• Industrial melalui DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bahkan hinggadiajukan gugatan a quo, bila dihitung dari pembayaran terakhir terhadap gajipara Penggugat hanyalah berselang waktu 1 (satu) bulan, jadi bagaimanamungkin ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d dapat dijadikan dasardalam perkara a quo ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah berkesimpulankeberadaannya Tergugat Pemohon Kasasi (Perusahaan) sejak tahun 2008kondisi Perusahaan mulai tidak produktif (Force

  diatur dalamketentuan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) huruf c UndangUndangNo. 13 tahun 2003 yang dijadikan dasar penyelesaian perkara a quo ;KESIMPULAN :e Majelis Hakim Tingkat Pertama Judex Facti nampaknya dalammemformulasikan pertimbangan hukum, yang berujung pada adanya putusandengan pertimbangan yang hampir dapat dikatakan controversial dalamperkara in casu, dimana Judex Facti sudah melihat dan mempertimbangkanbahkan berkesimpulan keberadaan Pemohon Kasasi (Perusahaan) sudahdalam posisi force

• Namun Penggugat meminta dan berusaha agar bersamaTergugat , karena kondisi Force Major untuk direstruktur agar kreditatau angsurannya dapat lancar kembali . Akan tetapi pihak Tergugat mengabaikan atas permohonan tersebut .Padahal Tergugat IV selakudebitur patut dan punya hak untuk dilindungi sebagai konsumen sektorjasa keuangan , yang diatur dalam undangundang No.1 Tahun 2013tentang perlindungan konsumen sektor jasa kKeuangan ..

  Batang sebagaimana tersebut dalamAkta .Bahwa tidak benar "UD Aneka Buah" sebagai AnggotaDebitur maupun avalis dalam Akta Hak Pemberian TanggunganNomor Nomor: 476/29/Sbh/ HT/XIl, bahwa "UD Aneka Buah" jugasebagai Anggota Debitur tersendiri dengan jaminan "lapak (istilahtempat atau lantai dasar penjualan di pasah Johar) di pasar JoharSemarang dan Tergugat IV pun sekarang sudah wanprestasi .Halaman 8 dari 45HalamanPutusan Nomor 20 /Pdt.G/2015 /PN BtgBahwa tidak benar kondisi kredit Tergugat IV dalam force

  Bahwa tidak benar sama sekali proses penyelamatan maupunpenyelesaian kredit dalam kondisi force major disebabkankebakaran pasar Johar Semarang. Bahwa kebakaran pasar JoharSemarang terjadi pada tanggal 9 Mei 2015 sedangkan prosespenyelesaian kredit terjadi pada tahun 2014, dengan demikian tidakada korelasinya antara wanprestasinya Sdri. Sri Kusrini dengankebakaran pasar;.

  nama Lestari merupakan bagian dari obyek sengketa sehinggaPenggugat mempunyai kapasitas untuk menuntut hak ;Menimbang , bahwa berdasarkan peritmbangan tersebut , MajelisHakim menolak materi eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat pada poin yangketiga ;Menimbang , bahwa terhadap materi eksepsi dari Kuasa HukumTergugat pada poin keempat tentang obscuur libel yaitu apakah UD.AnekaBuah sebagai anggota debitur maupun avalis dalam APHT nomor 476 / 29 /sbh / HT / XII , kondisi kredit Tergugat IV disebabkan force

  Tergugat IVBahwa Tergugat selaku Ketua Koperasi Artha Bunda Semarang melaluiSurat Permohonan Nomor 081 / Kop .AB/1/ 14 tanggal 30 Januari 2014mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan SHM Nomor 274 danSHM Nomor 621 di kantor KPKNL Pekalongan dan kemudian padatanggal 22 Agustus 2014 jam 09.00 WIB di aula kantor KPKNLPekalongan dilakukan pelelangan ;Bahwa Tergugat IV posisi atau keadaan ekonominya masih jatuh ,karena pasar Johar Semarang terbakar dan tidak bisa berdagangdanmenurut Penggugatdalam kondisi Force

• ;Pasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeHal 11 dari 67 Hal.Putusan SelaInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, whichrules are deemed to be incorporated by reference to this clause."

  Distribusiharus. diselesaikan: Melalul Ar bitrase. jncesasannnmcemnsne nen nsnenesnenennnmmenasenennnnesHal 17 dari 67 Hal.Putusan SelaPasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force

• Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2018/PT YYKi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.

  Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.

• (iv) Penafsiran fiksi tidak terdapat dalamUndang undang PPN, sehingga tidak dibenarkansecara hukum bahwa jika penerima jasamempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesiamaka penyerahan yang nyata nyata dilakukan diluar negeri (Cross border transaction)dianggap atau seolah olah merupakanpenyerahan di dalam negeri dan dikenakan PPN.Begitu. pula dengan force of = attractionprinciple tidak dianut dalam Undang undangPPN.Bahwa akan tetapi, sebagaimana terlihat jelasdalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan

  SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996menganut dua macam konsep, yaitu fiksi hukumdan force of attraction principle (prinsipkekuatan tarikan) dengan penjelasan sebagaiberikuta. Fiksi Hukumberdasarkan fiksi hukum.

