Ditemukan 6225 data
124 — 34
S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihalRevisi DIPA TA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama besertalampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.18.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.20.
S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504. 1/2010.17.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 201018.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.19.
84 — 35
Seruyan TA.2014 tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PJDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014tanggal 23 Juli 2014 antara lain Saksi KASMADIYANSAH tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
Seruyan TA. 2014 tidak sesuai denganPerjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PUDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014 tanggal 23 Juli 2014 antara lainSaksi KASMADIYANSAH tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijindari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku Pengguna Anggaran maupun selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis selain dari yang tertera dalam dokumen kualifikasi dandokumen penawaran dari PT.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Drs. MUSLIHIN MATTAU.
116 — 6
Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
- 1 (satu) eksamplar asli petunjuk teknis Pengendalian dan Pelaporan Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
- 3 (tiga) lembar surat perintah tugas HENDRIK,ST.MSP dengan nomor :073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015, selaku Kordinator Kota pelaksanaan pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan No.3122-INO;
- 1 (satu) eksamplar asli surat edaran Nomor : 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
137 — 11
Tekhnis pengambilan uang makan tersebutadalah secara langsung mendatangani Bendahara kontingen yaituterdakwa Eko diruangan sekretariat Kontingen Kota Bukittinggi yangebrada di SDN 06 Lapai Padang, kemudian menandatangani daftarHadir Panitia dan lembar Perincian Penerimaan Pengganti uangmakan dan snack Panitia Porprov XIV tahun 2016.Bahwa sewaktu menerima uang makan saksi selalu menandatanganitanda terima berupa Daftar hadir Panitia Porprov, dan lembarPerincian Penerima Pengganti uang makan dan snack
saksi ada menerima uang makandan menandatangani Daftar hadir pantia Porprov XIV tahun 2016tanggal 26 dan 27 November 2016, sedangkan tanggal 25 November2016 saksi tidak ada menandatangani daftar hadir Panitia karena lupa.Bahwa sebagai pantia Porprov XIV saksi ada menerima uang makansebesar Rp. 92.150, ( sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh riburupiah) perhari keseluruhan uang makan yang saksi terima adalah Rp.368.600, ( tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) selama4 hari.Bahwa tekhnis
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
207 — 35
berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama,administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
156 — 72
pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerima pembayaran tidak sesualdengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesuai SPK sebesar Rp.1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empatpuluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis
1.JESFRY AGUSTINUS, S.H
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ENDANG BIN NURMAN
99 — 51
Bin Nurman yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhamad Endang Bin Nurmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
47 — 34
Kaur sar.Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak pernahmenjelaskan tentang teknis kegiatan pedoman perhitungan beban kerja Guru;434444Bahwa tekhnis menghitung beban kerja Guru dalam menghitung KJM tahun 2009adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh parapembantu bendahara UPTD;Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuatdan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapanadminstrasi, para
63 — 12
Junjungan Simanjuntak: Anggoro, Harjani dan Amin WahyuBahwa didalam spesifikasi tekhnis, terdakwa yangbertanggungjawab untuk mencari peserta yang ikutpelatihan tetapi dalam pelaksanaanya banyak calonpeserta yang mendaftar melalui Disnaker KotaSurabaya karena pihak yang berwenang untukmelakukan verifikasi atas data para peserta adalahDisnaker Kota Surabaya.e Bahwa namanama peserta pelatihan terdakwa perolehjuga dari orang orang yang mendaftar melalui CVYasco Training Center tetapi jumlahnya tidaksebanyak
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
151 — 75
Bahwa sebagaimana Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gunung Intan,Nomor: 800/116/TUGI/II/2017, Perihal: Permohonan PembangunanPuskesmas Induk + Perawatan, Tanggal: 22 Februari 2017, makapembangunan PUSKESMAS Gunung Intan yang melayani jumlahpenduduk +888 jiwa sebagaimana data pelayanan kunjunganpasien tahun 2018 merupakan jawaban terhadap bentuk komitmenHalaman 56 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN PnjPemerintah Kabupaten Penajam
135 — 17
Permendagri No. 64Tahun 2007 tentangPedoman Tekhnis danTata KerjaInspektoratPropinsi danKabupaten/ Kota;. Peraturan BupatiNo. 36 Tahun 2009tentang PetunjukTeknis PemeriksaanInspektorat DaerahKab. Solok;. PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.
139 — 26
pendukung karena wajib pajakdalam kaitannya dengan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik100atau penyewa dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan hukumyang menikmati hasil dari objek pajak dimaksud baik tanah maupun bangunan;= Bahwa cara menginventarisasi adalah panitia pengadaan tanah membentuk timatau satuan tugas untuk melakukan inventarisasi baik objek maupun subjektanah, dalam hal melakukan inventarisasi terhadap letak, luas dan batasbatassuatu bidang tanah dilakukan oleh tim tekhnis
65 — 10
SindueTombusabora sejak tanggal 15 November 2011; Bahwa saksi menerangkan bantuan dana PNPMMP berasal dari BankDunia selanjutnya dialokasikan ke BPMD Provinsi dan turun lagi keBPMD Donggala selanjutnya ke kecamatan.Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalBahwa sumber dana PNPMMP berasal dari pusat (APBN) sebanyak90% dan dana APBD sebanyak 10%;Bahwa tugas saksi secara khusus memfasilitasi membantu danmemberikan bimbingan secara tekhnis dilapangan terkait pelaksanaanPNPM mulai dari
138 — 60
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan sertaKeputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara PemberianIzin Pemakaian Tanah Pemrintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tidakserta merta seseorang mengajukan bukti
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi Tekhnis :A.
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Drs. MUSLIHIN MATTAU.
165 — 43
Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
- 1 (satu) eksamplar asli petunjuk teknis Pengendalian dan Pelaporan Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
- 3 (tiga) lembar surat perintah tugas HENDRIK,ST.MSP dengan nomor :073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015, selaku Kordinator Kota pelaksanaan pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan No.3122-INO;
- 1 (satu) eksamplar asli surat edaran Nomor : 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis
104 — 21
KARUNIA ABADISENTOSA berdasarkan daftar hadir adalah ZUS TAMBENGI selaku Direkturperusahaan ;Bahwa sistem penilaian yang digunakan adalah sistem gugur dengan evaluasidata kualifikasi data administrasi, tekhnis dan harga ;Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Karunia Abadi Sentosadengan nilai penawaran Rp. 1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh jutarupiah) ;Bahwa setelah Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang, kemudiandilaporkan kepada PPK (Moh.
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1114 — 669
. 110/G/LH/2018/PTUNMDN.tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasanalasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakanlokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulahsekedar khawatiran belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengansunguhsunguh mempertimbangkan segala ketentuan hukumperaturan perundangudangan yang berlaku setelah melalui proseskajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
NOVA MARGARETTA, S.H
Terdakwa:
RIHARD SITANGGANG
167 — 90
., dan Terdakwa sendiri padapokoknya Merencanakan, membuat program, melaksanakan danmengevaluasi pembinaan angkutan sungai danau dan penyeberangan,sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kepelabuhan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan ketentuan ppraturan agarterwujud akses tranportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan yangbaik dan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik itumengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusanpengangkatan
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
117 — 52
melaluiLembaga Peradilan;Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis