Ditemukan 4269 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tempat tampur tedius tempel tompul tembus tempuk tempis tempua tempui tempos tempur tempuh tampus
Pengadilan PN BLITAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2012 — Putus : 31-08-2006 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN BLITAR Nomor 466/Pid.B/2006/PN.BLT
Tanggal 31 Agustus 2006 — H. Samirin Darwoto
119 — 13
  • Menanggal Selatan No. 137 A Surabaya (SHM No.712)Keduanya sesuai dengan Bukti T , dan T 19, dan ternyata jual belinya dilakukanpada tahun 2002 dan tahun 2003 dan apabila dikaitkan dengan tempus delicti/waktutindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa maka cukup beralasan apbila dirampasuntuk negara guna memenuhi uang pengganti yang telah ditetapkan.e Untuk barang bukti sebidang tanah dan bangunan bersertasertifikatnya HGB No. 100/WRG atas nama Nurul Nahdliyahsesuai dengan sebab dan tanggal perubahan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.Hj ELOK WAHIBA
2.MIFRTAHUR ROIYAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PT. KEJAYAN MAS
453 — 579
  • THI Intv.2 dan TII Intv.3) tercatatpejabat yang menandatangani penerbitan pertama kali adalah Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo, begitupula halnya dengan adanya catatanHalaman 170 dari 187 halaman, Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN.SBYperubahan Penurunan Hak Atas Tanah dan Pencatatan Peralihnan Hakkepadaatas nama PT.Kejayan Mas, maka dengan demikian berdasarkan fakta hukumtersebut diatas Majelis Hakim berpendapat baik dari segi masa atau tenggangwaktu (tempus) daerah berlakunya Wewenang (Loci
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid. Sus/TPK/2013/PN. Dps
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. I DEWA PUTU DJATI, MM.
214 — 104
  • (c) Dakwaan tidakcermat, tidak jelas dan tidak lengkap, mengenai tiga hal, yaitu: (i) dalammenentukan tentang waktu dilakukan perbuatan (tempus delicti) olehterdakwa, sebagaimana tercantum pada halaman 2 pada bagianDajwaan Primair berbunyi: ...oada waktu antara Bulan Desember 2009sampai dengan Bulan Desember 2012...
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 10-11-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 1307/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 15 Agustus 2018 — BAMBANG SUHANDI T, SE. ALS BAMBANG SUHENDIE
284 — 69
  • Pasal 141 KUHAP misalnya, memberikankewenangan kepada Jaksa untuk menggabungkan perkara apabila materinyasama, dan justru tidak boleh displitsing;Bahwa Ahli merangkan dengan mengacu pada Pasal 143 KUHAP, dakwaanseharusnya diuraikan dengan cermat, terutama menyangkut tempat kejadian(locus delicti) dan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti).
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
234 — 111
  • ;Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang pernahdisidangkan dan di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 681433/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 dan Nomor : 1161233/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, pada prinsipnya tempus danlocus delictinya sama sehingga berlaku asas nebis in idem sehinggaGugatan Para Penggugat dimaksud dinyatakan di Tolak;4.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
EDY SUWANTO BONG
Tergugat:
1.HAMDAN bin M. TAYEB
2.H. ABDULLAH bin H. ABDUL RAZAK
3.ABDUL HAMID, SE MM
4.Ahli Waris Pengganti dari Maryam
5.HINDUN binti H. Abdul RAZAK
6.Ahli Waris Pengganti Alm. Halimah
Turut Tergugat:
6.Kepala Kantor BPN Kota Pontianak
7.EDDY DWI PRIBADI, SH
185 — 26
  • oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat V Konvensi merupakan pokok gugatan yang samapersis, yaitu: objek dalam perkara ini adalah gugatan ganti kerugiandengan yang sekarang dalam perkara a qou dan pernah dimohonkansebelumnya terhadap perkaraperkara terdahulu berkaitan dengan gantirugi dalam hubungannya dengan hak subjek hukum yang dirugikan atautelan ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutusperkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempatkejadian yang sama (locus dan tempus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pembunuhan
Register : 07-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1359/PID.B/2014/PN.Jkt .Pst
Tanggal 9 Desember 2014 — AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO bin SUMANTRI OWNIE
479 — 240
