Menyatakan Terdakwa MARMI BINTI PUJIYONO telah terbukti telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENGGELAPAN melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimanadakwaan KEDUA dari Penuntut Umum ;2. Manjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MARMI BINTI PUJIYONOdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengandikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalaninyadan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;3.

BinSutiyono.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suseno Bin Sutiyono;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya; Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILLI:1.

Menyatakan terdakwa FIAN MARTA HARDIANSYAH Als.DALBOBin SUMARTO bersalah melakukan tindak pidana Telahmelakukan bebarapa Penggelapan yang dapat dipandangsebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 65 (1)2.

ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP 5wonnennnne Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentukAlternatif / pilinan, maka konsekwensi pembuktiannya Majelis Hakim akanlangsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan dan tanpa terikatdengan urutan dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum ;wonnennnne Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan KeduaPasal 372 KUHP , yang mana Pasal

372 KUHP tersebut mempunyai unsur unsur delik sebagai berikut ; 1.

Lesik;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapatdipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanPenuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.KpgMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kesatu. melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372KUHP Jo.

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalamikerugianHalaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 228/Pid.B/2016/PN.KpgKeadaan yang meringankan : Para Terdakwa mengakui perbuatannya; Para Terdakwa adalah suamiistri yang merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harusdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal

372 KUHP Jo.

rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN GnsMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal

372 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.2.Barang Siapa ;Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruh atau sebagain adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Endi PriyoWibowo Bin Selamet Riyanto (Alm);Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopandipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulitjalannya persidangan ; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

CBSmengalami kerugian sekitar Rp. 7.050.000, (tujuh juta lima puluh ribu rupiah)atau lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);naa Perbuatan para Terdakwa (satu) dan Terdakwa 2 (dua) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Subsidair : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;AtauKedua : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUHPidana ; Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dikehendakinya yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal374 KUHPidana Jo.

P 484/Pi 2016/PN.BTelah melihat dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016 yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1 Menyatakan terdakwa ERWIN KUSNENDAR Als EDWIN bin TATANGKUSNENDAR terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana " Penggelapan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN KUSNENDAR

roda dua merk Honda type ACB2J22B03 A/TVario warna putih No Pol F 3270 IR tahun 2014 Nosin : JFK1E1289063, Noka :MHIJFK11XEK285902 atas nama EVI DAMYANTI alamat Perum Griya Kenari MasE 18 A Rt.05/010 Cileungsi Kab.Bogor dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000; (satu jutaseratusribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwaharuslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan;Mengingat, Pasal

372 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP serta peraturan perundangundangan dan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ERWINKUSNENDAR Als EDWIN binTATANG KUSNENDARterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penggelapansebagaimana dakwaan pertama ;2 Menjatuhkan pidana oleh karenaitu kepada Terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan;3 Menetapkan bahwa masapenahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa, dikurangkanseluruhnya

372 KUHP dalam Dakwaan Kedua;2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAUW LANNY FARIDA denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalamtahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3.i.Menyatakan barang bukti berupa :Asli bukti transfer Bank Mandiri senilai RO250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupian) kepada PT.

Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanpenggelapan sebagaimana diatur pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua);2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan dan memulihkan nama baikTerdakwa ssesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinyaseperti Sediakala; dan4.

372 KUHP.

Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan adalah terpenuhi; Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka terhadap Terdakwa tidakdapat dituduh telah melakukan pidana penipuan senagaimana dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, tetapi dapat dituduh telah melakukan tindak pidanapenggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) sebagai berikut :Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2018/PN Jkt.

Utr.Memperhatikan, bahwa pasal 372 KUHP dan UU No, 8 Tahun 1981Tentang KUHAP serta Peraturan Per UndangUndangan lainya yangbersangkutan perkara ini;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa LAUW LANNY FARIDA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAUW LANNY FARIDA denganpidana Penjara selama 4 ( empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan kota yang di Jalani oleh Terdakwa diKurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Menyatakan bahwa terdakwa KADEK TIRTAYASA secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapansebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalamsurat Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KADEK TIRTAYASAselama 3 ( tiga ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalampenahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.

