Ditemukan 4024 data
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
398 — 250
Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memang adapemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang;Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Bahwa alasan pemecetan yang didengar Saksi adalah tidak bisabekerjasama;Bahwa secara tidak tertulis alasannya yakni
71 — 36
di351415Anggaran Dasar berdasarkan akta Nomor 2 tanggal 06 November 2006 yangdibuat oleh notaris Rini SukraningsihBahwa Tergugat I menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugatdalam Poin 19 gugatannya, bahwa Nurul Larasari, S.H, tidak pernahdinyatakan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia olehMajelis Pengawas Notaris Jakarta SelatanBahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimanadimaksud pada Pasal 1365 KuHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :Tiap perbuatan melangar
78 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Voni Bintang Nusantara, apalagi pendapat BadanPemeriksa Keuangan yang seolah menyimpulkan bilaTerdakwa/Pembanding yang telah melangar Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Bahwa meskipun demikian mencermati bukti yang terlampir dalamberkas perkara yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umim berupa Hasil Auditternyata Badan Pemeriksa Keuangan tidak satu) pun yangmenerangkan/menyatakan ataupun menyimpulkan bahwa Terdakwa jugaikut bertanggungjawab terkait dengan adanya kelebihan
475 — 303
Jadi di dalam asasatau prinsip syariah pun juga mengenal asas kebebasan berkonitrak jadipara pihak itu punya hak sepenuhnya untuk menyusun kontrak selamatidak melangar tadi kalau dalam konteks Hukum Positif selama tidak adaundangundang yang dilanggar.
Jadi di dalam asas atau prinsip syariah pun juga mengenal asaskebebasan berkontrak jadi para pihak itu punya hak sepenuhnya untukmenyusun kontrak selama tidak melangar tadi kalau dalam konteks HukumPositif selama tidak ada undangundang yang dilanggar.
154 — 45
Majelis Hakim maka perbuatan Tergugat I yang telah menguasaiobjek sengketa tanpa hak, dan perbuatan Tergugat II yang tidak dapat menyelesaikanproses pendistribusian lahan bagi warga peserta TSM sejumlah 61 (enam puluh satu) KKdan perbuatan Tergugat III yang memberikan izin usaha perkebunan kepada Tergugat Itanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan Tergugat II kesemuanya dapat dipandang telahmelanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini hak Para Penggugat) dan perbuatantersebut pun telah pula melangar
124 — 54
Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365KUHPerdata karena melangar Pasal 6 UU No. 13 tahun2003.7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil ParaPenggugat huruf D.2 yang pada pokoknya tentangHalaman 72 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
228 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Telan Melangar Pasal 178 Ayat (2) HIR Dan YurisprudensiYang Berlaku Karena Tidak Memeriksa Dan Memperimbangkan GugatanRekonvensi Pemohon Kasasi Serta Tidak Mempertimbangkan DalilTermohon Kasasi Il sampai dengan Termohon Kasasi XI Mengenai Error InPersona:83. Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa:Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.84. Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 178 ayat (2)HIR di atas, karena:Halaman 100 dari 110 hal. Put.
88 — 21
35/KPU.Kota.006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan CalonWalikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa bakti20132018 yang Tidak Dibatalkan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi atau masih sah dan berlaku, sehingga Tergugat telahmelanggar Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1)pasal angka 3 hurup d jo pasal 10 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi dan atau melangar
85 — 157
Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/oburuh selama dan sesudahmelakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
173 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) karena telah melangar asasasas dan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang merugikan Para Penggugat sebagai konsumen Tergugat;5.
179 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mendakwaterdakwa melangar PP No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban DanPengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat dan BelanjaDaerah;2.
116 — 14
,menetapkan dan menyetujui pembayaran honorarium kepada anggota panitia yangditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.453522007, tanggal 28November 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi adalah perbuatan melawanhukum melangar :1.
,menetapkan dan menyetujui pembayaran honorarium kepada anggota panitia yangditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 188.453522007, tanggal 28November 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan PengadaanTanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi adalah perbuatan melawanhukum melangar Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, melanggar Ketentuan berdasarkan SuratEdaran Menteri Keuangan Ub Dirjen Anggaran Nomor : SE132/A/63
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
155 — 65
orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa mengingat diri TergugatIl tidak pernah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatigedaad) terhadap Penggugat, yang haldemikian juga tidak pernah dikualifikasi oleh Penggugat dalamfondamentum petendi gugatannya, maka terhadap point 10 petitumgugatan Penggugat dimaksud, haruslah dinyatakan ditolak saja.Bahwa apabila dalam petitum gugatan, diri TergugatIl dikualifikasi olehPenggugat sebagai telan melakukan perbuatan melangar
119 — 17
) dan ayat (3) UUNo. 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 yo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun~ secarasubsidaritas, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaanPrimer terlebih dahulu) dan apabila dakwaan primer tidakterobukti maka akan dibuktikan dakwaan lainya, demikian pulasebalikbnya apabila dakwaan primer telah dapat dibuktikan makamajelis hakim tidak perlu) membuktikan dakwaan lainya ;Menimbang bahwa terhadap dakwaan primer melangar
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
104 — 21
Pemohon yang Berprofesi Sebagai Wartawan dan Menjalankan TugasJurnalis Ditetapkan Sebagai Tersangka Melangar Prosedur UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers.1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berprofesi sebagaiWartawan di Media Online yang bernama : MEDIAMETROTODAY.COMdengan Kartu Anggota Pers Nomor : 01/KP/Metro/III/2020 ;Media Online yang bernama MEDIAMETROTODAY.COM, telahberbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapatpengsehan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak
105 — 35
Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Terbanding/Tergugat : FATMAH
60 — 32
JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN PENAFSIRAN SUATU NORMA YANGSECARA JELAS MELANGAR KEHENDAK PEMBENTUK UNDANGUNDANG MENGENAI MAKSUD DIBENTUKNYA NORMA TERSEBUT1)2)3)4)Bahwa PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI) sangat keberatan atas Putuban JUDEXFACTI TINGKAT PERTAMA yang menyatakan Gugatan PEMOHONBANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI)tidak dapat diterima;Bahwa JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA membuat pertimbanganhukum yang menyatakan Gugatan PEMOHON BANDING (semulaPENGGUGAT
ALI MUSTOFA, SH.
Terdakwa:
JOHAN, S.Pd.K Anak Dari PUDING
87 — 33
Foto coppy Rekening Koran/Buku Tabungan Penerimaan AnggaranDesaBahwa Kepala Desa Pasire harus mempertanggung jawabkanpengunaan dan anggaran desa yang tidak selesai dan mengakibatkankerugian negara setalah adanya hasil audit inpektorat Kabupaten Nunukansebesar Rp.584.929.918,00, sehingga kegiatan tersebut melangar Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangbersumber dari APBN yang menyebutkan bahwa :Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturanperudangundangan
147 — 46
Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melangar pasal 163 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada ParaPenggugat masingmasing: Halaman 27 dari 108 halaman, Putusan Nomor: 9/Padt.SusPHI /2017/PN.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Penggunaan frasa tindak pidana korupsi tidak dapat menjelaskanunsur delik dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasatindak pidana korupsi* hanyalah kata pengumpul dari berbagai delik yang diaturdalam UU Tipikor dengan demikian berpotensi melangar asas /ex certa, lexscripta, dan lex stricta yang dapat melanggar HAM.