  • mohon pada Majelis Hakim yang Terhormat untukmenyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, setidaktidaknya tidak dapat diterima;EKSEPSI KEIV;Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat tidak sesuai rumusan ataspasalpasal yang didakwakan pada para Terdakwa adalah tidak sah dan batal demihukum dikarenakan Surat Dakwaan tersebut mengandung cacat yuridis dan kabur(obscure libelle) Karena tidak memenuhi syarat materiil pasal 143 ayat 2 (b) KUHAP,yaitu : Surat Dakwaan harus memuat tempus
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 19/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI
184 — 21
  • apabilakinerja penyidik tidak maksimal atau tuntas maka bisa dipertanyakan prosesnya;Bahwa saksi sudah pernah membaca dakwaan atas nama terdakwa Mulyar yangdidakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal pertama primair 264 Ayat (2) KUHPsubsidair pasal 263 Ayat (2) KUHP atau kedua pasal 69 ayat (1) UU No 20 tahun 2003tentang Sisdiknas, dan menurut ahli jenis dakwaan tersebut adalah bentuk kumulatifalternative;Bahwa kewenangan mengadili selain ditentukan oleh locus delictie juga bisadidasarkan pada tempus
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juli 2015 — NURDIN BASRI,SE
94 — 94
  • ahli dari Dinas PU, PPK, Ketua Kelompok, dan BendaharaKelompok Tani Pebunia yang disaksikan oleh saksi sendiri beserta PenyidikCabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena dan tim audit Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Tengah sehingga memiliki hasil pemeriksaan fisik yang samadengan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan tanggal 04 Desember 2014.Bahwa yang menjadi acuan dalam menghitung kerugian keuangan negaraadalah hasil pengukuran volume realisasi pekerjaan dari ahli Dinas PU, sertamemperhatikan tempus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
ARFAN
476 — 160
  • Pasal12B (penerima suap), sedangkan pada kasus perkara yang saya hadapidibagi menjadi 2 tahap yaitu Kasus Pertama (pemberi suap) dan kasuskedua (penerima suap/gratifikasi), dapat saya sampaikan pada saattertangkap tangan ditemukan ditemukan buktibukti sehingga padaperkara yang pertama saya diputuskan oleh Hakim yang telahberkekuatan hukum tetap, untuk perkara yang kedua ini di dapat buktiHalaman 21 dari 284 Nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.bukti pada saat tertangkap tangan pada Locus (tempat) dan tempus
    terdapat perlakuan yang berbeda, dimana terhadap Terdakwa Arfandilakukan Penuntutan dalam 2 (dua) berkas terpisah, sebagai Pemberi Suap dansebagai Penerima Suap, padahal sejak masih dalam proses penyidikan perkaraPertama, Terdakwa Arfan telah menerima pemberitahuan penyidikan tentangstatusnya sebagai Tersangka untuk Perkara Kedua berdasarkan barang bukti yangdiperoleh pada Kasus Terdakwa yang Pertama saat dilakukan Operasi TangkapTangan (OTT) oleh KPK dengan tempat (locus) dan waktu terjadinya (tempus
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 79/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2013 — - SURUNG PANJAITAN
88 — 19
  • sebagai suap;Bahwa, jika uang tersebut dipakai sebagai perbuatan melawan hukum olehB, maka tdik ada kaitannya sama sekali dgn A atau sama sekali tidak adasifat melawan hukum dari A;;Bahwa, jika ada perobuatan hukum (perjanjian) rental mobil, oleh perentalmobil itu dipakai untuk melakukan perbuatan melawan hukum, maka sipemilik rental tersebut tidak dapat dipersalahkan;Bahwa, pinjam meminjam adalah peristiwa yang tidak dilarang oleh hukumatau undangundang, jadi tidak ada kaitannya dengan locus atau tempus
Pengadilan PN AMURANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN AMURANG Nomor 44/Pid.B/2016/PN Amr
Tanggal 28 September 2016 — an. Tdw. Steward Pangalila
176 — 181
  • mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifatpribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksisaksidan pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telahdibenarkan oleh terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga sehat jasmani dan rohaniserta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa terdakwa mampubertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiridalam tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-01-2016 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2359 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. H. Sohardi Syafri, MM., bin H.Syafri
