Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-08-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 454/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 September 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Mitragama Intiperkasa Diwakili Oleh : Gerry wahyu riyanto, SH
Terbanding/Penggugat I : Moch Muchlis
Terbanding/Penggugat II : Widodo
Terbanding/Penggugat III : Akhmad Nurofik
Terbanding/Penggugat IV : Bambang Nursanta
Terbanding/Penggugat V : Priscilla Aviana Winingsih
Terbanding/Penggugat VI : Moh. Fariz Rizky
Terbanding/Penggugat VII : Prayudi
Terbanding/Penggugat VIII : Kristeguh TH Simatupang
Terbanding/Penggugat IX : Niko Kurniawan
Terbanding/Penggugat X : Dona Andrias
Terbanding/Penggugat XI : Yulian Tri Wahyuni
294 — 127
  • fisik tanah danbangunan atas THE PALM RESIDENCE kepada PIHAK KEDUA (PARAPENGGUGAT) selambatlambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitungsejak tanggal bookingfee dengan toleransi 145 (seratus empat puluh lima)hari kerja, KECUALI:i. dalam masa pembangunan tersebut ada permintaan PIHAK KEDUAyang disetujui oleh PIHAK PERTAMA untuk mengubah bangunannyadengan tetap tidak merubah tampak depan bangunan;ii. selama jangka waktu tersebut teryadi halhal yang berada diluarkekuasaan PIHAK PERTAMA atau alasan force
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor/Smg
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. SUNOTO Bin KARTO KARDI
74 — 22
  • yangmenyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian denganNegara.Bahwa ahli menerangkan Kerugian keuangan negaraadalah berkurangnya kekayaan negara yang terjadi karenaberkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atauSarana yang ada pada seseoarang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
    majeure).Bahwa ahli menerangkan Anggaran Dana Bantuan Sosialuntuk Perluasan Areal Teobu Rakyat (Ekstensifikasi) yangditerima oleh Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaNgampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakandana yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012dengan nama Dana Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPerkebunan (O5TP) yang dikelola oleh Satuan Kerja DinasPerkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 24-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 24 Januari 2018 — 1. EV. SEMUEL KREUTA, S.Pak 2. WILLEM KREUTA 3. KLEMEN NUKUBOY MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA 2. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
170 — 66
  • Putusan yang telahberkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (bindende kracht,binding force).;2. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alatbukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untukHalaman 72 dari 137 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUN JPR.keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
1.ZAINAL ABIDIN
2.M HASAN
3.BAHARI
Tergugat:
1.BUSTAMI
2.JASMAN
3.WALIKOTA BANDA ACEH
176 — 28
  • tahun terhitung sejak keluarnya surat izin mendirikanbangunan sampai finishing 100 % (seratus persen) ;Apabila jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan 100 % (Seratus persen), pihakpertama demi kelancaran dan kelonggaran kepada pihak kedua yaitu dispensasi 3(tiga) bulan terhitung sejak jatuh tempo pasal diatas ;Pasal 5Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan ruko tersebut sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 diatas oleh sebab keadaan diluarkemampuannya sendiri (force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 4 Mei 2015 — TJIKONG; DENI SUPRIYADI; LAWAN; PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY;
108 — 13
  • Iluva Gravure Industry.Bahwa tindakan dari pihak pekerja yang telah mematikan mesin yang sedangberoperasi dan berproduksi adalah KESALAHAN BERAT KARENA TELAHMENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR TERHADAP PERUSAHAAN,karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan telah diketahui oleh ParaPenggugat selama mesin berproduksi tidak ada seorangpun ditempat untukmematikan mesin apalagi secara mendadak kecuali alasan khusus kebakaran,banjir dan kejadian bersifat Force Majure atau karena perintah pimpinanperusahaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS IR. BIEN SUBIANTORO, MM., MBA;
