Ditemukan 3268 data
114 — 28
Hal senada juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 sebagaimana dikutippula oleh para Tergugat dalam dupliknya, bahwa surat gugatan yang tidakmenyebut dengan jelas letak dan batasbatas tanah sengketa, berakibatgugatan tidak dapat diterima, dan pula Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung No. 1559 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 menegaskan,Hal. 53 dari 78 No. 693/Pdt.G/2011/PA.Mtpbahwa gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa
72 — 51
PARA PENGGUGATmenyebutkan bahwa SHM No. 25/Kalibata terletak di JalanRaya Pasar Minggu No. 46 RIT.01 / RW.08, KelurahanKalibata Timur, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,sehingga menjadi pertanyaan apakah alamat tersebutsesuai dengan alamat yang tercantum di dalam SertipikatHak Milik No. 25/KalibataBahwa dengan berbedanya alamat yang dicantumkanPARA PENGGUGAT dengan Sertipikat Hak Milik No.25/Kalibata dalam perkara a quo membuat gugatan menjadikabur (obscuur libel) dan berdasarkan Putusan MARI No.1559
1.Sondang Patar Manurung
2.Lili
3.Amislan Surbakti
4.Sukiyati
5.Albert Sagala
6.Tongozatulo Giawa
7.Jaswadi
8.Junis Aritonang
9.Mieke Dumasary Harahap
10.Duma Raya Pakpahan
11.Bori Buhori
12.Adrianus Musila
13.Hj Sahati
14.Sapran Adi
15.Sonang Harahap
16.Subur
Tergugat:
1.Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
2.Walikota Bekasi
3.Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5.Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
6.Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
7.Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Turut Tergugat:
22.Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
317 — 134
Surat Perintah Nomor : Sprin/1559/X/2016, tanggal 24Oktober 2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dananggota TERGUGAT VI;b. Surat Perintah Nomor : Sprin/1561/X/2016, tanggal 25Oktober 2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dananggota TERGUGAT VI;c. Surat Perintah Nomor : Sprin/1572/X/2016, tanggal 26Oktober 2016, yang melibatkan anggota TERGUGAT V dananggota TERGUGAT VI;.
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
435 — 582
Putusan M.A Nomor: 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober1984, yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkanbatasbatas Objek Sengketa dinyatakan obscuur libel dangugatan tidak dapat diterima;3. Bahwa, berdasarkan uraian dasardasar hukum, faktafakta danargumentasi hukum tersebut di atas, terbukti Secara yuridis formilGugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur.
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Purwanto
126 — 94
menyebutkan letak tanahmilik secara pastinya, Penggugat hanya menyebutkan luas dan letaktanah pada umumnya yang berada di Kampung Jati Rt. 007/ Rw. 008dengan luas tanah 70 m2 dan luas bangunan rumah 51 m2,sedangkan diketahui pada setiap RT (rukuntetangga) terdiri daribeberapa warga yang tinggal dan menempati tempat tinggalnyadengan alamat dan nomor alamat rumahnya, Hal ini sebagaimanadimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149/K/Sip/1975tanggal 17 April 1979 jounto Putusan Mahkamah Agung Nomor :1559
101 — 63
TIL8Fotocopy Salinan Putusan PN Padang No. 11/B/K/1982 PDG tanggal3 Februari 1983 ( fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.199/B/K/1983 tanggal 8 Nopember 1983 ( fotocopy sesuai denganaslinya ) ; == 22292 no non nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnFotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/PDT/1984tanggal 30 Agustus 1986 ( fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.90/PDT.G/1990.PT.PDG tanggal 28 Agustus
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
309 — 181
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1559/K/Sip/1983tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abtrak hukum bahwasurat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batas batas objek sengketa, berakibat gugatannya kabur gugatan tidakditerima;14.
Sehingga berdasarkan pada Kaidah Yurisprudensi Putusan MA.RINomor 1149K/1975, tanggal 17 April 1979, Kaidah Yurisprudensi PutusanMA.RI Nomor 1391/K/SIP/1975, tanggal 26 April 1979, dan KaidahYurisprudensi Putusan MA.RI Nomor 1559/K/SIP/1983, tanggal 23 Oktober1984, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan yang tidakmenyebutkan dengan jelas luas dan batasbatas tanah sengketa/objeksengketa, berakibat gugatan tidak diterima;2.
181 — 70
KADENI, dandisini jelas terbukti bahwa sesungguhnya SHM Nomor :772/Simpang Baru, atas namaPenggugat (BENNY LUHUR) itu bukanlahterletak diatas tanah milik Tergugat (KADENI) artinya Penggugattelah salah objek di dalam menentukan letak tanahnya ;Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah Sengketa olehPutusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakanobscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima, dan begitu jugadalam PutusanMahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 yang menyebutkanGugatanyang tidak menyebut
180 — 43
Farizah, 3.Gunawan Agung Supriyanto, bermeterai cukup diberi tanda T.II4;Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329072502075291, atasnama Kepala Keluarga Mohamad Khoff, bermeterai cukup diberi tanda T.II5;Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328182002087353, atasnama Kepala Keluarga Gunawan Agung Supriyanto, bermeterai cukupdiberi tanda T.II6;Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1559/Jatibarang LorKecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atas, bermeterai cukup diberitanda
Terbanding/Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Hasanah
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan
Terbanding/Turut Tergugat : Gubernur Provinsi Sumatera Utara
51 — 25
yang terungkap dipersidangan TergugatI/TerbandingI, TergugatIl/TerbandingII dan Tergugatlll/TerbandingIItelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan saling bekerjasamauntuk mengelabui Penggugat/Pembanding, dengan cara berusahameyakinkan Penggugat/Pembanding bahwa uang sejumliah Rp.366.400.000 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) yangditerima oleh ALEX seolaholah ditujukan untuk uang pembayaran $gantikerugian pengadaan tanah yang berlokasi di Desa Mulio Rejoberdasarkan SHM No. 1559
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
/2016C. 2834 C. 2590 C. 1312 C. 3033 C. 3035 C. 590C.395 C.286 C. 3042 C.29 C. 276 CG. 2715C.276 C.889 C.3018 C. 583 C.2832 CG, 1047C.377 C.985 C.36 C. 3030 C. 394 C. 3062C.751 C.2905 C.2671 C. 851 C. 3028 C. 3031C. 3038 C.1510 C.16 = C. 1597 C.2729 C2781C. 1307 C. 2128 C.2906 C. 1711 C.2262 ,2259C.946 C.2261 C. 1332 C. 1755 seb C. 1331 C. 851C. 2334 C.954 C. 1513 C. 353 C. 353 seb C. 743C.982 C.1286 C. 2527 C. 1706 C. 903 C. 590C. 2260 C. 1307 C. 3063 C. 2160 C. 37 C. 2782,C. 38 C. 3014 ,2255 .1559
76 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
FARA MUTIARA adalah 1559:56 menit dengan harga awal Rp.4.391.100.000,00 (empat milyartiga ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan hargaakhir adalah Rp,4.359.000.000,00 (empat milyar tiga ratus limapuluh sembilan juta rupiah);Bahwa PT.
47 — 23
perkebunan sawit seluas lebih 10 Hektardengan 5 (lima) Surat Keterangan Kepala Desa Alas Hak Tanah, setempatdikenal di XXXX, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, demikianjuga dengan poin (9) pada lembar ketiga yaitu berupa sebidang tanah di atasnyaperkebunan sawit seluas kurang lebih 7 Hektar, setempat dikenal di XXXX,Kabupaten Bengkalis dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkanbatasbatas tanah tersebut, Gugatan yang tidak menyebut batasbatas objek tanahsengketa oleh Putusan MA No. 1559
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Hj. ENTAT SUTATIAH MUNAWAROH
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP. Unit Cibadak
Turut Terbanding/Penggugat II : EMI SRI MULYANI
45 — 30
Sehingga apayang menjadi objek Gugatan kabur/tidak jelas.Sehingga jelas maksud dan konsekuensi dari objek Gugatan tersebutmenjadi berbeda sehingga perlu adanya kejelasan, karena akanmenjadi dasar menentukan bentuk dan arah tuntutan dalam perkaraaquo.Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh PutusanMA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidakdapat diterima.
158 — 72
Surat Gugatan berbeda jauhdengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud olehPenggugat tidak jelas (kabur) maka haruslah ditolak karena Obscuur Lible,karena:> Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli1973 Nomor 81 K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karenapenguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yangtercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvanklijk Verklaard );> Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559
1.EDDI YANTO
2.SAIRUN
3.RASIKIN als RASIKIN
4.JUMONO
Tergugat:
1.AHMAD GUNTUR SETIAWAN
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
78 — 5
Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkanoleh karena tidak disebutkan batasbatas objek sengketa,sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;3. Petitum gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:a. Petitum tidak rinci;b. Kontradiksi antara posita dan petitum;(Bandingkan dengan: M.
122 — 39
Padahal menurut YurisprudensiMahkamah Agung No:1559 K/Pdt/1993 tertanggal 23101984. jo. YurisprudensiMahkamah Agung No:1149 K/Sip/1975 tanggal 1741979,telah ditegaskan10bahwa apabila tanah yang dijadikan objek sengketa tidak disebutkan batasbatasnya secara jelas, maka dinyatakan kabur (obscuur libel) dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;.
127 — 83
PENGGUGATIntervensi untuk menyataka kebenaran hak tersebut di depanPersidanag, bukan sebagai TERGUGAT intervensi yangtidak ada hubungan hukumnya dengan PENGGUGAT ASAL;8) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikianTERGUGAT Intervensi telah salah dalam menempatkankedudukan dan kapasitasnya didalam perkara a quo sebagaiTERGUGAT Intervensi:Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor 54/Padt.G/2019/PN Bppb.3)9) Bahwa sesuai kaidah hukum dalam = YurisprudensiMahkamah Agung R.I sebagaimana Putusan MahkamahAgung No. 1559
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
85 — 26
bukti pbembayaran pajak, tidak dapat dantidak boleh dijadikan landasan kepemilikan bidang tanah, karena dalam suratdimaksud hanya sekedar membuktikan pembayaran pajak oleh orang yangnamanya tercantum surat tersebut;Dalam kasus ini, terbukti bahwa ketidakmampuan PARA PENGGUGATmenjelaskan secara jelas dan rinci batasbatas tanahn dalam positanya,ternyata karena disandarkan pada bukti yang irrelevan.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan No. 1559
Terbanding/Tergugat I : HANI SURYANDINI
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH atau PPAT, AFRYANTI LATUCONSINA, SH, M.Kn
Terbanding/Tergugat III : BANK BUKOPIN CABANG BSD
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS SUGENG PURNAWAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris atau PPAT LILIS ALWIAH, S.H
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
95 — 57
12 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN Tng4.3.3.memenuhi syarat formil, dalil gugatan haruslah terang dan jelas(duidelijk), menurut Pasal 8 Rv, pokokpokok gugatan harus disertaidengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaaldeconclusive), sedangkan dalam gugatan a quo tidak menjelaskanmengenai batasbatas dari tanah dan bangunan yang menjadi objeksengketa, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuurlibel).Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559