Ditemukan 2973 data
95 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya kepentingan hukum dariPenggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka secarahukum sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena hal tersebut diaturdengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang padapokoknya menyatakan :Berdasar atas Asasasas Hukum Acara Perdata yang berlaku secaraumum yaitu seseorang
Terbanding/Tergugat I : Ahli Waris Pengganti dari almarhum Ir. ED SIAHAAN
Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris Pengganti dari Almarhum TDP SIAHAAN
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Pengganti dari almarhumah EDITH LAMRIA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SML SIAHAAN
Terbanding/Tergugat V : RATNA SARI DEWI BAKARA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VI : Dr. SARMA SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VII : Prof Ing Ir. URAS SIAHAAN
Terbanding/Tergugat VIII : SURUNG SIAHAAN
Terbanding/Turut Tergugat I : ROBERT L LUMBAN TOBING
Terbanding/Turut Tergugat II : IDA MURTAMSA SALIM, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Penggugat I : RP. OBAJA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat II : RIANDA LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat III : RAFAEL LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat IV : dr. HERMAN G LUMBAN TOBING
Turut Terbanding/Penggugat V : REB
70 — 30
Kalau hal menyewakan barang tersebut,Halaman 23 dari 72 halaman putusan Perkara Nomor : 565/PDT/2019/PT.DKIdinamakan perbuatan melawan hukum semacam ituyaitu kalau pada suatu saat barang milik orang laintidak terurus sama sekali dan si pemilik tidak diketahultempatnya, Supaya barang itu tidak terlantar seorangtadi berinisiatif mengurus barang tersebut untukkepentingan si pemilik barang, inilah yang dimaksuddengan zaakwarneming, berdasarkan pasal 1357 KUHPerdata si pengurus barang tersebut berhakmemperjanjikan
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
74 — 46
No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyisebagai berikut :... berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum,yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatukepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidakternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, makagugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.;ll. DALAM POKOK PERKARA1.
1.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
2.WINARKO, SH
Terdakwa:
STEFANUS SULAYMAN
227 — 43
Blimbing Kota Malang dengan luas tanah 1357 m2 atas nama GO HADI SAPUTRO berdasarkan akta jual beli No.14/2019 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan PPAT LINA SETYOWATI GANI, SH.
Dikembalikan kepada saksi HARTO WIJOYO ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;
BETTI BR SEMBIRING
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang
Intervensi:
1.JULIAH HASTUTI,DKK
2.MOHD ARIS,DKK
101 — 54
dari JURAIDAHINDRAWATI HARAHAP kepada DORISMA SINAMBELA, IrNomor : 592.2/NR/V/2007, tanggal 31 Mei 2009 yangdikeluarkan oleh Camat Namo Rambe, dari foto copy;Foto copy Surat Pelepasan Dan Penyerahan Tanah denganGanti Rugi di Desa Deli Tua Dusun , KecamatanNamorambe, Kabupaten Deli Serdang dari LO NGOING/TUTY SABARIA kepada DORISMA SINAMBELA, IrNomor : 220/NR/V/2007, tanggal 31 Mei 2009 yangdikeluarkan oleh Camat Namo Rambe, dari foto copy;Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :STTLP/1357
Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Dorisma Sinambela dipersidangan, selaku pemilik tanah sebelah Selatan dari tanah Penggugat SuratPelepasan dan Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 216/SKGR/KD/DT/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti P2) tanda tangan saksiHalaman 103 Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNMDN.10.11.12.juga dipalsukan dan terhadap pemalsuan tanda tangan tersebut saksi sudahmelakukan laporan kepihak kepolisian berdasarkan Surat Tanda Terima LaporanPolisi Nomor: STTLP/1357
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
Hj.Yettiniza Alias Yet Binti Alm Nasrun Jalil
144 — 43
Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Fauziah Sejahtera No.36tanggal 29 Maret 2001 di hadapan Notaris Alhilal Sakbani,SH (SK.MenkehHalaman 4 dari 66 Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN PlwRI No.C 1357 HT.03.01 Tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999) terdakwamenjabat sebagai Ketua Yayasan Fauziah Sejahtera.Bahwa terdakwa sebagai Ketua Yayasan Fauziah Sejahtera tidak adamendaftarkan Akta Pendirian Yayasan Fauziah Sejahtera (Akta Nomor 36)ke Menkum Ham RI yang seharusnya terdakwa harus mendaftarkanyayasan Fauziah
BUDI JAYA TATHANG TONG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Intervensi:
1.MUHAMMAD ISMAIL
2.ASLAMIAH DAN KAWAN-KAWAN
381 — 224
(Sesuai denganfotokopi);Sertifikat Hak Milik Nomor 5131 NIB17.02.03.08.01664, terbit tanggal 11 September 2002,Surat Ukur Nomor 1357/GMB/2002, tanggal 24 Juni2002, luas 15.052 m2, atas nama Budi Jaya. (Sesuaidengan asli);Peta Induk dari Pengembalian Batas H. A. Kusasi.(sesuai dengan fotokop)i);Sertifikat Hak Milik Nomor 5132 NIB17.02.03.08.01665, terbit tanggal 11 September 2002,Surat Ukur Nomor 1376/GMB/2002, tanggal 24 Juni2002, luas 15.052 m2, atas nama Herlina.
66 — 20
No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 pebruari 1986, yangamar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: Berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yang berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dariposita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yangdimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan penggugat asalharus dinyatakan tidak dapat diterima.Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium
Sihar PH Sitorus
Tergugat:
1.Megaria Bangun
2.1 Megaria Bangun (ahliwaris Manis Bangun)
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Madya Medan
2.Dinas Perijinan Kota Medan
3.1 Kantor Pertanahan Kota Madya Medan
4.2 Pemerintah R.I. Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kota Administrasi Medan Cq Dinas Perijinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Medan
105 — 27
No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lainberbunyi sebagai berikut: Berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yang berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dariposita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yangdimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan penggugatasal harus dinyatakan tidak dapat diterima.Tentang Gugatan Penggugat Prematur MengikutsertakanTurut
Muhammad Hafid, S.E.
Tergugat:
Bupati Tegal
421 — 277
P 16 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TegalNomor 005/17/1357 perihal Undangan tertanggal 21 Oktober2016 (fotokopi dari fotokopi); 17. P17 Fotokopi Surat Lepas dari Lembaga Kemasyarakatan KelasIIB Slawi, Nomor W13.PAS.PAS 9PK.01.01.02.348 atasnama Sdr. Muhammad Hafid, SE telah selesai menjalankan hukuman (fotokopi dari fotokopi); ase18.
85 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
2008Bahwa berdasarkan Yuriprudensi (Putusan MARI Nomor 10 K /PDT/1984 tanggal31 Agustus 1985), Rekonpensi adalah tidak salah menurut Hukum acara Perdata, namunPutusan terhadap Rekonpensitergantung pada pembuktian dan dasar hukum;Bahwa berdasarkan asasasas Hukum Acara Perdata yang berlakuumum, Rekonpensi harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup yangternyata dari posita dan petitum suatu gugatan, tidak ternyata adanyakepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur (lihat Putusan MARINomor 1357
84 — 29
Halini sudah bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalamPutusannya No.1357/K/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan :"Bahwa berdasarkan asasasas hukum acara perdata yang berlaku umum yaituseseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi oleh suatu kepentingan yangcukup dan karena dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentinganyang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan Penggugat Asal harusdinyatakan tidak dapat diterima"Selain itu terdapat pula
950 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sudahmerupakan Jurisprudensi Mahkamah agung RI dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1357 K/p/1984 tanggal 27 Pebruari1986, yang menyatakan:Bahwa berdasarkan azasazas hukum acara perdata yang berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan Gugatan harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena dari Positamaupun Petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksudatau setidaktidaknya kabur, maka gugatan Penggugat Asal harusdinyatakan tidak dapat diterima;5.5 Bahwa uraian Jawaban
16 — 6
1426624rsid11491760rsid11629047rsid1 168 1860rsid1 173646 Irsid1 1877230rsid1 1888348rsid1 1891582rsid11891603rsid1 195576 1rsid12070210rsid12195292rsid12347895rsid12386936rsid12402668rsid12471487rsid12479367rsid12526709rsid12536357rsid12657805rsid12666199rsid126729 1 7rsid126759 1 2rsid12780084rsid12799118rsid 12807044rsid12812123rsid12861034rsid12875449rsid13008669rsid 13061 132rsid13065233rsid13073193rsid13119950rsid13183819rsid13194993rsid13197777rsid133 15550rsid13387340rsid 13461 162rsid13507303rsid13530808rsid 1357
101 — 48
Halini sudah bersesuaian dengan Yurisfrudensi tetap Mahkamah Agung dalamPutusannya No.1357/K/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan :"Bahwa berdasarkan asasasas hukum acara perdata yang berlaku umum yaituseseorang yang mengajukan gugatan harus dilandasi oleh suatu kepentingan yangcukup dan karena dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentinganyang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan Penggugat Asal harusdinyatakan tidak dapat diterima"Selain itu terdapat pula
Terbanding/Penggugat : Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
82 — 40
Sehinggamenurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu harusdinyatakan tidak dapat diterima;Yurisprodensi Tetap Mahkamah Agung R.I No.1357 K/Pdt/1984 tanggal27 Februari 1986 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :....Berdasarkan azas hukum acara Perdata yang berlaku umum yaituseseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatukepentingan yang cukup dank arena dari posita maupun petitum ternyatatidak jelas adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur,maka
1.DR HC KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI
2.HEKTOR POMPIDO SURBAKTI
3.LENY PURI CHLEFES
Tergugat:
1.PT. Perkebunan Nusantara II
2.Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
3.Walikota Medan
4.Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
5.Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
6.Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
59 — 21
No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 pebruariHal 53 dari 66 Hal Putusan Nomor 532/Pdt.G/2019/PN Mdn1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyisebagai berikut: Berdasarkan azasazas dari Hukum Acara Perdata yang berlakuumum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harusdilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dariposita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yangdimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka gugatan Penggugatasal harus dinyatakan tidak dapat diterima
LENI MUSTAKIM
Tergugat:
IMELDA WIDJAJA.
Turut Tergugat:
1.HENTHEN KUNTORO
2.Para Ahli Waris Juan Setiadi Widjaja, KYMBERLY CONSTANTIA WIDJAJA, DKK
3.TRI GUNADI WIDJAJA
4.PT. GRIYA LESTARI JAYA
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
6.REFLAN RASYID, SH., MKn
74 — 0
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1357, seluas 609 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1358, seluas 245 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1359, seluas 132 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1360, seluas 27 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1361, seluas 87 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1362, seluas 299 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1363, seluas 331 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1364, seluas 589 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1357, seluas 609 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1358, seluas 245 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1359, seluas 132 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1360, seluas 27 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1361, seluas 87 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1362, seluas 299 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1363, seluas 331 M2.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1364, seluas 589 M2.
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS SAGITA PRASETYA
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Cabang Pensiunan Nasional
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas,
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Siti Lestariana, S.H
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Maya Dianasari, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Cabang Pensiunan Nasional
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS SAGITA PRASETYA
Terbanding/Turut Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Maya Dianasari, S.H.,
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas,
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Siti Lestariana, S.H
Turut Terband
43 — 25
Sehingga menurut hokum acaraperdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu harus dinyatakantidak dapat diterima;Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 1357/K/Sip/1984tanqgal 27 Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagaiberikut :...
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
93 — 24
No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut :...