Januar Effendy Siregar qq.Pemerintah Kota Sibolga tanggal 23 Nopember 2012 Nomor242/L/SGM/201 2;** Bahwa dengan tidak adanya penanggalan/pelepasan hak oleh ADELY LISALIAS JULI, maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukan permohonansertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan.+ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.

Januar Effendy Siregar qq.Pemerintah Kota Sibolga tanggal 23 Nopember 2012 Nomor242/L/SGM/2012;Bahwa dengan tidak adanya penanggalan/pelepasan hak oleh ADELY LISALIAS JULI, maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukan permohonansertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan, sebagaimana PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 131 ayat (3)menyebutkan Pendaftaran

2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018,dan selanjutnya sebagai Tergugat IV.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 11 Desember 2017 dalam register Nomor242

Bahwa jawaban Tergugat dan Tergugat III sangat tidak jelas dan kabur atausalah alamat karena perkara yang disengketakan adalah perkara Nomor242/Pdt.G/2017/PN Amb bukan perkara Nomor 424/Pdt.G/2017/PN Amb.2. Surat Kuasa Tergugat menurut Penggugat bertentangan dengan Pasal 35 UUNomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 tahun2001Tentang Yayasan, tidak secara implisit ditegaskan Ketua Umum danSekretaris bertindak didalam maupun diluar Pengdilan.

perusahaan meskipun tidak sebanyak yangditemukan oleh saksi Nur Surya Darma sebagai team audit perusahaan danmemberikan pinjaman uang perusahaan kepada saksi Devi Malinda Usmanalias Indah tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan, apalagi terdakwadalam persidangan dalam duplik secara lisan mohon keringanan hukuman olehkarena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukumterdakwa maka pendapat Penasehat Hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya dalam perkara Nomor242

Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SK/V/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak di Kampung Batu Licin RT.004, RW. VII,Desa/Kelurahan Kp.

Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SK/V/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak di Kampung Batu Licin RT.004, RW. VII, Desa/Kelurahan Kp.

Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SK/V/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak di Kampung Batu Ucin RT.004, RW. VII, Desa/Kelurahan Kp.

Kijang, Kecamatan Bintan Timur, DaerahTingkat Il Kepulauan Riau, Peta Nomor 547, juncto SuratPernyataan Pelepasan Hak Usaha Di atas Tanah Nomor690/PHT/BT/1993, tanggal 24 Juni 1993, yang dibuat di hadapanCamat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah KecamatanBintan Timur, Daerah Tingkat Il Kepulauan Riau.Sebidang tanah dengan Surat Bukti Kepemilikan berupa SuratKeterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah Kijang Nomor242/SKN/1993, tanggal 10 Mei 1993, seluas 20.000 m7, tertulis atasnama Anni, terletak

NASRULLOH ;Fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor242/Pid.B/2010/PN.Sda jo. Putusan Pengadilan Tinggi SurabayaNomor : 582/Pid/2010/PT.Sby. jo. Putusan Mahkamah AgungNo. 235 K/Pid.Sus/2011;Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orangsaksi fakta bernama 1. DEDDY KUSBIYNTO, 2.

Penggugat IV dalam gugatan Nomor .426/Pdt.G/2014/PN.Bdgyang mengklaim dirinya bertempat tinggal dan telah menguasai secarafisik selama 3040 tahun tanah dan bangunan yang terletak di Jalan JatayuDalam No.16 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo KotaBandung, berdasarkan SPR nomor 134/SPR/BB/1976 yang dikeluarkanoleh PJKA tertanggal 20 Agustus 1976 atas nama Darsa Tarmidi.Bahwa Penggugat III dalam gugatan a quo yang mengklaim dirinyaberalamat dan menguasai secara fisik sejak tahun 1979 (SPR nomor242

., Nomor242/2011, tanggal 9 November 2011;Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat (CV Bogor Utama Raya)telah kami anggap sebagai suatu perbuatan ingkar janji (wanprestas/)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdata, dimana pasaltersebut menegaskan: Pihak yang terhadapnya perikatan tidakdipenuhiu, dapat memilin, memaksa pihak lain untuk memenuhipersetujuan, jika hal itu masih bisa dilakukan,atau menuntut pembatalanpersetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;Bahwa perbuatan yang

perusahaan meskipun tidak sebanyak yangditemukan oleh saksi Nur Surya Darma sebagai team audit perusahaan danmemberikan pinjaman uang perusahaan kepada saksi Devi Malinda Usmanalias Indah tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan, apalagi terdakwadalam persidangan dalam duplik secara lisan mohon keringanan hukuman olehkarena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukumterdakwa maka pendapat Penasehat Hukum harus ditolak;Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya dalam perkara Nomor242

SANG HYANGSERI (PERSERO) Cabang Khusus Sukamandi Nomor242/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihalPermohonan Pencairan Dana PKBLGP3K untuk KabupatenMajalengka.3 (tiga) lembar Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT SANGHYANG SERI (PERSERO) Nomor : 298/SHS.01/Kpts/VIII/2011tanggal 01 Agustus 2011 tentang Alih Tugas dan PengangkatanJabatan Pegawai Di Lingkungan PT.

SANG HYANGSERI (PERSERO) Cabang Khusus Sukamandi Nomor242/SHS.06.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihalHalaman 224 dari 228 halaman Putusan Nomor. 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.Permohonan Pencairan Dana PKBLGP3K untuk KabupatenMajalengka.3 (tiga) lembar Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PTSANG HYANG SERI (PERSERO) Nomor298/SHS.01/Kpts/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang AlihTugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT.SANG HYANG SERI

S.H, Kepala Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepadaEduard Sianturi, SH,.MH Kepala Kejaksaan Negeri PalangkaRaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor242/600.14/62.71/IV/2015 tanggal 15 April 2015, selanjutnyamemberikan Kuasa Substitusi kepada LUSIANA ORAKSAPATI,S.H.

Januar Effendy Siregar qq.Pemerintah Kota Sibolga tanggal 23 Nopember 2012 Nomor242/L/SGM/2012;** Bahwa dengan tidak adanya penanggalan/pelepasan hak oleh terdakwaADELY LIS ALIAS JULI, maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukanpermohonan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan.+ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADELY LIS Alias JULI, telahmemperkaya dirinya sendiri sedangkan Negara cq Pemerintah Kota Sibolgatelah dirugikan sebesar Rp. 3.280.015.400,00, sebagaimana Laporan HasilAudit Investigatif Perhitungan

Januar Effendy Siregar qq.Pemerintah Kota Sibolga tanggal 23 Nopember 2012 Nomor242/L/SGM/2012;Bahwa dengan tidak adanya penanggalan/pelepasan hak oleh terdakwaADELY LIS ALIAS JULI, maka Pemko Sibolga tidak bisa mengajukanpermohonan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan.Bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksana dariPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Pasal 131 ayat (3) menyebutkan

berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor242/Akta/KB/X/1990 Tanggal 13 Oktober 1990 atas nama#namatergugatsatu. Sehingga suatu hal yang keliru memohonkan batalsertipikat a quo yang secara nyata Nomor srtipikat dan luas tidakbersesuaian ( Nomor SHM: 03205/Bontomanai, dengan luas 3480 m7?)Oleh karenanya berkenan dengan eksepsi gugatan kabur berdasar hukumuntuk diterima oleh majelis hakim terhormat ( Bukti T.T Il Nomor 2);4.

Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor242/01933.09/X/2020 yang dikeluarkan oleh kator PertanahanKabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(P.8);. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1468 yang dikeluarkanoleh badan Pertanahan Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telahsesuai dengan aslinya (P.9);10.

(tiga ribu seratus meter persegi), SHM Nomor 240/Sukaresmi Luas8.350 m* (delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), SHM Nomor241/Sukaresmi Luas 2.000 m (dua ribu meter persegi), SHM Nomor242/Sukaresmi Luas 3.480 m? (tiga ribu empat ratus delapan puluh meterpersegi), SHM Nomor 243/Sukaresmi Luas 3.470 m (tiga ribu empatratus tujuh puluh meter persegi), SHM Nomor 244/Sukaresmi Luas 7.000m? (tujuh ribu meter persegi), SHM Nomor 245/Sukaresmi Luas 3.900 m?

Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim apabilaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Ill dinyatakan sebagai pemilik yang sahatas tanah SHM Nomor 237/Sukaresmi Luas 1.000 m* (seribu meterpersegi), SHM Nomor 238/Sukaresmi Luas 4.350 m* (empat ribu tiga ratuslima puluh meter persegi), SHM Nomor 239/Sukaresmi Luas 3.100 m (tigaribu seratus meter persegi), SHM Nomor 240/Sukaresmi Luas 8.350 m(delapan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), SHM Nomor241/Sukaresmi Luas 2.000 m* (dua ribu meter persegi), SHM Nomor242

hukum bagi pihakpihak yang masihmenguasai hakhak tanah tersebut agar segera mengosongkanbangunanbangunan yang berdiri di atas sertifikat induk (Sertifikat HGBNomor 73/Desa Kartoharjo), sehingga hak tersebut kembali kePemerintah Kota Semarang sebagai pemilik sah atas tanah di JalanAlunalun Selatan Semarang yang sekarang dikenal dengan namaKomplek Pertokoan Kanjengan yang berada diwilayah KelurahanKauman, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;29.Bahwa oleh karena HGB Nomor 231, HGB Nomor 241, HGB Nomor242

item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatan bajapelengkung tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitarjumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan KerugianNegara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan BajaPelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap yang dibiayai dariAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan TataRuang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor242

tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenanganyang ada padanya selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) yangmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitarjumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan KerugianNegara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan BajaPelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap yang dibiayai dariAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan TataRuang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor242

Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali nomor 337 PK/Pdt2011tanggal 17 Januari 2012 berbunyi :MENGADILIMengabulkan permohonan Peninjuan Kembali dari pemohon PeninjauanKembali Jason Surjana Tanuwidjaja tersebut ;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1320 K/Pdt/2009tanggal 17 Nopember 2009 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor242/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 16 Juni 2008 jo.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor242/Pid.B/2011/PN.Sim, tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Ir. AMRAN SINAGA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanHal. 60 dari 87 Hal. Put.

item pekerjaan pengadaan dan pengangkutan jembatanbaja pelengkung tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atau sekitarjumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan KerugianNegara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan BajaPelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap yang dibiayai dariAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan TataRuang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor242

Alam Baru Jaya yangmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.084.076.783,80 atausekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan PenghitunganKerugian Negara atas Pekerjaan Pengadaan dan Pengangkutan Jembatan BajaPelengkung pada Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap yang dibiayai dariAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan TataRuang Provinsi Banten di Serang, oleh BPK RI Nomor242/LHP/XVIII.SRG/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015 ; Bahwa perbuatan menyalahgunakan

(Fotokopidari fotokopi);: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor242/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari KantorPertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopidari fotokopi);: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor243/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari KantorPertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopidari fotokopi);: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor244/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari KantorPertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten.