Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-08-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Agustus 2014 — H. MOKHAMAD TAROKI, ST, MT
8013
  • saksi sudah dimutasi dari Dinas PU Pengairan Kab.Mojokerto pertanggal 4 Nopember 2011 sebagai Kabag Pembangunan Setda Kab.Mojokerto ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ;2 Saksi DIAN SUGENG ROKHMAN H, ST :22nnenn nnnBahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi perencanaan Tekhnis
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
8432
  • selaku pihak ketigaseharusnya tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, karena disamping itemitempekerjaan tidak jelas termasuk letak lokasinya, pekerjaan tersebut tidak didasarioleh suatu ketentuan yang dapat dipedomani bahkan antara Terdakwa denganpemberi kerja hanya berpegang pada perjanjian lisan, sedangkan dalam pekerjaantersebut segala pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapidengan bukti untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana yang ditentukandalam Bab V butir C Pedoman Tekhnis
    perluasan areal tanaman pangan Tahun2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga perbuatan dantindakan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib tersebut telah bertentangan denganBab V butir C Pedoman Tekhnis perluasan areal tanaman pangan Tahun 2013tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan adanyakesempatan Terdakwa Junaidi Alias Edi Bin Talib selaku pihak ketiga untukmemanfaatkan peluang memperoleh
Register : 17-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
SYAFRUDDIN, SH
Terdakwa:
WARSO WIDANARTO, SE
21184
  • Monitoring dan Evaluasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan oleh DivisiEvaluasi dan Pengkajian;Bahwa benar yang menjadi kriteria dimaksud adalah sebagaimana tercantumpasal 4 dalam Juknis No.36/2010 tentang Petunjuk Tekhnis PemberianPinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, yaitu :1. Usaha yang dibiayai layak secara bisnis;2. Memiliki badan usaha dan legalitas usaha sesuai dengan ketentuanperundangundangan;3. Memiliki laporan keuangan yang terstruktur 2 (dua) tahun terakhir, dengankeuntungan positip;4.
    terakhir Rapat Anggota Tahunan, untuk dua tahun terakhir.e Identitas Pengurus dengan Foto Kopi kartu Identitasnya.e Perizinan Koperasi yaitu antara lain Tanda daftar Perusahaan, SIUP,SK Domisili atau SITU.Setelah itu pihak LPDBKUMKM melakukan verifikasi dalam bentuk ceklist mandatory (verifikasi awal) terhadap proposal beserta lampirannyatersebut dan apabila lolos mandatory dan kelengkapan dokumen,selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk survey on the spot (OTS).Adapun objek yang di survey secara tekhnis
Register : 09-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 24-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 30 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD R. KARTONO, SH.
2.CHRISTIAN, SH.
3.SUBARDI, SH.
Terdakwa:
TOTO SUGIANTO,S.Sos,. M.Si
2626
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;

    76.

Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
699
  • kepada Triwulan IV;Bahwa dalam triwulan yang sama, maka SPJ dapat di usulkan lebih dari satu kali;Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas pokok dan fungsi ( TUPOKSI ) saksiadalah segala tindakan yang berhubungan dengan tindakan yang berhubungan denganpengeluaran atas beban belanja,memerintahkan pembayaran,sebelumnya melakukanferivikasi;Bahwa dasar hukum AKPER adalah UPTD Dinkes Pariaman ,adalahn pasal 2 ayat (2)SK Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September 2000 bahwasecara tekhnis
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk
Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1124362
  • HBI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasterdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, apabila dihubungkandengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa istilan tekhnis yuridis setiap orang menunjuk
Register : 18-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2013 — Hj. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK
7320
  • sampai sekarang masihmelakukan penagihan ;Bahwa dana KUR tidak dapat digunakan untuk yang lain, hal ituberdasarkan dari Perjanjian kredit, akan tetapi dana KUR olehTerdakwa digunakan untuk usaha air minur ;Bahwa saksi tidak tahu, alasan asuransi belum dicairkan ;Bahwa pada saat dilakukan Sosialisasi dihadiri oleh Pak Atok, PakDidi, Pak rahmad, saksi sendiri, Terdakwa, Pak Endang dan ParaKetua Kelompok yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang dan padasaat sosialisasi yang memberikan penerangan secara tekhnis
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
8461 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial;Co Oo YN DWN10Transfer dana bantuan sosial;Pencairan dana bantuan sosial;Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial;Pelaksanaan pekeryjaan fisik ;Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan ;Pertanggung jawaban keuangan ;Bahwa Terdakwa DWI ATMADIJI adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaiKepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Banjarnegaraberdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 165 Tahun 2009 telah memiliki tugas :merumuskan kebijakan tekhnis
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
259223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • selambatlambatnya mulai hari ke 14, dihitung setelahlewainya hari ke 30 tersebut di atas ;Bahwa Tim atau Panel bertanggung jawab kepada para prinsipalmasingmasing dalam perkara ini, pada akhir tugasnya Tim atauPanel wajid membuat laporan pertanggungjawaban dandisampaikan kepada masingmasing para prinsipalnya dan kepadaKetua Pengadilan Negeri Sorong selaku Pengawas Tim/Panel ;Bahwa pengawasan kerja Tim atau Panel berada di bawah KetuaPengadilan Negeri Sorong, dimana Ketua Pengadilan Negeridalam melaksanakan tekhnis
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2015 — DEKI BERMANA Bin EDISON
881317
  • Santana itu yang diperiksa oleh Petugas P2,Surveyor adalah Segel karena segel dari pelabuhan muat yang disegeloleh Suplayer, di Pelabuhan bongkar yang membukanya juga Suplayer ;Bahwa tekhnis menghitung ambang batas itu dengan cara mengecek segelitu secara bersamasama tidak ada rusak lalu dilakukan pengukuran,setelah kapal dibongkar tidak ditemukan losses di atas batas toleransidilakukan pengecekkan pompa sudah kering tidak bisa dipompa lagidibuatkan Dry Sertificate ;Bahwa SQR itu dibuat adalah untuk
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
10274
  • untukmenjalankan sistem informasi manajemen dan laborbahasa sebagai teknologi informasiBahwa ter dakwa presentasikan di depan pejabat yangberwenang di UMMY Koto Baru sekitar tanggal 20Februari 2007 dan pihak UMMY menyetujui perubahanSpeck tersebut dengan dasar spesifikasi tersebutlebih tinggi dari spesifikasi minimum tetapi kamitidak melakukan adendum kontrak dikarenakan sesuaidengan pemahaman kami terhadap pengadaan barang yangdibiayai oleh Pemerintah bahwa speck minimum danlebih tinggi dari spesifikasi tekhnis
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
213124
  • Pada saat dibentuk panitia pelelangan yang ditunjuk adalah sdr.AKHMAD ZAENURI, S.Sos sebagai ketua Panitia dikarenakan pada saat itudia menjabat sebagai Kepala Unit Pengadaan sehingga secara ex officiomelekat karena jabatan sebagai panitia pengadaan.e Bahwa sebagai Unit ST (Unit Spesifikasi Tekhnis) yang saksi lakukan : Pada tanggal 11 Januari 2011 RKAP dari Kantor Pusat untuk pembebasanlahan sebesar Rp. 250 Milyar dimana didalamnya sudah termasuk biayaoperasional panitia Rp. 1,4 Milyar dan honor
    Tanggal 19 Oktober 2011 dibuatkan Pagu Anggaran (RAB) oleh UnitSpesifikasi Tekhnis (Unit ST). Tanggal 19 Oktober 2011 saksi membuat Nota Dinas Kepada KetuaPanitia Lelang Nomor: MKUM 104/LB.05/2011 B dari Manager Keuangandan Umum (Unit ST) kepada Ketua Panitia Pelelangan perihal PengadaanPekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Lahan Masyarakat dan Pemprov.Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudin Noor. Kemudian prosespelelangan dilakukan oleh Bagian Panitia Lelang.
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
9222
  • Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
    ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
Register : 28-04-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 26 September 2016 — - Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
8945
  • Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis); Habibullah SP (devisi hukum); Maruli Sitorus( devisi logisti); Drs. Junaidi (devisi sosialisasi)Bahwa jabatan saksi dalam penyelenggaraan Pemilihan UmumGubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 diKabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Kasubbag Umum berdasarkanSK Drs.
    Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis);a. Habibullah SP (devisi hukum);b. Maruli Sitorus( devisi logisti);Hal 239Putusan Pengadilan TIPIKORNo. 43 /Pid.Sus. TP K/2016/PN.Mdnc.Drs.
    Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis);a. Habibullah SP (devisi hukum);b. Maruli Sitorus( devisi logisti);c.Drs.
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
12969
  • Bahwa Ahli belum pernah mengikuti sertifkasi perhitungan volumepekerjaan, namun ahli mempunyai pengalaman tentang perhitungan volumepekerjaan yaitu ahli pernah diminta untuk menjadi tim tekhnis untuk BPK RIperwakilan Maluku Utara terkait dengan pemeriksaan fisik proyek pembangunanpuskesmas di Kecmatan lbu Selatan Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2013,Halaman 73 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN Ttepembangunan kantor Satpol PP Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ditahun 2015
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. H. PAMUDJI bin H. DJEMAKIR
13892
  • Pamudji BinDjemakir (yang sebagian sudah tercakup dalam tugas dankewenangan Kuasa Pengguna Anggaran) berupa;e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa(spesifikasi tekhnis, harga perkiraan sendin, rancangan kontrak),e menerbitkan surat penunjukkan penyedia, menyetujui buktipembelian atau menandantangani surat perintah kerja / suratperjanjian, melaksanakan kontrak dengan penyedia, menetapkantim pendukung dan tenaga ahli, menetapkan besaran uang mukayang dibayarkan ke penyadia serta menetapkan
Register : 22-05-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 20-08-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
GUSTAF WERSAY, ST.
9272
  • Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  • 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
  • 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
  • 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 0/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 5 September 2016 — Hj. rosna binti syahidan
12855
  • .,.Bahwa tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi serahkan sepenuhnyakepada KPA dan PP TK, kemudian pada tahun 2012 (hari dan tanggal lupa)terdakwa kembali memanggil Saksi ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko danmengatakan bahwa peralatan untuk pengerjaan produk Tortila masih kurangdan butuh tambahan maka diminta agar peralatan tersebut dapat dibiayailagi.
    Putusan Nomor : 24 /Pid.Sus.TPK/2016/PN.BglTok76.77.78.ro:80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
6171125
  • September 2011sebagaimana surat SekKab nomor :R131/Seskab/IX/2011 tanggal 20September 2011 menyampaikan latar belakang kondisi penyerapanKementerian ESDM dan permasalahan yang dihadapi terkait kondisi izinmulti years sebagaimana persyaratan dalam PMK nomor :56 dan persyaratanPerpres nomor 54 tahun 2010 dan menyampaikan upaya yang telahdilakukan serta rekomendasi saran tindak.Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis
    barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronik dan/ataupengumuman resmi untuk penerangan umum serta menyampaikan ke LPSE(layanan pengadaan secara elekronik) untuk diumumkan dalam portalpengadaan nasional;Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
14622586
  • seller and fruiten ini kebakaran yangterjadi di lokasi itu akan mengasilkan emisi gas rumah kaca padawilayah itu, jadi artinya sebanyak bahan bakar yang dihasilkan apakahdia didalam gambut atau di kawasan hutan maka sebesar itulahsesuai dengan seller and fruiten itulah dihasilkan emisi gas rumahkaca;Bahwa yang pertama ada pengumuman untuk melihat apakah sawityang seperti ini baik atau tidak (baca yang dikeluarkan Ditjen BunKementerian Pertanian), yang kedua ada caracara ahli ada datanyayaitu Pedoman Tekhnis
    Pengolahan lahan tanpa bakar yangdikeluarkan Ditjen Pengolahan lahan dan Air Depertemen Pertanianpada 2009, kemudian ada lagi Revisi 1 pedoman tekhnis pembukaanpenyiapan lahan tanpa bakar dan pembuatan limbah pembukaanlahan di areal perkebunan dan sebagainya;Bahwa beberapa pedoman tadi ahli gunakan sebagai tuls untukmelihat kondisi di lapangan, sama seperti saya mengatakan bahwa ohsarpras tidak baik, kKemudian yang kedua ahli kelokasi kemudianditunjukkan inilah pak tanaman kelapa sawit kami, ada