Sepeda motortersebut dibeli dari hasil penjualan sepeda motor force one milikPenggugat seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah), bantuan dariPEMBELI SEPEDA MOTOR dan tunjangan PNS sebesarRp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun mengenai harta benda yang disampaikan Tergugat denganini Penggugat menyampaikan jawaban;Sepeda motor Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugatmempunyai sepeda motor merk force one. Kemudian setelahmenikah dijual dengan harga Rp2.800.000,00 untuk membelimotor baru Supra Fit. Ditambah bantuan dari kakak iparPenggugat (Suami kakak kandung Penggugat), sehinggamotor tersebut diatasnamakan kakak ipar Penggugat.

Apabila permintaanTergugat dikabulkan (harta benda yang sudah kami dapatbeli bersama dibagi dua) Tergugat siap membagi duauang tersebut dan memberikanya sebagian kepadasaudara Penggugat;Memang ada kekeliruan yang disampaikan oleh Tergugatseperti harga penjualan motor (Force one) Tergugatmenyampaikan Rp4.000.000,00, sedangkan Penggugatmenyampaikan Rp2.800.000,00, kemudian hargapembelian kebun yang kami beli dari paman dan bibi yangmasingmasing luasnya kurang lebih 4 are, Tergugatmenyampaikan masingmasing

Sepeda motor tersebut dibeli dari hasilpenjualan sepeda motor force one milik Penggugat seharga Rp. 4.000.000,(Empat juta Rupiah);Sawah seluas 2,5 are seharga Rp. 12.500.000,. Sawah ini dibeli dari sisauang pelunasan cicilan sepeda motor dan tabungan Tergugat setiap bulan.Sawah tersebut digarap oleh kakak ipar Penggugat bernama IPARPENGGUGAT dan IPAR;Tanah kebun dibeli dari PAMAN PENGGUGAT luas 4 are seharga Rp.3.000.000.

BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Purnama didampingi Bp.Senjaya Komaladan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaHalaman 8 dari 67 Putusan No.246/Padt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.PikePenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.

akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihakkeluarga.Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat Cqmanajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/Joko Cahyono,dimulai dengan dijatuhnkannya demosi tanpa alasan yang jelas, tanpamendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas, sertatidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinan dalammelakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyono mendapatpenugasan sebagai Task Force

2018/PN.JKT.PST.2223.memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelahn mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakanCaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiHalaman 18 dari 67 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Staf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Untuk itusegaka tindakan Tergugat kepada Penggugat terkait demosi dari jabatan WakilDirektur Marketing KMB menjadi Staf Ahli Direksi, dan kemudian penugasansebagai Task Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau, hinggaakhirnya melakukan PHK secara sepihak tanpa pesangon kepada Penggugatsangat tidak dibenarkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan, Beberapa kaidahhukum Yurisprdensi terkait hal ini menyatakan sebagai berikut :a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 25 April

BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Pumama didampingi Bp.Senjaya Komala21dan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaPenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.

akan mendiskusikannya terlebin dahulu dengan pihakkeluarga..Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh TergugatCq manajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/JokoCahyono, dimulai dengan dijatuhkannya demosi tanpa alasan yang jelas,tanpa mendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas,serta tidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinandalam melakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyonomendapat penugasan sebagai Task Force

kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.22.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelah mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakancaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiStaf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Menyatakan Tergugat telahmelakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugatdengan cara mendemosi Penggugat dari jabatan Wakil Direktur Marketing KMBmenjadi sebagai Staf Ahli Direksi dan selanjutnya memberikan penugasan dan/atau Penempatan dari Staf Ahli Direksi menjadi Task Force ke Kantor CabangSanggau adalah tidak sah dan melanggar peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 31 dari 68 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Menyatakan SuratSK Direksi No. 540/SKPK/HRS/A/2015 tertanggal

200batang) pada kemasan tertulis merek PLUS yang semuanya tidak dilekatipita cukai atau dilekati dengan pita cukai palsu, sehingga telah merugikannegara dari potensi penerimaan cukai Hasil Tembakau sebanyak RpHalaman 4 dari 48 Putusan No.83/Pid.B/2021/PN Bit1.470.560.000 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus EnamPuluh Ribu Rupiah). atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, Sesuaidengan hasil perhitungan ahli HADI SURAHMAT selaku Anggota Tim AhlliIdentifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force

Dan telah menawarkan dan menjual Hasil Tembakau (HT)Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek NOUS dan PLUS yang dilekatidengan pita cukai palsu kepada warungwarung dan tokotoko di wilayahKabupaten Minahasa Selatan dengan harga yang relative lebih terjangkau(murah/harga miring) dan mendapatkan untung atas hasil penjualantersebut.e Berdasarkan keterangan AHLI Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) dari Konsorsium Perum PERURI menyatakan bahwapita cukai yang melekat pada rokok jenis Sigaret

Dan telah menawarkan dan menjual Hasil Tembakau (HT)Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek NOUS dan PLUS yang dilekatidengan pita cukai palsu kepada warungwarung dan tokotoko di wilayahKabupaten Minahasa Selatan dengan harga yang relative lebih terjangkau(murah/harga miring) dan mendapatkan untung atas hasil penjualantersebut.Berdasarkan keterangan AHLI Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) dari Konsorsium Perum PERURI menyatakan bahwapita cukai yang melekat pada rokok jenis Sigaret

Ahli HADI SURAHMAT (keterangannya dibacakan dipersidangan) padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli merupakan Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) antara Perusahaan Umum Percetakan UmumUang Republik Indonesia (Perum Peruri), PT. Pura Nusapersadadan PT.

Kertas Padalarang tentang Tim Idenrifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force);Bahwa hanya Prum Peruri yang boleh membuat atau mencetakpita cukai hasil tembakau atau rokok, berdasarkan surat perjanjianantara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURINomor PRJ01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP1235/XI/2020 PTPura Nusapersada Tentang Percetakan Pita Cukai Desain Tahun2021 dan 2022 dan perjanjian sebelumnya juga demikian dengandurasi 2 (dua) tahun sekali;Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu

kepada TermohonKasasi tersebut akan dikenakan bunga dalam bentuk US$ 184.851,72 dandalam bentuk rupiah Rp.382.458.199, ;15.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sedangdikasasi ini, knususnya pada halaman 64 alinea 1, 2 dan 3 yang pada intinyamenolak alasan Pemohon Kasasi bahwa keterlambatan Pemohon Kasasimelunasi sisa harga pembelian kepada Termohon Kasasi bukan atau tidakterdapat alasan atau peristiwa yang bersifat FORCE

MAJEURE .s.o.r.adalah salah dan keliru, sebao sudah merupakan fakta hukum yang bersifatNOTOIR bahwa di wilayah Aceh pada saat itu memang dalam keadaandarurat militer, karena banyak pemberontak yang menamakan diri GerakanAceh Merdeka yang melakukan kegiatan untuk mengacaukan keamananNegara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kejadian tersebut telahmempengaruhi dan melumpuhkan usaha bisnis Pemohon Kasasi di daerahtersebut, yang mana hal tersebut diluar kKemauan/kehendak PemohonKasasi selaku pengusaha

MARGOMULYO NO. 35SURABAYA, namun akibat adanya bencana nonalam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (COVID19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaibencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virusdisease 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional, mengakibatkanTERMOHON PKPU masih kesulitan mencari pembeli dengan harga penawaranyang baqus, sehingga hal ini termasuk dalam FORCE MAJEURE oleh karena ituHal

Kontraktor Tambang BatuBara, sedangkan Pihak Tergugat status Pemilik Tambang Batu Bara;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sepakat mengadakan PerjanjianKontrak Kerjasama Batu Bara sebagaimana yang tersebut pada posita angka 1(satu) diatas yang rinciannya adalah sebagai berikut: BatasanPekerjaan (Pasal 1); Hargadan Target Produksi (Pasal 2); Pembayaran (Pasal 3); Evaluasi Kinerja (Pasal 4); Peralatandan Supporting (Pasal 5); Kewajiban Para Pihak (Pasal 6); Masa berlakunya Kontrak (Pasal 7); Force

