Ditemukan 6227 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor lO/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — -HERI SUHARJA -MUHYIDIN, S.IP Bin (Aim) SYARIF SUPARMAN
7111
  • adadenda yang dikenakan untuk hal tersebut dan sudah disetor ke kasdaerah ;Bahwa setahu saksi tentang uang yang disita sebesar Rp.641 juta, menurutketerangan KPA ada dana jaminan sisa pekerjaan karenapada waktu itupekerjaan belum selesai, nilainya yaitu 5 % dari nilaikontrak yang belumterpenuhi;Bahwa biasanya surat SK tersebut diurus oleh yangmenyiapkan yaitu PPTKkarena PPTK sebagai PJS sarna kewenangannya, setelah ditandatangan olehsaksi lalu dibawa kembali oleh yang menyerahkan tadi ;Bahwa secara tekhnis
Putus : 08-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby
Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
14169
  • sedangkan mekanismenya yaitu pihakdebitur (Koperasi Tani Bidara Tani) mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan danmekanisme yang disyaratkan dalam SK Direksi Bank Jatim Kantor Pusat, Permenkeu danPermentan ;2 2922 222Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi kelompok penerima Kredit Usaha PeternakanSapi (KUPS), yakni bagi koperasi penerima kredit syarat pengurusnya lengkap yaitu harus adaketua, sekretaris dan bendahara, berbadan hukum serta mempunyai anggota, harus adarekomendasi dari Dinas Tekhnis
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — PT WANA SUBUR SAWIT INDAH
896679
  • dipenuhi yaitu Akteperusahaan dan perubahannya terakhir / Profil perusahaan, Nomor WajibPajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota ( Untuk IUPBdari Gubemur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana Makropembangunan perkebunan Provinsi dari Gubemur ( Untuk IUPB yangditerbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati / walikota yangdilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau1:50.000, Pertimbangan tekhnis
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
7513
  • Ketigamelaksanakan kebijakan tekhnis dibidangpelayanan publik, komersil administrasi dankeuangan. Dan Keempat melaksanakankerjasama dengan badan usaha lain atauinstansi pemerintah.Struktur organisasi Sub Divre Cianjur adalah sebagai berikut : KepalaSub Divre yaitu saya sendiri Drs. H. Nurdin Ali, membawahi satu orangWakil Kepala Sub Divre yaitu awal sampai dengan bulan Maret tahun2011 Sdr.
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012
Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775 - Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
13153
  • Dengan demikian penyebab jatuhnyapesawat Helly Bell 412 tersebut adalah karena angin kencang secaratibatiba dari arah kiri dan belakang adalah fakta yang sebenarnya dan61tidak terbantahkan, andai saja pengadilan dapat menghadirkan 11 orangpenumpang yang diangkut pada saat itu, pasti akan memberikan keteranganyang sama dengan Saksi 1.Menurut tekhnis penerbangan apabila pesawat pada saat akanmelakukan pendaratan secara tibatiba dihempaskan oleh anginkencang yang datang dari arah tidak terduga maka
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
972629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 30 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — RAHMADI NAFARIN als BOY Bin H.M.HUSAINI.
6016
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
10261803
  • masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
405300
  • Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1184239
  • sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis
    Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis
    terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis
    Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya
    Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.
Register : 17-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 24 Januari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO Diwakili Oleh : WIRA GUNAWAN. SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
5537
  • Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    53.

Register : 25-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 31 Juli 2017 — Penuntut Umum:
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
5423
  • Sicense tingkat SMP
    1. Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
21338
  • Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 2 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
ABDUL JAWAD NURDIN, S.An.
8732
  • ,MSP.denganNomor:073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015,selaku KoordinatorKota Pelaksanaan Pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan Nomor3122-INO;

    1 (satu) eksemplar Asli Surat Edaran Nomor: 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;

    Register : 22-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
    Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PID.TPK/2020/PT SMR
    Tanggal 1 September 2020 — Pembanding/Terdakwa : SAID SYAHRUZZAMAN, ST BIN AJI SAID MACHMUD Diwakili Oleh : ABDUL KHALID, Amd.,SH
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
    178186
    • Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis(aanwijzer)untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;dand. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/JasaBahwa sekitar awal tahun 2014, Terdakwa Said Syahruzzaman, S.T.yang sebelumnya telah mengenal Saksi Drs.
    Register : 01-07-2020 — Putus : 24-07-2020 — Upload : 24-07-2020
    Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 11/PID.TPK/2020/PT BBL
    Tanggal 24 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. LATIF PRIBADI, M.Si. Bin SAMURI Alm
    Terbanding/Penuntut Umum : RICCA YULISNAWATI, S.H., M.H.
    347263
    • Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Sekwan KotaPangkalpinang, menunjuk saudara BAGJA TITO NUGRAHA BinF.SURYANTO HULU selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK),DEDY RISTRIANTO Bin SOEDARMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).Bahwa inti permasalahan adalah kegiatan anggota DPRD KotaPangkalpinang pada tanggal 6 sd 8 Februari 2017, dimana Komisi IIseharusnya melakukan kunjungan kerja ke Deputi IV Kemenpora di Jakarta,Komisi Ill melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta.Dari kegiatan
    Putus : 14-01-2016 — Upload : 17-03-2016
    Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
    Tanggal 14 Januari 2016 — KADIONO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
    5619
    • Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara yangdiperiksa pada tanggal 9 April 2015 oleh Penyidik adalah benar keteranganBahwa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD270/DS102/10/2014tanggal 30 Oktober 2014, Kepala Divre mempunyai tugas, sesuai KD421/DS200/1 1/2007 tanggal 15 Nopember 2007 sebagai berikut :a Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkanketentuan yang berlaku;b Membina sumber daya Perum Bulog dilingkungan Divre;c Melaksanakan kebijakan tekhnis
    Register : 26-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 01-10-2018
    Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
    Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
    MEYER V. SIMANJUNTAK,S.H.,MH.
    Terdakwa:
    NI MADE RATNADI
    11877
    • pengelolakegiatan (TPK) dan sudah dibuatkan laporan kegiatannya;Halaman 102 dari 169 Putusan No.10/Pid.SusTPK/2018/PN DpsBahwa Bahwa yang membuat LPJ adalah sekretaris Desa dibantu oleh timpendamping Desa, dibuatnya adalah bulan maret 2016, bahwa terkait upahtukang dan upah buruh hadir selama 42 hari namun dilakukan pembayaranselama 90 hari terdakwa tidak mengetahui dan tidak melakukan kros cekapakah sudah sesuai karena terdakwa mempercayai kepada tim pengelolakegiatan (TPK) yang sudah membuatnya karena secara tekhnis
    Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
    Putusan PN TERNATE Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
    Tanggal 11 September 2017 — HENI LORWENS alias HENI
    12245
    • 2012 saya diangkat menjadi Kepalapada BPMD Kabupaten Pulau Morotai, namun pada Bulan AgustusTahun 2013 posisi saya sebagai Kepala BPMD digantikan olehTerdakwa, keterkaitan saya dengan ADD Tahun 2013 memang ada,yakni ADD Tahun 2013 dianggarkan oleh saya di Tahun 2012,mengingat jabatan dan kapasitas saya sebagai Kepala BPMD saatitu ; Bahwa tugas pokok saksi selaku kepala BPMD Kabupaten PulauMorotai adalah memimpin, memberi arahan dan mengkoordinasikankepada staf menyangkut tugastugas yang bersifat tekhnis
      ; Bahwa tugas saya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran ADDPulau Morotai Tahun 2013 adalah :* Menyusun rencana pengalokasian ADDTahun 2013 ;* Mengkonsultasikan dengan pimpinan (Bupati) dan melakukankoordinasi dengan instansi tekhnis dalam rangka perumusankebijakan tentang penetapan besaran mekanisme penyaluranADD untuk masingmasing Desa ;* Melakukan verifikasi administrasi dalam rangka pencairan ADDTahun 2013 ; Bahwa mekanisme pencairan ADD Tahun 2013 yaitu :* Terlebih dahulu melakukan verifikasi
    Putus : 05-10-2012 — Upload : 22-07-2013
    Putusan PN SURABAYA Nomor 50/PID.SUS/2012/PN.SBY
    Tanggal 5 Oktober 2012 —
    6022
    • Perajang Porang, dengan harga Rp. 94.000.000, dengan spesifikasiKapasitas lton per bach, Perajang pisau rotary/ disk, Penggerak diesel 7 PK,Transmisi pulley sabuk karet V, Rangka mesin baja profil kotak, Hasil produksiketebalannya sama, Ada pengaturan pisaurotary ; Mesin pengering porang, dengan harga Rp. 55.000.000,, Kapasitas 500 kg perbach, Type rak, Bahan bakar kayu, 2 kipas aksial, Penggerak mesin diesel Eks.China 7 PK, Rangka mesin baja profil kotak, Hasil produksi 14 jam sudahkering, Ada uji tekhnis