Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 07-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 7 Oktober 2020 — penggugat: 1.YULHENDRI Dt. SAMPONO 2.MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO 3.FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA 4.MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA tergugat: 1.ALMAN Dt. GAMPO ALAM 2.Bupati Pasaman Barat 3.PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I 4.Gubernur Sumatera Barat 5.Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat 6.KOPERASI UNIT DESA KAPAR
384 — 305
  • Perkataan merasa dan dirasa dalamtanda petik, sengaja dipakai di sini, karena belum tentu yangbersangkutan sungguhnya melangar hak Penggugat;Bahwa karena Turut Tergugat s.d. Turut Tergugat VIlIl adalah pihakyang dapat diminta pertanggungjawaban oleh karenanya TurutTergugat s.d.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 24-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 836/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SISWANTO, SH
Terdakwa:
TUTI AMALIAH als LIA binti alm H. FATULLAH
122 — 36
  • Putusan nomor 836/Pid.B/2019/PN.Tng.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaanberbentuk campuran atau kombinasi yaitu terdiri dari dakwaan alternative dandakwaan subsidaritas dimana dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengandakwaan subsidaritas yaitu Primair melangar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP subsidair melanggar pasal 372 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 153/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 10 April 2014 — SUGIARTO bin KAMIDI
86 — 22
  • RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang Bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidaritas maka majelisakan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/PDT.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. VERSACON MEDICAL Lawan 1.CARL ZEISS Pte Ltd 2.KEPALA PERWAKILAN dari KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd 3.PT. ELO KARSA UTAMA
339 — 207
  • pokoknya menyatakan sebagai berikut :"Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutanWanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapatHal 42 dari 140 Hal Putusan No. 42/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Seldibenarkan menurut tertio beracara perdata, masingmasing tuntutanharus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri'(b) Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001,yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :"Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasidalam satu gugatan melangar
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN MALANG Nomor 282/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
LITIANSYAH KING, SE.
152 — 38
  • paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidakserta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
80 — 30
  • berwenang menghitung kerugian negara berdasarkanUUD 1945 adalah BPK.Bahwa perhitungan kerugian negara itu dilakukan ada dugaan pidanasetelah ada pemeriksaan.Bahwa pasal 3 UU Korupsi ini ada dijelaskan dalam makalah ahli padahalaman 22 paragraf 2, jadi syaratnya harus punya kewenanganjabatan.Bahwa dalam tupoksi bisa dilakukan tinggal melihat adakah kegiatantersebut dilaksanakan dan apakah ada rugi negara lalu lihat juga faktorkepentingan umum apakah ada bila tidak berarti hanya dapatdipersalahkan melangar
    MdnKedua: melanggar pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUH Pidana.Atau :Ketiga : melangar pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUH Pidana.Menimbang, bahwa terdakwa ELFIAN adalah Pegawai Negeri
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1676/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MOEH. HASANUDIN Als HASAN Als SANUD Bin SANAMIN
109 — 87
  • Sus/2018/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu MajelisHakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan PenuntutUmum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimanatersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama; melangar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal132 ayat (1) Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 170/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Timor Situmeang Diwakili Oleh : Leonard Binsar M. Sitompul, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Marsinta boru Panggabean
Terbanding/Tergugat II : Leria boru Situmeang
Terbanding/Tergugat III : Tiodora boru Situmeang
Terbanding/Tergugat IV : Manuntun Situmeang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Tarutung
136 — 67
  • Perbuatan Melawan hukum khususnyapengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam IlmuHukum Perdata pada lazimnya menganut Yurisprudensi Hoge Raad Tahun1919 (Arrest Linde Baum Cohen) tanggal 13 Januari 1919, adalahperbuatan yang melangar undangundang yang berlaku, melanggar hakorang lain dalam hal ini Para Penggugat yang dijamin oleh hukum,perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya danbertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan (zorgvuldigheid)dalam masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-09-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 September 2017 —
146 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasyim, BA bin Jadi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa padapokoknya tidak sependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana melangar Pasal 3 jo. Pasal 18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 18-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2014/PN.Mu
Tanggal 18 Juli 2014 — Ir. H. BAHARUDDIN YAFIE, MT
93 — 48
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.Pasal 65 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumbersifat alternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada MajelisHakim untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untukdikenakan kepada perbuatan para terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yangterungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilihmempertimbangkan Pasal dalam dakwaan yang paling mendekati denganfaktafakta yaitu melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 12-08-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 22 Desember 2021 — Penggugat:
ADIMAN
Tergugat:
Kepala Kantor pertahanan Kabupaten Lampung Timur
Intervensi:
1.TUMINAH
2.NURYANTO
3.ANISAH
4.KARSITUN
5.SRI MUNARSIH
255 — 113
  • Sistematis Lengkap f).Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Tidak Melangar
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BLORA Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
187 — 40
  • Susana, S.H.Notaris / PPAT yang berwenang di Kabupaten Blora yang membuat Akta PPATnomor 021/RDB/1999, tanggal 11 September 1999 dianggap gugatan tidaksempurna sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut telah ditanggapi olehPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi melaluiReplik yang menegaskan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa sajauntuk dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan kepentinganya yangdirasa melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Putus : 03-10-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1832/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Oktober 2013 — MUHAMMAD FAJRIKA MIRZA, SH alias BOY BIN A. GANIE MUSTAFA
635 — 1111
  • Ada kata kata yang tersurat disini dan diberi tanda petik artinyaditegaskan disini Iktikad Jahat, Arogan dan Amat Sangat Kejam adalahkata kata yang dipilih oleh penulis dengan tautan makna atau konotasi yangsangat buruk atau sangat negatif;Bahwa benar surat ini berisi tuduhan karena surat ini berisi perkataan yangmenunjuk dan mengacu kepada seseorang dan perkataan itu menyebutkan bahwaseseorang tersebut telah berbuat buruk, berbuat melangar hukum dan perkataanitu sudah diucapkan atau di tuliskan
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 28-07-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 28 Juli 2015 —
104 — 107
  • FAISAL HADI, Terdakwa II ELVI INDRIANININGSIH, S.Sos, Terdakwa III ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV ASRILYUSTI, dan Terdakwa V MUHIDIN ASWAN DEPARI terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama sama melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Subsidair melangar Pasal 3 ayat (1) Jo.
