapara Penggugat melawan para Tergugat khususnya Tergugat II dalam halmana mengenai Alas Hak dan ganti kerugian padahal seharusnya kualifikasiperbuatan melawan hukum dalam gugatan perkara ini adalah bertiteltindakan Pemerintah yang sulit diatur (onrechmatige
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2011 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 463/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 13 September 2012 — Nyonya YULIANTI,Cs, >< PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA,Cs
209 — 68
  • Pst.Perdagangan Alternatif, quod non, maka untuk dapat terpenuhinya tindakanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Penguasa (OnrechmatigeOverheidsdaad), PARA PENGGUGAT haruslah dapat memenuhi unsurunsurnya.Berdasarkan pendapat para ahli hukum yaitu Darwan Prinst, SH, dalam buku"Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", maka suatu PerbuatanMelawan Hukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad) padapokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut dirinci sebagai berikut:Melanggar hak subjektif
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tjp
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
138 — 132
  • Bahwa TERGUGAT II yang harus bertanggung jawab atas PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan pada ParaPENGGUGAT dan TERGUGAT , untuk itu segera mengembalikanHak Ahli waris Harta Kaum Pusaka Tinggi TERGUGAT I, ke asalnyaBahwa dalam petitum Para PENGGUGAT tidak mempunyai hak dankualitas sebagai penggugat dalam perkara a quo, dengan gugatantidak jelas dan kabur terhadap TERGUGAT I, maka gugatan paraPENGGUGAT telah tidak memenuhi persyaratan formil sehinggaGUGATAN para PENGGUGAT haruslah
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 21-09-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2209/Pdt.G/2018/PA.Kbm
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 16
  • (Tergugat) tanpamempertimbangkan ada pihak lain yang juga turut berhak atas hartapeninggalan tersebut yaitu Para Penggugat, Dengan demikiantindakan / perbuatan Tergugat tersebut secara yuridis dikualifikasikantelah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 1365KUH Perdata, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad)yang sangat merugikan ahli waris yang lainnya yaitu Para Penggugat.12.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2409 — 2002
  • Tapi bagi saya, kalau ada gugatanmenggunakan istilah perbuatan melawan hukum, maka itu tidak salahsepanjang yang dimaksud itu adalah onrechtmatige daad.Bahwa semua subyek hukum bisa menjadi subyek dari perouatanmelanggar hukum,, termasuk partai politik. asalkan perbuatan itumelanggar hukum.Yurisprudensi di negeri Belanda sejak diberlakukan tahun Pasal 1601BW mengatakan, Onrechmatige is onwetmatig, Melanggar hukumsama dengan melanggar undangundang.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
387 — 230
  • LAICA MARZUKI, S.H.dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan DalamKonteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraRI" menyatakan bahwa:"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi tela1 menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara