Ditemukan 6228 data
428 — 62
pengajuannya adalah daripengusaha yang telah memiliki ijin sebagai pengedar mengusulkan calonlokasi/tempat dimana akan melakukan pengambilan Terumbu Karangkemudian dari Kepala Balai Besar memerintahkan kepada saksi selakupemegang wilayah III untuk melakukan orientasi dan koordinasi denganpara pihak yang terkait diantaranya Dinas Kelautan dan Perikananbersama dengan Resort Konservasi Wilayah seperti KRPH Wilayahsetempat;Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan orientasi dibuatkan berita acarapemeriksaan tekhnis
84 — 21
Wiratama Jaya Perkasa; Bahwa Secara tekhnis CV. Wiratama Jaya Perkasa ini memenuhi syarat untukmelaksanakan pekerjaan ini berdasarkan cukup nilai dari sertifikat asosiasiyang dikeluarkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang danJasa Pemerintah) ; Bahwa Tidak ada yang mengarahkan untuk memenangkan CV.
31 — 8
Permintaan Provisi dari Penggugat dK tidak memenuhi syaratsyarat yang ditetapbkan balk berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR,Buku Il Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Tahun2007 maupun berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) dan Provisionil jo.SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil, yang pada intinyamensyaratkan halhal sebagai berikut untuk dikabulkannya putusanprovisonil:a.
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
161 — 100
puluh ribu tujuh ratus rupiah),awalnya dalam DPA tanggal 09 Januari 2014 dipergunakan untuk 60 titik biogasdengan harga 1 unit biogas sebesar Rp. 14.947.845 (empat belas juta Sembilanratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) namun dalamDPA perubahan tanggal 23 Oktober 2014 menjadi 40 (empat puluh) titik denganmasingmasing titik seharga Rp. 22.524.896 (dua puluh dua juta lima ratus duapuluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);Bahwa saksi menerangkan secara tekhnis
GRAHA UNDAGI dalam arti hanya meminjam nama CV.GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek Intalasi Biogas tersebut,setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku Konsultan Pengawas;Bahwa saksi juga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumenperencanaan ;Hal 98 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps Bahwa saksi dalam menyusun perencanaan berdasarkan Permen ESDM No. 3Tahun 2014 yaitu membuat dokumen perencanaan meliputi : Gambar, RAB danSpesifikasi Tekhnis; Bahwa benar saksi yang membuat
ADNYANA, SH untuk item spesfikasitekhnis mengacu pada Permen ESDM No 3 Tahun 2014 dan untuk harganyamenyesuaikan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yang disediakan olehSaksi MADE CATUR ADNYANA, SH harga satuannya sebesar Rp. 22.288.103, 75; Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksibernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalahberdasarkan HPS yang dibuat oleh dinas yang dierahkan kepada saksi oleh Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesfikasi tekhnis
sedikit akan tetapiberdasarkan data yang diberikan oleh dinas BPMPKBPD ketersediaan air dankotoran ternak sudah mencukupi sehingga sudah ditetapkan dalam DPPA SKPDsehingga kami juga tidak berani menolak; Bahwa saksi tidak ada merekomendasikan kepada PPK Saksi MADE CATURADNYANA, SH karena sudah tertuang dalam DPPA dinas bahwa sudahditentukan bahwa masyarakat di Nusa Penida lah yang sebagai penerimabantuan instalasi biogas tipe fixed dome saksi tidak berani merubahnya; Bahwa benar dokumen spesifikasi tekhnis
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi tekhnis kegiatan instalasi Biogasada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap satu rekanan yang mengajukanpenawaran dapat dilakukan proses pelelangan karena telah dilakukan prosestender ulang dimana tender pertama gagal dilakukan karena tidak ada rekananyang memasukkan penawaran.Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.14.