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.LLG
Tanggal 30 Mei 2018 — - WEBY ANDRIA Bin SYAFRIL - WILLY DORI ANDRIAN Bin SYAFRIL - RENI SAFITRI Binti SYAFRIL - MERI SUSANTI Binti SYAFRIL - AWALINAR Binti DAHLAN SINGO - YURNAINI BINTI ABU SUI
180 — 19
  • Syafril bin Syarifudin (suami Tergugat) yang digunakan untukkeperluan biaya pengobatan, perawatan jenazah (Tajhiz), biaya takziah, biayaarisan, biaya hewan kurban, gaji pembantu dan biaya keperluan lainnyatermasuk bantuan ke Panti Asuhan adalah sudah sesuai dengan ketentuandalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam dan bukanperbuatan melangar hukum karena Tergugat sebagai istri dan ahli waris berhakmempergunakan hartaharta tersebut, apalagi terbukti hartaharta tersebutdiperoleh semasa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
270 — 179
  • gugatan bukan merupakanobjek pada Peradilan Tata Usaha Negara, namun terlepas darihaltersebut apakahdengan adanya gugatan ini maka Peradilan Tata Usaha Negara dapatmemerintahkan agar Caloncalon Hakim Agung yang sudah tidak lolos seleksi itudapat masuk kembali, Ahli kira hal tersebut menegakkan benang basah, tetapidalam hal terpenuhi atau tidaknya kebutuhan Mahkamah Agung oleh KomisiYudisial, persoalan tersebut bukan di tingkat individual tetapi kelembagaan.Bahwa, ukuran untuk dapat dikatakan telah melangar
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
197 — 181
  • Sudah melangar Hak azasi H.Moch.Yunus bin H.Absul Aziz, juga patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukummemalsukan data Tergugat.. Penggugat telah menggeser Persoalan Hukum yang sangat sensitif, danserius, Penggugat berlindung dibalik figur Pejabat KUA Soreang yangseolah olah mereka yang salah dalam hal penerbitan Kutipan Akta NikahNo. 127/78/II/2012.. Akta Nikah No.127/78/II/2012, tidak ada data yang menyatakan Penggugattelah menikah denan Tergugat H. Moch Yunus.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 08-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 114/Pid.B/2021/PN Plw
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SYAFRIDA,SH
Terdakwa:
AHYAR Alias YAR Bin BURHAN
90 — 63
  • dari Penasehat Hukumterdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan didalam keadaanyang meringankan bagi diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapatkepada selurun Pengurus dan Anggota Kopersasi agar halhal seperti yangdilakukan Terdakwa tidak terjadi lagi di kKemudian hari, diharapkan kiranyaPengurus dan Anggota Koperasi harus melakukan Pengawasan secara berkaladan berkelanjutan agar tidak ada kesempat bagi Ketua atau Pengurus yang lainuntuk melakukan kecurangan dan perbuatan yang melangar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ACENG ABDULLOH
2.AZIS
3.AGUS HERWANTO
4.RASDI
5.RADIMAN
6.SUGIONO
7.SAEFUDIN
8.TOMIN
9.RASIDI
10.SUWARDI
11.SRI WAHYUNI
12.MAYA SARI
13.ENGKOM SYARIPUDIN
14.JUMIATI
15.ASEP BASRI
16.RUSTANDI
17.ASEP KOSWARA
18.HAMDANI
19.SAHIDIN
20.M, ROBI
21.AMIN KAMUDIN
22.MUHLISIN
23.MUJIONO
24.MUSLIHUDIN
25.MUSIRAH
26.ROMLAN
27.WAHYUNINGSIH
28.TAHRI
29.YAMIN
30.UMAYAH
31.SRI HARYATI
32.BASUKI
33.SAPRUDIN
34.ADE KOMAR
35.ARNI
36.MAHENDRA GUNAWAN
37.SHOLIHIN
38.SURATMAN
39.SUGIONO
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung
2.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR I
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
78 — 12
  • Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian;Tidak Sewenangwenang;ao fF wo NTidak melangar asasasas umum pemerintahan yang baik(AUPB);6. Sertipikat hak atas tanah dimaksud dan memiliki kekuatanhukum mengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatanmelawan hukum;d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Il.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 392/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
104 — 58
  • , penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapantersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, walaupun kamimemahami bahwa sudah tidak relevan lagi kami membahas masalah penetapanTersangka dalam tahap persidangan pokok perkara tetapi setidaknya kami inginmenunjukan kepada Majelis Hakim bahwa ada yang salah dalam penyelidikandan penyidikan kasus ini dan memang sengaja dipaksakan oleh penyidik danHalaman 14 dari 155 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN KdiJPU walaupun jelasjelas melangar