Ditemukan 3183 data
72 — 9
dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;7018.19.20.21.22.Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT XXI dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
lainsebagainya terkait dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT 57 dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
160 — 111
konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
95 — 29
Taman Permai Indah (Pelawan) ;Menimbang, bahwa Sertifikat adalah merupakan alat bukti akte autentik dansebagai tanda bukti hak yang terkuat,sehingga memiliki kKekuatan sebagaialat bukti yang mengikat dan sempurna kecuali dapat dibuktikansebaliknya ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Terlawan tidakterdapat bukti yang dapat melumpuhkan bukti surat Plw9 sampai denganPlw168 tersebut diatas,oahkan dalam jawabannya ternyata sejak awalTerlawan telah mengetahui bahwa Tanah yang disita atas
109 — 46
disengketakan ;Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang penting dibenarkanhukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170 HIR, Pasal 1908KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tanah /lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah milikPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun, terkuat
156 — 88
Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiritelah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
Terbanding/Tergugat I : Arifin Nafi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Faniah
Terbanding/Turut Tergugat II : Hamidah
Terbanding/Turut Tergugat III : Nuraida
Terbanding/Turut Tergugat IV : Emmaliana
Terbanding/Turut Tergugat V : Muzakkir
Terbanding/Turut Tergugat VI : Azhar, S.H. selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat VII : Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
155 — 95
Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanC.Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah hakyang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.Bahwa merujuk pada PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 17 angka (2) Dalam penetapan batas bidang tanah padaHalaman 61 dari 109 Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT BNApendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan
280 — 173
danterdakwa melakukan kerjasama dengan ahli waris dari Harun Kalagison dansimson kalagison untuk penggalian c sejak tahun 2008, dan untuk meyakinkanterdakwa, terdakwa menanyakan kepada Kantor Kelurahan malanu dan DisitrikMalanu mengklarifikasi kepemilikan adat milik kalagison, untuk kebutuhanpembangunan Kota Sorong yang sangat diharapkan dari penggalian C tersebut,maka sesuai Pasal 20 ayat 1 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Hak milik adalah hak turuntemurun,terkuat
202 — 132
quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986, karena Para Penggugatsesungguhnya sudah mengetahui adanya obyekobyek sengketa setidaktidaknya tahun1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada asasnya peraturan perundangundangan di bidangpertanahan di negara Indonesia adalam menganut sistem berstelsel negatif ke arahpositif, dalam arti sertifikat atas hak tanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
331 — 285
mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat; Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangHalaman 72 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Padt.Bth/2019/PN Skmbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat
155 — 92
Pendataran Tanah, yang mengatur tentangPemindahan Hak.Bahwa selain itu, suatu transaksi JualBeli harus dilakukan Pendaftaransebagaimana diatur oleh Pasal 23 (duapuluh tiga) Undangundang No. 5 TahunPUTUSAN No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Selhalaman 79 dari 1181960 tentang Peraturan Dasardasar Pokok Agraria, hal mana apabila ketentuantersebut tidak dipenuhi, maka memiliki konsekwensi yuridis yaitu Kepemilikannyabelum beralih, meskipun Perjanjian JualBelinya adalah sah.Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
1.Hendrick Johnny
2.Ny. Wadayati Lukas
3.Harry Soon
4.Tjen A Kwet
5.Tjen Khin Hon
6.Stella Oeij
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Bidang Pengawasan Bangunan
3.PT. Bank NISP OCBC, Tbk.,
200 — 36
hukum adat (terang dan tunai dilakukandihadapan kepala desa) , maka surat bukti P4 ini menurut hukum juga tidakmempunyai nilai pembuktian sah sehingga karenanya juga harus ditolak dandikesampingkan ;Menimbang bahwa pertimbangan surat bukti P 3 dan P4 di atas menuruthukum tidak mempunyai nilai pembuktian sah oleh karena Majelis mendasarkanpertimbangannya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyebutkan bahwa Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
87 — 9
, RT 003, RW 001,Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dan bukti P15 yangberupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 244/Mujing, tertanggal 31 Januari 2002,Seluas 11 m2, atas nama SURATNO, yang terletak di Krajan, RT 003, RW 001,Desa Mujing, yang menurut Majelis Hakim, kedua Sertifikat tersebut berhubungansecara langsung dengan diri Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Pokok AgrariaNomor. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
125 — 8
persengketaan ini;Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No. 121/Pdt.G/2015/PN.PTKBahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening Air sertaRekening Listrik atas objek perkara masih tercatat atas nama PAINO MKmaupun IMB adalah atas nama PAINO MK, hal ini tidak mutlakmembuktikan bahwa objek perkara masih status harta warisan atau hartapeninggalan dari almarhum Paino MK, tetapi yang mutlak membuktikankepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan rumah adalah SertifikatHak Milik yang merupakan hak terkuat
HUSNI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.KASIM SILAWANE
2.LA JINA
3.AMURIA
4.LA JUNI
5.LA ARIFIN
6.WA ODE DJU U
7.LA DIMAN
8.LA ATIRI
9.LA ODE SARIU
10.ASWAN
11.LA ODE DAHARI
12.LA REY
13.LA RUDI
14.WA ATIAH
15.LA YUSRON
16.LA MACA
17.LA YANI
18.LA YAMIN
19.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
20.WA JU U selaku ahli waris dari LA RIJALI
21.LA EMI
22.WA MIMI
23.LA MANE
24.RASNA
25.LA ODE JAKARA
26.LA MESA alias LA HALIM
27.LA RAMLI
28.LA AMO
29.LA YAFFER
30.WA AMRIA
31.LA JUUI
32.LA ODE YAMIRA
33.WA SAIMA
34.YUSRAN
35.WA ODE AFIA
36.ISNA PARI
37.ABIDIN DOA ENDE
38.Pemerintah Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
39.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
236 — 105
Sehingga Sertipikatsertipikat yang diterbitkanoleh Tergugat XXXIX kepada Para Tergugat tersebut, memilikikekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum sesualUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Bagian III HakHalaman 44 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN AmbMilik Pasal 20 (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6.
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
374 — 344
mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat;Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatHalaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN Skmdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat
234 — 96
opzet adalah sikap batin yaitu mens rea kemudian ditujukan di dalamperbuatan (actus reus), jadi jika seseorang mempunyai mens rea kemudian tidakditujukan dalam perbuatan maka tidak bisa dihnukum ;Bahwa tidak ada hukum tanpa kesalahan namun orang yang bersalah bisa tidakdihukum karena ada alasan pemaaf dan pembenar ;Bahwa tidak semua benda menjadi obyek penggelapan ;Bahwa yang dapat digelapkan adalah benda bergerak ;Bahwa hak atas sebidang tanah diatur dalam UU NO. 5 Tahun 1960 yangmenyatakan bukti terkuat
781 — 143
Sel.78(UU No. 5 tahun 1960) Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6.
154 — 105
konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
326 — 193
1997 tentang Pendaftaran Tanah) telahmembuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa TanahSengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, dan bukan ParaPenggugat.Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang ParaPenggugat untuk mensertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas
Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videHalaman 232 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps42.pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
113 — 61
pendapat diatasmajelis hakim berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolakuntuk seluruhnya;Bahwa PARA PEMBANDING merupakan Para Ahli Waris dari AlmarhumRudy Wahyudi yang telah melakukan proses pemecahan Sertipikat Hakatas Tanah pada TURUT TERBANDING sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, di mana Sertipikat Hak Miliktersebut telah terbit pada tanggal 21 Juni 1997 dan merupakan buktikepemilikan terkuat