Karena adanya keadaan memaksa (overmacht/force mayjure), yangunsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;C.

berkurang menjadi Rp.53.000.000,00(lima puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya para Tergugat menerimasuplesi/suplesi sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) sehinggatotal pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) denganjangka waktu 60 (enam puluh) bulan/5 (lima) tahun, yang mana setiap bulannyaangsurannya sebesar Rp.2.006.700,00 ( Dua juta enam ribu tujuh ratus Rupiah),serta tidak terlaksananya kewajiban tersebut bukanlah disebabkan adanyakeadaan memaksa (overmacht/force

kehendak Termohon secara sepihak dengan alasanperusahaanan lagi sepi dan mengalami kerugian bahkan kemundurannamun tidak sampai pada tutupnya perusahaan sehingga demi efisiensiperusahaan harus dilakukan pengurangan karyawan;Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:Pasal 164 berbunyi:(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Nomor 657 K/Pdt.SusPHI/2017Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan

sebagai jasa/pos pengiriman yang digunakan olehTergugat) merupakan sesuatu keadaan di luar kekuasaanPenggugat dan bukan merupakan kesalahan Penggugat;bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKBPPN Nomor 00174/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Februari2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luarkekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang KUP.Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force

yangmasih harus dibayar yang tertera dalam suratketetapan pajak berubah, kecuali Surat KeputusanPembetulan yang diterbitkan akibat hasilPersetujuan Bersama; ataue. keadaan lain berdasarkan pertimbangan DirekturJenderal Pajak.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) bahwa kondisi berdasarkan faktafakta yangterungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan dalampersidangan gugatan ini tidak termasuk dalam kondisikeadaan di luar kekuasaan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) (Force

yang membenarkantelah menangkap ikan dengan menggunakan jaring di perairan Teluk BatuGondang tetapi Para Terdakwa tidak mengetahui kalau perairan Teluk BatuGondang masuk dalam zona Taman Nasional Bali Barat dan Para Terdakwamengaku tidak sengaja masuk ke perairan tersebut melainkan karena cuacadan terjangan ombak yang besar ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut tampak alibi dari Para Terdakwasehingga perlu untuk dipastikan apakah benar keberadaan Para Terdakwa diperairan Teluk Batu Gondang karena Force

Terdakwa tidak segera merapat ke daratan tetapimemasang jaring untuk menangkap ikan;Menimbang, bahwa logikanya bagi orang yang telah terombangambingoleh ombak yang besar dan berhasil berlayar mendekati daratan, hal yang pastidilakukan adalah berusaha merapat untuk penyelamatan diri, menghindariterjangan ombak;Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaPara Terdakwa tidak bersungguhsungguh datang ke perairan Teluk BatuGondang untuk mengindarkan diri dari terjangan ombak besar (Force

Tergugat MengalamiPeristiwa Force Majeur Saat Melaksanakan Hak Dan KewajibannyaBerdasarkan Perjanjian Fasilitas Tertanggal 5 Januari 2012.1.

telahmelakukan pembayaran secara penuh kepada Penggugat;Bahwa dalam perjalananan pelaksanaan Perjanjian Fasiutas Tertanggal5 Januari 2012 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengalamiperistiwa force majeur atau keadaan yang tidak terduga diluar kekuasaanTergugat I, yang mana keadaan tersebut mengakibatkan Tergugat mengalami hambatan dalam melaksanakan hak dan kewajiban Tergugat sehubungan dengan Perjanjian Fasiutas Tertanggal 5 Januari 2012;Bahwa peristiwa force majeur yang dialami oleh

Peristiwa pidana tersebut ternyata dalamperkembangan dan penegakan hukumnya telah membawa dampak yangcukup seriuS bagi kelangsungan usaha Tergugat I, termasuk bagikelangsungan proses produksi di pabrik Tergugat yang bahan bakunyaberupa alumunium lembaran berasal dan dibeli dari Penggugatberdasarkan Perjanjian Fasiutas Tertanggal 5 Januari 2012;Bahwa peristiwa force maiuer yang dialami oleh Tergugat tersebut diatas, senyatanya telah diketahul secara pasti oleh Penggugat, hal tersebutsebagaimana telah

Utr.10.11.Bahwa terlibatnya Tergugat dalam peristiwa force majeur berupa adanyadugaan tindak pidana yang melibatkan Direksi Tergugat (incasu TergugatIl) adalah diluar kekuasaan dan kehendak Tergugat .

Utr.12.13.peristiwa force majeur atau keadaan memaksa diluar kKemampuan dankewenangan Tergugat ;Disisi lain, terkait hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Fasilitas Tertanggal 5 Januari 2012 terjadipada saat kondisi Tergugat masih belum mengalami perubahan strukturmanajemen berupa perubahan susunan organisasi perseroan, sehinggamenurut hemat kami tidaklah tepat jika segala implikasi hukum atasditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Tertanggal 5 Januari 2012menjadi

Pupuk Kujang dapat secara sepihak mengubah alokasi pupuk urea dalam halterjadi force majure, gangguan operasi pabrik, gangguan pasokan gas alam kepabrik atau kinerja Puskud Jawa Barat periode sebelumnya kurang baik/ tidakmengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan Syarat pembayaran yaitu tunai atau kredit selama 14 (empat belas) hari danmaksimal sebesar nilai jaminan..

Pupuk Kujang dapat secara sepihak mengubah alokasi pupuk urea dalam halterjadi force majure, gangguan operasi pabrik, gangguan pasokan gas alam kepabrik atau kinerja Puskud Jawa Barat periode sebelumnya kurang baik/ tidakmengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan Syarat pembayaran yaitu tunai atau kredit selama 14 (empat belas) hari danmaksimal sebesar nilai jaminan.3.Bahwa berdasarkan Surat keputusan Puskud Jabar Nomor : 004/022/TV2005tanggal 06 April 2005 tentang Struktur Organisasi, Susunan

Pupuk Kujang dapat secara sepihak mengubah alokasi pupuk urea dalam halterjadi force majure, gangguan operasi pabrik, gangguan pasokan gas alam kepabrik atau kinerja Puskud Jawa Barat periode sebelumnya kurang baik/ tidakmengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan Syarat pembayaran yaitu tunai atau kredit selama 14 (empat belas) hari danmaksimal sebesar nilai jaminan.Bahwa berdasarkan Surat keputusan Puskud Jabar Nomor : 004/022/IV2005tanggal 06 April 2005 tentang Struktur Organisasi, Susunan Direksi

kondisi perusahaan yang dimana TERGUGAT dalam keadaansulit, sampai pada tahun 2013 dan 2015 TERGUGAT telah melakukanpenangguhan upah secara berturut turut, oleh karena TERGUGATsedang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut turut, dari tahun2010 sampai 2014 hasil laporan Auditor Independen;Bahwa menjawab petitum PENGGUGAT pada point 8, TERGUGAT telahmenutup divisi spining sehingga bagaimana mungkin TERGUGATmempekerjakan kembali PENGGUGAT , hal ini dilakukan karena keadaanyang memaksa dan mendesak ( force

majeure), sebagaiman pasal 164ayat (1) uu no 13 tahun 2003, sehingga menyebabkan TERGUGAT tidakmampu untuk melaksanakan aktivitas produksi sebagaimana mestinya.Bahwa penghentian aktivitas produksi yang TERGUGAT laksanakanbukan karenatanpadasar akan tetapi sudah sesuai alasan yang jelas: Perusahaan mengalami kerugian selama 4 tahun berturut turut, terkaitakan hal tersebut akan kami buktikan pada pembuktian kelakberdasarkan laporan Auditor Independent; Bahwa dengan kondisi defisit dari tahun 2014