Majeure; Penyelesaian Perselisihan;Bahwa pada saat kegiatan produksi sedang berjalan kurang lebih 2 (dua)bulan, ternyata banyak halhal yang sangat menganjal dalam PerjanjianKontrak Kerja Pertambangan Batu Bara tanggal 16 April 2009 tersebutterhadap Pihak Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan Joint Serveybersamasama pada saat pengapalan pertama;Bahwa oleh karena itu Pihak Penggugat dengan Suratnya bertanggal Manado29 Mei 2009, Nomor 001/SK GN/VV/2009 menyampaikan kepada Tergugatyang intinya

2007, tertanggal 12 Mei 2007,meskipun terdapat nama dantandatanganSaksi ;e Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanasehingga terbit 1 (Satu) lembar Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomorregister 590/63/GU2018/2007, tertanggal 12Mei 2007 atas nama MUHAMMAD SATOE Bin(Alm) JIBE ;Bahwa saksi tidak tidak pernah menjual atau memberikan tanahatau menghibahkan tanah kepada saksi MUHAMMAD SATOE Bin(Alm) JIBE, namun saksi ada barter (tukar) tanah milik saksidengan sepeda motor jenis Yamaha Force

memberikan keterangan pada penyidikkepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP),setelah itu menandatanganinya, dan saksi membenarkanketerangan yang telah diberikan pada saat itu ;Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan siapa yang telahdipalsukan di 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah dengan nomor register 590/63/GU2018/2007,tertanggal 12 Mei 2007 ;Bahwa saksi pernah memperoleh sebidang tanah seluas 2 Ha.dengan bertukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

ISAP masih adahubungan keluarga dengan Saksi ;Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One milik saksidihargai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sedangkantanah milik saksi MARDIANI Als. MARDI Bin (Alm). ISAP dihargai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga saksiMARDIANI Als. MARDI Bin (Alm).

khususnya tanah, bakal mempunyai akibat hukumyang nyata bilamana sita tersebut diumumkan dengan caramendaftarkannya termasuk menyerahkan Salinan Berita AcaraPenyitaan kepada Kantor Pertanahan untuk dibukukan, dengandemikian pihak pihak yang berkepentingan atas bendatersebut termasuk pihak ketiga dapat mengetahui' statusbenda tersebut adalah berada dalam keadaan sita; Terhitungsejak saat benda sitaan tersebut didaftarkan pada kantorpertanahan, penyitaan tersebut barulah mempunyai akibathukum (/egal force

ataumengasingkan benda tersebut dengan cara apapun, ' danbilamana terjadi transaksi atas benda sitaan yang terjadisetelah penyitaan tersebut didatarkan, transaksi demikianbatal demi hukum, serta secara pidana pihak pihak yangmengadakan transaksi pada benda tersebut dapat dikenaisanksi pidana vide pasal 231 KUHPidana;Bahwa adalah jelas dengan mengacu kepada ketentuan pasal231 HIR dan Pasal 198 HIR, suatu penyitaan atas benda takbergerak (tanah dan bangunan) barulah mempunyai akibathukum (/ega/l force

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Halaman 46Putusan No. 173 / Pdt.SusPHI / PN.MdnMenimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember

MERUPAKANKEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR YANG TIDAK DAPATDIHINDARI DAN DIPERKIRAKAN/ DIPREDIKSI OLEH TERGUGAT.Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 telah terjadiperistiwa kebakaran dikantor Tergugat, yang mengakibatkan terbakarnyabangunan dan dokumendokumen yang ada didalam kantor Tergugat.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor2811/FBF/2013, tertanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan LaboratoriumForensik Cabang Batam terkait dengan Pemeriksaan Teknis KriminalistikTKP

Tergugat berada dalam keadaan force majeur yang tdakdapat dihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi imposibilitasabsolut memenuhi perjanjian, Keadaan itu dapat dijadikan tergugat sebagai exceptionalcircumstances untuk menggugurkan gugatan.Berdasarkan alasan diatas maka patutlan apabila Majelis Hakim yangTerhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR2

Adanya perbuatan melawan hukumBahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor tergugat, yangmengakibatkan ikut terbakarnya ijazah dari Para Penggugat, merupakankeadaan memaksa/ force majeur yang tidak dapat dihindari dandiperkirakan/ diprediksi oleh Tergugat.

pokoknya menimbang:Menimbang, bahwa hubungan kerja Penggugat diakhiri olehTergugat pada tanggal 3 April 2015 yang berarti sebelum waktuPKWT antara Tergugat dan Penggugat berakhir, denganmemperhatikan PKWT Nomor: 061/SYN/HR/VIII/2013 (vide P2 danT1 Pasal 1.4 huruf a angka V tentang penghentian kontrak,dinyatakan bahwa perusahaan dapat mengakhiri kontrak sebelummasa berlakunya berakhir tanoa kewajiban apapun apabila aktivitasperusahaan menurun atau berhenti karena halhal diluar kKekuasaanperusahaan (force

majeur), dengan mempertimbangkan Pasal 161ayat 1 Huruf d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dimana perjanjian kerja dapat berakhir apabila adasuatu keadaan atau kejadian yang diatur dan dicantumkan dalamPKWT, menurut Majelis aktivitas perusahaan menurun dapatdijadikan suatu causa keadaan force majeur suatu usaha/perusahaan.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P3 yangdiketahui oleh Penggugat bahwa dalam 2 (dua) bulan kedepanterhitung sejak 1 Maret 2015 sampai dengan

(onvoldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatanpembuktian.Bahwa adapun yang menjadi alasan Putusan Judex Facti nyata tidakcukup pertimbangan karena Judex Facti dalam Putusan langsungsaja menyimpulkan perjanjian kerja dapat berakhir apabila ada suatukeadaan atau kejadian yang diatur dan dicantumkan dalam PKWT,menurut Majelis aktivitas perusahaan menurun dapat dijadikan suatucausa keadaan force majeur suatu usaha/perusahaan dengan tidakseksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan

MuhammadKholil Bin Marikin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang ujungnya patah bergagangkan plastikwarna putih ; Patahan ujung clurit warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One Warna Hitam lis Hitamlis hijau No.Pol.

Memerintahkan barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang ujungnya patah bergagangkan plastik warnaputih ; Patahan clurit warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Force One Warna Hitambergaris hijau dengan No.Pol.

No.1902 K/Pid/2007 Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; Memerintahkan supaya barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang berujung patah bergagangkan plastik warnaputih ; Sepotong patahan clurit ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam No.Pol.

No. 273 K/Pdt.Sus/201110.11.12.13.dari eks pelaksana (karyawan) YPPM, maka akan dilakukan perjanjiankhusus ;Bahwa sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar

uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal156 ayat (4) ;Bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan Mediator, maka Mediatormengajurkan agar TERGUGAT membayarkan hakhak Para Penggugatdengan total sebesar Rp.416.714.000, (Empat ratus enam belas juta tujuhratus empat belas ribu rupiah), Anjuran tersebut MERUGIKAN PARAPENGGUGAT ;Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Karyawan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak dikarenakan Yayasan PPM dibekukan bukankarena mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force

Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, maupunupaya hukumlainnyasampaidiperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokokperkara ;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menyatakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak dikarenakan Yayasan PPM dibekukan/likuidasi bukankarena mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force majeur) tapimelakukan efisiensi sebagaimana Pasal 164

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh;2. karenaperusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force majeur);3. pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4);28.Oleh karena itu yang pertama kali harus dibuktikan

kerja terhadap Para Tergugat adalah karenaalasan EFISIENSI atau alasan perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan;39.Bahwa untuk alasan EFISIENSI dapat dikenakan Pasal 164 ayat (3) UUKetenagakerjaan, telah diatur pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi,yang berbunyi sebagai berikut:(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Jika disebabkan karena kerugian selama 2(dua) tahun berturutturut atau lebih atau force majeur, maka akanmenggunakan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, namun apabiladisebabkan hal lain selain dari kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturutdan force majeur, akan menggunakan Pasal 164 ayat (38) UUKetenagakerjaan ; Bahwa terhadap perusahaan tutup yang di maksud dalam Pasal 164 UUKetenagakerjaan tidak dijelaskan didalam UU Ketenagakerjaan dan peraturanorganic dibawahnya, maka kita akan mengacu pada

rugilebin dari 2 (dua) tahun berturutturut, maka sudah melebihi syarat yangdiinginkan oleh Pasal 164 ayat (2);Bahwa mengenai korelasi pasal 164 ayat (3) dengan Putusan MahkamahKonstitusi No.19/PUUIX/2011 tentang perusahaan tutup, Ahli berpendapatPasal 164 ayat (3) itu sebenarnya adalah satu norma yang mengecualikanketentuan Pasal 164 ayat (1), kalau tutup karena kerugian minimal 2 (dua)tahun berturut turut maka menggunakan ketentuan Pasal 164 ayat (1), akantetapi kalau tidak mengalami kerugian, force

pegawai menghindari PHK itu, kalau upayaupaya tersebut tidak berhasil, kemudian boleh melakukan PHK, jadi PHK itusebagai ultimum remidium bukan primum remidium;Bahwa menurutAhli, Pasal 164 ayat (3) dan ayat (1) sebenarnya sama, samasama perusahaan tutup, kalau karena ayat (1) disebabkan karena forcemajeuratau juga karena kerugian minimal 2 (dua) tahun berturutturut, namunPasal 164 ayat (3) adalah perusahaan tutup karena efisiensi bukan karena rugikerugian minimal 2 (dua) tahun berturutturut atau force

Demikian juga pihakKedua tidak akan menuntut (melaporkan) Pihak Kesatu kepada penegak hukumterkait penggunaan obyek sengketa;PASAL 5Para pihak sepakat bahwa pihak Kedua akan mengembalikan obyek sengketakepada pihak Kesatu apabila sebelum jangka waktu sewa obyek sengketaberakhir, pihak Kedua mengakhiri kerjasamanya dengan pihak Ketiga atauterjadi force majeur (kebangkrutan)Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Trk.PASAL 6Para pihak sepakat apabila salah satu pihak dari pihak Kesatu dan pihak

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Adi Kuswoyo dan terdakwa II Apriyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Adi Kuswoyo dan terdakwa II Apriyani tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Vega Force

Menetapkan barang bukti berupa :- Potongan karpet warna merah yang terdapat darah korban UPONO, dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force -1 warna hitam strep biru dengan No Pol : S 4923 BQ, 1 (satu) buah helm merk Takachi warna hitam strep biru putih dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru, dikembalikan kepada terdakwa Darsan Bin Rakiman;6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

adalahterdakwa karena diberitahu oleh Polisi;Bahwa saksi tidak dapat menangkap terdakwa, karena pada waktu ituterdakwa melarikan diri menggunakan sebuah sepeda motor YamahaForce 1;Bahwa ciri ciri sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah YamahaForce 1 warna hitam dengan strip biru dan knalpotnya berbunyi kerasdan mengeluarkan asap banyak, sedangkan terdakwa waktu itumemakai helm warna gelap, memakai jaket parasit warna gelap juga;Bahwa saat itu terdakwa lari ke selatan dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force

tidak tertangkap;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pembunuhanterhadap saudara Upono, karena waktu itu hanya saudara Uponoyang menemui terdakwa waktu datang ke rumah saudara Upono dankemudian saudara Upono kembali ke ruang tengah sambil memgangidada kirinya lalu duduk dan bersandar tembok kemudian tersungkurdan dadanya mengeluarkan darah;Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memakai sepeda motor apa, tetapimenurut keterangan saudara Faisal yang mengejar terdakwa naiksepeda motor Yamaha Force

penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan karpet warna merahyang terdapat darah korban UPONO yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan, maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa :e Potongan karpet warna merah yang terdapat darah korban UPONO,dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam strep birudengan No Pol : S 4923 BQ, 1 (satu) buah helm merk Takachi warnahitam strep biru putin dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru,dikembalikan kepada terdakwa Darsan Bin Rakiman;,6.

Penerbitan Surat Keputusan Bersama Penggugat dan Tergugat Nomor 01.5/P/SKEP/311/2009 dan Nomor 046/SK/BPI/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentangpembentukan Tim Task Force Persiapan Pengakhiran KSO, dengan tugas sebagaiberikut: Menginventarisasi aktiva dan Pasiva di lapangan dan kebunkebun KSO yangdikelola oleh Tergugat; dan Melakukan kajian dan evaluasi secara akuntansi dan juridis terkait denganaktiva dan passiva KSO; Tim Task Force juga bertugas memberikan dukungan kepada Kantor AkuntanPublik Chatim

Dalam hal auditor melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada butir b diatas, Penggugat dan Tergugat menyetujui hasil Tim Task Force yang dibentukoleh Penggugat dan Tergugat dan jika diperlukan dapat menjadi salah satu bahanmasukan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya;d. Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diperoleh laporan resmiAuditor mengenai Hak dan Kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam masaperjanjian KSO akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah;e.

Kelapa Sawit Aceh Barat dan Selatan tertanggal 31Juli 2009); Selanjutnya dalam rangka pengakhiran Perjanjian KSO, Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membentuk tim Task Forcesebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 01.5/P/SKEP/311/2009 Nomor 046/SK/BPI/2009, tentang Pembentukan Tim TaskForce Persiapan Pengakhiran KSO tertanggal 3 Agustus 2009 guna melakukaninventarisasi aktiva dan passive di lapangan serta halhal yang terkait denganKSO; Selain membentuk tim Task Force

Oleh karena itu melalui gugatan aquo, Penggugat mohon agar perjanjian KSO beserta dokumen tender, termasukdokumendokumen berita acara rencana pengakhiran Perjanjian KSO yaitu: Surat Keputusan Bersama Nomor 01.5/P/SKEP/311/2009 Nomor 046/SK/BPI/2009 tentang Pembentukan Tim Task Force Persiapan Pengakhiran KSO,tertanggal 3 Agustus 2009; dan Akte Penyimpanan (Acte Van Depot) dan Pengukuhan Nomor 74 tertanggal 2Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Erwin Wahyu Purwantorodimintakan pembatalan untuk

Jenis Mobil Penumpang,Nomor Rangka MHRGD37205J004971, Nomor Mesin L15A42008863, Warna Hitam, atas namaNirwan Ashari, dipakai untuk operasional keseharian dan diketahui oleh Tergugat.4 Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran angsuran setiapbulannya senilai Rp5.155.500, selama 24 bulan dan telah mengangsur selama 3 kali angsuran.Halaman 1 Putusan No.66/Pdt/2014/PT .PLG.1011121314bahwa Penggugat di bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan keadaanmemaksa (force

dan kuatir, yang mengakibatkankonsentrasi Penggugat dalam bekerja menurun, yang mempengaruhi terhadap pendapatan yangdidapatkan dan juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga.Bahwa wajar dan layak apabila Penggugat melalui Pengadilan Negeri Lahat, memohon kepadaTergugat untuk tidak melakukan pengambilan secara paksa dan di luar prosedur hukum yangberlaku.Bahwa bukan niat Penggugat untuk tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepadaTergugat tepat waktu, namun dikarenakan keadaan memaksa (force

untuk tidak memindah tangankan kendaraan bermotormerk Honda, Type Jazz GD3 1,5 IDSI MT, Model Minibus, Tahun 2005, Isi Silinder 1497, Nomor PolisiBG 2670 NN, Jenis Mobil Penumpang, Nomor Rangka MHRGD37205J004971, Nomor MesinL15A42008863, Warna Hitam, atas nama Nirwan Ashari, beserta STNK dan BPKBnya sampai putusanini berkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA20 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.21Menyatakan kelalaian Penggugat dalam prestasi dikarenakan keadaan memaksa (Force