Ditemukan 5095 data
KEBA MOTO
Tergugat:
1.Ngilla Leba alias Ngilla Keba alias Ama Moto
2.Toda Lero alias Ama Sabba
3.Keba Moto alias Ama Laka
4.Marten Bili alias Ama Laskar
5.Ir. Amos Dida
6.Keba Moto alias Keba Leba alias Ama Leba
7.Dangi Gallu alias Ama Ngongo
8.Stefanus Laka alias Bapa Charli
9.Yuliana L. Tara alias Mama Dilan
10.Paulus Sobu Wada alias Bapa Angel
11.Alex Rangga Holo
12.Buni Lero
13.Ridwan Repi alias Bapa Alan
Intervensi:
1.SANGA DJAGA
2.VICTOR LEDE MESAWOLE
160 — 49
Hal tersebut adalahjelasjelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilainilai keadilan,bertentangan dengan hukum dan keadilan.Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain adalah pengertian Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) yang dalam hukum Perdata diartikan secara luasmengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undangundang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga
1.Hj. BADIAH
2.LUKMAN
3.Hj. SOLIHIS NAINI, SE
4.ANSORI
5.AMINA
6.SITI UMI KALSUM
7.RIFAâÂÂI
8.MUHTAFIâÂÂAH
9.JUMAâÂÂIDAH
10.KIKI RIFKI
11.DAWUD H
12.YUNUS MUZAKKI H
13.SULIHA
14.AHMADI
15.SUKARSIH
16.HERAWATI NINGSIH
17.RIRIK ARTIKA
18.MASRIFAH
19.TUTIK HASANAH
20.IFA NURAINI
21.WASIAH
22.HANIFA
Tergugat:
22.NURUL AINI
23.CHOIRUL NISA
24.RONI ROCHMAD
25.FARIDA
26.HASANI
27.LAILATUN NURANIYAH
28.KHASAN BISRI
29.Hj. KHAMIDAH
30.CHODIDJAH
31.AHMAD BALIYA
32.DURROTUL IZZAH
33.FARIDAH
34.MOCH. SOFUAN
Turut Tergugat:
34.Kepala Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo
35.Kepala Bank BNI KCU Probolinggo Sentra Kredit Kecil Probolinggo
36.Kepala Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Graha Pangeran Surabaya, Gedung Graha Pangeran
37.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
38.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo
39.Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo
112 — 19
Abdullah;
sekaligus tanpa hak juga menggadaikan dan/atau menjaminkan melalui hak Tanggungan kepada Turut Tergugat IV danTurut Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechmatige daad), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
- Menyatakan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 16 / Desa Dungun, Gambar Situasi tanggal 26 7 1990, Nomor : 591/1990, luas
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
478 — 414
dibuktikan kebenarannyasecara kumulatif oleh Penggugat sesuai asas hukum pembuktianyang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang menegaskan halhal sebagai berikut:Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatuhak, atau) guna meneguhkan haknya sendiri maupunmembantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatuperistiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwatersebutBahwa seiring dengan pergeseran atau perubahan nilai dan normakehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawan hukum(onrechmatige
94 — 34
atas tanah adalah produk Pejabat TataUsaha Negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuanketentuanHukum Administrasi Negara, atas perbuatan hukum tersebutseseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatanyang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karenakesalahan (Schuld) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajibanhukumnya, apabila Turut Tergugat sebagai alat perlengkapannegara telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatantersebut dapat dikategorikan sebagai onrechmatige
52 — 10
Oleh karena itusifat melawan hukum materiil identik dengan onrechmatige daad.Putusan No.15/Pid.Sus/TIPIKOR/PN. Bjm.
44 — 8
Oleh karena itu sifatmelawan hukum materiil identik dengan onrechmatige daad.Menimbang bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artian materiil yangtercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tersebutberdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 dipertimbangkan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan197tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga yang akandipertimbangkan oleh majelis dalam putusan ini hanyalah sifat melawan
355 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Karena TelahMemutus Perkara A quo Tanpa Memberikan Pertimbangan Hukum YangCukup (Onvoldoende Gemotiveerd) Terhadap Eksepsi Litis Pendentie Bahwa dalam putusanputusannya, Judex Facti (in casu Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) sama sekali tidakmemberikan pertimbangan atas Eksepsi Litis Pendentie, Eksepsi ObscuurLibellum, Eksepsi Error in Persoon dan Eksepsi Onrechmatige Ongegrond yangsemuanya diajukan oleh Para
Nomor 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus1972:Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikanalasan sendiri halhal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memoribandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusanPengadilan Negeri, adalah tidak cukup;Berdasarkan uraian di atas, teroukti Judex Facti yang lalai mempertimbangkanEksepsi Litis Pendentie, Ekseosi Obscuur Libellum, Eksepsi Error in Persoondan Eksepsi Onrechmatige Ongegrond yang semuanya diajukan oleh
47 — 10
Oleh karena itu sifat melawan hukummateriil identik dengan onrechmatige daad.Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artianmateriil yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahunHal 259 dari 332 halaman, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/201 1/PN.Bjm.1999 tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dipertimbangkan bertentangan dengan UUD1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, sehingga yang akan dipertimbangkan
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1048 — 1101
padaperbuatan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV terjadi dwaling,bedrog dan sebagainya, maka itu semua dianggap perbuatan dariPembanding I/Tergugat I.Pandangan tersebut telah ditetapbkan dalam Putusan Hoge Raad yangdalam amarnya menetapkan, Perbuatan si wakil dengan segala sifatnyaadalah perbuatan dari si badan hukum (vide Badan Hukum, Chidir Ali,Alumni Bandung, halaman 185 s/d 186), sebagai berikut : Segala perbuatan wakil itu bisa dipertanggjawabkan kepadabadan hukum, maka juga termasuk onrechmatige
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
162 — 82
dan ParaTurut Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukanHalaman 11 dari 326 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT SMR19.20.21.22.dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkanberbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkansecara materiil maupun immaterial (moril);Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriSamarinda terhadap Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat melaluimekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige
339 — 231
Oleh karena itu sudah patut menurut Hukum apabilaPARA PENGGUGAT Memohon kepada Yang Mulia Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan, Melalui yang mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakanPARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum/Onrechmatige Daad dan Onrecht Matige Overheid Daad (vide: Pasal1365 jo. 1366 K.U.H.Perdata) ;Bahwa, oleh karena penguasaaan terhadap OBj/EK SENGKETA (berkasberkas terkait 1.584 (Seribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1277 — 918
Bumi Kedaung Lestari oleh Tergugat V danTergugat VI tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karenaPenggugat tidak dapat menikmati dengan leluasa apa yang telah menjadi haknyayaitu hak atas tanah a quo dalam perkara ini.Bahwa Rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagiorang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalamhukum Perdata diartikan secara Luas mengandung makna bukan
291 — 94
dalam mengambil suatukeputusan namun harus berdarkan normanorma yang tertuangdalam hukum administrasi Negara antara lain asasasas umumpemerintahan yang baik.Seorang pejabat administrasi Negara dalam melaksanaknsuatu. wewenangnya tidak boleh melakukan perbuatanmenyalagunakan wewenang (detournement du pouvoir)ataupun melakukan perbuatan yang sewenangwenang(willekeur).Bahwa berbeda antara konsep hukum pidana tentangperbuatan melawan hukum (wederretelijk) dan dalam perspektifhukum administrasi Negara (onrechmatige
285 — 126
dalam mengambil suatukeputusan namun harus berdarkan normanorma yang tertuangdalam hukum administrasi Negara antara lain asasasas umumpemerintahan yang baik.Seorang pejabat administrasi Negara dalam melaksanaknsuatu. wewenangnya tidak boleh melakukan perbuatanmenyalagunakan wewenang (detournement du pouvoir)ataupun melakukan perbuatan yang sewenangwenang(willekeur).Bahwa berbeda antara konsep hukum pidana tentangperbuatan melawan hukum (wederretelijk) dan dalam perspektifhukum administrasi Negara (onrechmatige