TERGUGAT sudahmenghilangkan fasilitas transport dan makan untuk shift, 1 shif 2 sertanon shif; Melakukan penundaan pembayaran upah karyawan dari tahun 2014karena kemampuan finansial perusahaan menurut dan perusahaanmelakukan pengurangan karyawaan secara bertahap melaluinegosiasi kompensasi;88Adanya keadaan yang memaksa (force majeour) sehinggaperusahaan tidak mampu untuk melaksanakan aktifitas produksisbeagaimana mestinya;Tingginya biaya produksi yang tidak seimbang dengan pendapatanperusahaan;Kenaikan

Saksi : WAWAN HENDRAYANA :bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah ParaPenggugat yang menuntut hakhaknya karena awalnya ParaPenggugatdi PHK sepihak oleh Tergugat ;bahwa alasan Tergugat memPHK Para Penggugat adalahberdasarkan force major seperti yang tertera pada pengumunan yangditempel dipapan pengumuman pada tanggal 30 Desember 2015;122bahwa saksi tahu proses dari awal sampai adanya PHK tersebutkarena saksi sebagai Ketua Serikat Pekerja;bahwa ketika pengumuman PHK ditempel sebelumnya

ditawarkan oleh Tergugat dalam perundingan denganPara Penggugat yaitu maunya Tergugat membayar upah secaramencicil tapi tawaran tersebut ditolak oleh Para Penggugat;bahwa mekanisme penerimaan upah di PT Bhineka Karya Manunggaldengan cara ditransfer yang sebelumnya diperlihatkan kepadakaryawan tentang rincian oleh masingmasing Divisi dan diparaf olehkaryawan yang bersangkutan;bahwa setahu saksi ketika pembayaran upah dicicil keadaanperusahaan Tergugat dalam keadaan normal;bahwa yang menyebabkan force

YUNIARTI tidakpernah menandatangani dokumen proyek termasuk dokumen Penghentian Kontrakkarena seluruh dokumen proyek termasuk dokumen Penghentian Kontrak semuanyaditandatangani oleh saksi SUBARYANTO sekalipun di kolom tandatangan tertulisnama Terdakwa ;4 Bahwa apabila secara normatif, Penghentian Kontrak dianggap sebagaikesepakatan bersama sekalipun Terdakwa tidak pernah ikut dalam pengambilankeputusan tersebut, maka sesungguhnya tindakan Penghentian Kontrak tersebutdilakukan sematamata karena keadaan force

AMS(Terdakwa) telah melakukan pembayaran jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari sisapekerjaan yang belum selesai yaitu sebesar Rp 37.797.800,00 sehingga tidak adakeuntungan yang diperoleh Terdakwa, orang lain ataupun suatu korporasi ;8 Bahwa apabila bencana alam atau force majure yang dimaksud haruslahdidukung dengan surat secara formal oleh Bupati Mukomuko maka pendapat tersebutjuga tidaklah sepenuhnya benar karena berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwasaat pekerjaan pembangunan jembatan gantung

pasar sebelah curah hujan sangat tinggi,cuaca ekstrim bahkan menurut keterangan saksi a de charge ENDANG SUPARTO(Petugas Pencatat Hujan) terjadi banjir yang mengakibatkan tanggul jebol ;9 Bahwa keadaan force major atau keadaan memaksa didukung dengan datahujan yang dibuat dan dicatat oleh saksi a de charge ENDANG SUPARTO dimanaditemukan fakta bahwa pada bulan September 2010 terdapat 14 hari hujan, pada bulanNovember 2010 terdapat 23 hari hujan sedangkan pada bulan September 2010 terdapat18 hari

AMS kesulitan dan tidak dapat menyeberangkan alat cranesehingga sangat menghambat dan menunda pekerjaan proyek ;11 Bahwa tingginya intensitas hujan juga mengakibatkan umur ABT untuk cepatkering menjadi relatif lama sehingga pemasangan rangka baja menjadi terhambat ;12 Bahwa menurut saksi ahli CLAUDIUS SAMOSIR, curah hujan yang sangattinggi juga dapat dikategorikan force majure dan menjadi dasar dan alasan untukmelakukan Penghentian Kontrak sekalipun tidak ada surat pernyataan resmi dan BupatiMukomuko

No. 1671 K/PID.SUS/2013cuaca ekstrim, ada banjir dan dapat dikategorikan sebagai keadaan force majuresehingga menjadi alasan untuk melakukan penghentian kontrak ;14 Bahwa apabila Judex Facti berpendapat saksi SAFARIADI, S.T.

