Ditemukan 4024 data
103 — 57
pengerahanmassa untuk menghentikan pembangunan Apartemen Nifarro danmenduduki lokasi pembangunan Apartemen Nifarro adalah suatu tindakanyang jelasjelas melanggar hak subjektif atas harta kekayaan dan hakkebendaan dari Penggugat Rekonpensi II, karena Penggugat Rekonpensi IIseharusnya dapat secara bebas dan tenang melakukan pembangunanApartemen Nifarro dan menikmati hasilnya tanpa adanya ancaman daripihak manapun;Bahwa selain itu, ancaman yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensisebagaimana dimaksud telah pula melangar
204 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;Bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Pemohon PeninjauanKembali ini dihadapkan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar di bawah registrasi Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas,yang terdiri dakwaan Primair : melangar Pasal 2 ayat (1) (secara melawan hukummemperkaya diri sendiri) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
186 — 74
Bergerak (roerend goederen) maupun Barang Tidak Bergerak(onroerend goederen), yang akan disusulkan kemudian;Menyatakan perjanjian jual beli ternadap Produk Reksadana yaitu DANATETAP TERPROTEKSI (Code Bilyet BB) dan DISCRETIONARY FUND(Code Bilyet DD) yang telah diperdagangkan oleh TERGUGAT kepadaPARA PENGGUGAT adalah Cacat Hukum dan Dapat dibatalkan(vernietigbaar) karena memperdagangkan barang illegaal; Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) karena telah Melangar
292 — 327 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanJudex Facti dinilai sesuai hukum;Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan dikaitkan dengan ketentuanPasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yangdibuat antara Termohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II dan III masihdalam koridor Prudential Banking Principle sebagaimana yang diamanatkanUndang Undang Perbankan dan Peratuaran Bank Indonesia tentangPenerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dalam menjalankankegiatan usahanya;Bahwa dari fakta ini Termohon Kasasi tidak melangar
705 — 619 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
Padang membaca danmeneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor 1/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG tanggal 3 Juni 2016,memperhatikan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya, bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara besamasama melangar
ARSHAD
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/ Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.ABIDIN ABDULAH
2.ROHMAN
3.AHMAD YANI
4.URIANTO
5.NEMENSIUS, SP.,SH
6.DIAN HARDIYANTI
8.FERRY ERLANGGA
9.MUHAMMAD AFID
10.ERMAWATI
11.MHERTA PRATAMA
12.HANIBAM BATHMAN
13.ASEP RIAN BINTANG PAMUNGKAS
14.MARLINA
15.EDWAN PASHA
16.ANDI HERAWAN LUBIS
17.ERDAWATI
18.EKA ROSA WATI
19.MUHAMMAD RAMADHAN
20.ICA PARMIA
21.ENEMRAN
22.APRIO PERMADI
23.MUJIONO
24.RUDI APRIANTO
25.M. MARZUKIN
26.FENTY
27.LARASATI
28.LINA PRATIWI
29.FEBRI PRATAMA PUTRA
30.DENDY APTWOELAS. S
31.RIZKY WIYANTARA
32.RIDWAN
33.MERRIL MIRZA
34.PUJO TRI PAMUNGKAS
35.ANDI SAPUTRA
36.ETI AGUSTINA S
37.AHMAD JEFRI
38.URIANTO
39.SITI WULANDARI
40.YOGI PRAMONO
41.SUKAMTO
42.DHITA AR.S
43.SUPREHATIN
44.RUDIANSYAH
45.ALI AGUSMAN
46.APIT
47.YULISTARI
48.KHAIRIL
49.RODIAH
50.DEDDY KURNIAWAN
51.SELA OKTAVIYANTI<br
199 — 65
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif,yaltu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang undangan; Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;a arTidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar;2atau; h.
