(dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan JasaInternet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontalo TA. 2011 serta saksi SUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik DanPerpustakaan Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011.

(Dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik padaKantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota GorontaloSebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet diKantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA.2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selakuBendahara Pengeluaran pada Kantor

(lima ratus juta rupiah) dariDinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan carapemindah bukuan ke rekening Bank Jabar Nomor : 0019683060100a.nKelompok Pemuda Ternak HIRUP HURIP.Bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujuioleh Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Sumedang,dana Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk : No. Kegiatan Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)SatuanDana Penyelamatan1.

(lima ratus juta rupiah) dariDinas Peternakan Propinsi Jawa Barat yang dilaksanakan dengan carapemindah bukuan ke rekening Bank Jabar Nomor : 0019683060100a.nKelompok Pemuda Ternak HIRUP HURIP.e Bahwa sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujuioleh Tim Tekhnis Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Sumedang,dana Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dipergunakan untuk : No. Kegiatan Volume Satuan Harga Jumlah (Rp)SatuanDana Penyelamatan1.

Sumedangdan membuat surat perjanjian dan berjanjiakan menggganii;e Bahwa saksi tidak tahu uang tersebutdigunakan untuk apa;e Bahwa tenggang waktu antara dana cair danselanjutnya diketahui kalau dana tsb telahdisalahgunakan oleh Terdakwa hanya 6(enam) minggu;e Bahwa berdasarkan Surat perjanjianKerjasama Nomor 60/SPK/APBN/IV/2012/03/HH/IV/2012 tgl. 19 April 2012Halaman 145 dari 226 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgdan pedoman Tekhnis Insentif danPenyelamatan sapi/kerbau betina produktifTahun

Konawe Selatan adalah pak Subair; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatinan yang

Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam

aturan yang dilanggaryakni merujuk pada aturan UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,kemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis

/SPMGU/SETDA/2009 tanggal 8 Desember 2009 atasnama CV = LANDORUNDUN untuk ~ pekerjaanpengadaan sarana dan pra sarana alatalatolahraga, sebesar Rp. 1.250.000.000Setelah suratsurat tersebut dibuat oleh DULLA GOLAP,kemudian ditandatangani oleh YERMIA RUMBOBIAR,selaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan (PPTK) danselaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Biro Pembangunandan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah PropinsiPapua Barat dan ditandatangani juga oleh TerdakwaARIS LIMBONG LALANG selaku Pimpinan

Penyusunan pedonam dan petunjuk tekhnis serta fasilitasi penataanketatalaksanaan kementrian dan pemerintahan daerah ;e. Penyusunan pedoman dan petunjuk tehknis serta fasilitasi danevaluasi pelaporan kinerja kKementrian pemerintah daerah ;107f.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olehPPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EEkegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27Oktober 2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat olen PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Aji kepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBN-P 2010 Kota Pekalongan ; 15. Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ; ----16. Rekening koran Bank BRI nomor rekening 3690-01-015857-53-3 atas nama Kelompok Ternak Lembu Aji ; --------------------------------17.

Selayar T.A. 2014;

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;

- 1(satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk.

penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;

- 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;

- 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

usaha ekonomi pertanian danperdagangan sebesar Rp. 26.775.827, ( dua puluh enam juta tujuhratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tuju rupiah)Pembinaan dan pemberdayaanposyandu,PKK, dan pembinaan perikanan sebesar Rp. 47.900.000,(empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis

Kegiatan jalan lingkungan Rt.04/04 sebesarRp. 14.608.410, (empat belas juta enam ratus delapan ribu empatratus sepuluh rupiah)Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, KepalaDesa dibantu oleh Pejabat Tekhnis Pengelola Keuangan Desa yaituSekretaris Desa, Kepala Seksi serta Bendahara Desa, yang manaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014tentang Pengelolaan Keuanga Desa dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas yaitu sebagaiberikut

GENDAKEselaku Konsultan Pengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHONLEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / site manager dimaksud adalahfiktif belaka karena hanya dicantumkan untuk kelengkapan administrasi saja baikyang diajukan terdakwa OKTAVIA SIHOMBING pada dokumen penawaranmaupun yang dicantumkan pada dokumen kontrak dan saksi SUPRIANTO dariCV.

