Ditemukan 3198 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat ternuat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO, Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. METALINDO USAHA BERSAMA;
141 — 57
  • menyebutkan semua hak atas tanah mempunyaifungsi sosial sedangkan HPL bukan hak atas tanah hanya hakmengelola maka diserahkan ke badan hukum publik tidakdiserahkan ke dunia swasta, karena apa dia sebagian dari hakmenguasai untuk mempercepat proses tercapainya kesejahteraandiberikan ke badan hukum publik, makanya dikatakan di HPLHalaman 114Putusan No. 4/G/2016/PTUN.TPIsendiri tidak berlaku fungsi sosial karena dia bukan hak atastanah; Bahwa Hak memiliki menurut UU Pokok Agraria adalah hak tanahyang terkuat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 75/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
301 — 509
  • .; Bahwa sebelum HGB yang diterbitkan oleh tergugat terlebin dahulu Penggugat telahmemiliki tanah hak milik adat turun temurun sebagaiman yang telah diatur dalamketentuan pasal 20 ayat 1 UUPA yang berbuny) ; Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuhi, yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ; sebagaimana dengan yang kami sebutkan diatas sebagai berikut : Bahwa para Penggugat adalah para pemilik tanah yang terletak di Kel.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 07-10-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat:
1.WIDIASTUTY
2.DAKMEK alias DAMEK ARIFIN
Tergugat:
1.Abd. Rahim alias H. Rahmat Mutakin bin Bedolo alias H. Abdurrahman
2.Napsiah alias Nafsiah bin Bedolo alias H. Abdurrahman
3.Abdul Samad bin Bedolo alias H. Abdurrahman
83 — 48
  • GMSertifikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridisDilakukan berdasarkan itikad baikBahwa pembeli yang beritikad buruk jika tidak memenuhi prosedur yangsebenarnya, misalnya tanah 1 hektar menjadi 50 are karena bukan haknyatetapi hak milik orang lainBahwa jika tanah yang dikuasai olehnya ternyata milik orang lain makacacat hukumBahwa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Bpn sifatnya terkuat jikadibuat melalui prosedur yang sah tetapi tidak menutup kemungkinan oranglain untuk membuktikan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 256/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
183 — 36
  • Dengan ciriciri yang sudah ditentukan, yaitu:a.Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak yang terkuat, tapi bukan mutlak.20.21.b.Pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat dan Buku Tanah dapatdicabut melalui proses Keputusan Pengadilan atau di batalkan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasional, apabila terdapat cacat hukum.c.Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi padamasyarakat atas kesalahan administrasi Pendaftaran Tanah, melainkanmasyarakat sendiri yang merasa dirugikan melalui proses
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 24 September 2013 — AHMAD ACIL vs PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD
123 — 41
  • disengketakan ;Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang pentingdibenarkan hukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mjl
Tanggal 31 Agustus 2017 — Penggugat : Ir. Soekardono MM Tergugat : 1.BUDI YUNANTO 2.SUGIARTO
651 — 291
  • Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai perananpenting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.MenurutPasal 1867 KUHPerdata, Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisanotentik atau dengan tulisan dibawah tangan, Pasal1868 KUHPerdata, Suatu aktaotentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itudibuat.Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
182 — 99
  • Bahwa sesuai Ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Milik adalah Hak TurunTemurun, Terkuat dan Terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah . danayat (2) menyatakan Hak Milik dapat beralin atau di alinkan kepada Pihaklain Dan Hak Kepemilikan dapat berakhil karena 2 Hal sebagaimana diaturmenurut Ketentuan Pasal 27 yakni :a. Karena Tanahnya Jatuh kepada Negara ;1. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 182.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 01-10-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 323/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : Ridha Hanny Beru Munthe
Pembanding/Tergugat II : Sinar Poltak Munthe
Pembanding/Tergugat III : Tongam Pandapotan Munthe
Pembanding/Tergugat IV : Juliana Br Munthe
Pembanding/Tergugat V : Manap G. Parulian Hutagalung
Terbanding/Penggugat I : Ir. Maria Doriamah Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Maria D. Munthe
