Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã pekita penita perita petiga petika petite
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 357/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2020 — DJONG EFFENDI, LAWAN 1.PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia, 2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, DAN 1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA. 2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M., 3.Erry Firmansyah, S.E
468 — 725
  • berperkara, misalnya komposisi majelis terdiri dari3 arbiter, maka 1 arbiter dipilin oleh salah satu pihak, misalnya oleh pihakA, dan 1 arbiter lagi oleh pihak B, adapun arbiter yang ke3 dipilih olehkedua belah pihak, yaitu pihak A dan B;Bahwa dalam pemeriksaan mendengarkan saksisaksi atau buktidimungkinkan kaukus untuk mendengarkan apa yang diingnkan olehpihak, namun kemudian harus diberitahukan kepada pihak lain agarputusan yang dijatuhkan nantinya menjadi adil sesuai dengan petitumdan tidak ultra petita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN NEGERI DEPOK RI cq
Terbanding/Penggugat : PT MEGA AUTO FINANCE
41 — 23
  • Hal inilah yangdikenal dengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
Register : 24-08-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Slw
Tanggal 4 April 2017 —
62 — 57
  • Slwnyatakan ditolak maka terhadap Petitum ke1 gugatan Penggugat ini harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat selainada tuntutan Primair juga ada mengajukan tuntutan subsidair, maka menurutMajelis Hakim pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraian sepanjang tidakkeluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam perkaraa quo maka hal tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yangberlaku sehingga tidak menjadi ultra petita;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-07-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2010
Tanggal 26 Juli 2010 — PT. TREND VALASINDO VS GUBERNUR BANK INDONESIA
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sementaramerupakan kewajiban hukum untuk memeriksa, mempertimbangkan danmengadili ulang perkara a quo secara seksama;Bahwa, akibatnya Pemohon Kasasi tidak memiliki dasar untuk dapatmenilai dan menguji putusan yang dikeluarkan oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menyulitkan PemohonKasasi untuk melakukan pembelaan atas hakhaknya berupa keadilandan kebenaran atas objectum litis;Karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatelah melanggar asas NON ULTRA PETITA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
218 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding:Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) (PBDR) baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga tahun 2018;Menurut Pemohon Banding:Bahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 144/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 16 Desember 2016 — - RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI vs - HOTEL PONDOK DUNIA LAUT / SEA WORLD CLUB HOTEL, Cs.
128 — 69
  • Bahwa apabila hendak dipaksakan maka Pengadilan NegeriMaumere dikhawatirkan akan membuat putusan ultra petita,kecuali dalam nomor gugatan yang berbeda, karena antaraTERGUGAT dan TERGUGAT Ill tidak ada hubungan hukumdengan PENGGUGAT untuk memutuskan apa yangkewenangannya dan berdasarkan pembagian peradilan.4. Bahwa oleh karena itu mohon Gugatan PENGGUGAT untukdinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak menyangkutpembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkunganperadilan yang berbeda;B.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.JUNAEDI HUTASUHUT
2.SALIM CERKAS HASIBUAN, S.H.
3.THONY ARITONANG, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
145 — 54
  • Bahwa bila diperhatikan antara pokok perkara dengan petitumPenggugat I, Il dan III terdapat ultra petita, didalam pokok perkaratersebut hanya merupakan rangkaian administrasi kepegawaianPenggugat , Il dan Ill sehingga yang dipersoalkan didalam pokokperkara tidak mengandung permasalahan yang diinginkan PenggugatI, Il dan Ill dalam Petitum dan tidak ada sama sekali kolerasinya antarapokok perkara dengan petitum Penggugat , II dan III sehingga antarapokok perkara dengan petitum Penggugat , II dan III
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bau
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
7.Rahmat Hidayat
8.Nuriati
9.Susanto Safi
10.Ampoli
11.Jufri
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Baubau Cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Cq Kepala Sekolah SD Negeri2 Wajo Kota Baubau
2.Pemerintah Kabupaten Buton
3.Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau
225 — 86
  • obyeksengketa kurang lebih 1 (satu) are saksi dengar berkisar hampirRp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dihubungkan dengan positagugatan Penggugat, Penggugat point 28 a dan 28 b, harga tanah obyeksengketa permeter persegi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).Walapun berdasarkan keterangan para saksi dari pihak para Penggugat hargatanah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) permeter persegi, Majelis Hakimakan menggunakan harga yang minta oleh para Penggugat supaya tidakmenjadi ultra petita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-04-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 20 September 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA (PPRIP) ; 1. KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, dkk
98 — 45
  • Tuntutan Penggugat melebihi batas yang diatur dalam UndangUndang (Ultra petita)Bahwa selain memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atautidak sah, Penggugat, dalam butir 3 petitumnya, halaman 14, jugameminta halhal sbb.:3.