(enam puluh juta rupiah)kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTY ARMALINA, SE. yangkemudian masingmasing dibagikan kepada :1.saksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000, (dua puluhjuta rupiah). saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

pekerjaan PenyelesaianPembangunan Water Treatment Plant (WTP) III dan Pemasangan Pipa DistribusiUtama Sepanjang 600 M di Lokasi WTP Beting Semelur Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirta Kualo Kota Tanjung Balai dimaksud dikarenakan orangyang semestinya bertindak untuk mengawasi, melaksanakan dan melaporkanpelaksanaan pekerjaan di lapangan baik kepada terdakwa OKTAVIASIHOMBING selaku pelaksana pekerjaan maupun kepada saksi HERIANTO,SE. selaku PPK yaitu saksi JHON LEONARD SIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis

GENDAKE selaku KonsultanPengawas ternyata tidak ada dilapangan, adapun saksi JHON LEONARDSIAHAAN,ST. selaku staf tekhnis / personil inti dimaksud adalah fiktif belakakarena hanya dicantumkan untuk kelengkapan administrasi saja baik yangdiajukan terdakwa pada dokumen penawaran maupun yang dicantumkan padadokumen kontrak dan saksi SUPRIANTO dari CV.

puluh juta rupiah)kepada saksi HERIANTO, SE. dan saksi TUTY ARMALINA, SE. yangkemudian masingmasing dibagikan kepada :1) saksi HERIANTO, SE. selaku PPK sebesar Rp.20.000.000, (dua puluhjuta rupiah)2) saksi MARTIN SIPAHUTAR,SE selaku PPHP sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah)3) saksi NURLEN MARPAUNG,SH sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)4) saksi M.SAUFI MARPAUNG,SE sebagai staf administrasi sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah)5) saksi ABDUL MANAF sebagai staf tekhnis

rtlchfcsl aflafs24ltrchfcsO f1lfs24insrsid2507279charrsid288931par pard ltrparqj fi56711567ri0sa200s1480slmultl widctlpar wrapde faultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1in567itap0 pararsid288931 rtlchfcslaflafs24 ltrchfesO flfs24insrsid2507279charrsid28 8931hichaf1dbchaf31505lochf1l10. rtlchfcesl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24insrsid288931charrsid288931 tab rtlchfcsl aflafs24ltrchfcsO flfs24insrsid2507279charrsid288931hichaf1dbchaf31505lochf1lBahwa gugatan Penggugat posita 9 mendalilkan adanya petunjuk tekhnis

dariPeraturan Menteri Kehichafldbchaf31505lochflsehatan Republik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik,Bupati Lumajang mengeluarkan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2012, akantetapi gugatan Penggugat posita 10 bertentangan dengan dalilnya sendiriposita 9 yang mendalilkan belum ada satu atuhichafldbchaf31505lochfl rhichafldbchaf31505lochfl anpuntentang petunjuk tekhnis mengenai peralihan dari BP. ke Klinik, dalam halini normatifnya Penggugat telah mengetahui bahwasannya petunjuktekhnisnya

(dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan JasaInternet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontalo TA. 2011 serta saksi SUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik DanPerpustakaan Kota Gorontalo TA. 2010 dan TA. 2011.

(Dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik padaKantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota GorontaloSebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet diKantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo TA.2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selakuBendahara Pengeluaran pada Kantor

Bukti pengeluaran Rakor Tekhnis TMMD tanggal 9September 2002 ;332. Bukti pengeluaran Kongres V Ikatan SarjanaOceanologi (ISOI) tanggal 9 September 2002 ;333. Bukti pengeluaran biaya Anggota Dewan an. JaharHarahap tanggal 10 September 2002 ;334. Bukti pengeluaran pengadaan dan jilid linentanggal 10 September 2002 ;335. Bukti pengeluaran pemasangan iklan tanggal 10September 2002 ;336. Bukti pengeluaran biaya pembuatan jas tanggal 10September 2002 ;48337.