256 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait tuduhan Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atastemuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi HasilPemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013 :1.Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakan perbaikan(corrective actions) yang telah dilaksanakan atas pengadaantanah dan / atau bangunan gedung kantor Bank BJB sesuaipetunjuk dari OJK, yang pokoknya mengatur perihal KecukupanKomposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sertaPertimbangan Pembentukan Gugus Tugas (Task Force
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 26 Maret 2019 — -. PAULUS HUNGA MEHA alias BAPAK NONA, DK
117 — 56
  • Ketentuan keadaan force majure.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-10-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/Pdt/2013
Tanggal 10 Oktober 2013 — HIOE KI TJAUW, DK , VS 1. PT. DUTA PERTIWI, Tbk, DKK
268 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hunian ITC Mangga Dua secara bersama adalah tanahsewaan milik Pemda DKI Jakarta;Bahwa, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak atas bagianbersama, benda bersama dan Tanah Bersama, yang semuanyamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yangbersangkutan (Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 1986),akan tetapi disini antara bangunan dan tanah adalah merupakan dua halyang berbeda dan terpisah, sebab yang Para Penggugat miliki hanyalahbangunan saja, sementara kalau terjadi Force
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 09-07-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.PT.MIRAH SEGAR
2.PT.Mirah Agung Perdana
Tergugat:
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Cq. Komando Resir Militer no.enamsatu suryakencana
Turut Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
206 — 66
  • Putusan No.112/Pdt.G/2019/PN.Bgr.Nomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang PenataanPemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia.3) Isi dari pasal 12 huruf b dalam perjanjian tersebut dinyatakan :Apabila teryadi bencana alam, huru hara, perang yang dinyatakanpemerintah, kebijaksanaan pemerintah dalam moneter maka haltersebut dinyatakan Force Majaure (segala biaya yang timbul tidakmenjadi tanggung jawab pihak pertama), dan telah terbit PeraturanMenteri Keuangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-06-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Mei 2016 — KZI SINGAPORE PTE.LTD, lawan 1. PT. ASURANSI RECAPITAL, 2. PT. PUTRA SAMUDRA (dalam pailit),
354 — 243
  • Jkt.Selto the Obligee, under the mentioned contract agreement, this bondshall be not effective, otherwse it wil remain in full force for the periodfrom June 09, 2012 until December 08, 2012 (Six Months of Period)Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :Jika PRINSIPAL dapat memenuhi kontrak perjanjian tersebut(Pembangunan Konsentrator) dan secara hukum telah beralih 20%saham dari milik Prinsipal kepada Obligee, berdasarkan kontrakperjanjian tersebut, bond ini tidak lagi berlaku, kecuali pemenuhantidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — RIDWAN VS PT KALTIM PRIMA COAL
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/ourun berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. METROPOLITAN TELEVISINDO VS YOSSI ADITYAWARMAN
197 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan kerja terhadap diri Penggugat dengan niattidak bersedia membayarkan hakhak serta kompensasi pemutusanhubungan kerja sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:" Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2010 — Upload : 20-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 K/PID.SUS/2009
Tanggal 8 Januari 2010 — MUSFA YENDI Pgl. ANDI ; JULMADIAN ABDA, ST.MT ;
368 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • huruf cpoint 1a.4 untuk pekerjaan yang memerlukan penanganan darurat(force majeur) dan tidak dapat ditunda dapat dilakukan Penunjukan Langsung kepada 1 (satu) rekanan penyedia barang/Jasa ;c. BahwaKabag Pembangunan (Ir.
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus PHI
Register : 17-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg
Tanggal 23 Februari 2017 — Ns. RENI, S.Kep, M.Kep lawan PIMPINAN YAYASAN CERIA BUANA
91 — 58
  • kali ketentuan pasal 156Putusan PHI Nomor 48/Pat.SusPHI/2016/PN Pdg Halaman 71 dari 80ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4).Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat nomor dan Il, yang memintapembayaran hakhak normatif Penggugat berdasarkan dengan pasal 164 ayat (3),dimana pengusaha dapat melakukan PHK bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
92 — 27
  • Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebablainnya yang merupakan force majeur makamerupakan wanprestasi.
    Nias, dan tidak dapatdirubah oleh pihak kedua, kecuali karena dalamkeadaan foce majeure;Jika demikian apa yang menjadi pedomandan acuan saudara dalam melaksanakanpekerjaan pembangunan ruang kelas baru diSD Negeri 078441 Ladea Orahua Kec.Gido Kab. Nias yang anggarannyabersumber dari dana DAK T.A. 2016,jelaskan ?
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 07-05-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 06/PHI/2013/PN.Plg
Tanggal 20 Agustus 2013 — BAMBANG SETIAWAN, DKK lawan PT. MUSI RAWAS
130 — 17
  • hubungan kerja terhadap pekerja/buruhdengan hubungan PK WT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedurpenyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundangundangane Pasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwaPerusahaan yang melakukan PHK efisiensi yang dikarenakanaktivitasnya berakhir bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan yang memaksa(force
    hubungan kerja terhadap pekerja/buruh denganhubungan PKWT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) danayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaiannyadilakukan sesuai ketentuan perundangundangane Pasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Perusahaanyang melakukan PHK efisiensi yang dikarenakan aktivitasnya berakhirbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan yang memaksa (force
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 886/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.Ny. Rohani Taib, SE
2.Nyoman Sudayana Merada
3.Dewi Kusumo Noor Rini
4.Sugianto
5.Heriyanto
6.Jocelyn Tjandra
7.Rudy Suryadi
8.Lam Su Ni
9.Minawati Hasan Basri
10.Wirmanto Tantoro
11.Sumawati Muliawan Kesuma
12.Effendy Tansil
13.Sofyan Chandrajaya
14.Sukartono
15.Sri Muljana Wirawan
16.Ng King Hing Alex Loekman
17.Kwan Lie Dju Yenny
18.Liliana
19.Ericford Halim
20.Dersy Venilia
21.Hj. MSY. H. Sylviana
Tergugat:
PT Binakaryacitra Lestari
Turut Tergugat:
SWISS BELHOTEL INTERNATIONAL Cq SWISS BELRESORT WATU JIMBAR
438 — 360
  • Selama jangka waktu tersebut terjadi halhal yang berada di luarkekuasaan PIHAK PERTAMA atau alasan force majeure;ii. PIHAK KEDUA belum memenuhi seluruh kewajibannya termasuk tetapitidak terbatas pada pelunasan Harga Pengikatan, dendadenda, biayabiaya dan kewajibankewajiban pembayaran lainnya (jika ada) sesuaidengan ketentuan dalam perjanjian;iii. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang menyebabkanketerlambatan dan/atau terhentinya pembangunan WATU JIMBAR;iv.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Juni 2016 — Lisusanto, S.Sos., MM., bin Paimin Sadio (alm)
96 — 57
  • sesuatu baik berupa uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Kerugian Keuangan Negara adalah berkekurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia (force
    majeure).Pelanggaran peraturan perundangundangan yang dilakukan olehTerdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.Jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran pada Kantor Camat Tebat Karai KabupatenKepahiang tahun anggaran 2014, sebesar Rp180.680.345,00 (seratusdelapan puluhjuta enam ratus delapan puluhribu tiga ratus empat puluhlima rupiah);Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Kantor
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
765 — 853
  • ;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankankepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkanbantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan/atau kesepakatan tertulis keduaMenimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHalaman 49
    Bahwa PTUN Jakarta dalamperkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupaLHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa dengan obyeksengketa a quo) memberikan pendapat dalam putusannya Nomor18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 (Bukti T16) yang telahdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (telah berkekuatanhukum tetap) sebagaiberikut: Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force of jurisprudence
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp.
Tanggal 26 Maret 2020 — Ir. Suranto Wibowo, M.Si Bin dr. Tranggono Pratikno (alm)
217 — 0
  • barang berupa :43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.9.