Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terkuak
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Cbi
Tanggal 3 April 2018 — Penggugat:
Moch. Zen, S.Pd
Tergugat:
1.Dedi Budiman
2.H. Abdul Manap P
3.Asan Umar
4.Camat Tajur Halang selaku PPATS
5.Sati Binti Sanan Djain
6.Sata Bin Kontong
7.Iyah
Turut Tergugat:
BPN KAB. BOGOR
83 — 76
  • Nomor : 32.03.191.010.0150603.0atas nama Tergugat sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) No.593/2004tertanggal 5 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat PPATS KecamatanBojong Gede, Kabupaten Bogor, dan terhadap tanah tersebut sekarang sudahdisertifikatkan sejak tahun 2005. keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) atastanah adalah terkuat terpenuh dan turun temurun, sebagai surat tanda buktihak memiliki kekuatan sempurna, Tergugat memiliki tanah tersebut denganCaracara sesuai prosedur dan sah secara hukum
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Mnk
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Frengky Rumbino (Kuasa Insidentil)
Tergugat:
1.Tergugat I, Wagiyanti
2.Tergugat II, Sutarno
3.Tergugat III, Dorteus Mandacan alias Dortheus Mandacan
4.Tergugat IV, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari
Turut Tergugat:
4.Turut Tergugat I, Kepala Wilayah Kecamatan/Distrik Manokwari Barat
5.Turut Terugat II, Kepala Kantor Kelurahan Manokwari Barat
81 — 61
  • Bahwa perbuatan Tergugat IIl menjual tanah obyek sengketa kepadaTergugat dan Tergugat II tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugatsebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, merupakan perbuatanyang bertentangan dengan hak subjektif Penggugat (vide Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yangmenentukan bahwa hak milik adalah hak atas tanah yang terkuat danterpenuh) sehingga Penggugat berhak menurut hukum untuk menikmatitanah obyek sengketa, bertentangan pula dengan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kln
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SURATMI
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq.Kepala Kepolisian Resort Klaten
306 — 117
  • Itu kalaukita membaca, membongkar kasus Antasari Azhar dalam pembunuhanHalaman 51 dari 79, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KInNazarudin, Yang Mulia, itu terkuat. Bayangkan ketika Nazarudin ditembaklalu ada telepon kepada Prof. Munim Idris, Munim Idris ini 40 tahun lohmelakukan otopsi. Ketika dia sampai ke Rumah Sakit Puri Asin apa yangterjadi dialaminya?
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : M. Ilyas Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
167 — 114
  • Hak milik yang dimaksudadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" (Semua hak atastanah mempunyai fungsi sosial) sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1)UUPA;Bahwa dalam penjelasan Pasal 18 PP NO.24/1997 disebutkanPemegang Hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang mempunyaihak atas tanah menurut UUPA", baik yang sudah bersertipikat maupun yangbelum bersertiikat".
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 17
  • Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.b.
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 211/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
ANGELIQUE MARCIA BATUNA
Tergugat:
1.USMAN TAKALIUANG
2.HASAN SAMAN
3.JURIA ELIAS alias TANTE BUSUK
130 — 132
  • ;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai daliPara Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Milik berdasarkan Pasal20 ayat(1) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 menyebutkanhak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanahdengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yakni semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial;Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat,adalah
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 24-11-2016 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 02-12-2018
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1248/Pdt.G/2016/PA.Gsg
Tanggal 4 Juni 2018 — Abdul Salam Tanjung bin A.S Tanjung dan Ruslan Siregar
63 — 39
  • NO.M.73/YK1) Bahwa bukti P.4/T.38 adalah surat bukti atas tanah yangterkuat dan terpenuh atas tanah yang terkuat dan terpenuhatas objek perkara. (videpasal 19 ayat (2) huruf c UU No.5Tahun 1960 tentang UUPA)2) Bahwa pada bukti ini, terdaftar sebagai pemilik adalahNurhaimah (T.T.Il) Erli, Abdul Salam Tanjung, Yusniar,Achmad Zulkarnain, Rosmayana, Siti Zahara, dan ArfanSaleh.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 28-03-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 144/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 28 Maret 2018 — * Perdata - KARVAN W. MOGALANA X ENDAH Binti H. TOHIR, Dkk
131 — 100
  • Yang diperlukan untuk mengajukan permohonan gunamemperoleh sertifikat hak milik atas tanah adalah bidang tanah tersebuttelah memiliki buktioukti hak atas tanah dan tidak sedang dalam sengketa.Sertifikat tersebut akan menjadi bukti yang terkuat dan terpenuh ataskepemilikan sebidang tanah berdasarkan hukum pertanahan.17.Bahwa benar dasar pemilikan bidang tanah tersebut oleh Ny. MARSITIselaku Penjual adalah pemilikan Bekas Hak Milik Adat C Desa 1106P.22D.IVatas nama MARJA ELI alias H.
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN LABUHA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
1.YAMIN HASAN
2.RAMAN AHYA, M.Sc.,M.Pd., Si.
3.AMIRUDIN LA DAE
Tergugat:
1.Kementrian Agama
2.Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Selatan
2.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
3.Kepala Desa Madapolo Barat
252 — 204
  • 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh Bahwa di dalam sistem administrasi terkait tanah di desa dulu diwajibkanharus ada buku tanah, sekarang sudah tidak ada sejak adanya UndangUndang Nomor 12 tahun 1985 tentang pembayaran PBB, pentingnyapenguasaan tanah dan adanya tanda bukti; Bahwa terbitnya Sertifikat dianggap sah sesuai pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai penjelasan atas pasal 19UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Sertifikat merupakantanda bukti terkuat
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 16-02-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 3/PDT/2017/PT PTK
Tanggal 16 Februari 2017 — JAMALIAH, dkk melawan SULIYE Binti H.Z. ABIDIN, dkk
55 — 25
  • Bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat , sesuai dengansertifikat Hak Milik 8233/456 Desa Sungai Rengas tanggal 22 Juli1985 adalah hak terkuat dan terpenuh yang dimiliki Tergugat atastanah aquo, maka penyerahan obyek sengketa oleh Tergugat sebagai agunan kredit kepada Turut Tergugat Ill adalah sah adanya; Hal 60 dari 66 Hal putusan Nomor 3/PDT/2017/PT KALBAR4. Bahwa Turut Tergugat Ill, sebagai kreditur yang beritikad baik, berhakuntuk memperoleh pelunasan kreditnya.
Pengadilan PN SOASIU Perdata Tanah
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN SOASIU Nomor -3/Pdt.G/2011/PN SS
Tanggal 19 Maret 2012 — - Hi. JOHAN DE GORIO - SARAH DE GORIO - NURDIANA DE GORIO - JUFRI DE GORIO - MUCHLIS DE GORIO - Drs. Hi. FELIX A. BAAY - UMAR H. BAAY - PT WEDA BAY NIKEL - AMBO FRANS - PERUS YULIS BANGGALA - SEP ARBABEN - KRIS ARBABEN - TOMO TAKULING - MINGGU TAKULING - SON MATIAS - JEFRI LISA - BIE - MARLATU - MORIS - JONI - SIU HITO - ABUBAKAR - MUSI - NOPI TAKULING - SIUS - YUS - BONI - NY. MARLINA - LEE
122 — 94
  • danpelaksanaan ganti rugi apakah telah sesuai ketentuan hanya dapat ditentukan dandiatur oleh BPN sebagai satusatunya lembaga yang kompeten/berwenang denganmengacu pada mekanisme pembebasan tanah atau peralihan hak sesuai ketentuanyang berlaku;bahwa untuk pembukaan lahan hutan maka terlebih dahulu diteliti tentang fisikyang akan diuji apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prosedurprosedur yang diatur oleh Badan Pertanahan Nasional;bahwa hak milik bersifat turun temurun dan sebagai hak terkuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-01-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Chairil Anwar, S.Kep.,SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
Intervensi:
PT. Binakarya Bangun Propertindo
327 — 180
  • Dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) dari UndangUndang Pokok Agraria maka yang dimaksudkan dengan hak milik adalahhak turun temurun, yang terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 25-09-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 303/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Desember 2017 — YAYASAN BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA VS RASKEN PINEM, DKK
144 — 78
  • 01 dan T.I 02) adalah dilakukan dengan terlebin dahulu memeriksa kesempurnaandata juridis dan data teknis tanahnya selaras dengan legal reasoningdari asas kepastian hukum dan asas bukti terkuat yang melekat padasertifikat tanah (Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960);Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pretensi para Penggugattersebut jelas sangat absurd dan mendistorsi fakta yang sebenarnya.Sehingga karenanya pretensi para Penggugat tersebut mohondikesampingkan atau tidak dipertimbangkan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Pertanahan
Register : 05-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2015/PTUN-BNA
Tanggal 19 Nopember 2015 — PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA, BACHTIAR , ZULFAHMI, S.E., Hj. NURSIAH, ALI MUNIR, S.E., A.K, FAKHRUL RIZAL, S.Pd., 6. RIZKI YETTI MUTIA, SAMSUL BAHRI, SAIFULLAH, Hj. NURJANNAH, S.Pd., BAHTIAR NUR, RUSLI NUR, dan RATNA JUITA,
108 — 53
  • Tergugat II Intervensi 12 dalam pengajuanproses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau objek sengketa telahditempuh melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, demikianhalnya Tergugat II Intervensi s/d Tergugat II Intervensi 12 sebagai pemegangsertifikat dimaksud dijamin secara hukum merupakan bukti otentik dan mutlak,kekuatan daripada Sertifikat Hak milik (SHM) sesuai dengan apa yangditentukan oleh UndangUndang Pokok Agraria serta peraturan pelaksanaanya,bahwa sertifikat tanah adalah yang terkuat
    menghasilkan atau berproduksi tanpa adanya gangguan ataupaksaan dari pihak lain yang merugikan Para Tergugat II Intervensi 1 s/dTergugat II Intervensi 12 hingga munculnya gugatan a quo yang diajukan olehPenggugat terhadap objek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi 1 s/dTergugat II Intervensi 12, akibat dari tindakan Penggugat itu, Tergugat IIIntervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 12 merasa dirugikan dan berkepentinganmempertahankan hak dalam perkara a quo ;9Bahwa Sertifikat tanah adalah yang terkuat
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

258 — 58
  • Hakmilik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atastanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hak eigendommenurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terangbertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.
    Katakata "terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hakgunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untukmenunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai oranghak miliklah yang "ter" (artinya : paling)kuat dan terpenuh;Hak Guna Usaha adalah Hak atas tanah yang bersyarat yaitu antara lain :a. mempunyai jangka waktu yang diberikan terhadap Hak Guna Usaha tersebut(vide Pasal 28 dan 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.
    Hak Guna Usaha hapus, antara lain karena:1) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusanpemberian atau perpanjangannya;2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidakdipenuhi;3) ditelantarkan;4) tanahnya musnah (vide Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996);5) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidakdipenuhi (vide Pasal 34 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960);Sedangkan Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan
    Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyaiorang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hakyang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hakeigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akanterang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiaptiaphak.
    Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannyadengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaituuntuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyaiorang hak miliklah yang paling kuat dan terpenuh;Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha adalah Hak atas tanah yangbersyarat yaitu antara lain:a. Mempunyai jangka waktu yang diberikan terhadapHak Guna Usaha tersebut (vide Pasal 28 dan 29 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-09-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 421/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : JOHN HERRY Diwakili Oleh : JOHN HERRY
Terbanding/Tergugat I : PT. Perkebunan Nusantara II
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Badan Usaha Milik Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat III : Walikota Medan
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Kota Medan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kelurahan Sidomulyo Kota Medan
99 — 68
  • Simalingkar A tanggal 07082009 atas nama Tergugat jo.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGU/BPN/2004tanggal 06 Februari 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas TanahTerletak Di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut,maka sesuai asas kepastian hukum dan asas bukti terkuat yang melekatpada sertifikat tanah (Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960), maka dengan sendirinya demi hukum seluruh surat yangdipretensikan sebagai alas hak milik Penggugat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2016 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
248 — 153
  • ;Selanjutnya dalam penjelasan UndangUndang Jabatan Notaris dinyatakanAkta Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi, apa yangdinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yangberkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskandihadapan persidangan pengadilan;Dan perlu Tergugat tegaskan akta Nomor 347 tanggal 12 Nopember 2013yang dibuat Notaris Sulistyo Pribadi, SH sampai dengan saat ini masihberlaku dan belum pernah dibatalkan oleh para pihak ataupun oleh
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tjt
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.SUMINAH Binti MUNTARI
2.ISTAKHORI Bin KARTIONO
3.MUHYAHIDIN Bin KARTIONO
4.KOMARUDIN Bin KARTIONO
5.WAHYU NURJANAH Bin KARTIONO
Tergugat:
1.PetroChina International Jabung, Ltd CQ PetroChina International Jabung Ltd Kantor Jambi
2.Negara RI Cq Pemerintah RI Cq Kementrian ESDM RI Cq SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Kantor Penghubung Jambi Dahulu Pertamina
Turut Tergugat:
1.CAMAT GERAGAI KAB TANJUNG JABUNG TIMUR
2.Kepala Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur
145 — 290
  • 22 Maret 1984 dan ditingkatkan menjadi Sertifikat hak milik No 450 tahun 1989tanggal 24 Januari 1989, sedangkan pembebasan lahan olehperusahaan santa fee (kini Petro Cina) tanggal 30 Desembertahun 1999e Bahwa pada saat pembebasan lahan tahun 1999 namunpenggugat sampai dengan perkara ini diajukan kepersidanganmasih memegang sertifikat hak milik atas tanah objek perkara.e Bahwa setelah tanah bersertifikat hak milik, maka buktikepemilikan itu sudah berkekuatan hukum, dimana hak milikadalah hak yang terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 13-11-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 37/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 14 Februari 2018 — Dr. SUKA GINTING
97 — 53
  • Hak milikHak guna usahaHak guna bangunanHak pakaiHak sewa~o a9 5Hak membuka tanahHak memungut hasil=Hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatasyang akan ditetapbkan dengan UU serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; Bahwa ketentuan Pasal 20 dengan tegas menyatakan : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 04/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 14 April 2016 — - MAWARDI Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT PULAU PETAK KABPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
97 — 61
  • Mawardi)tidak puas dan keinginan yang terkuat adalah membatalkan penetapan KadesTerpilin Anjir Palambang maka Upaya mediasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dianggap gagal oleh yang bersangkutan ;6. Bahwa berkaitan dengan DPS dan DPT yang Penggugat Permasalahkan dalampoin 17 (tujuh belas) gugatan menyatakan DPS dan DPT tidak pernah dilihat baikoleh warga masyarakat maupun oleh Penggugat sendiri dan tidak pernahdiperlinatkan akan dibuktikan pada agenda pembuktian nanti ; 7. Bahwa Penggugat (Sdr.