Bukti pengeluaran Rakor Tekhnis TMMDtanggal 9 September 2002 ;42. Bukti pengeluaran Kongres V IkatanSarjana Oceanologi (ISOI) tanggal 9September 2002 ;43. Bukti pengeluaran biaya AnggotaDewan an. Jahar Harahap tanggal 10September 2002 ;44. Bukti pengeluaran pengadaan danjilid linen tanggal 10 SeptemberHal. 85 dari 349 hal. Put. No. 39PK/PID.SUS/20092002 ;45. Bukti pengeluaran pemasangan iklantanggal 10 September 2002 ;46. Bukti pengeluaran biaya pembuatanjas tanggal 10 September 2002 ;47.

Surabaya, dapat disimpulkan :Bahwa semua barang bukti jenis padat dan cair sebagaimana tersebutpada table hasil pemeriksaan, tidak ada yang berbentuk hasil campuranantara satu jenis bahan dengan bahan lainnya yang secara tekhnis sebagaibahan peledak.Barang bukti bekas peralatan listrik berupa stop kontak majemuk ganda 3(tiga) merupakan bom rakitan.Terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa mengatakan ada yang mengenalinyadan ada yang tidak tahu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi

Putusan No.436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Uta Bahwa semua barang bukti jenis padat dan cair sebagaimana tersebutpada table hasil pemeriksaan, tidak ada yang berbentuk hasil campuranantara satu jenis bahan dengan bahan lainnya yang secara tekhnis sebagaibahan peledak;b Barang bukti bekas peralatan listrik berupa stop kontak majemuk ganda 3(tiga) merupakan bom rakitan;Menimbang, bahwa Terdakwa dan temantemannya tersebut berlatihmempersiapkan diri untuk persiapan jihad dengan membuat bom tersebut bertentangandengan

Andhy Putrauntuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMK 1 Map barang bukti surat /dokumen yang disita dari PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PEERY ant Berals TA. QQ; eee): buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan(kontrak) Nomor : 421.2/ U7 7 HAS RHA) ADSHOONSU eee NS!

Andhy Putrauntuk pekerjaan pengadaanmeubelair 6 ruang kelas SMKNegeri 1 Buntok TA. 2009; 939696 02)1 Map barang bukti surat) dokuthey Quine Coit EH Payer aPelaksana Tekhnis Kegiatan GEES an. TERASTO, S.Pd , bemupa): buah foto copy dokumn Se eT Be Ee ker n(kontrak) Nomor : 421.2/1.077.F/Di men/VI1/2 409, jan al BiasJuli 2009, pekerjaan aa Meu eler ruang reas Sy xMANDIRI dan Nilei Kontrok BAA EEH OOH EUR TAL 2005,32 t if? Bug FoR a ReeHPas SOE Fkasi CY Pun?

Konawe Selatan adalah Terdakwa; Bahwa sebagai Kepala Bidang Pariwisata, saksi mempunyai tugas antaralain penyusunan kebijakan di bidang pariwisata, pemberian petunjuk tekhnis,melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pengawasan dan pembinaan,pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata,penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan terkhusus dibidang pariwisata sertatugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; Bahwa keterlibatan saksi dalam pelatihan yang diselenggarakan

Konawe Selatan serta Para Pesertakegiatan dan pihakpihak lainnya; Bahwa dari audit yang kami lakukan, kami menemukan adanya kegiatan yangdilaksanakan tidak sesuai petunjuk tekhnis tersebut dimana terdapat pengeluaran yangtidak dapat dipertanggung jawabkan dan ada pula pengeluaran yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak sesuai dengan riilnya; Bahwa Berdasarkan analisis, pengujian dan evaluasi dokumen serta klarifikasikepada pihakpihak terkait kami memperoleh fakta bahwa penyimpangan yang terjadidalam

Tahun 2003 tentang keuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,Halaman 74 dari 128 halaman, Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdikemudian Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 danperubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriPariwisata No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis

tersebut di atas dengan pertimbanganpertimbangan bahwadengan adanya barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian,diperoleh fakta hukum sebagaiberikut : e Bahwa terdakwa sebagai Ketua UPK PNPMMP KecamatanKuta Selatan Kabupaten Badung telah sengajamenandatangani slip penarikan kosong SPP Perguliran yangdisodorkan oleh Bendahara PNPMMP Desak Putu Ari Padminiuntuk dicairkan kepada 24 kelompok fiktif yang dibuat olehBendahara tanpa dilengkapi persyaratanpersyaratan yangdiharuskan di dalam Petunjuk Tekhnis

Sedangkan sebanyak 24kelompok adalah kelompok = fiktif dan tidak adaproposalnya;Bahwa terdakwa sebagai Ketua UPK PNPMMP Kecamatan KutaSelatan Kabupaten Badung telah sengaja menandatangani slippenarikan kosong SPP Perguliran yang disodorkan olehBendahara PNPMMP Desak Putu Ari Padmini untuk dicairkankepada 24 kelompok fiktif yang dibuat oleh Bendahara tanpadilengkapi persyaratanpersyaratan yang diharuskan di dalamPetunjuk Tekhnis Operasional (seperti proposal peminjamanuang SPP perguliran dari kelompokkelompok

LIMA LIMA GROUP;Bahwa Saksi tidak mengerti secara tekhnis tentang pekerjaan ProyekPerataan dan Penimbunan Terminal Karisa tahun Anggaran 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 676.375.000, (enam ratus tujuh puluhenam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan pemadatan dan penimbunan terminal sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan pemeriksaan, dan pada saat saksi turun melakukan pemeriksaan lokasi timbunan ditunjukkan oleh PPK (H.

HASANUDDIN SYAM, ST, MMdan tim PPHP hanya menandatangani;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan.Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.Saksi XV ASLANG, SE BIN SABARUDDIN, di bawah sumpah di persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang termuatdalam BAP;Bahwa Saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)pada proyek Perataan dan Penimbunan Terminal Karisa, serta Proyekpemadatan

Said (Direktur CV.Lutom Jaya) selaku pihak kedua;Bahwa dokumendokumen yang saksi tandatangani adalah LaporanKemajuan Pekerjaan Pelaksanaan dan CCO;Bahwa terdapat beberapa kegiatan dimana tugas saksi adalah selakukoordinator tekhnis dari paket pekerjaan tersebut.Bahwa mengenai Addendum yaitu permintaan dari Kontraktor pelaksanakepada Kepala Dinas bahwa kondisi dilapangan tidak sesuai denganperencanaan dan atas persetujuaan Kepala Dinas agar dibuatkanAddendum;Bahwa pada gambar rencana bangunan ditempatkan

kami kemudian meminta untukdilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur (theodolith) untukmendapatkan kontur tanah sehingga dapat dilakukan penghitungan yanglebih akurat, hasil pengukuran dan penghitungan disampaikan kepadaKepala Dinas yang kemudian mendapat persetujuan untuk dilakukanAddendum dengan kontraktor pelaksana;Bahwa Perubahan cutingan tanah dari 516.800 menjadi 4.919,360 tersebutberdasar pada hasil pengukuran dengan menggunakan alat ( theodolith);Bahwa, saksi selaku koordinator tekhnis

tidak melakukan penghitungananggaran biaya dalam addendum;Bahwa selaku koordinator tekhnis, saksi menyetujui menandatangani CCOyang mengurangi item pekerjaan bangunan utama karena berdasarkanhasil rapat evaluasi pekerjan, hasil pengukuran lapangan.

WAWAN HERMAWAN.Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pengelolaan PPIHberupa uang sewa kios untuk kurun waktu tahun 2009, 2010, 2011, serta 2014 danhanya menyetorkan uang hasil pengelolaan PPIH sebanyak 2 (dua) kali untuk kuruntahun 2012 dan tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerahpada pasal:Pasal 31:1)Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanahdan/atau

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 TentangPedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada: Pasal31, Pasal 32, Pasal 33;Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam kapasitas jabatanatau kedudukan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) adalah ManajerOperasi Pengelolaan Promosi Ikan Hias Kota Bekasi, diangkat berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pengurus Kota KORPRI Bekasi Nomor: 821.2/Kep70/DPKOTA/IX/2008, tanggal