372 KUHP tentangPenggelapan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

372 KUHP ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut

terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan TerdakwaKeadaan yang memberatkan: Terdakwa berbelitbelit didalam persidanganKeadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluargaMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor : 18/Pid.B/2016/PN.Amp.Memperhatikan, Pasal

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

dalam Pasal 372 KUHP;13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 Penggugatmendatangi Polres Tabalong Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatanuntuk memberikan keterangan terhadap laporan para Tergugat danTergugat Il selama + 29 jam, sampai Penggugat tertidur diruangpenyelidikan Sat Reskrim Polres Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;14.

Tabalong Provinsi Kalimantan selatan yangdisangka/diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimanayang dimaksud isi/obunyi dalam pasal 372 KUHP adalah perbuatan yangmenciderai PERJANJIAN atau dengan kata lain para Tergugat danHalaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN TjgTergugat Il telah berbuat/telah melakukan WANPRESTASI atasperjanjian/kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama antaraPenggugat dengan Tergugat II, dimana tergugat II adalah anak kandung dariTergugat

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mencabut surat pengaduanyang ada dipolres Tabalong tanggal 08 Februari 2018 perihal dimaksuddalam rumusan/isi atau bunyi pasal 372 KUHP yaitu Tindak PidanaPenggelapan;8.

TabalongProvinsi Kalimantan Selatan perihal untuk diminta memberikan keterangan,sehubungan dengan adanya laporan dari Tergugat dan Tergugat II terhadapPenggugat dimana Penggugat dilaporkan Tergugat dan Tergugat II disangkatelah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP;8.

Mbah Pri;Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannyapada tanggal 1 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa Perkara ini adalahbukanlah merupakan Perkara Pidana, karena Perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbuktisedikitpun memenuhi unsurunsur Pasal 372 KUHP akan tetapi merupakan PerkaraPerdata Murni, yaitu.

dipakai dengan Wadahtertentu, sehingga Saksi Korban tidak boleh menghentikan sewanya terhadap Terdakwa,Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 265 /Pid.B/2015/PN Bjnkalau waktu tersebut belum lewat dengan dalih ia hendak memakai sendiri barang yangdisewakan itu;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Replik tertanggal 8 Desember 2015pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sangatlah jelas memenuhi unsurunsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaanalternatif kesatu yaitu Pasal

372 KUHP.

Doglak, sehingga perbuatanTerdakwa tersebut sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagaipemegang barang itu (arrest Hooge Raad 16 Oktober 1905) sehingga hal tersebut masukdalam ranah perkara pidana yaitu Pasal 372 KUHP dan bukan perdata murnisebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1548 KUHPerdata dan Pasal 1579KUHPerdata;Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yangmenyatakan bahwa perbuatan

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa Guruh Wahyu H.P.SH.Als Lunduk bin SuwitoHandoyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan alternatif kesatu PenuntutUmum;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama9 (Sembilan) bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

dengan menyerahkan uang mukasebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sama sekali bukanlahuraian dakwaan tindak pidana atau perbuatan pidana dalam lingkuphukum pidana, akan tetapi uraian perbuatan Terdakwa yang telahmenyangkut perbuatan dalam lingkup hukum keperdataan denganadanya kesepakatan atau perjanjian antara Terdakwa dengan saksikorban dalam perkara a quo;Bahwa salah satu unsur pokok dalam dakwaan Kesatu atau Kedua daridakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378KUHP atau Pasal

372 KUHP, adalah unsur melawan hukum, yaituperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah perbuatan yangmemenuhi sifat melawan hukum secara pidana, sehingga terhadapperbuatan Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban secarapidana.

372 KUHP, karenaperbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwadalam perkara a quo adalah perbuatan secara perdata, yaitu perbuatanwanprestasi (ingkar janji) yang berada dalam lingkup hukumHal. 10 dari 15 hal.

II11/AD/I/2019IV.pertimbangan bagi Majelis Hakim dalammenjatuhkan putusan.DAKWAAN.Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan OditurMiliter I10 Yogyakarta Nomor = :Sdak61/XI/2018 tanggal 8 November 2018 dalamperkara ini Terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 372KUHP.TUNTUTAN.Oditur Militer I10 Yogyakarta dalamTuntutannya yang disampaikan pada tanggal18 Maret 2019 telah berkeyakinan bahwaTerdakwa sudah memenuhi unsurunsurmelanggar ketentuan sebagaimana yangdidakwakan yaitu Pasal

372 KUHP danmenuntut Terdakwa dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan.FAKTAFAKTA PERSIDANGAN.A.

Adapun faktafakta yangterungkap dipersidangan tidak menjadikanpertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militeradalah sangkalan terhadap keterangan Saksi1 danSaksi 2Berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, PenasihatHukumTerdakwa menilaiTuntutan dari Oditur Militer tersebut sangatmerugikanTerdakwa.maka haruslah dapat dibuktikan apakah telahterpenuhi unsurunsur pidana dalam dakwaansebagaimana Pasal 372 KUHP, sebagaiberikut :Unsur ke1 :Barang siapa.Unsur ke 2 : Dengansengaja dan melawanhukumUnsurke

372 KUHP,Hal 32 dari 50 hal, Putusan Nomor 03K/PM I11/AD/I/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMajelis Hakim tetap akan membuktikan danmenguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yang dituntutkan oleh OditurMiliter dalam tuntutannya sesuai dengan faktahukum yang terungkap di persidangan, berdasarkansudut pandang Majelis Hakim secara obyektifsebagaimana dikemukakan di dalam pertimbanganputusan ini, begitu pula mengenai lamanya pidanadan jenis pidana yang layak dan patut

untukdijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalamputusan ini.Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Penasihat HukumTerdakwa mengajukan Nota Pembelaan Yang padapokoknya menyatakan :Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapatdengan Oditur Militer berkenaan dengan keterbuktianunsur Kedua dari Pasal 372 KUHP, oleh karenaPenasihat Hukum Terdakwa mohon kepada MajelisHakim untuk membebaskan Terdakwa dari DakwaanOditur Militer.Bahwa atas Nota Pembelaan

dalam Pasal 372 KUHP;13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2018 Penggugatmendatangi Polres Tabalong Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan selatanuntuk memberikan keterangan terhadap laporan para Tergugat danTergugat Il selama + 29 jam, sampai Penggugat tertidur diruangpenyelidikan Sat Reskrim Polres Tabalong Provinsi Kalimantan selatan;14.

Tabalong Provinsi Kalimantan selatan yangdisangka/diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimanayang dimaksud isi/obunyi dalam pasal 372 KUHP adalah perbuatan yangmenciderai PERJANJIAN atau dengan kata lain para Tergugat danHalaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN TjgTergugat Il telah berbuat/telah melakukan WANPRESTASI atasperjanjian/kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama antaraPenggugat dengan Tergugat II, dimana tergugat II adalah anak kandung dariTergugat

Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mencabut surat pengaduanyang ada dipolres Tabalong tanggal 08 Februari 2018 perihal dimaksuddalam rumusan/isi atau bunyi pasal 372 KUHP yaitu Tindak PidanaPenggelapan;8.

TabalongProvinsi Kalimantan Selatan perihal untuk diminta memberikan keterangan,sehubungan dengan adanya laporan dari Tergugat dan Tergugat II terhadapPenggugat dimana Penggugat dilaporkan Tergugat dan Tergugat II disangkatelah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP;8.

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;Hal hal yang meringankan :Halaman 5dari7 Putusan Nomor.1109/Pid.Sus /2015/PN.Plge Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;e Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil telah dikembalikan kepadakorban ;Menimbang, bahwa sejak semula terdakwa berada dalam tahanan, makapenahanan tersebut harus tetap dipertahankan dan lamanya terdakwa beradadalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memperhatikan pasal

372 KUHP, Undang undang No. 8 Tahun 1981tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan peraturan lain yangberkaitan lainnya ;MENGADLI1.

Baru, BTN PepabriBlok A2 Nomor 20, Kelurahan Masumpu,Kecamatan Tanete Riattang, KabupatenBone;Agama > Islam;Pekerjaan > lbu Rumah Tangga;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24November 2019:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriWatampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;Dan;Dakwaan Kedua ~ : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBone tanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut :Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 90 K/Pid/2020Menyatakan Terdakwa BUDI SABARIATI alias RIA binti BUDINO terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaankesatu Pasal 378 KUHPidana;Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BUDI SABARIATI alias RIA bintiBUDIONO dengan pidana penjara

Tengah, KabupatenRejang Lebong atau Gang TV Umum RT.001, RW. 002, Kelurahan Talang RimboLama, Kecamatan Curup Tengah,Kabupaten Rejang Lebong;Agama : Islam;Pekerjaan : Dagang;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 26 November 2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curupkarena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

372 KUHP;ATAU;Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 185 K/Pid/2020Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRejang Lebong tanggal 11 November 2019 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MEKO SISWANDI alias MIKO bin FAHMI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;.

372 KUHP sehingga PutusanJudex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keliru.

Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan (halaman213 Putusan); Tentang unsur ke2 (dua) diatas menjadi perhatian kamidan menjadi tanda tanya besar, apa alasan Majelis Hakimmelakukan pembagian unsurunsur Pasal 372 KUHP sedemikiantidak lazimnya.

No. 1307 K/PID.SUS/20175.Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang seharusnya faktafakta ituadalah fakta tentang unsur "memiliki" pada Pasal 372 KUHP; Isi Putusan pada halaman 227228 Putusan yangmendalilkan pemenuhan unsur Pasal 3 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 adalah pertimbangan yang keliru.

Ahli menjelaskan dari kategoripelum terjadi tindak pidana lalu melompat kepada pengertian 'sebagaihasil tindak pidana (baca keterangan Ahli point a s/d g halaman 160 s/d162 Putusan);Keterangan sesat Ahli tersebut sejalan dengan upaya manipulasi unsurunsur Pasal 372 KUHP. Ahli mengarahkan pengadilan perkara a quodengan menghilangkan pengertian unsur 'sebagai hasil tindak pidanapada TPPU untuk tidak berbenturan dengan unsur 'memiliki denganmelawan hak' pada Pasal 372 KUHP.

372 KUHP Jo.

Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Deasy Hastuti Ariningrum telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam SuratDakwaan Kedua Pasal

372 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti berupa:* 1 (satu) buah Buku Tabungan tahapan BCA dengan nomor rekning:8610452664 atas nama Deasy Hastuti AriningrumDikembalikan kepada Terdakwa; 4 (empat) lembar fotocopy rekening koran bulan Maret 2018 tahapanBCA dengan nomor rekening : 1691779578 an Rekening DadangSutrisno Diyanto

ratus ribu rupiah) sampaildengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan memiliki pasaran di beberapasanggar seperti di Prambanan, Semarang, Temanggung dan Batu Raden;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHP ataukedua Pasal

372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

372 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

372 KUHP;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwamenyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akanmengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidanganmengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 410 atas nama ABDULROHMAN; 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 579 atas nama JUHRIYA;Halaman 8 dari 34 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2018/PN.

Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang buktitersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang buktitersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritasyaitu Primair : pasal 374 KUHP Subsidair : Pasal

372 KUHP;Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikannyaDakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya yaitu DakwaanSubsidair;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya = akanmempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu terdakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP,yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan

372 KUHP yang memiliki unsurunsur hukum sebagai berikut :1.

BilMenimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, olehkarena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebutdiatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesamya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan, pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang berhubungan;ornMENGADILI:.

372 KUHP jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan dalambentuk subsidairitas tersebut, maka terlebih dahulu) Majelis akanmempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair terbuktidakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabiladakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandakwaan primer melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yangunsurunsurnya

samauntuk memperoleh uang hasil menggadaikan mobil tanpa izin saksi Pipinselaku pemiliknya dengan cara yang sama yaitu terlebih dahulu menyewamobil kemudian menggadaikannya dan dilakukan dalam rentang waktu yangtidak lama, karena itu atas dasar ini maka perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsur sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal

372 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga dakwaan kedua tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaandi persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidakterdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena ituterdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahuluMajelis akan mempertimbangkan keadaankeadaan