Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

.: B/191/BAP/PPNS/2019, dimana atas dakwaantersebut Terdakwa membenarkannya.Didepan persidangan telah didengar 2 (dua) orang Saksi bernama MAHMUDI dan HENIRISTIAWAN dimana kedua orang saksi tersebut juga ikut di lapangan dan membenarkan bahwaTerdakwa melanggar Peraturan daerah Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2007 Pasal 5 jo Pasal 30 ayat(1) jo Pasal 30 ayat (2) , Pasal 7 jo Pasal 30 ayat (3) tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan danPenggunaan minuman Berakohol Golongan A, B dan C serta Peraturan Gubernur

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungpandan yangberwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat,ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

memberikan 5 (lima)strip yang langsung diambil oleh saudara Ikhsan dan saudara Ikhsanmemberikan uang sebanyak Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima riburupiah);Bahwa Terdakwa menjual obat merk Tramadol HCI tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yangtidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiatobat, ketentuan mengenal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promos,pengedaran

perdagangan,sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaanfarmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) danAyat (3) pada saat Terdakwa melakukan serangkaian kegiatanpenyaluran sediaan farmasi dalam rangka perdagangan sebagai berikut:(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran

sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa pengedaran obat termasuk ke dalampenyelenggaraan upaya kesehatan, dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanankesehatan adalah tenaga kesehatan, dan berdasarkan Ayat (2),kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada Ayat

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Pasal 98 ayat(2) dan (3) UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengertiserta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkansaksisaksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:1.Saksi YUDHA KRISTIAWAN:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pengedaran

PLOLONG:= Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;= Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkanketerangannya dalam BAP di berkas perkara;=" Bahwa saksi didengarkan keterangan atas perkara pengedaran pil Double L dengan TerdakwaAHMAD USMAN YUSUF Bin GATOT SUYOTO, yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman VIKel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab.

membeli pildouble L dari Terdakwa, lalu petugas Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa danmenemukan 10 (sepuluh) butir pil double L dan (satu) buah Handphone merk Venera di saku bajuTerdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawake Polres Nganjuk;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahliankhusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkanobat dobel L, karena pengedaran

dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selaludengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanandari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atauperilaku Seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 2 Peraturan Pemerintahtersebut menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yangpengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Yang dimaksudyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, adalah bahwaproses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaanfarmasi tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkanpersyaratan dalam buku Farmakope dan peraturan pemerintah yang berlakusehinga apabila dalam proses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggapsebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan

Pil jenis LLtersebut juga diedarkan tanpa disertai resep dokter dan tidak terdapatHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Gprkomposisi, khasiat dan izin edar dari BPOM dan tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan yang ditetapkan berdasarkan persyaratandalam buku Farmakope dan peraturan pemerintah maupun ketentuan Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia No.36 tahun 2009tentang Kesehatan sehinga perbuatan pengedaran pil jenis LL oleh Terdakwaadalah suatu

Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu dari saksi DHENNY AGUS BinAMBALI didaerah Sidoharjo Jatim dan diedarkan dengan cara membelanjakanbensin, rokok serta makanan dan lain sebagainya .Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000

Jawa Timur telahterjadi tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh terdakwaIRWAN Alias JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari saksi SUPRAPTO danselanjutnya diberikan kepada saksi IRWAN sebanyak 5 lembar dan saksiRIBUT sebanyak 8 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratus riburupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran uang palsu tersebut adalah setiapsatu lembar uang

JIMBON Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksi AMRINyang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) warga Madura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi AMRIN karena telah membayar2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000, (seratusribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

Bin UDIN BOYRATAN dengan mengedarkan uangpalsu pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa saksi mengedarkan uang palsu tersebut bersama dengan saksiSUPRAPTO yang uang palsu tersebut didapatkan dari AHMAD (DPO) wargaMadura Jatim.Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Karanganyar disebuah kios bensindidaerah Tegalsari Karanganyar bersama saksi SUPRAPTO karena telahmembayar 2 liter bensin dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).Bahwa system bagi hasil dalam pengedaran

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Sofyan Septian E Alias Acep Bin Wawan Erwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengedaran Rupiah Palsu Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Aditya Wijanarko sertaanggota Satnarkoba Polres Tulungagung lainnya telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 maret2017 sekitar jam 11.00 wib di rumah terdakwa masuk wilayah DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung karenatelah melakukan pengedaran pil dobel L dengan cara menjual kepadasdr.

meresahkan Masyarakat ;Halhal yang meringankan:e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa mengakui kesalahannya ;Menimbang, bahwa dengan demikian hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimanadalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapatmenyadarkan terdakwa atas perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi ;Mengingat ketentuan Pasal 6 Ayat (1), (3) Peraturan Daerah Tingkat I KabupatenPangkep No. 11 Tahun 2006 Tentang Larangan Pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Gotenyaitu dengan cara menghubungi Sdr Goten melalui WA terlebih dahulu baruketemuan untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut ; Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukanperlawanan ; Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengederkan pil dobeltersebut berawal dari informasi masyarakat kalau ada pengedaran pil dobel Ldi Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,kemudian kami lakukan penyidikan ternyata benar bahwa Terdakwa telahmengedarkan pil

dobel L; Bahwa Terdakwa melakukan pengedaran pil dobel L tersebut sendirian ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;2.

dobel L; Bahwa Terdakwa melakukan pengedaran pil dobel L tersebut sendirian Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;3.

Menyatakan Terdakwa Suhendro bin Nawas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengedaran sediaan farmasi secara melawan hukum sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhendro bin Nawas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 98 ayat (2) yaitu tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan Pasal 98 ayat (3) yaitu ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerahHukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitutidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat dan Pasal 98 ayat (3) yaitu. ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Menyatakan Terdakwa Suhendro bin Nawas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengedaran sediaanfarmasi secara melawan hukum sebagaimana dakwaan Tunggal PenuntutUmum;Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Kot Halaman 18 dari 192.

Ayat(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah. Perouatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira jam 10.00 Wib,terdakwa Rahmat Ali Bin Alm. Alizar berangkat dari rumahnya di Kp.

Ayat (8) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatanharus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan,Ad.1.

Ayat (8) Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan PemerintahMenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti sertaketerangan terdakwa sendiri teroukti bahwa benar terdakwa telah turut sertamelakukan mengedarkan obat terlarang.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:ABDUL MUNIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli adalah staf seksi pembiayaan kesehatan pada Dinas Kesehatan; Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah farmasi; Bahwa obat jenis Tryhexyphinidyl adalah jenis obat keras yang pemakaiannyaharus menggunakan resep obat;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN.Jmr Bahwa pengedaran

WIBbertempat di rumah saksi Agus Riyanto di samping dusun Jatiagung, DesaGumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember Terdakwa telahHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN.Jmrditangkap oleh anggota Polsek Gumukmas karena Terdakwa menjual obatTrihexyphenidyl dan Dextro tanpa ijin; BahwaTerdakwa bersama dengan saksi Agus membeli obatobatan tersebutsecara patungan, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 40persen sedangkan saksi Agus sebesar 60 persen dari hasil penjualan; Bahwa cara pengedaran

,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat.3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

NO.36 Tahun 2009 tentanKesehatanMenimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksisaksi yangdiajukan oleh penuntut Umum, saksisaksi tersebut didengar keterangannya dibawahPutusan Nomor 334/Pid.Sus/2014/PN.TaRiski Dwi Cahyono Bin Kliwonsumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masingmasing yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :1.SAKSI HENDRIK EKO P;Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pildouble L;Bahwa kejadian tersebut terjadi

Tulungagung ada Pil Doble L yang beredar maka saksiHendrik Eko P, SH dan Saksi ADITYA WIANARKO dari Uniy narkoba PolresTulungagung telah melakukan penyelisikan dan kemudian menagkap tertdakwa Yudisetyawan yang kedapatan telah membawa pil double L sebanyak 50 ( lima puluh)butir ;Bahwa barang bukti yang didapat saksi adalah pil double L sebanyak 50 ( lima puluh)butir;SAKSI RIO PUTRO NUGROHO ;Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pildouble L;Bahwa kejadian tersebut

Bahwa pada bulan Mei 2014 Tergugat ditahan pihak berwajibkarena kasus pengedaran Narkotika Gol dan kini mendekam diRumah Tahanan Negara Tanjung Redeb dengan masa tahanan 7tahun, sesual dengan Petikan Putusan Nomor238/Pid.Sus/2014/PN.Tnr tanggal 3 Desember 2014;5. Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugatsudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami istriselama 2 tahun 8 bulan;6.

mohon agardiceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering meninumminuman eras, memakai narkoba, main perempuan dan suka pulang larutmalam, bahkan jika marah Tergugat kadang memukul Penggugat, selainitu Tergugat juga sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan NegaraKelas Il Tanjung Redeb selama 7 tahun penjara berdasarkan putusanPengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 238/Pid.Sus/2014/PN.Tnrkarena melakukan tindak pidana pengedaran