Bintang Tegal. dan permohonanmereka akan vrijwaring telah ditolak, sehingga tindakan mereka itu telahdipaksakan dan dibiarkan oleh Pengadilan, hal mana bertentangan denganhukum ;4. bahwa halhal yang telah dikemukakan oleh penggugat untuk kasasisebagai overmacht atau Force majeur adalah sejalan dengan jiwanyaPeraturan Mahkamah Agung R.I.

1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30Tahun 2005, Tentang Wali Hakim.Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik ituwali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya walitersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagaiPenetapan Nomor 0253/Pdt.P/2014/PA.TgtHalaman 5 dari 7 halaman6ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahantersebut tidak sah (No Legal Force

Apabila terjadi Keadaan memaksa (force majeur) maka PihakKedua dibebaskan dari tanggungan atau kerugian atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan;Bahwa dengan melihat fakta tersebut, secara jelas Pihak DinasPULH Jembrana telah tidak konsisten melaksanakan isi PerjanjianKerja (Kontrak), yang justru. telah menimbulkan kerugian yangsangat besar dari Terdakwa! Gede Artawan, SE, selaku PihakRekanan.

Dengandisembunyikan Surat Bencana Alam telah menimbulkan kerugianmateriil maupun moril dari Terdakwal Gede Artawan, SE. , yangsepatutnya dengan adanya peristiwa Force Majeure, Terdakwa Gede Artawan, SE, dibebaskan dari tanggungan atau kerugianyang timbul akibat bencana alam tersebut, yang dalam asasasashukum, bahwa Perjanjian (Kontrak) adalah merupakan hukum lexspecialis yang menyampingkan ketentuan hukum umum;7.

SusPHI/2020turut berdasarkan laporan keuangan yang dibuat akuntan publik sesuai Pasal164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau karena adanyakeadaan memaksa (force majeur), maka tepat putusan Judex Facti PHKdengan alasan efisiensi sehingga Penggugat berhak 2 (dua) kali uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selakuInternasional Liaison Officer (ILO) menerimalaporan dari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mananahkoda MV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksiHalaman 6 dari 42 Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN. Tbkperompakan di kapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T disekitar wilayah / perairan selat Philip Kemudian laporan tersebut olehsaksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepadasaksi Mayor Laut (P) MARVILL MARFELL F. E.

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerimalaporan dari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mananahkoda MV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksiperompakan di kapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T disekitar wilayah / perairan selat Philip Kemudian laporan tersebut olehsaksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepadasaksi Mayor Laut (P) MARVILL MARFELL F. E.

IFC yangmenerima informasi tentang insiden perompakan yang terjaditerhadap MV Diamond Star dari Maritime Security Task Force(MSTF) Singapura yang mana Nakhoda Kapal MV Diamond Starmelaporkan telah terjadi aksi perompakan di kapalnya yangdilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenal bersenjataGolok/parang. Para pelaku' melarikan diri setelah kapalmembunyikan Distress Signal (alarm tanda bahaya).> Bahwa setelah saksi menerima informasi dari kapten MV.

Diamond Star berbenderaPanama di selat Philip. pukul 03.27 WIB ILO (Indonesia LeasonOfficer) Singapura menerima laporan dari MSTF(Maritime ScurityTask Force) Singapura adanya insiden perompakan terhadap MV.Diamond Star berbendera Panama.> Bahwa pada posisi 01 03 07 LU 103 37 80 BT tepatnya di daerahperairan Selat Philip adanya laporan bahwa 5 (lima) orang tidakdikenal dengan menggunakan pisau besar dilaporkan terlihat diruang mesin beberapa Sparepart generator dan 1 buah handphonemilik ABK MV.

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu-shabu- 1 (satu) buah botol yang berisi urine terdakwa Septian Eka Saputra Bin Warsito- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk XPD warna biruDirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit motor merk yamaha force Nopol H 4084 WA warna putihDikembalikan kepada saksi Nasikin Bin (Alm) KaslanMembebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah );

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

kondisi perusahaan yang dimana TERGUGAT dalam keadaansulit, sampai pada tahun 2013 dan 2015 TERGUGAT telah melakukanpenangguhan upah secara berturut turut, oleh karena TERGUGATsedang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut turut, dari tahun2010 sampai 2014 hasil laporan Auditor Independen;Bahwa menjawab petitum PENGGUGAT pada point 8, TERGUGAT telahmenutup divisi spining sehingga bagaimana mungkin TERGUGATmempekerjakan kembali PENGGUGAT , hal ini dilakukan karena keadaanyang memaksa dan mendesak ( force

majeure), sebagaiman pasal 164ayat (1) uu no 13 tahun 2003, sehingga menyebabkan TERGUGAT tidakmampu untuk melaksanakan aktivitas produksi sebagaimana mestinya.Bahwa penghentian aktivitas produksi yang TERGUGAT laksanakanbukan karenatanpadasar akan tetapi sudah sesuai alasan yang jelas: Perusahaan mengalami kerugian selama 4 tahun berturut turut, terkaitakan hal tersebut akan kami buktikan pada pembuktian kelakberdasarkan laporan Auditor Independent; Bahwa dengan kondisi defisit dari tahun 2014

TERGUGAT sudahmenghilangkan fasilitas transport dan makan untuk shift, 1 shif 2 sertanon shif; Melakukan penundaan pembayaran upah karyawan dari tahun 2014karena kemampuan finansial perusahaan menurut dan perusahaanmelakukan pengurangan karyawaan secara bertahap melaluinegosiasi kompensasi;88Adanya keadaan yang memaksa (force majeour) sehinggaperusahaan tidak mampu untuk melaksanakan aktifitas produksisbeagaimana mestinya;Tingginya biaya produksi yang tidak seimbang dengan pendapatanperusahaan;Kenaikan

Saksi : WAWAN HENDRAYANA :bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah ParaPenggugat yang menuntut hakhaknya karena awalnya ParaPenggugatdi PHK sepihak oleh Tergugat ;bahwa alasan Tergugat memPHK Para Penggugat adalahberdasarkan force major seperti yang tertera pada pengumunan yangditempel dipapan pengumuman pada tanggal 30 Desember 2015;122bahwa saksi tahu proses dari awal sampai adanya PHK tersebutkarena saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja;bahwa ketika pengumuman PHK ditempel sebelumnya

ditawarkan oleh Tergugat dalam perundingan denganPara Penggugat yaitu maunya Tergugat membayar upah secaramencicil tapi tawaran tersebut ditolak oleh Para Penggugat;bahwa mekanisme penerimaan upah di PT Bhineka Karya Manunggaldengan cara ditransfer yang sebelumnya diperlihatkan kepadakaryawan tentang rincian oleh masingmasing Divisi dan diparaf olehkaryawan yang bersangkutan;bahwa setahu saksi ketika pembayaran upah dicicil keadaanperusahaan Tergugat dalam keadaan normal;bahwa yang menyebabkan force

Bahwa tanpa ada suatu sebab PARA PENGGUGAT telah Di PHK (PemutusanHubungan Kerja) oleh TERGUGAT secara sepihak dengan alasan perusahaantelah tutup;10.Bahwa menurut ketentuan pasal 164 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :15(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekerja

ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

PENGGUGAT dan tidak memberikan hakhak PARA PENGGUGAT yang seharusnya PARA PENGGUGAT dapatkan ;12.Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secarasepihak dengan tidak membayar pesangon terhadap PARA PENGGUGAT sesuaiketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup' bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarenakeadaan memaksa (force

menurut Majelis Hakim telah terjadi penelantaranterhadap Para Penggugat yang mengakibatkan telah terjadi PHK sepihak denganadanya konsekuensi hukum berupa hakhak Para Penggugat yang harusdipenuhi oleh Terugat dengan berdasarkan kepada Ketentuan Pasal 164 ayat (3)UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh, karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force

berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karenayang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar,dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances ), berupa sangkalanyang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat beradadalam keadaan lain dari yang biasa atau force

majeure yang tidak dapatdihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untukmemenuhi perjanjian;Eksepsi pacti conventi, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkanatau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuanbahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (that the palintiff had agreed not tosue);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh eksepsi dari Para TergugatKonvensi

olehKepala Balai;Bahwa Kalau tidak medapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohonharus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkanjawaban terlebih dahulu;Bahwa tidak bisa surat diajukan sambil jalan harus ditetapkan dahulu, jikaTPTKO kondisinya rusak, Pemilik kayu harus lapor ke Kepala Dinas kalausudah dilakukan tapi Dinas Kehutanan tidak mengambil sikap, dapat laporkanke Kepala Balai;Bahwa Ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Kalau tidak medapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohonharus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkanjawaban terlebih dahulu;Bahwa tidak bisa surat diajukan sambil jalan harus ditetapkan dahulu, jika TPTKOkondisinya rusak, Pemilik kayu harus lapor ke Kepala Dinas kalau sudahdilakukan tapi Dinas Kehutanan tidak mengambil sikap, dapat laporkan ke KepalaBalai;Bahwa ahli menerangkan Ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukanpengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force

Lestari No : P.17/PHPLSET/2015, tentangpedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesuaikompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force

dengandokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsi dan pendapat sajatetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupun aturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari sumber asalkayu, industry pengolahan haruslah diusut dan dipersalahkan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebih dalam keadaan Force

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Page 4 of 3510.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).2.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).Pasal 164 ayat

MUHAMMAD SOLIKIN RAHMADANI alias SOLIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;

No. 1234 K/Pdt/201 1 (Lihat Bukti ) ySPT PBBPara pemilik unit/kios selain membayar pembayaran atas bangunan jugamembayar atas tanah 27.Bahwa, jika dari awal pada Rumah Susun Bukan Hunian ITC Mangga Duadengan status Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan, kemungkinanbesar para Penggugat tidak akan pernah membeli unit/kios di ITC ManggaDua karena status tanahnya akan sama seperti membeli unit/kios di PasarTanah Abang atau di Perusahaan Daerah Pasar Jaya lainnya, dimanaapabila terjadi force majeur

Dua secara bersama adalah tanah sewaan milik Pemda DKIJakarta ;Bahwa, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak alas bagian bersama,benda bersama dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan (Pasal 10 ayat (2)Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985), akan tetapi disini antara bangunandantanah merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah, sebab yang paraPenggugat/Pemilik lainnya miliki hanyalah bangunan saja, sementara kalauterjadi force

majeure, maka para Penggugat/Pemilik lainnya tidak memiliki apaapa sebab tanahnya adalah milik Pemda DKI Jakarta ;Bahwa, hak atas bagian Bersama, Benda Bersama dan TanahBersama didasarkan atas luas atau nilai satuan rumah susun yangbersangkutan pada waktu satuan tersebut diperoleh pemiliknya yangpertama.

Bahwa penutupan kantor cabang Bali ini adalah merupakanhak dari Tergugat , yaitu Sesuai dengan pasal 164 ayat (1) UUNo.13 Tahun 2003 yang berbunyiPengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara teruS menerus selama 2 (dua) tahun ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja

Bahwa Pasal 164 ayat (3) berbunyiPengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force Majeur), tetapi perusahaan melakukan efesiensiDari dasar pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapatbahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, sesualdengan Pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, yaitu karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan

mengalami kerugiansecara teruS menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa(force majeur).

Bahwa pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 yangberbunyiPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara teruS menerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai dengan

berkenan kiranya meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atasobjek sengketa dalam perkara ini secara sah dan berharga untuk dilaksanakan,guna menjamin hakhak dan kerugiankerugian yang telah dialami oleh Penggugatdalam perkara ini, bilamana dianggap perlu mohon kiranya seluruh harta bergerakdan tidak bergerak milik Para Tergugat diletakan dalam sita jaminan untukkemudian dapat dijual lelang menurut ketentuan hukum yang berlaku termasukkemungkinan dapat ditempuhnya eksekusi paksa (execution force

Menetapkan bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara ini dapatdilaksanakan secara sah dan berharga melalui penjualan lelang menurut ketentuanhukum yang berlaku, bila dianggap perlu dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa(execution force);PUTUSAN NO: 18/Pdt.G/2012/PN.TL Hal. 54. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV baik secara bersamasama maupun sendirisendiri telah melakukanperbuatan melawan hak dan / atau melawan hukum ;5.

Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahanPenggugat;Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKBPPN Nomor 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luarkekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) dan ayat (4) Undangundang KUP;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force Majeur)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) kondisi berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam pemeriksaan sengketa gugatan dalam persidangangugatan ini tidak termasuk dalam kondisi keadaan di luarkekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) (force majeur), sehingga kesimpulan MajelisHakim telah keliru;Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/20173.8.3.7.4.

kehendak Termohon secara sepihak dengan alasanperusahaanan lagi sepi dan mengalami kerugian bahkan kemundurannamun tidak sampai pada tutupnya perusahaan sehingga demi efisiensiperusahaan harus dilakukan pengurangan karyawan;Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:Pasal 164 berbunyi:(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Nomor 657 K/Pdt.SusPHI/2017Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan

Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force mayjure), yangunsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;C.

berkurang menjadi Rp.53.000.000,00(lima puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya para Tergugat menerimasuplesi/suplesi sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) sehinggatotal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) denganjangka waktu 60 (enam puluh) bulan/5 (lima) tahun, yang mana setiap bulannyaangsurannya sebesar Rp.2.006.700,00 ( Dua juta enam ribu tujuh ratus Rupiah),serta tidak terlaksananya kewajiban tersebut bukanlah disebabkan adanyakeadaan memaksa (overmacht/force

yang membenarkantelah menangkap ikan dengan menggunakan jaring di perairan Teluk BatuGondang tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui kalau perairan Teluk BatuGondang masuk dalam zona Taman Nasional Bali Barat dan Para Terdakwamengaku tidak sengaja masuk ke perairan tersebut melainkan karena cuacadan terjangan ombak yang besar ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut tampak alibi dari Para Terdakwasehingga perlu untuk dipastikan apakah benar keberadaan Para Terdakwa diperairan Teluk Batu Gondang karena Force

Terdakwa tidak segera merapat ke daratan tetapimemasang jaring untuk menangkap ikan;Menimbang, bahwa logikanya bagi orang yang telah terombangambingoleh ombak yang besar dan berhasil berlayar mendekati daratan, hal yang pastidilakukan adalah berusaha merapat untuk penyelamatan diri, menghindariterjangan ombak;Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaPara Terdakwa tidak bersungguhsungguh datang ke perairan Teluk BatuGondang untuk mengindarkan diri dari terjangan ombak besar (Force