140 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua adalah faktafakta atau rangkaianperbuatan materiil yang akan dibuktikan dalam persidangan, yaitu siapa pelaku(pledger), bagaimana (modus), dimana (locus), dan kapan (tempus) tindakpidana dilakukan.Hal. 173 dari 213 hal. Put. No. 2359 K/Pid.Sus/2014Dalam melakukan keseluruhan proses hukum diatas, proses tersebutharus dilakukan dengan pendekatan holistik atau secara keseluruhan diberikanperhatian dan dinilai melalui pemberian argumentasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SUGENG RIYONO, M.M
99 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianpada tanggal 12 Maret 2001 s/d 16 April 2004 (tempus delicti), PemohonPeninjauan Kembali tidak mempunyai peran apapun terkait pencairan uangdan karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.21. Bahwa lalu apa kaitannya dengan uraian Jaksa/Penuntut Umumyang menyebutkan ...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2325 K/PID.SUS/2015
Tanggal 9 Mei 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang ; Ir. H. M. SUJASMAN S. NONGKE Alias BUGIS
163 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2325 K/Pid.Sus/2015didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindakpidana (tempus dan locus delicti) yang dilakukan oleh Terdakwatersebut;Sedangkan mengenai pertimbangannya Judex Facti menyatakan JaksaPenuntut Umum tidak konsistensi dalam menyusun dakwaan (videputusan a quo halaman 211213);Karena untuk penilaian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah diujidalam putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa danPenasehat Hukumnya dan dalam hal ini sesuai putusan Nomor 44 /Pid.SusTPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si; Drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si
165 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan" adalah pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan ataukekeliruan yang nyata karena dokumendokumen yang ditandatangani olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tahun 2008 tersebutdilakukan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah tidakmenjabat Bupati Natuna, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memiliki Kewenangan lagi selaku Bupati Natuna ;Disamping itu, judex facti tidak mempertimbangkan "tempus
Pengadilan PN BANTUL Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 12-01-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN BANTUL Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta)
Tanggal 25 September 2017 — Ir. SOEGIHARTO SANTOSO bin POELOENG SANTOSO
752 — 404
  • Meskipun ada ranah pidananya.Bahwa didalam melakukan tuduhan harus memenuhi unsureunsur delik,didalam unsurunsur delik itu apakah memang perbuatan yang dilakukanmemenuhi rumusan delik atau tidak, kemudian yang lain perbuatannya itumerupakan yang melanggar Undangundang disitu ada beberapa unsurbagaimana dengan subyeknya, unsur tempus deliknya atau adanya unsurlokus deliknya.
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018
Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
675 — 1685
  • Namun, dalam unsur yang termasuksuatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang bisa dilihatbahwa Terdakwa adalah termasuk dalam Satgas Yonarmed 12, dan daripenjelasan panjang sebelumnya telah terbukti bahwa Satgas Yonarmed12 bukan suatu angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang.Oleh sebab itu untuk unsur pasal ini tidak terbukti secara sah danmeyakinkan.Satu hal lagi yang dapat dipertimbangkan dari fakta hukum bahwaditinjau dari unsur waktu (tempus delicti), saat terjadinya peristiwa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
110 — 67
  • dengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupabarang yang dijadikan milk negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangan negaratersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negara terjadi pada saat(tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-10-2016 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Dahono Bin Pawirodinomo;
199 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1023 K/Pid.Sus/2016pidana (tempus delict) dalam ilmu hukum pidana adalah untukmenentukan ada atau tidak ada terjadi tindak pidana beserta unsurunsuryang terdapat dalam tindak pidana tersebutt.