Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
Hj. Besse Berlian
185 — 113
  • KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun2013 Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makssar dan diklat yangpernah Ahli ikuti adalah : Diklat funsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007, Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011, Diklat Tehknis subtantiif spesialisis Tax Treaty angkatan I; Dan pelatinan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
325 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan padatahap evaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnyamenjadi hilang baiksisi tekhnis maupun penawaran ;Bahwa mengenai peryaratan tentang adanya kantor perwakilan daninvestasi bidang perlampuan di Indonesia adalah merupakan persyaratanyang dibuat oleh Penggua Barang/jasa dalam ini Turut Termrohon Kasasi XI(Dina Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta), bukan dibuat oleh Pemohon Kasasi dan bukan pula atas dasarpersengkongkolan
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
FADLI MUSAAD alias FADLI MOZAD alias RIMAN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
121 — 64
  • penegak hukum dan secara teoritisbisa dibuat suatu kontruksi yang dapat menggambarkan keadaan yangmengkhawatirkan, sehingga penahanan terhadap pemohon berdasarkanpenilaian Termohon guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1)KUHAP yakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yangcukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq KUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan hukum dan tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
138 — 10
  • Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPedesaan (PNPMMP) pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten MarosTahun 2010 s/d 2013 ;Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Fasilitator KecamatanTompobulu Kab.Maros yaitu ;Mempasilitasi proses perencanaan kegiatan sampai dengan serahterima kegian fisik maupun simpan pinjam ;Memfasitisasi penyaluran dana fisik dan dana simpan pinjam kelompokperempuan (SPP) dari UPK ke masyarakat ;Memvalidasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK ;Yang menjadi acuan adalah Petunjuk tekhnis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 18 Agustus 2014 — - H. HERMANSYAH
65 — 21
  • kerugian keuangan negara ;Halaman 52 dari 103 halamanPutusan Tipikor No. 39/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnBahwa besar kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Bahwa menurut data yang ahli terima memang ada dibelikanlembu/sapi sebanyak 11 (Sebelas) ekor ;Bahwa menurut keterangan memang diambil dari dana BLM PUAP ;Bahwa ada beberapa kwitansikwitansi yang merupakan cicilanpenerima sapi tersebut ;Bahwa tidak ada ditemukan data mengenai pembelian sapi ;Bahwa didalam petunjuk tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-08-2009 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 April 2011 —
74 — 35
  • WIdjanarko Puspoyo ; Bahwa untuk Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan SILO saksi tidak tahu ;Bahwa SILO ini berada dibawah Direktorat SDM dan Umum ;Bahwa Direktorat SDM dan Umum dalam mengelola anggaran BULOG untuk kepentinganrutin jalannya perusahaan seperti ATK, perumahan kemudian pergudangan tetapi kalaukeperluankeperluan khusus itu biasanya ada di masingmasing Divisi ; Bahwa Divisi tekhnis misalnya untuk peralatan yang bukan disediakan secara umum untukkeseluruhan staf harus ada pengajuan
    dari masingmasing Divisi ;Bahwa Anggaran SILO dari APBN ;Bahwa pada waktu itu ada rapat dengan pendapat dengan DPR kemudian disitu ada usulanusulan mengenai kegiatankegiatan BULOG dan diajukan anggaran, setelah itu di DPR adapembahasan akhirnya disetujui untuk pengadaan SILO melalui anggaran APBN ;Bahwa berdasarkan catatan SILO yang telah dibangun ada 12 unit dari 3 lokasi yaitu diJawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; Bahwa setelah SILO ini dicatat maka SILO dikelola oleh Divisi Tekhnis untukpemanfaatannya
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 6 Oktober 2017 — OLIVIA HALIM
122 — 81
  • /PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
257 — 1022
  • dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad
Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S - Bambang Sutarman - Bedjo - Didik Sujadi - Dilwan - Efendi Idris - Etha Karyatiningsing - FX. Sukamto - Gunawan Adi W - Gundarto - Harminingsih - Harumi Pangastuti - Hary Marendrayana - Hendang Hendrasti, SH - Hermien Istiawati - Karoman - Lilik Sugiharto - Lugiman - Marmi - Maryoto - Metty Ratna Mayawati Rr - Moenasir - Moertinah - Moch. Hasan Bisri - Muji Astuti - Purbojo Sugiharto - Sarwaji, SH - Sri Tustianingsih - Ir. Sukarno - Sukarsih - Sukini - Sunjoto - Supijah - Sutomo - Soewojo - Suwono - Teguh Widodo - Trimo - Untoro - Wahyudi - Warni - Suwartini - Endang Iriani - Budi Surojo - Djoko Teguh lm - Halimah - Hari Triono - Lily Andriany - Muryati - Rahayuningtyas Dwi Rochyanti - Siti Istijah - Sri Supatmi - Suswati - Yuli Sulistyo Dewi; - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
147 — 38
  • dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN AMBON Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB
Tanggal 3 Oktober 2014 — Drs. IRWAN PATTY, Msi
101 — 57
  • Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk sayakarena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karenadiperintahkan maka Saksi terima saja ; Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;43 Bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ; Bahwa saksi tidak tahu tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsurat lain.Semuanya sudah disiapkan dan Saksi tinggal tandatangan saja ; Bahwa setelah saksi ke galanagan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-02-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 28 Februari 2017 — DIDI ANTONO Alias DIDI Bin (alm) ALUK
170 — 88
  • Brian Sofian telah menerbitkan KeputusanNo. 01 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 yang menunjuk Pejabatdilingkungan Dinas Kayong Utara yaitu dalam jabatan sebagai berikut : Tengku Iskandar Bin Tengku Arbi sebagai PPK (Pejabat PembuatKomitmen); Andi Wijaya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan); Gunawan H, S. Kom sebagai Ketua PPHP (Pejabat Pemeriksa HasilPekerjaan) yang dibantu oleh :1. Fajar, A.Md. Bin Iskandar (Anggota);2.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
101 — 45
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang danjasa(konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.6.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat: LA ODE IMAM BAHRI Tergugat: 1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata 2.Kepala Sekolah Dasar Negeri 3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate 4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate 5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
163 — 106
  • adamemberikan bantuan kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 dinyatakan bahwa imunisasi kepada anak tidak perlu mendapatkanpersetujuan dari orang tua anak tersebut;Bahwa setahu saksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 menyatakan bahwa apabila terjadi KIP maka yang bertanggung jawabadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota;Bahwa setahu saksi blangko screening imunisasi terdapat pada lampiranpetunjuk tekhnis
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. JOKO HADI KUSUMO Bin SUPARMAN
89 — 47
  • Pd jikasaksi mewakili Kepala Pelaksana Tekhnis yaitu ayah saksi terdakwaIr.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 21-01-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG.
Tanggal 31 Mei 2016 — dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM. Melawan I. Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH II. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA
155 — 89
  • Putusan No.002/G/2016/ PTUN.SMG Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kapasitasTim Visitasi dalam rangka memberikan penilaian atas permohonan izinoperasional haruslah tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2)dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang telah mengatur secara limitatifsyaratsyarat untuk memperoleh Izin Operasional baik secara tekhnis maupunadministratif, maka oleh karena itu terkait adanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. Surya Djahisa, M.Si
78 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sebagai Kepala BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwaseharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahan diPemkab. Langkat, yang pada kenyataan Terdakwa Drs. SuryaDjahisa, M.Si., tidak pernah berkoordinasi atau berkonsultasi dengansaksi Drs. Masri Zein selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkatdan selaku atasan langsung Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 29-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bgr
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUDANTI SEPTIANA, SH
Terdakwa:
LOVITA ARISTYANI Alias OPI Binti ARIS MUKLIS
98 — 24
  • diajukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa LovitaAristyani Alias Opi Binti Aris Muklis sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 14-03-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 837/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 12 April 2017 — PT. Altra Excis Investama, dkk Melawan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch
166 — 50
  • No. 837/Pdt.G/2016/PAJSo.Bahwa demikian pula mengenai dalil Perlawanan Para Pelawan yangmendasarkan pada ketentuan Mahkamah Agung melalui buku PedomanTehnis Adminstrasi dan Tekhnis Peradilan, pada hal 53 bagian f point(d), telah memberikan petunjuk bahwa dalam hal perwakilan yangbersengketa (perdata) di Pengadilan, maka yang dapat bertindaksebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon diPengadilan yang pihaknya merupakan Perseroan terbatas sebagaibadan hukum adalah Direksi/Pengurus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 9 Januari 2015 — SUPANDRI SUKANDAR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
53 — 55
  • Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
149 — 134
  • bukti penerimaan uang atas nama ENNI H masingmasingbulan Januari, Pebruari, Maret April, Mei , Juni, Juli , Agustus dan September2016;34. 57 (lima puluh tujuh) lembar Faktur dan bukti bukti pengeluaran tahun 2016;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:0 Bahwa Terdakwadrh.Syamsurijal menjadi Kasi Klinik Unit Pelaksana Tekhnis