  Force of attraction principle.Prinsip ini dianut dalam Undangundang PajakPenghasilan sebagaimana yang tercantum dalamPasal 5 ayat (1) huruf Undang undang PajakPenghasilan yang menyatakan bahwa:Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetapadalahPenghasilan dari usaha atau kegiatan bentukusaha tetap tersebut dan dari harta yangdimiliki atau dikuasai;Penghasilan kantor pusat dari usaha kegiatan,penjualan barang, atau pemberian jasa diIndonesia yang sejenis dengan yangdijalankan atau yanag dilakukan olehbentuk

  (Huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali) .Akan tetapi, prinsip force of attractiontidak berlaku dalam pemungutan PajakPertambahan Nilai karena tidak tercantumdalam Undang undang PPN.17.

• Begitu) pula dengan"force of attraction principle" tidak dianut dalamUndang Undang PPN;12. Bahwa akan tetapi sebagaimana terlihat jelas dalamputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekalitelah tidak mempertimbangkan surat Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding tertanggal 29 Juni 2005Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.28/B/PK/PJK/200613.tersebut, serta alasan alasan Pemohon PeninjauanKembal i semula Pemohon Banding yang tercantum didalamnya tanpa menyebutkan sebab sebabnya;Il.

  SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 menganut dua24macam konsep, yaitu "fiksi hukum dan force ofattraction principle (prinsip kekuatan tarikan) denganpenjelasan sebagai berikuta.

  Force of attraction principle;Prinsip ini dianut dalam Undang Undang PajakPenghasilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5ayat (1) huruf b UndangUndang Pajak Penghasilan,yang menyatakan bahwa :Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalaha. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentukusaha tetap tersebut dan dari harta yang dimilikiatau dikuasai;b.

  No.28/B/PK/PJK/2006Akan tetapi, prinsip force of attraction tidakberlaku dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, karenatidak tercantum dalam Undang Undang PPN;22.

• ternyatatidak ada bukti yang dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi hutangnyakepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ataudengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi akandilakukannya sebagaimana isi perjanjian hingga lewatnya waktu yang ditentukandalam perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan bahwaTergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalahkarena sesuatu hal yang sifatnya diluar kemampuan dari kekuatan manusia(Force

  Majeure), maka sudah seharusnya Majelis menyatakan Tergugat telahwanprestasi atau ingkar janji (Vide Pasal 1238 KUHPerdata);Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 59/Padt.G/2018/PN BjbMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ada di persidanganyang disimpulkan dari surat bukti tanda P1 sampai dengan P 6 sertadinubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari Penggugat maupunTergugat yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkeyakinan secaramateriel terbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat

• Perlu diingatkan bagi Penggugat, iniyang dinamakan dengan force majeure;Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang berulangulang kali disebutkan,baik di dalam posita maupun petitumnya, mengenai Para Tergugat tidakbersedia untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat adalahsungguh tidak berdasar dan beralasan hukum, dikarenakan jelas memangkondisi keuangan dan kegiatan usaha milik Para Tergugat yang tidakmenentu dan sedang dalam keadaan memulai kegiatan usahanya kembali*dan jelas diakui oleh Penggugat

• Motor Yamaha Force One tanpa plat nomor polisi Nomor Rangka MH34NS2144K043667 Nomor Mesin 4WN-710946;

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

• memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalamsuatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaanwali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebutmenjadi fasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no legal force

• Klasifikasi Barangbahwa berdasarkan Sub Heading Explanatory Notes, Sub heading 1507.10disebutkan:Fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by pressure, shall be consideredas crude if they have undergone no processing other than decantation,centrifugation or filtration, provided that, in order to separate the oils fromsolid particles only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugalforce, has been employed, excluding any adsorption filtering process,fractionation or any other physical

• Bahwa RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal initelah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebutyang banyak memakan waktu karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin karenabanyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringantersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu Topan Mangkhut diCina dengan

  Bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) telah melaksanakan kewajibansebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta stafteknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian KerjaSama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu untuk kesepakatan Orderan,perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu TopanMangkhut

  tidak pernah di perjanjikan dan disebutkan dalam jangka waktuberapa lama harus selesai mengirim mesinmesin oleh Pihak Tiongkok, akan tetapi PihakTiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) tetao berkomitmen melaksanakanperjanjian dengan segera mengirimkan MesinMesin atau Teknis PeralatanProduksi beserta Staf Teknis dan karena kesepakatan Orderan, perakitan mesinyang jumlahnya banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut dan disamping itu juga adanya Faktor FORCE

• kerja terhadap diri Penggugat dengan niat tidak bersediamembayarkan hakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  berdasarkan hukum apabila memang Tergugat sudah tidak bersediamenerima Penggugat untuk bekerja dengan melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  dengan niat agar Termohon Kasasi tidak membayarkanhakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PemohonKasasi sebagaimanaketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  Nomor : 219/PHI.G/2012/P27Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

• walinikah/wali nasab yang tidak berurutan, tidak memenuhi syarat dan rukunpernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

• sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidakmemenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

• Sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
• Menetapkan agar barang bukti, berupa :
• 1 (satu) buah CDI motor Merk Force

• Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
• Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah Accu merk G Force

• Padahal nyata diketahui oleh Tergugat bahwa keadaan tersebut sama sekalibukan kesalahan Penggugat dan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat (Force Major)., sehinggatidak cukup alasan bagi Tergugat untuk memberikan penalty/saksi kepada Penggugat. Karena kejadiantersebut adalah akibat perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill selaku dealer, yang sebelumnya telahmenyatakan kesanggupannya, namun ternyata tidak dapat dipenuhinya;14.

  setelah diubah menjadi Isuzu D Max) dari 31 maret 2005 (darisebelumnya 11 Maret 2005) menjadi 5 April 2005, menurut hemat Tergugat sama sekali tidakmenunjukkan itikad baik dan usaha maksimal dari Penggugat;Bahwa dalam korespondensinya dengan Tergugat sebagaimana ditegaskan kembali padahalaman 3 angka 13 posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa seolaholah ketidak berhasilannyamemenuhi nkewajibannya bukan merupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luarkemampuan Penggugat (Force

  Karena kejadian tersebut adalah akibat perobuatan Tergugat II danTergugat Ill yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya namun ternyata tidak dapat dipenuhinya ;7.Mungkin Penggugat perlu menggali lebih teliti pengertian dari force majeur itu sendiri.

  Bahwasuatu keadaan dapat dikatagorikan sebagai suatu Force majeur dalam hal keadaan itu tidak dapatdicegah oleh pihak , diakibatkan oleh sesuatu yang datangnya dari luar sehingga menjadi di luarkekuasaan atau kehendak para pihak , dan keadaan tersebut menyebabkan salah satu atau parapihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian.

  Dikarenakan Tergugat II dan/atau Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannyaterhadap Penggugat secara tepat waktu maka sebagai akibatnya Penggugat juga tidak dapatmemenuhi kewajibannya terhadap Tergugat . sehingga jelaslah, bahwa alas an Penggugat yangmendalilkan ketidakberhasilannya memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat bukanmerupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat(Force majeur) karena kejadian tersebut adalah akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat

• Hal manaberdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPidana krisis moneter tersebutdikategorikan sebagai force majeur, yaitu Suatu keadaan yang tidak terduga danberada di luar tanggung jawab debitur, padahal Penggugat tidak memiliki itikadburuk untuk menghentikan angsurannya.

  Penggugat terkejut karena sisa kredit yangmenggelembung tersebut ditetapkan dengan tidak memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan koreksikoreksi dalam waktu tertentu;Bahwa tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum dan rasa keadilankarena macetnya kredit Penggugat lebih disebabkan oleh adanya krisismoneter yang masuk dalam kategori force majeur.

  Selain itu, rasa keadilan jugatidak dimiliki oleh Tergugat ketika Penggugat mengalami kesulitan keuanganuntuk membayar angsuran kreditnya karena alasan yang dapat diterima menuruthukum dan dalam posisi yang dilemahkan ternyata Tergugat menaikan tingkatsuku bunga untuk seluruh kredit terutang menjadi 39% per tahun;Bahwa perbuatan Tergugat itu telah melanggar ketentuan Pasal12441245 KUHPerdata, terkait dengan soal pembebanan biayabiaya danbunga dalam situasi Force majeur sebagai akibat dari munculnya

• hubungan kerja tersebut;Bahwa menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan hak hakpekerja karena telah berakhirnya hubungan kerja tersebut;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka hak pekerja atasberakhirnya hubungan kerja tersebut adalah sesuai Pasal 164 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 2003,Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekenja /buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force

  wabah covid 19 ini kondisi perusahaanmakin memburuk pembayaran hutang Bank macet ,namun demikianTergugat berusaha tetap membayar gaji karyawan dan mencicil THRtahun 2020 sampai lunas ;Bahwa dengan wabah Covid 19 semua masyarakat mengetahuiekonomi mengalami keterpurukan bukan hanya Tergugat sajamelainkan semua sektor usaha baik di Indonesia maupun di Negaranegara lainnya;Bahwa tidak ada satupun orang (perusahaan) menghendaki wabahCovid 19 ini akan tetapi wabah adalah keadaan yang betul betulmemaksa (Force

  matangdengan musyawarah kedua belah pihak ;Dengan demikian tuntutan Para Penggugat tidak masuk akal sehatdengan kondisi wabah Covid19 ini semakin hari semakin bertambah;Bahwa didalam UU ketenagkeraan juga tidak mengatur wabah Covid19 hal tersebut diluar Kemampuan akal manusia sehat wabah adalahkekuasaan Tuhan dan tidak ada satupun manusia yang bisamengusir wabah covid 19;Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukanpemutusan hubungan terhadap para PenggugatBahwa dengan kondisi force