Ditemukan 5678 data
168 — 64
Putusan yang telahberkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (bindende kracht,binding force).;2. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alatbukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untukHalaman 72 dari 137 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUN JPR.keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi.
250 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terkait tuduhan Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atastemuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi HasilPemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013 :1.Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakan perbaikan(corrective actions) yang telah dilaksanakan atas pengadaantanah dan / atau bangunan gedung kantor Bank BJB sesuaipetunjuk dari OJK, yang pokoknya mengatur perihal KecukupanKomposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sertaPertimbangan Pembentukan Gugus Tugas (Task Force
1.ZAINAL ABIDIN
2.M HASAN
3.BAHARI
Tergugat:
1.BUSTAMI
2.JASMAN
3.WALIKOTA BANDA ACEH
168 — 28
tahun terhitung sejak keluarnya surat izin mendirikanbangunan sampai finishing 100 % (seratus persen) ;Apabila jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan 100 % (Seratus persen), pihakpertama demi kelancaran dan kelonggaran kepada pihak kedua yaitu dispensasi 3(tiga) bulan terhitung sejak jatuh tempo pasal diatas ;Pasal 5Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan ruko tersebut sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 diatas oleh sebab keadaan diluarkemampuannya sendiri (force
107 — 13
Iluva Gravure Industry.Bahwa tindakan dari pihak pekerja yang telah mematikan mesin yang sedangberoperasi dan berproduksi adalah KESALAHAN BERAT KARENA TELAHMENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR TERHADAP PERUSAHAAN,karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan telah diketahui oleh ParaPenggugat selama mesin berproduksi tidak ada seorangpun ditempat untukmematikan mesin apalagi secara mendadak kecuali alasan khusus kebakaran,banjir dan kejadian bersifat Force Majure atau karena perintah pimpinanperusahaan
BENNY RORY WIJAYA, SH
Terdakwa:
HARIS SAUDI al. HARIS
51 — 27
SUKUR) ;---------------------
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan No : 48A/PERS/MBM-SBY/II/2014 tentang Pengangkatan Jabatan Sales Force PT. Murni Berlian Motor atas nama HARIS SAUDI yang ditandatangani oleh A. AZIZ MS selaku HRD & GA Manager tanggal 1 Pebruari 2014.;-------------
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No 001431 tanggal 24 Juli 2017 dengan nama pemesan SARINTEN alamat Dsn.
98 — 69
berakhinya hubungankerja tersebut, pendapat majelis hakim pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat adalah dapat dikualifikasikan tanpa adanya kesalahan, maka terhadaphal tersebut untuk menentukan hakhak yang diterima Penggugat denganberdasarkan kepada Ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2008 yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh,karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
95 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hubungan Industral Kabupaten Bogortanggal 16 Juli 2009 ;Bahwa sesuai pernyataan Tergugat yang menutup perusahaan denganalasan mengalami kerugian maka Tergugat juga haruslah melaksanakankewajibannya memberikan pesangon sesuai dengan yang terdapat pada Pasal164 UndangUndang No.13 Tahun 2003 ayat 1 : Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun atau keadaan memeksa (Force
316 — 386
pembuatanrekap daftar tamu tamu yang telahdirekayasa/dipalsu) yang akan diajukan kepadaPemda Tk dalam rangka pencairan dananya.Bahwa oleh karena barang bukti berupasurat surat tersebut merupakan kelengkapan berkasperkaranya dan merupakan bukti adanyatindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sangaterat kaitannya dengan perkara ini maka MajelisHakim berpendapat ditentukan statusnya untuktetap dilekatkan dalam berkas perkaranya,sedangkan barang bukti berupa satu buah stempelbertuliskan VIP Air Force
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MAYORA CABANG TOMANG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL TANGERANG II
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
87 — 43
Keadaan memaksa (force majeur atau kahar;!. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
141 — 25
operasionalperusahaan, maka oleh itu Majelis Hakim dapat memberikan ijin pemutusanhubungan kerja kepada Penggugat terhadap Para Tergugat dengan alasanefisiensi, dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan,dengan mendasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang berbuny) :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut, atau bukankarena keadaan memaksa (force
1.Rogo Prastowo
2.Mifta Faridh
3.Destiara Wahyuni
4.Etta Pernam Sari
5.Kurnia
6.Maryani
7.Hartati
Tergugat:
PT. Kenanga Sejahtera RS Arsani
186 — 76
Rogo Prastowo dkk ( 7orang ) dengan Rumah Sakit Arsani ( PT Kenanga Sejahtera ) dapatdiakhiri karena alasan force mejeur ( Keadaan Memaksa )sebagaimana pasal 164 ayat 1 Undandundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenakerjaan.2.
193 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
hubungan kerja terhadap diri Penggugat dengan niattidak bersedia membayarkan hakhak serta kompensasi pemutusanhubungan kerja sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:" Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/ourun berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali
266 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hunian ITC Mangga Dua secara bersama adalah tanahsewaan milik Pemda DKI Jakarta;Bahwa, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak atas bagianbersama, benda bersama dan Tanah Bersama, yang semuanyamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yangbersangkutan (Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 1986),akan tetapi disini antara bangunan dan tanah adalah merupakan dua halyang berbeda dan terpisah, sebab yang Para Penggugat miliki hanyalahbangunan saja, sementara kalau terjadi Force
352 — 241
Jkt.Selto the Obligee, under the mentioned contract agreement, this bondshall be not effective, otherwse it wil remain in full force for the periodfrom June 09, 2012 until December 08, 2012 (Six Months of Period)Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :Jika PRINSIPAL dapat memenuhi kontrak perjanjian tersebut(Pembangunan Konsentrator) dan secara hukum telah beralih 20%saham dari milik Prinsipal kepada Obligee, berdasarkan kontrakperjanjian tersebut, bond ini tidak lagi berlaku, kecuali pemenuhantidak
115 — 50
Ketentuan keadaan force majure.8.
1.PT.MIRAH SEGAR
2.PT.Mirah Agung Perdana
Tergugat:
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Cq. Komando Resir Militer no.enamsatu suryakencana
Turut Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
201 — 66
Putusan No.112/Pdt.G/2019/PN.Bgr.Nomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang PenataanPemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara NasionalIndonesia.3) Isi dari pasal 12 huruf b dalam perjanjian tersebut dinyatakan :Apabila teryadi bencana alam, huru hara, perang yang dinyatakanpemerintah, kebijaksanaan pemerintah dalam moneter maka haltersebut dinyatakan Force Majaure (segala biaya yang timbul tidakmenjadi tanggung jawab pihak pertama), dan telah terbit PeraturanMenteri Keuangan
90 — 58
kali ketentuan pasal 156Putusan PHI Nomor 48/Pat.SusPHI/2016/PN Pdg Halaman 71 dari 80ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4).Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat nomor dan Il, yang memintapembayaran hakhak normatif Penggugat berdasarkan dengan pasal 164 ayat (3),dimana pengusaha dapat melakukan PHK bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
368 — 403 — Berkekuatan Hukum Tetap
huruf cpoint 1a.4 untuk pekerjaan yang memerlukan penanganan darurat(force majeur) dan tidak dapat ditunda dapat dilakukan Penunjukan Langsung kepada 1 (satu) rekanan penyedia barang/Jasa ;c. BahwaKabag Pembangunan (Ir.
Drs. Syaukani Dkk
Tergugat:
1.PT. SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU
2.PT. HOKKAN DELTAPACK INDUSTRI dulu bernama DELTAPECK LAMPUNG INDUSTRI
174 — 48
Tergugat Konvensi meminta Majelis Hakim yang memutus perkara ini untukmenyatakan penghentian hubungan kerja waktu tertentu antara PenggugatRekonvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force