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
ELMIYATI, S.E
109 — 60
Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan
Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
1078 — 2541
, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;44.Bahwa jelas dalam pasal tersebut diatas pengawasan sebenarnyamelekat pada TURUT TERGUGAT I, IV, V;45.Bahwa Para TURUT TERGUGAT ,Il, Ill, IV, V telah melakukanperbuatan melawan hukum atas terjadinya Pencemaran danPengrusakan lingkungan hidup yang berada pada wilayahkewenangannya, terjadinya Pencemaran
Bahwa terhadap dalil Penggugat Point 43, 44 dan 45 halaman 15dan 16 dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan adanyakewayiban melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan perundangundangan dibidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup dan dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis yang bertanggung jawab di bidangperindungan dan pengelolaan lingkungan hidupHal 44 dari 159 Hal
dinyatakan dalam pasal 71 ayat 1 dan 2UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolan Lingkungan Hidup :1) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengankewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatanpenanggungjawab usaha dan/atau ketentuan yang ditetapkandalam peraturan perundangundangan di bidang perlindunga danpengelolaan lingkungan hidup;2) Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi tekhnis
1.HADIMAN, SH
2.FAKHRUL FAISAL, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
175 — 46
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal.Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :a) Pengukuran
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tersebut tanpa di dukungJustifikasi Tekhnis, dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahalkontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut merupakantahun tunggal. Bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek Pembangunan GedungRawat Jalan Tahap (DAU) pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Pulau Morotai TA. 2015, terdapat item pekerjaan terpasangtidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak kerjaantara lain :A.
TS, selaku pihak Pertama dan saksiHENGKY PELAFU selaku Pihak Kedua tanpa di dukung Justifikasi Tekhnis,dan telah melebihi tahun anggaran 2015, padahal kontrak tersebut merupakantahun tunggal;Menimbang, bahwa dalam pelaksaan pekerjaan proyek PembangunanGedung Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahap ,Tahun Anggaran 2015, sesuai keterangan Ahli Ramli dari Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, hasilpemeriksaan fisik / perhitungan volume yang dilakukan
54 — 15
Melakukan evaluasi administrasi tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk.g. Menyerahkan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasakepada PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen )h. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepadapimpinan instansi pengguna anggaran.i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.j.. Menjawab sanggahan.k.
53 — 24
bahwa terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut,maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dimana pengakuanmerupakan bukti lengkap dan terhadap yang mengemukakannya secara pribadimaupun lewat seorang kuasa khusus, berdasarkan hal tersebut apa yang telahdiakui oleh Tergugat, maka dengan demikian bantahan terguagt tersebut justerumenguatkan dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/kuasanya mengakui obyeksengketa 6.1 dan 6.4 sebagai harta bersama maka dari segi tekhnis
Bilal Bimantara,S.H.
Terdakwa:
Wika Suwarsih Als Wika Binti Suparman
253 — 200
total 4 (empat)tablet; Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maag namun olehdokter kandungan juga digunakan sebagai obat untuk melakukan tindakanaborsi atau menggugurkan kandungan; Bahwa saksi Komeng mengetahui hal tersebut dikarenakan saksiKomeng merupakan lulusan Diploma III farmasi; Bahwa tujuan saksi Komeng mengirim obat tersebut untuk mendapatkeuntungan dari penjualan obat tersebut; Bahwa saat ini saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RSPromedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis
PUADUDIN
Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
75 — 68
No. 31, Rt.002 RW. 017 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang,Kota Serang, Provinsi Banten, Agama Islam, PNS(Pegawai Negeri Sipil);Yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait denganmasalah seleksi anggota Panitia KPU dan sebagai ketua tim seleksidengan 4 orang anggota; Bahwa Seleksi anggota KPU berdasarkan SK dari KPU Pusat; Bahwa saksi lupa nomor SK tersebut; Bahwa saksi lupa kapan mulai bekerja; Bahwa rujukan hukum saksi bekerja adalah Petunjuk Tekhnis
71 — 14
Sesuaidengan Berita Acara penjelasan pekerjaan telah dituangkan pula caraevaluasi tekhnis terhadap penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi sebagaimana telah disampaikan pada Berita AcaraPenilaian pekerjaan dan sistem evaluasi yang dig unakan adalahsistem gugur dengan nilai ambang batas lulus untuk penilaiantekhnisnya adalah 75e Perusahaan tersebut lulus evaluasi kelengkapan kemudian diterbitkansurat usulan calon pemenang lelang dari Ketua Panitia kepada PPKdan juga Sesuai hasil evaluasi,
Monteleo Perkasa lulusadmin, tekhnis, harga oleh Panitia lelang, kemudian kamimengkonsultasikan kepada Pengguna Anggaran (Ir.
CITRATAMA ARSINDOe Penanggung jawab : EFFI MOCH SANUSIe Team Leader : MARTIM H, FELANI, ST= Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi adalah sebagai pengendali administrasi,tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya dan waktu.= Bahwa dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :e Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat,laporan, back up masalah dilapangan selama pelaksanaansampai degan masa pemeliharaan berakhir;e Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK
atasperusahaanperusahaan sub kontraktor atas usulan mainkontraktor.Sebagai Pengawasan Umum antara lain :e Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi), membantuDinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan,berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektif terhadap setiap tuntutan yangdiajukan kontraktor;e Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semua bahan yangakan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SOFYAN, SE
120 — 61
Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum danPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 137 Halamandalam Nota
Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
89 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anugerah Bestari, tidak melampirkan daftarkualitas harga maka dinyatakan tidak lulus. pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukanevaluasi tekhnis, korelasi aritmatik dan evaluasi kewajaran hargaterhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri danPT.Winatindo Bratasena, hasilnya PI.Tiara Donya tidakmelampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulusHal. 82 dari 137 hal. Put.
Berita Acara evaluasi Tekhnis Nomor : 9/PB/BPK/PANRSUD/2012 Tanggal 5 November 2012 yang ditandatanganioleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUDPandan yang bahwa yang memenuhi syarat tekhnis adalahPT.Winatindo Bratasena sedangkan PT.Magnum GlobalMandiri tidak lulus karena beberapa alat tidak mempunyaidukungan.19.Tanggal 21 November 2012 dr.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
32 — 12
- 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.10) 1 (Satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36 Tahun 2016tanggal 28 Oktober 2016 perihal Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.11) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Nomor : 47Tahun 2016 tanggal O05 Februari 2016 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis
11Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (satu) buku asli Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 36Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BengkuluTahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota BengkuluNomor : 47 Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD YANI, SH
119 — 65
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis /FHO/Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadan Peralatan Praktek Siswa DAK Penugasan SMK Tahun Anggaran 2018.
danPenugasan SMK.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis
Penugasan SMK.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis
MKS66.67.68.69.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/51.a/P.SMK/DISDIK tanggal 23 Mei 2018tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PelaksanaanPengelolaan DAK Penugasan SMK Tahun 2018.Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana AlokasiKhusus (DAK) Penugasan SMK Dinas Pendidikan Provinsi SulawesiSelatan nomor : 410.41/57.a/P.SMK/DISDIK tanggal 4 Juni 2018tentang Penetapan Panitia Tim Tekhnis
abdi rezafachlewi junus SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. JOHANES PIETER AURI, M.M.
2.FREDY WARER
184 — 250
MM bersama tim menyelesaikandokumen UKLUPL kemudian dilakukan penyerahan dokumen kepadaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itudilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis yang diketuai saksiHans Mamboai, SP.
1.HENDRI ANTORO, S.Ag.,SH.,MH
2.LISDA HARYANTI, SH
3.GUSMILIYANSYA, SH.
Terdakwa:
SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm
26 — 14
Perikanan pasal 44 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan olehsyahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi;Bahwa spesifikasi bagianbagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkanoleh penyidik / Penyidik Pembanru Kepada ahli adalah panjang 20 (DuaPuluh meter) dengan Jlebar 10 M~ (sepuluh Meter) danmenggunakansepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring padasaat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara tekhnis
Ir.Muhammad Yusuf Siagian, M.MA
Tergugat:
BUPATI LABUHAN BATU
209 — 73
Yusuf Siagian, M.MA Telah Mengikuti"BIMBINGAN TEKHNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54 TAHUN 2010Yang Diselenggarakan Pada 23, 24 dan 25 Di Hotel Grand AntaresSertifikat Nomor 050252002006 Menteri DalamNegeri Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan PresidenNomor 5 Tahun 2006, Menyatkan Bahwa Ir.
ARLYA NOVIANA ADAM,SH
Terdakwa:
NIA NOVITASARI Binti WAWANDI
134 — 36
Notifikasi ini dapat dicek pada website Badan POM RI denganweb pom.go.id dan web notifkos.pom.go.id. atau pada Aplikasi cekBPOM pada handphone android.Bahwa kosmetika yang memiliki ijin edar adalah kosmetika yangdiproduksi oleh produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB danmemenuhi persyaratan tekhnis. CPKB adalah seluruh aspek kegiatanpembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yangdihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkansesuai tujuan penggunaannya.