Sus/2017/PN Rapwarna hitam dengan nomor kartu 082304558729 dan 1 (Satu) unit Sepeda motoryamaha force one tanpa nomor polisi;Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabushabu dari saksi P.Pasaribu;Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenanguntuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabushabu tersebut;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangantersebut;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak keberatandan membenarkannya

narkotika jenis sabu kepada pembeli yang ternyata yang datang adalahpetugas polisi lalu terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu yangakan dijual telah disimpan didalam kotak rokok Marlboro ditong sampah warnamerah yang posisinya dekat dengan posisi keberadaan terdakwa berdiri;Bahwa dari penangkapan tersebut saksi bersama dengan tim berhasilmengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Nokia type X2warna hitam dengan nomor kartu 082304558729 dan 1 (Satu) unit Sepeda motoryamaha force

Asnan Harahap Alias Asnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul23.00 Wib di Jalan Batu Sangkar Kelurahan Sioldengan Kecamatan RantauSelatan Kabupaten Labuhanbatu;Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi ditemukan barang bukti berupa1 (Satu) unit Handphone merk Nokia type X2 warna hitam dengan nomor karti082304558729, 1 (satu) unit sepeda motor Yaman Force

2010, mengadakanpertemuan antara Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasa nya untukmencari penyelesaian pada tanggal 22 Februari 2010;6 Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kepada Penggugat, sebagaimana terteradi dalam surat tanggapan atas somasi/teguran Nomor 04/PB&A/I/2010, tanggal 28Januari 2010, mengenai berlarutlarutnya penyelesaian pinjaman bukanlah hal yangdisengaja dan keinginan atau tidak adanya iktikad baik dari Tergugat, akan tetapikarena keadaan tersebut tidak dapat dihindari (force

Disinilah letak kebijakan Hakim dalam meletakkandan menilai beban pembuktian yang harus diberlakukan adil kepada semua pihakterutama dipertimbangkan dalildalil dan pembuktian perlawanan Tergugat bahwatidak terlaksananya prestasi perjanjian secara sempurna karena adanya halhal diluarkehendak Tergugat yakni adanya force majeur dan kewajiban Pihak Ketiga tidakmelakukan pembayaran atas pelaksanaan proyek termaksud;e Adapun kesalahan penerapan hukum Judex Facti tentang beban pembuktianyang tidak seimbang

terjadi sebagaikerugian bagi Tergugat sesuai fakta yang sebenarnya sebagai berikut:1 Lahan yang diolah di atas tanah untuk pemanfaatan kayu dari Pihak Pembelli/Pihak Ketiga tidak melakukan pembayaran kepada Pihak Tergugat sehinggakerugian ini dipikul sendiri oleh Tergugat tanpa mau terlibat Pihak Penggugat;2 Dalam membuka usaha perkebunan termaksud mendapat kendala kondisi alamyang tidak mengijinkan, yang tidak pernah diperhitungkan resikonya dalam suratperjanjian termaksud yakni dipandang sebagai force

Bahwa berdasarkan Surat Peringatan III, Penggugat kembali mengajukanpermohonan kepada Tergugat I maupun Tergugat II perihal penghapusanbeban bunga/denda yang tertunggak dan perpanjangan jangka waktu kreditdengan Nomor Surat 021/TASSICBC/KM/SDN/V/2011 denganmemberikan penjelasan bahwa tergugat tidak dapat menyelesaikankewajibannya dikarenakan adanya sesuatu hal yang diluar kekuasaanPenggugat (Force Majure);8.

Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 7, yang menyatakan :ceveeneeneees bahwa Tergugat* tidak dapat menyelesaikankewajibannya dikarenakan adanya sesuatu hal yang diluarkekuasaan Penggugat (Force Majure) . 3Cetak tebal dan garis bahwa oleh Para Tergugat.19Pada posita di atas menunjukan ketidakcermatan danketidaktelitianPenggugat dalam membuat gugatan. Kewajiban tergugat mana yang tidakdapat diselesaikan????

Gelora Insan Samudra dalam kaitannya dengan perjanjian kreditsebagaimana dimaksud di atas, maka adalah tidak benar apabila PT.Gelora Insan Samudra tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tersebutdikarenakan force majure. Lebih lanjut Penggugat tidak menjelaskan secara20jelas dan terperinci keadaan apa yang dianggap Penggugat sebagai forcemajure tersebut sehingga PT. Gelora Insan Samudera tidak dapat melakukankewajiban selaku Debitur????

Bahwa perundingan dengan PENGGUGAT merupakansuatu hal yang wajib dilakukan TERGUGAT dan apabila tidak dicapaikesepakatan, wajib meminta Penetapan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, hal mana tidak dilakukan olehTERGUGAT.Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja

/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan.(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruhberhak

penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa dari ketentuan di atas, tidak satupun menyebutkan bahwa penerapanTehnologi Informatika dan rasionalisasi dapat dijadikan alasanpemberhentian, bahkan berdasarkan pasal 164 UU No 13 tahun 2003pemutusan hubungan kerja (pemberhentian sebagai karyawan) hanya dapatdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara berturutturut selama 2(dua) tahun atau keadaan memaksa (force

Harganya jauh lebih murah dibanding HGB di atas tanah milik/tanah9,Negara (karena tidak memiliki tanah dan status tanahnya adalah hak Pakai/sewa);Biaya perpanjangan 16 kali lipat HGB di atas tanah Negara (ex : Pasal 34angka 7 PP No.40 1996 juncto Keputusan Gubernur KDKI No. 122 Tahun2001); Perpanjangan /pembaharuan tergantung persetujuan dari pemegang HPL;Jika terjadi force meajure seperti kebakaran, gempa atau runtuhnyabangunan atau bangunan tidak layak huni, maka Para Pemilik tidak dapatmembangun

Status HGB di atas tanah Negara Mudah ditingkatkan statusnya menjadiHak Milik;5, Harganya jauh lebih mahal dibanding HGB diatas HPL ;==6L Biaya perpanjangan hanya 1/16 (seper enam belas) HGB di atas HPL, karenahanya langsung kepada Kas Negara (tidak tunduk pada Pasal 34 angka 7 PPNo.40 1996 juncto Keputusan Gubernur KDKI No. 122 TahunT Perpanjangan / pembaharuan tidak memerlukan izin tertulis dari pihak lain dan sangat mudah;& dJika terjadi force meijure seperti kebakaran, gempa atau runtuhnya bangunan

Pasar Jaya lainnya, dimana apabila terjadi force majeur, investasi menjadi nol;Bahwa selain itu, dengan perubahan status dari milik Penggugat bersamaParaPemilik lainnya menjadi milik Pemda DKI Jakarta dengan status HakPengelolaan (HPL) / Hak Pakai, timbul kekhawatiran bagi Penggugat dimanasewaktu waktu / setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa, makaPemda DKI Jakarta bisa saja mengambil alih Hak Pengelolaan in casu sepertiyang terjadi pada kasus Hotel Hilton, dimana agar Pemerintah dapatmengambil

Penggugat telah menawarkan beberapa opsitermasuk menghapuskan bunga serta denda yang menurut Para Tergugat adalahriba, namun Para Tergugat tidak juga dapat memenuhinya, sedangkan hutangadalah kewajiban yang harus dibayar dari debitur kepada kreditur;Menimbang, bahwa terkait ketidakmampuan Para Tergugat untukmembayar hutangnya kepada Penggugat, karena alasan menghindari riba sertaketidakmampuan pembayaran, maka menurut Hakim hal tersebut tidaklan dapatdikategorikan sebagai keadaan yang memaksa (force

majeurs), sebab yangdapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa/force majeur adalah suatukeadaan di mana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yangdisebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti karenaadanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lainlain, sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan Para Tergugat masih memiliki aset yang dapat dilelang untukmenutupi hutanghutangnya kepada Penggugat;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan SaksiSaksi dariPenggugat

mengalami kendalasehingga tidak dapat terbang lagi meskipun telah dilakukan berbagai upaya,dan pada tanggal 7 Agustus 2014 dihentikan dengan alasan MaintenancePesawat tidak benar sehingga jika diterbangkan akan membahayakankeselamatan Penumpang;Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I, Il adalah karena sesuatukeadaan yang diluar kemampuan Tergugat I, Il sebab pesawat yang dimilikitidak diberikan ijin Terbang oleh Pemerintah, oleh karena itu Tergugat dan IIharus dibebaskan atas tuntutan hukum karena Force

Bahwa karena kelalaian Tergugat , Il tidak dapat dipertanggung jawabkankepada Tergugat I, Il karena merupakan Force Majeur, maka tidaklahberalasan untuk dikenakan hukuman Dwangsom, oleh karena itu petitumangka 8 tersebut juga harus ditolak;Berdasarkan uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat , Il danmemutuskan menolak gugatan Penggugat , Il untuk seluruhnya;Permohonan :Hal 11 dari 21 hal Putusan No. 313/Pdt.G/2014

Pasar Jaya, apabila terjadi force majeur,investasi menjadi nol ; 2= 29+ 22222 oe no nee ene eeeBahwa selain itu, dengan perubahan status dari Hak Guna Bangunan murnimenjadi Hak Guna Bangunan yang terletak di atas Hak Pengelolaan (HPL)timbul kekuatiran bagi Para Penggugat dimana sewaktuwaktu / setelahberakhirnya jangka waktu Perjanjian Sewa berakhir, maka Pemda DKIbisa saja mengambil alin Hak Pengelolaan in casu seperti yang terjadipada kasus Hotel Hilton, dimana agar Pemerintah dapat mengambil alihtanah

SusunBukan Hunian ITC Mangga Dua secara bersama adalah tanah sewaanmilik Pemda DKI Jakarta ; Bahwa, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak atas bagianbersama, benda bersama dan TANAH BERSAMA, yang semuanyamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yangbersangkutan (pasal 10 ayat (2) UU No. 16 1986), akan tetapi disiniantara bangunan dan tanah adalah merupakan dua hal yang berbeda danterpisah, sebab yang Para Penggugat miliki hanyalah bangunan saja,sementara kalau terjadi Force

Bahwa pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi :Ayat 1 :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaanmemaksa (force majeurr) dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal

156 ayat 4.Ayat 2 : Kerugian perusahaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harusdi buktikan denga laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah di audit olehakuntan publikAyat 3 : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusaan tutup bukan karena mengalami kerugiansecara terus menerus selama 2 tahun berturut turut, atau bukan karenakeadaan maksa (force majeur), tetapi perusaan melakukan efesiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar

Apabila ternyata bahwabatas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi olehWajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur), tenggang wakitu selama 3 (tiga) bulan tersebutmasih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh DirekturJenderal Pajak.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat), Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)masih mempunyai waktu) yang cukup memadai untukmempersiapkan surat keberatan berserta alasannya.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan

Kembali (semulaTergugat) bahwa kondisi berdasarkan faktafakta yangterungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan dalampersidangan gugatan ini tidak termasuk dalam kondisi keadaandi luar kekuasaan Penggugat (Force Majeur), sehinggakesimpulan Majelis Hakim telah keliruBahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)berpendapat, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwasurat keberatan Penggugat Nomor 003/CSBKBRTPPN/I/2014tanggal 6 Januari 2014 yang diterima oleh Tergugat padatanggal 16 Januari 2014

penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;