82 — 9
pengajar pada Universitas Sriwijaya, di bidang Administrasidan Per Undangundangan;Bahwa ahli menerangkan terhadap Bank Rakyat Indonesia adalah BUMN yangmodalnya sebagian dari negara,walaupun kekayaan negara yang dipisahkan;Bahwa ahli menerangkan terhadap seluruh bank baik negeri BUMN,maupun swastatunduk pada peraturan Bank Indonesia Pasal 29 ayat 2 dan 3 Undangundang no.7122Tahun 1998, yakni setiap pengajuan kredit harus sesuai dengan prinsip kehatihatian,apabila terhadap pengelola Bank yang telah melangar
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
56 — 31
Penasehat Hukum Terdakwa sertaTerdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohonkeringanan hukuman atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsidikarenakan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang baru terbentuk padasaat itu anggaran operasionalnya masih minim sehingga mempergunakan secaralangsung uang pendapatan dari uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi danolahraga yang dikelola terdakwa sebagai bendahara untuk membiaya operasionalkantor padahal hal tersebut melangar
159 — 82
dakwakan kepadanya hal mana didasarkan adanyaalat bukti yang sah serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaansehat rohani dan jasmani, sehingga tidak terdapat alasanalasan yang dapat mengakibatkanterdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawabannya atas perbuatannya makaberdasarkan keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa serta terdakwalah sebagaipelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melangar
71 — 21
Yk.kententuan hukum administras1; Bahwa kalau seorang pejabat didakwa melangar undangundang korupsipadahal seorang tersebut hanya melanggar administrasi saja maka seorangpejabat tersebut hanya salah dalam administrasi saja ; Bahwa penyeselesaiannya dengan tata cara administrasi ;Bahwa Hukum Administrasi bisa menjadi pintu masuk perkara korupsi ;Bahwa kalau dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidananya yang dudukdalam jabatan tersebut secara administrasi salah : Bahwa seseorang tidak bisa dipidana
273 — 638
KERINCI tanggal 22 Februari 2014.Surat Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci kepadaKapolsek Pangkalan Kerinci Nomor: B 504/N.4.23/Euh.1/04/2014 tanggal April 2014 perinal Pemberitahuan HasilPenyidikan Perkara Pidana a.n SAMSUR Als SAMSUR BinABDUL RAHMAN, Dkk melangar Pasal 26 UU RI No. 18Tahun 2004 tentang Perkebunan, Sudah lengkap.Laporan Polisi Nomor: LP/48/IIVRIAU/RES PLWN tanggal06 Maret 2014.Surat Kapolres Pelalawan kepada Kajari Pangkalan KerinciNomor: 40/V/2014/Reskrim tanggal 13 Mei 2014 perihalPenyerahan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
232 — 125
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar pasal 182 ayat(1) dan (2) Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acarapidana yaitu melakuan musyawarah hakim sebelum dilaksanakanyasidang acara penuntutan. Hal tersebut sesuai fakta dan di muat dalamputusan halaman 748 Mecantumkan pada tanggal 10 Juni 2021mejelis hakim sudah melakukan musyawarah dan diputuskan padahari jumat 18 Juni 2021.
Penasehat Hukumnya.Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan banding, tanggal 18Juni 2021, dan disusul Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 25 Juni 2021.Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding diajukan dalamtenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara formalpermintaan banding dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang padapokoknya:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar
347 — 166
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar pasal 182 ayat(1) dan (2) Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acarapidana yaitu melakuan musyawarah hakim sebelum dilaksanakanyasidang acara penuntutan. Hal tersebut sesuai fakta dan di muat dalamputusan halaman 748 Mecantumkan pada tanggal 10 Juni 2021mejelis hakim sudah melakukan musyawarah dan diputuskan padahari jumat 18 Juni 2021.
Penasehat Hukumnya.Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan banding, tanggal 18Juni 2021, dan disusul Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 25 Juni 2021.Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding diajukan dalamtenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara formalpermintaan banding dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang padapokoknya:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar
38 — 5
Menyatakan terdakwa DEDI MIZWAR BIN BAHARUDIN tidak terbukti melangar Pasal Primair Penuntut umum2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair3. Menyatakan terdakwa DEDI MIZWAR BIN BAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika4.
SAMSI THALIB, SH., MH
Terdakwa:
KUNARTO Bin CHOENDORI
232 — 370
segel garansi 10unit laptop hal ini bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1) huruf c PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintahyang berbunyi Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapatdikenakan sanksi adalah membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atauketerangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; dan melangar
61 — 25
Tidak melaksanakan tugasnya didalam membimbing, mengawasi danmengendalikan Kelompok Penerima Bantuan didalam melaksanakan tugasdan tanggungjawabnya didalam pelaksaanaan BSPS tahun 2013 melangar :Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) tanggal 11 Juni 2013.Bagian ketiga Tenaga pendamping Masyarakat pasal 15 ayat (2) : Huruf (a) : Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakanpembelian bahan bangunan
69 — 13
Tidak melaksanakan tugasnya didalam membimbing, mengawasi danmengendalikan Kelompok Penerima Bantuan didalam melaksanakan tugasdan tanggungjawabnya didalam pelaksaanaan BSPS tahun 2013 melangar :Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) tanggal 11 Juni 2013.Bagian ketiga Tenaga pendamping Masyarakat pasal 15 ayat (2) : Huruf (a) : Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakanpembelian bahan bangunan
121 — 131
Nasril Munaf mendapat Fee 2,5 % darinilai proyek merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melangar Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Surat Kuasa harus ditandatangani olehPenerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam AktePendirian atau perubahannya atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIKHI BENINDO MAGHAZ
245 — 167
Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNANSINGKAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanKomulatifKesatuAlternatif Pertama melangar Pasal 5 ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
562 — 618
atas tidaklah dapat dipandang sebagai perjanjian yangmewajibkan para konsumen Bank Rakyat Indonesia untuk membeli produkPemohon dan Pemohon Il (dahulu Terlapor dan Telapor Il), oleh karenanyaperjanjianperjanjian yang dibuat oleh Para Pemohon tersebut tidaklah dapatdipandang sebagai perjanjian yang dimaksudkan untuk mewajibkan para pembeliKPR untuk membeli produk asuransi dari Pemohon Il dan Pemohon Ill, olehkarenanya perjanjian yang dibuat oleh Para Pemohon tersebut (dahulu ParaTerlapor) tidak melangar