Terbanding/Penggugat II : Mala Rhodearni E. M, atau ditulis dan disebut juga Malah Rhodearni Estumihi Munthe
Terbanding/Penggugat III : Maida A. K. Munthe, SH atau ditulis dan disebut juga Maida Angelina Kennedyana Munthe
Terbanding/Penggugat IV : Madawesi N. T. Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe
Terbanding/Penggugat V : Shienda Makaraja Muhaga Munthe
Terbanding/Turut Tergugat : Adi Pinem, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
154 — 167
  • Sertifikattanah sebagai alat bukti yang kuat bagi pemegangnya dan sempurnasepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, sifat terkuat dan sempurnadisyaratkan bahwa: a. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orangatau badan hukum; b. Tanah diperoleh dengan itikat baik; c. Tanahdikuasai secara nyata; d.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata Tanah
Putus : 25-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.TBT
Tanggal 25 Agustus 2015 — TUAN HAIRUL ASWAD lawan RATNA YUNITA, dkk
87 — 8
  • No. 5/Pdt.G/2015/PN.Tbt26.27.28.29.30.31.32.33.sertipikat hak atas tanah tersebut setelah lewat dari 5 (lima) tahun, makasegala tuntutan terhadap sertipikat tersebut dinilai kadaluarsa;Bahwa kepemilikan hak dari Tergugat VIII lahir pada tanggal 20 September2014 belum memenuhi kualifikasi terkuat dan terpenuh sesuai PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehinggabelum memberikan perlindungan dan jaminan kepastian bagi Penggugatsebagai pembeli tanah dengan nomor Sertipikat
Pengadilan PN MASAMBA Perdata Tanah
Putus : 29-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Msb
Tanggal 29 September 2017 — ABBAS MARDJANI VS H. DABE JIBE, DKK
108 — 53
  • BahwaTanah Milik orang tua penggugat yangdimiliki dan dikuasaisejaktahun 1933 1982 selama kurang lebih 49 tahun, berdasarkankepemilikan tersebut sebagaimana yang diatur dalam UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi : Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Penggugat,D.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2013 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Maret 2015 — ARI MS HIDAYAT FABER, SPd. Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KANWIL BPN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATISI JAKARTA SELATAN, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS PERTANAHAN DAN PEMAKAMAN DKI JAKARTA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN DKI JAKARTA, 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA Cq. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN Cq. SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Melawan 1. Drs. ASTARI RIZAL Bin M. MUGENI Bin ENGON Bin ENGIN, 2. SOBIRIN Bin ALI LIHIN binti ENO Bin ENGIN Bin LEOS, 3. SHOLAHUDDIN Binti ENAP Bin ENGIN Bin LEOS, 4. SUPARDI Bin BAAN Bin DJIDI Bin ENGIN Bin LEOS, 5. BOIN EFFENDY Bin BA’AN Bin ENGIN Bin LEOS,
296 — 200
  • Surat DPRRl, Bukti P21) ;Bahwa, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum sertapengakuan terhadap hak azasi manusia atas kepemilikan tanah, makaberdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960,Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1)menyebutkan : Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6, selanjutnya pada bagian Kedua Ketentuanketentuan Konversi, Pasal ayat (1) menyebutkan
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 168/PDT/2016/PT PBR
Tanggal 1 Februari 2017 — Hj. LAILATUL KAFTIAH,Dkk Sebagai PENGGUGAT Lawan H. SULAIMAN ADNAN,Dkk Sebagai TERGUGAT
79 — 67
  • sejakditerbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan, yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ;Halaman 90 dari 104 halaman putusan Nomor :168/PDT/2016/PT.PBRMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokokpokok Agraria,dikatakan Hak Milik adalah Hak Turun Temurun, terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MALADI HASIBUAN, SE Diwakili Oleh : MARASAMIN RITONGA, S.H, MH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
86 — 47
  • Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugatbertentangan dengan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agria, yang berbunyi: (1) Hak Milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; (2) HakPutusan 66 halaman 194 Putusan Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN25.3.25.4.25.5.25.6.Milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain, Jo melanggarPeraturam Pemerintah Nomor : 24/1997 Tentang Pendaftaran
    Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6; (2) Hak milik dapat beralih dandialinkan kepada pihak lain,"Jo. melanggar Peraturan Pemerintah Nomor :24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, meerupakan dalil keliru Karena pasal 20UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut tidak ada relevansinya untuk membuktikanadanya pelanggaran Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Tanahtersebut.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 102/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Fuadri, S.Si, M.Si Diwakili Oleh : Fuadri, S.Si, M.Si
Terbanding/Tergugat I : Arifin Nafi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Faniah
Terbanding/Turut Tergugat II : Hamidah
Terbanding/Turut Tergugat III : Nuraida
Terbanding/Turut Tergugat IV : Emmaliana
Terbanding/Turut Tergugat V : Muzakkir
Terbanding/Turut Tergugat VI : Azhar, S.H. selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat VII : Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
130 — 72
  • Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanC.Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah hakyang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.Bahwa merujuk pada PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 17 angka (2) Dalam penetapan batas bidang tanah padaHalaman 61 dari 109 Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT BNApendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 16-08-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 30-08-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2010/PTUN.BJM
Tanggal 28 Desember 2010 — HABIB H.IDRUS AL HABSYI DKK vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, PT. BUANA KARYA BHAKTI
159 — 84
  • quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986, karena Para Penggugatsesungguhnya sudah mengetahui adanya obyekobyek sengketa setidaktidaknya tahun1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada asasnya peraturan perundangundangan di bidangpertanahan di negara Indonesia adalam menganut sistem berstelsel negatif ke arahpositif, dalam arti sertifikat atas hak tanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
289 — 230
  • mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat; Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangHalaman 72 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Padt.Bth/2019/PN Skmbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
242 — 141
  • danterdakwa melakukan kerjasama dengan ahli waris dari Harun Kalagison dansimson kalagison untuk penggalian c sejak tahun 2008, dan untuk meyakinkanterdakwa, terdakwa menanyakan kepada Kantor Kelurahan malanu dan DisitrikMalanu mengklarifikasi kepemilikan adat milik kalagison, untuk kebutuhanpembangunan Kota Sorong yang sangat diharapkan dari penggalian C tersebut,maka sesuai Pasal 20 ayat 1 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Hak milik adalah hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.G/2016/pn BDG.,.
Tanggal 29 Nopember 2016 — Amin dkk lawan Gunawan Kadarusman dkk
313 — 475
  • Hak eigendom (pasal 570 KUHPerdata/BW) hak milik terkuat;b. Hak opstal (pasal 711 KUHPerdata/BW) hak untuk memilikibangunan atau tanaman diatas tanah orang lain ;c. Hak erfpacht (pasal 720 KUHPerdata/BW) hak mengolahtanah orang lain dan mengambil manfaat dari tanah tersebut;d.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 33/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 28 September 2012 — YANCE TATO SULE @ YANCE, YULIUS RAPA’ @ RAPA’, PITHER ANDASO’ @ SAPAN, ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI’ RAPA’ (PENGGUGAT) VS Y MALIMBONG TAULA’BI, ANTONIUS RORENG, LIUS RORENG, MARSELINUS TAPPI’, RIBKA RORENG, LUDIA TIKU RORENG, PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) (TERGUGAT)
127 — 71
  • Menimbang, bahwa oleh karena belum ada Sertipikat Hak Miliksebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh sebagaimana diaturoleh UU No. 5 Tahun 1960, tentulah menjawab inti sengketa diantarakeduabelah pihak berperkara harus mempehatikan bagaimanamasingmasing pihak bisa mempertahankan haknya.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Ny. Yogiaman lias Lee Mei Yuan LAWAN Drs. H. Dedi Hermawan, DKK
112 — 25
  • tidakmenguasai objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 1697 KUHPerdatatuntutan hak baik yang bersifat kebendaan atau perorangan hapus setelah 30tahun dan Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan lampaunya waktu (20 tahun)menyebabkan seseorang memperoleh hak, maka Pelawan (semula Tergugat)telah kehilangan haknya atas tanah karena kadaluarsa;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, menurut dalil Pelawanberdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat