Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip teknik tehnik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 11-11-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 40 /PID.SUS-TPK/2014/PN.BJM
Tanggal 11 Nopember 2014 — Ir. H. SYAIFUL BAHRI,MM Bin M. RUSLI.
81 — 9
  • tanidiantaranya kelompok tani Mandin Tangkaramin, Sukamaju (Desa Ulang), HaurKuning, Gunung Manutui, Meratus Hijau 1, Sukamaju (Desa Haratai), Meratus Hijaull, Suka Binaan, Suka Damai;Bahwa terdakwa menerangkan sebagai anggota Tim Teknis tidak pernah membuatrekomendasi atas calon petani dan calon lahan yang akan mendapatbantuan sosialberupa bibit kayu manis dan rekomendasi tersebut dibuat sendiri oleh saksi H.128HAIRIL MUCHLIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa selakuanggota Tim tekhnis
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 414/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Dr.Ir. Frans Bambang Siswanto, MM
2.PT Bali Paradise Resort
Tergugat:
I Made Sumantra
378 — 553
  • Kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat adalahsebesar Rp. 6.810.041.082, (enam milyar delapan ratus sepuluh jutaempat puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).Selain itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dariTergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad), Permohonan ini adalah sesuai denganPasal 191 ayat (1) RBG dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — AMSAL JONATHAN IBRON BETTY
115 — 181
  • Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
785 — 623
  • Akte perusahaan danperubahannya terakhir / profil perusahaan, Nomor Wajib Pajak,Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuai denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota (UntukIUPB dari Gubernur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacanaMakro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur ( UntukIUPB yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dariBupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi denganSkala 1:100.000 atau 1:50.000, Pertimbangan tekhnis ketersediaanlahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — BAGUS HUTOMO
73 — 37
  • Ciamis Tahun 2012 ;Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidakterlibat, saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMHtersebut, dalam diskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksimemang sering diskusi karena saksi pernah mengikuti diklat PLTMHdan saksi hanya melakukan bimbingan tekhnis setelah pembangunanselesai yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai kegiatan ;Bahwa struktur organisasi kegiatan perencanaan pengkajian potensisumber daya listrik PLTMH di sungai Cimandala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Nopember 2013 — YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI melawan TUAN DARSONO,cs
262 — 100
  • apalagi kalau anggota direksi tidak pernah aktif dengandemikian daftar perseroan harus aktif ;Bahwa pengalihan saham yang disetujui oleh perseroan terbatas artinya RUPSdiberikan oleh pemegang saham sehingga pasal 59 sebagai aturan lexspesialis ;Bahwa pemegang saham telah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeriuntuk menyelenggarakan RUPS kemudian pemegang' saham tersebutmenyelenggarakan RUPS berdasarkan penetapan tersebut kemudian parapemegang saham lain hadir didalam rapat tadi jadi secara tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Desember 2013 — ZUNUS ROSYADI,S.Sos
120 — 15
  • Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugurpada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersamatetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. WahanaMulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, II. 1. LIE KIAN SING, dkk VS PT. BELUNKUT
210 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwadi samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika diatas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yang samauntuk pihak lain (Herawani dkk) ;8.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 25-04-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 26 Oktober 2015 — - NINA FITRIATI,S,T.
162 — 98
  • TPK/2015/PN.Mtr.Landscape Dan Pemasangan Lampu Anjungan NTB Taman MiniIndonesia Indah ;Bahwa Ke3 program proyek di Anjungan NTB di Taman Mini IndonesiaIndah tersebut sebelumnya berhubungan langsung dengan Dinas PU di BidangCipta Karya ;Bahwa saksi sebagai pengelola Tehnis Pekerjaan (PTP) dan bertugas sertabertanggungjawab dalam kegiatan yang ada di Anjungan NTB di TMII tersebutantara lain membantu) PPK dan KPA dengan memberikan Advis,masukan/saran, serta koreksi administrasi maupun tekhnis sejak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1462 — 2586
  • seller and fruiten ini kebakaran yangterjadi di lokasi itu akan mengasilkan emisi gas rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis
    Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen Pertanianpada 2009, kemudian ada lagi Revisi 1 pedoman tekhnis pembukaanpenyiapan lahan tanpa bakar dan pembuatan limbah pembukaanlahan di areal perkebunan dan sebagainya;Bahwa beberapa pedoman tadi ahli gunakan sebagai tuls untukmelihat kondisi di lapangan, sama seperti saya mengatakan bahwa ohsarpras tidak baik, kKemudian yang kedua ahli kelokasi kemudianditunjukkan inilah pak tanaman kelapa sawit kami, ada
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor O8/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — MUHAMAD IRBAR, SE Bin (Aim) DANOE SOEMADINATA
73 — 13
  • Pemeriksa BarangBahwa pada saat itu kami dipanggil oleh KP A sekitar 7 oranglangsungmemberikan instruksi untuk memeriksa barang karena pada saat ituwaktunya akan segera habis, kemudian saat itu kami meminta kontrakdengan jawaban KP A bahwa kontrak itu belum selesai dan kamihanyadiberikan daftar judul buku lalu kami Kumpul dengan Ketuamerencanakanpemeriksaan barang tersebut dan instruksi Ketua akan berangkatduluannamun setelah sampai ke gudang Ketua tidak ada kemudian kamiberembuk mengenai bagaimana tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 19 September 2012 — YUSUF SUPRIATMAN ALFIKRI
70 — 14
  • Pontren yang mengusulkan permohonanDana BOS untuk penyelenggaraan Wajar Dikdas keDepag Kab Sukabumi T.A 2008 saksi tidak mengetahuijumlahnya, karena usulan tersebut ditujukan kepada KasiPK Pontren yang datanya ada pada Kasi PK Pontren,saksi hanya mengetahui yang diusulkan oleh Seksi PKY uUoyud yuPontren ke Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat sebanyakTriwulan I periode Januari Maret 2008 sebanyak 76 Pondok Pesantren.Triwulan II periode AprilJuni 2008 sebanyak 76 Pondok Pesantren.Bahwa benar secara tekhnis
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — ALIT WIDHIADNYANA,AS
73 — 42
  • ALITWIRAJAYA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris MADEPURYATMA, SH Nomor : 38 tanggal 8 September 1989 dan Perubahan AktePendirian Perusahaan Nomor : 47 tanggal 25 Maret 2008 oleh Notaris KETUT SENJAYA, SH dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab secara tekhnis terhadap segala kegiatankegiatan yang dilaksanakanoleh PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
1150 — 435
  • No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr seingat saksi pada hari itu juga ;Bahwa dipersidangan dibacakan BAP saksi nomor 12.2;Bahwa Dokumen yang disodorkan adalah gambar dan dokumenBQ. yang saksi maksud gambar adalah gambar dokumen desainperencanaan jembatan ;Bahwa dipersidangan diperlihatkan BB No.855 ;Bahwa Saksi membenarkan BB yang ditunjukkan, gambar tersebutyang saksi terima dari ADNAN;Bahwa Tentang spesifikasi teknis yang disodorkan ke saksi, dalamgambar tersebut sudah tercantum spesifikasi tekhnis material
    Ada koordinasi setiap 3 bulan yaitu manajer divisimelaporkan portofolio proyek yang menjadi tanggungjawabnya ;Bahwa Rapat periodik 3 bulanan diikuti oleh GM, semua manajerdivisi dan semua manajer proyek ;Bahwa Dalam setiap rapat, manajer divisi maupun manajeroperasional pasti melaporkan setiap progress termasuk kalau adakendalakendala, namun untuk proyek WFC ini seingat saksibukan termasuk proyek yang bermasalah, karena dari skala nyatermasuk proyek kecil serta isuisu tekhnis maupun non tekhnistidak
    Berdasarkan daftarrekanan mampu, dilakukan kualifikasi subkon, yang terpilih laludiundang untuk membuat penawaran, negosiasi sampai didapanpenawaran terbaik bai dari segi tekhnis maupun harga ;Bahwa Komite Pengadaan, Ketuanya GM ex officio, Sekretarisadalah Manajer Pengadaan, ada manajer keuangan, ada dariunsur Divisi, manajer proyek, kalau memerlukan aspek teknistertentu bisa juga masuk manajer teknik, atau manajer safety kalauada yang memerlukan safety ;Bahwa Yang melakukan evaluasi terhadap calon
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
437 — 177
  • Jadi RZWP3K itu bukan hanya KabupatenBelitung tetapi satu Provinsi Babel; Bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan reklamasi mengajukan izinsebelum keluarnya RZWP3K, harus menunggu sampai provinsi membuatRZWP3K; Bahwa terkait kegiatan reklamasi menurut Saksi harus ada kajianterlebih dahulu bisa dilihat merusak atau tidak terhadap kegiatan reklamasi:; Bahwa Saran tekhnis adalah apaapa saja yang harus sebelummelakukan kegiatan dimaksud; Bahwa saksi tidak ada memperingatkan atau menegur ketika datangkelokasi
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
697 — 1175
  • kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis
    Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
618 — 1125
  • September 2011sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab/IX/2011 tanggal 20September 2011 menyampaikan latar belakang kondisi penyerapanKementerian ESDM dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi izinmulti years sebagaimana persyaratan dalam PMK nomor :56 dan persyaratanPerpres nomor 54 tahun 2010 dan menyampaikan upaya yang telahdilakukan serta rekomendasi saran tindak.Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis
    barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronik dan/ataupengumuman resmi untuk penerangan umum serta menyampaikan ke LPSE(layanan pengadaan secara elekronik) untuk diumumkan dalam portalpengadaan nasional;Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 31 Januari 2018 — EDUARD LOASARI Alias EDO
123 — 56
  • Halmahera Barat tersebut sudahsesual;Bahwa dengan berakhirnya pelelangan dengan Pengumumanpemenang maka Tugas Panitia lelang sudah berakhir dan sudah tidakmencampuri urusan tekhnis lagi ;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Abunawas adalah PPK yangditunjuk dari pusat ;Bahwa saat Proses anwijing jika ada surat kuasa bisa diwakilkan olehorang lain;Bahwa lokasi proyek talud beton penahan ombak di desa Baja tersebutberada di Kec.Loloda ;Bahwa saksi tidak tahu jarak antara desa baja Kec.
Pengadilan PN AMBON
Register : 18-09-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2016 —
103 — 62
  • Parama Andhika Raya sebagai pemenag lelang untukpekerjaan Pemenuhan Standar Runway Strip pada Bandar Udara Bandaneira TahunAnggaran 2014 adalah karena telah lulus hasil evaluasi kualifikasi (Administrasi, teknis danharga) ;= Bahwa keseluruhan spesifikasi tekhnis atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yangditawarkan oleh terdakwa Sijane Nanlohy selaku Direktris PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 20 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan DRH. IDA BAGUS PUTU ARTANA, MM
74 — 18
  • Termasuk dalam kelompok tani;Bersedia untuk mengembangkan komoditi kedelai;Bersedia mengikuti anjuran tekhnis dari petugas pertanian;Pe oO NfBersedia menerapkan teknologi budidaya kedelai sesuaidengan anjuran tekhnis;5. Memiliki rekening yang masih berlaku di bank terdekat ataubank yang mudah untuk diakses oleh kelompok pada saatpencairan;Sedangkan syaratsyarat calon lokasi (CL) :1. Lahan tersebut cocok untuk pengembangan kedelai;2.