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 27-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 292/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 7 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
131 — 89
  • Dan dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 801 yang diambil alih menjadi pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa hakim yang mengabulkantuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampauiwewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harusdinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan it tetanggad
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — HARTOYO, SH., M.H., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
35 — 12
  • gugatan Penggugat pada poin33 sampai dengan poin37 perlu Tergugat Itanggapi bahwa permintaan Penggugat yang pada intinya meminta ditetapkannyaPenggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 13.530 M2 dan 22.320 M2 juga tanah yangterkena pembebasan jalan Tol serta meminta pembatalan Surat keputusan Gubernuradalah melebihi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan padaakhirnya Majelis Hakim akan terjebak pada putusan yang melebihikewenangannya sebagai Hakim Pengadilan Negeri (Ultra Petita
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
227 — 211
  • Bahwa andai benar Para Penggugat memiliki hubungan hukum dankepentingan terhadap tanah a quo hanya sebatas luas: 863 M2, sementarapetitum gugatan penggugat, Penggugat mohon pada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menyatakan batal dan tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/Kelurahan Mojo seluas: 930 M2 (Melebihikepentingan atas tanah a quo) gugatan Ultra Petita;Menimbang bahwa dalam dalil jawaban
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Amina Lumban Gaol Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
87 — 27
  • Pembatalantersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
    Dalam hal ini Parapembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan bahwaputusan Judex Factie pengadilan Negeri Tarutung a quo adalah ultra petita,karena hal tersebut tidak pernah diminta oleh Para Terbanding/ Para Tergugatdalam petitum gugatannya;32.Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriTarutung kurang lengkap seperti yang terdapat dalampertimbangannya (vide halaman 79 alinea ke4 dalam pokok perkara) dariPutusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.
    Pembatalan tersebutdibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
270 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding;Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga tahun 2018;Menurut Pemohon Banding;Bahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
ACHMAM FHAMROZIE
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO.
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
325 — 169
  • Dan apabiladiputuskan diluar ketentuan tersebut diatas maka putusan tersebutmenjadi Ultra petita dan tidak dapat dieksekusi..
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
Ir. SUNARTOMO
Tergugat:
1.ROBERT LIM
2.ELNA
Turut Tergugat:
PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
108 — 40
  • peradilan pengenaan bunga harus dihitung sampaidebitur melunasi utangnya, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan petitum tambahan yang menyatakan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya ( ex aequo et bon0), Majelis Hakim berpendapat pengenaan bunga harus dihitung sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibannya, dan terhadap hal tersebut menurutMajelis Hakim tidak dapat dikategorikan memutus melebihi dari yang dituntut (Ultra petita
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Tml
Tanggal 10 April 2019 — - MARIATE NYAHAN T. UNTING melawan 1. H. IRAWAN 2. SARYONO 3. LISTI RAHAYU 4. MULIADI 5. NATIM 6. MARDI 7. M. FAJAR 8. RIYADI 9. ALI 10. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Barito Timur Cq. Camat Dusun Timur, Cq. Lurah Tamiang Layang
124 — 53
  • bahwa putusan Pengadilan harus memberikan kepastianhukum dengan pertimbangan dan perintah hukum yang lengkap sehinggatidak menyebabkan multi tafsir dan tidak bersifat non executable;Menimbang, bahwa dengan maksud dan tujuan yang demikian ituserta untuk memberikan keterpaduan dan keselarasan alur hukum yangholistik dan integral di antara amar yang satu dengan yang lainnya, MajelisHakim akan menyusun sendiri sistematika, redaksi dan materi amar putusannamun tidak termasuk sebagai putusan yang ultra petita
Pengadilan PN MEDAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 212/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2015 —
49 — 39
  • MahmudParinduri yang diketahui oleh Penggugat, maka secara hukum gugatan a quoLS16termasuk sebagai gugatan kurang pihak, sehingga berdasar secara hukumuntuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;E GUGATAN A QUO SEHARUSNYA GUGATAN WANPRESTASI BUKANGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM1Bahwa, dalam posita dan petita gugatan secara tegas mendalilkan agarTergugat I dan Tergugat II melakukan sesuatu (doen) yaitu berupa keharusanmenjual objek perkara kepada Penggugat yang ternyata tidak
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Mei 2019 — CAROLINA W MOKALU, selanjutnya disebut Penggugat I; FELIX MEKO, selanjutnya disebut Penggugat II; WILHELMUS JAKOBUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat III; MARIA MAGDALENA E.YANE MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IV; JOPITER NICOLAUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat V; ZAKARIAS MAXIMUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VI; MARIA LILYANA MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VII; HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE., selanjutnya disebut Penggugat VIII; WILFRIDA M.B. MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IX; WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO, selanjutnya disebut Penggugat X; JOAO MECO, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; HARDIAN SUHARYONO, S.H., NOVANTORO C. PRABOWO, S.H., MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H., PUGUH RADITYA ADITAMA, S.H., MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H sebagai Kuasa Hukum Tergugat I PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
162 — 37
  • Terhadap positatersebut, namun tidak dituangkan dalam petitum sebagai tuntutan hak, makauntuk itu Majelis Hakim guna menghindari mengabulkan dari halhal yang tidakdituntut sebagai ultra petita (vide. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.), tidak akanmempertimbangkan lebih lanjut atas halhal tersebutMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuksebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untukselain dan selebihnya (Vide.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
92 — 24
  • Pwk.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita tersebut adalahtidak benar, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.8. Bahwa berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Turut Terlawan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukumgugatan perlawanan Pelawan terhadap putusan peninjauan kembaliNomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.