Ditemukan 3901 data
168 — 74
untukmempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaannya tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana tuntutan Jaksa PenuntutUmum, meskipun dalam dakwaan alternative antara tindak pidana yang satudan
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Agus Heryanto
271 — 204
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.2.
223 — 60
Suku Bunga : 11% per tahun.Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Penggugat selaku Debitur(Penerima Kredit) telah mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dariHalaman 3 dari 67 putusan Nomor: 457/Pdt.G/2014/PN.Smg.Tergugat selaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimana termuatdalam Perjanjian Kredit Nomor : 2009/196/KMK NON KUK Aflopendtanggal 7 September 2009; dengan jumlah Kredit Maksimum Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah), dan berhubung satudan lain hal perjanjian kredit tersebut
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Endro Sulistiono
203 — 90
Surat; dane Petunjuk.Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, ataukeadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satudan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidanadan siapa pelakunya.(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)hanya dapat diperoleh dari:a. keterangan saksi;b. keterangan terdakwa; dan/atauC. surat.(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihatsendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasandari pengetahuannya itu, maka dengan demikian MajelisHakim berpendapat keterangan para Saksi tersebutapabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sertadengan bukti surat yang ada dalam perkara ini, MajelisHakim telah menemukan adanya alat bukti petunjukmengenai adanya perbuatan penyalahgunaan narkotikaoleh Terdakwa dimana perbuatan, kejadian, ataukeadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satudan
128 — 46
tersebut di atas, menurut Majelis Hakimeksepsi Tergugat Il Intervensi 2 ke (4) empat adalah menyangkut dalam halkewenangan mengadili (kompetensi absolut) sedangkan eksepsi Tergugat ke (1)satu, Ke (2) dua, Ke (3) tiga, eksepsi Tergugat II Intervensi 1 Ke (1) satu, Ke (2)dua, Ke (3) tiga dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 ke (1) satu, ke (2) dua, Ke (3)tiga dan ke (5) lima adalah merupakan eksepsi lain selain hal kewenanganmengadill ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat ke (1) satudan
karena harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum,menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi lain selain eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut)sebagaimana jawaban diuraikan didalam jawabanTergugat, jawaban Tergugat IIIntervensi 1 dan jawaban Tergugat II Intervensi 2 sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat ke (1) satudan
153 — 107
Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat(1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, yangdimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yang harusdiperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yangsatu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individudengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kKepentinganpemerintah dengan Warga Masyarakat; (6)
176 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
kKedua BPHS GMIH tersebut telahdiupayakan yaitu dengan diadakannya pertemuan di Manado yang dimediasioleh PGI dan melahirkan kesepakatan bersama keutuhan GMIH tanggalManado, Minggu Sengsara II, 12 Maret 2014 dan pertemuan di Tobelo padatanggal 26 Maret 2014 yang menghasilkan formula solusi keutunan GMIHdimana pada kedua pertemuan tersebut diakui oleh para pihak yang adalahPara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta pihakpihak terkait lainnya mengakui dan menegaskan bahwa GMIH adalah satudan
II Solekhan. M.Pdi. Bin Matsiraman
37 — 5
Bin Matsiraman, ternyata cocok antara satudan lainnya serta dari keterangan saksisaksi di depan persidangan, yaitu: PatmiyatunBinti Surohardjo, Juli Romawati, Sumo Jani Bin Suro Hardjo, Muhammad FatchulMujib Bin Sujani, Muhammad Munir Bin Sujani, Roni Robi Harsono, S.H. danSugianto Bin Sukaji, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai TerdakwaTerdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Mashuri, S.Ag. BinSaleh dan Terdakwa II Solekhan. M.Pdi.
72 — 20
menggunakan parang, namun ditangkis oleh terdakwadengan menggunakan hulu tombak, namun parang yang dipegang saksimengenai tangan terdakwa yang menyebabkan tangan terdakwa terluka,lalu antara saksi dan terdakwa FESTUS BOSEREN saling dorong hinggakeluar rumah tepatnya di atas pondasi yang terletak di belakang rumahsaksi, dan tibatiba saja terdakwa FESTUS BOSEREN menikam saksidengan pisau mengenai perut saksi yang menyebabkan isi perut saksiterburai keluar, dan sambil memegang perut saksi dengan tangan yang satudan
124 — 89
Satudan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankandikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkanpenegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI,oleh karena itu keberadaan Terdakwa dilingkungan TNItidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwaharus dipisahkan dari kehidupan TNI.Berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetapdipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalamperkara ini, dihubungkan dengan sifat, hakekat
ELIMANUEL LOLONGAN , SH. MH
Terdakwa:
Rio Latumahina Alias Rio
71 — 25
Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjutMenimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan berlanjutadalah apabila perbuatan yang dilakukan tersebut sama dan ada niat sertadilakukan secara teruSs menerus dalam tenggang waktu antara tindakan satudan lainnya tersebut tidak terlampau lama,Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, alat bukti suratdan keterangan Terdakwa ditemukan faktafakta di persidangan sebagaiberikut
103 — 48
Tunggul KSirait selaku Rektor UKI pada saat itu dan Arkian Zebua, S.E selakuDekan Fakultas Ekonomi ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, satudan lain agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secaratuntas dan menyeluruh.Hal 17 dari 54 hal, Putusan No. 322/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM32 Bahwa mengenai gugatan yang kurang pihak berdasarkan praktekperadilan, YurisprudensiYurisprudensi Mahkamah Agung menegaskandan menyatakan:e Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, padapokoknya
71 — 162
yangdilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif makamasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka berpendapatUnsur Kesatu) Barang siapa telah terpenuhi.Unsur Kedua Secara bersamasama atau sendirisendiridengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barangBahwa yang dimaksud secara bersamasama sebagaimana dimaksud olehPasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satudan
99 — 45
KOMBING CONDRO WIJOYO untuk dipilih salahsatu, kemudian saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI mengatakankepada terdakwa pada waktu itu yang manamana dah gak bisa di bon satulagi biar bsok kita bayar dan terdakwa mengatakan kepada saudara AGUSARDIANTO (DPO) kita bawa duaduannya biar besok kita bayar lagi satudan saudara AGUS ARDIANTO (DPO) menjawab ia bawa dah ingat itupunya orang kemudian terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabutersebut kepada saksi RONI WIJAYA KUSUMA Als RONI Ak.
Terbanding/Tergugat : P.T. LP Displays Indonesia
80 — 51
Pasal 1599 KUH Perdata yang kamikutip sebagai berikut:Pasal 1567 KUH Perdata:Si Penyewa diperbolehkan, pada waktu mengosongkan barang yang disewa,membongkar dan membawa segala apa yang ia dengan biaya sendiri telahmenyuruh membuat pada barang yang disewa, asal pembongkaran danpembawaan itu dilakukan dengan tidak merusakkan barang yang disewa.Pasal 1599 KUH Perdata:Si penyewa yang sewanya berakhir dan orang yang menggantinya, diwajibkanbantu membantu sedemikian rupa hingga memudahkan keluarnya yang satudan
86 — 36
Bahwa pada saat Terdakwa berlari menjauhi tempattersebut dengan membawa sebilah parang di tangankanannya, Saksi mendengar ada suara dari seseorangyang Saksi tidak kenal mengatakan Jatuh parangnya satudan sesuai dengan pemberitahuan dari Saksi5mengatakan bahwa parang Terdakwa yang jatuh tersebutdiambil oleh Saksi5 yang kemudian menyerahkan kepadaanggota Polres Maros.5.
100 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam halaman 3alinea terakhir, 4, 5 dan halaman 6 alinea pertama bahwa:Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dalam akta ini dengan inimenjual, menyerahkan dan memindahkan hakhaknya atas perusahaandan barangbarang yang akan disebut di bawah ini kepada Pihak Keduayang dengan ini menyatakan membeli, menerima, menyerahkan danpemindahan hakhak Pihak Pertama tersebut di atas yaitu : Sebuah perusahaan atau pabrik Meubeler dan Pengolahan Kayudalam keadaan jalan, komplit dengan alatalat perlengkapannya, satudan
YUSUF MARWERI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
PT. ANUGERAH BINA SUKSES SEJAHTERA
115 — 47
Pid/2016/PNJap;=2n2 enn anne cence cenaBahwa TERGUGAT sendiri mengakui adanya posita gugatan poin satudan dua dimana posita tersebut terkait erat dan telah disebutkan dalam perkara9/G/2015/PTUN.
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Hasis Baijen Bethan
388 — 221
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusHal. 17 dari Hal. 40 PUT 21K/PM I04/AD/1V/2021Menimbangdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.2.
AGUS MUHAROM
Terdakwa:
1.Sendi Budianto
2.Agusni Efendi
103 — 26
.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksisebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksidi sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6)huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keteranganseorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis